keluaranmacau

Guru Tao Tongxuan

Menhub Pastikan Tarif KRL Tak Naik di 2023******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menegaskan pemerintah tidak akan menaikkan tarif KRL, setidaknya sampai 2023. 

"Kalau (tarif) KRL gak naik, InsyaAllah sampai 2023 gak naik. Hore hore hore," kata Budi dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub, Jakarta, Selasa (27/12).

Kendati, Budi mengatakan pihaknya akan mengubah sistem tarif KRL, di mana ada skema subsidi tepat guna yang dilakukan. Masyarakat dengan ekonomi mampu, imbuhnya, akan membayar tarif KRL tanpa subsidi.

Budi memaparkan bahwa subsidi, termasuk dalam bentuk tarif KRL, harus dirasakan oleh masyarakat. Ia menyoroti bahwa sebenarnya cost dari perjalanan KRL bisa menyentuh Rp10 ribu hingga Rp15 ribu.

Namun, dengan adanya subsidi yang diberikan pemerintah maka biaya bepergian menggunakan KRL hanya mengeluarkan ongkos sekitar Rp4.000.

"Memang diskusi kemarin dengan Bapak Presiden, kami akan pilah-pilah. Mereka yang berhaklah yang akan mendapatkan subsidi. Jadi mereka yang tidak berhak harus membayar lebih besar dengan membuat kartu," ungkap Budi.

Jika langkah tersebut berhasil, Budi mengatakan subsidi bisa diberikan untuk menunjang sektor lain yang lebih membutuhkan. Kendati, ia tidak merinci secara spesifik sistem kartu yang dimaksud.

Sebelumnya, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Mohamad Risal Wasal menyebut tarif KRL Commuter Line bakal naik mulai tahun depan.

Risal mengatakan sudah menyiapkan regulasi dalam bentuk peraturan menteri soal kenaikan tarif KRL ini. Tahun depan menjadi salah satu opsi yang dipertimbangkan untuk menerapkan kebijakan baru tersebut.

"Tinggal tunggu waktu kapan sesuaikan tarif. Kalau tarif tidak disesuaikan, PSO bisa berkurang. InsyaAllah pada 2023 awal ada berita-berita soal kenaikan tarif," ujarnya dalam diskusi dengan media dan komunitas di kantornya, Jakarta, Senin (12/12).

Kendati demikian, Risal enggan menjawab dengan tegas berapa besaran kenaikan tarif KRL. Risal hanya mengatakan angkanya tidak akan jauh dari simulasi kenaikan tarif KRL yang pernah dibuat dan dipaparkan Kemenhub pada awal tahun ini.

Saat itu, Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub mengusulkan tarif dasar KRL Commuter Line naik Rp2.000 dari Rp3.000 menjadi Rp5.000 untuk jarak 25 kilometer (km) pertama. Sementara itu, untuk tarif lanjutan KRL 10 km berikutnya tetap Rp1.000 atau tidak ada kenaikan.

Berdasarkan bahan paparan Ditjen Perkeretaapian Kemenhub saat itu, rencana kenaikan tarif KRL akan diberlakukan pada 1 April 2022. Namun, wacana itu mengalami penundaan karena masih mempertimbangkan situasi dan kondisi masyarakat.

[Gambas:Video CNN]

Hiburan Korea adalah penyakit

Krisis Minyak Goreng di Negeri Kaya Sawit******

Berawal pada Agustus 2021 hingga akhir tahun tersebut, masyarakat Indonesia dihadapkan dengan lonjakan hargadan kelangkaan pasokan minyak goreng.

Kala itu, rata-rata harga minyak goreng melonjak ke level Rp20 ribuan per liter, bahkan bisa lebih tinggi di beberapa wilayah Indonesia.

Pada November 2021, Kementerian Perdagangan menyatakan kenaikan harga minyak goreng dipicu meroketnya harga Crude Palm Oil(CPO) akibat gangguan pasokan untuk bahan baku. Namun, Kemendag tak mengintervensi kenaikan harga dengan alasan stok dalam negeri masih 638 ribu ton dan cukup untuk kebutuhan 1,5 bulan.

Sayangnya, gara-gara kebijakan tersebut, pasokan minyak goreng justru semakin langka dan membuat warga antre hingga 10 kilometer di beberapa wilayah RI.

Pemerintah kemudian mencabut aturan itu dan melepas harga minyak goreng kemasan sesuai mekanisme pasar. Sebagai gantinya, pemerintah memberikan subsidi untuk minyak goreng curah. Namun, HET minyak goreng curah naik dari Rp11.500 per liter menjadi Rp14 ribu per liter atau setara Rp15.500 per kg.

Selain itu, pemerintah juga menggelontorkan Rp7,6 triliun untuk subsidi 250 juta liter migor kemasan per bulan, atau setara Rp1,5 miliar liter dalam enam bulan.

Nahas, kebijakan ini malah gagal total. Faktanya minyak goreng masih tetap langka baik di pasar ritel maupun tradisional.

Sebagai upaya untuk menyelamatkan pasokan, Jokowi lantas mengambil langkah ekstrem dengan melarang ekspor CPO dan turunannya pada 28 April 2022.

Namun, aturan itu hanya berlaku kurang dari sebulan. Jokowi kembali membuka keran ekspor CPO dan turunannya mulai 22 Mei 2022 lalu.

M Lutfi yang saat itu menjabat sebagai menteri perdagangan menduga masalah minyak goreng disebabkan oleh penimbunan dan penyelundupan.

Usut punya usut, salah satu biang kerok masalah minyak goreng langka dan mahal adalah ulah mafia.

Kejaksaan Agung kemudian menetapkan lima tersangka dalam kasus skandal pemberian ekspor minyak sawit mentah (CPO) pada April 2022.

Salah satu tersangka justru pejabat Kementerian Perdagangan yaitu Dirjen Perdagangan Luar Negeri Indrasari Wisnu Wardhana.

Selain Wisnu, tersangka lainnya adalah tiga bos perusahaan sawit yaitu; Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Senior Manager Corporate Affairs PT Pelita Agung Agrindustri/Permata Hijau Group Stanley MA, dan General Manager di Bagian General Affair PT Musim Mas Picare Tagore Sitanggang.

Terakhir, nama pendiri dan penasihat kebijakan/analisa PT Independent Research & Advisory Indonesia Lin Che Wei juga ikut terseret dalam kasus tersebut.

Kejagung menduga Wisnu bermufakat jahat dengan pihak swasta untuk melakukan proses penerbitan persetujuan ekspor.

Kasus ini berkaitan dengan penerbitan persetujuan ekspor kepada eksportir yang seharusnya tidak mendapat izin karena tidak memenuhi syarat Domestic Market Obligation(DMO) dan Domestic Price Obligation(DPO).

Aturan soal DMO dan DPO tertuang dalam Keputusan Menteri Perdagangan nomor 129/2022 tentang penetapan jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri (DMO) dan harga penjualan di dalam negeri (DPO).

Mengutip aturan tersebut, jumlah untuk distribusi kebutuhan dalam negeri minimal 20 persen untuk CPO, bleached and deodorized palm olein dari total volume ekspor.

Kemudian, harga penjualan dalam negeri untuk CPO sebesar Rp9.300 per kg termasuk PPN. Untuk refined, bleached, dan deodorized palm olein sebesar Rp10.300 per kg termasuk PPN.

Jumlah kebutuhan dalam negeri dan harga penjualan dalam negeri dalam aturan itu harus dipenuhi oleh pengusaha jika ingin melakukan ekspor CPO dan produk turunannya.

Reshuffle Menteri Perdagangan

Hatiku beracun

Anker Protes Tarif KRL Si Kaya Bakal Naik: Mending Saya Ngisi Bensin******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi akan mencabut subsidi tarif KRL untuk orang kaya. Sistem subsidi baru akan diberlakukan untuk memastikan yang menikmati tarif KRL murah saat ini adalah penerima yang tepat.

Menurutnya, saat ini tarif KRL hanya sekitar Rp4 ribuan untuk jarak minimal karena subsidi jenis Public Service Obligation(PSO) yang diberikan pemerintah. Padahal, tarif asli harusnya sekitar Rp10 ribu-Rp15 ribu. 

Dengan pemberlakuan sistem subsidi ini, kemungkinan tarif KRL bagi masyarakat mampu akan mendekati tarif asli atau tanpa subsidi.

Ia berhitung, dengan asumsi tarif dasar Rp15 ribu, maka dari rumah Awan ke tempat kerjanya di Kemayoran, Jakarta Pusat, bisa mencapai tarif Rp20 ribu sekali jalan. Jika pulang pergi, maka Awan harus menghabiskan Rp40 ribu dalam sehari.

"Apalagi bisa berapa kali transit. Misal saya dari Bogor ke Tanah Abang, itu transit dan sekali jalan jangan-jangan jadi Rp20 ribu sampai Rp30 ribu. Mending saya ngisibensin daripada naik KRL," kata Awan kepada CNNIndonesia.com, Rabu (28/12).

Awan menilai kebijakan ini justru membuka peluang untuk pengguna KRL beralih kembali ke kendaraan pribadi. Padahal, menurutnya, setiap warga berhak mendapatkan akses pelayanan transportasi umum, terlepas dari pengelompokan kaya atau miskin.

"Ketika dia bisa naik motor atau mobil, (alih-alih naik KRL) mungkin mereka jadi naik kendaraan pribadi, eh malah jadi macet. Harusnya yang dimahalinpajak mobil tuh, bukan malah cabut subsidi," ujarnya.

Awan pun mempertanyakan kategori kaya yang dimaksud oleh Menhub Budi Karya Sumadi. Ia menilai Pegawai Negeri Sipil (PNS) pun bisa jadi memprotes kebijakan ini sebab tak ada kategori 'orang kaya' yang jelas dari pemerintah.

"Ini kebijakannya diskriminatif ya untuk warga yang seharusnya dapat subsidi buat pelayanan publik transportasi. Karena orang-orang menengah ke atas pun ya berhak dapat akses ke transportasi publik," tegasnya.

Anker asli Bekasi Akah (29) juga mempertanyakan mekanisme penetapan kategori kaya-miskin yang dirujuk pemerintah. Menurutnya, KRL adalah moda transportasi andalan warga Jakarta dan kota penyangganya seperti Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi.

"Kalau ada pembedaan harga tiket, artinya pemerintah melakukan diskriminasi dong. Padahal transportasi massal sudah selayaknya dipandang sebagai hak dan kebutuhan dasar warga megapolitan Jabodetabek," kata Akah.

Lihat Juga : Tahun Depan, Mancing Ikan di Laut Dikuota

Akah berpandangan orang kaya dengan kemampuan membeli kendaraan pribadi seperti mobil semestinya didorong untuk menggunakan transportasi publik, salah satunya lewat harga KRL yang terjangkau.

Ia juga menilai implementasi kebijakan ini akan berantakan sebab sulitnya menentukan kategori kaya dan miskin. Tak cuma itu, Akah meragukan data yang dimiliki pemerintah akan valid.

"Selain itu, pasti akan banyak orang yang main kucing-kucingan juga. Jadi sudahi saja lah rencana subsidi tepat sasaran itu," tuturnya.

Alih-alih menerapkan kebijakan subsidi tepat sasaran, Akah meminta agar pemerintah membenahi sistem KRL yang menurutnya masih banyak kekurangan di sana-sini. Ia mengaku masih sering harus menunggu lama dan mendapatkan jadwal kereta yang tak tepat waktu.

"Sekarang kalau memang pemerintah mau kurangi subsidi ke orang kaya, jaminan kenyamanan KRL seperti apa sih yang ditawarkan? KRL masih banyak cacatnya kok," tegasnya.

Anker lainnya, Izah (22) berpendapat jika pemerintah ngototuntuk memangkas subsidi KRL, maka pemerintah perlu menerapkan golongan untuk penetapan tarif. Menurutnya, selisih antara tarif dasar saat ini yaitu Rp3 ribu ke rencana tarif Rp10 ribu memiliki selisih terlalu jauh.

"Kayaknyaperlu diperhatikan parameternya dan gapRp3 ribu ke Rp10 ribu itu kan jauh banget. Jadi ya kalau mau dibikin sistem golongan aja biar manfaat," katanya.

Ia mengapresiasi langkah pemerintah yang mewacanakan kenaikan tarif ini dengan membawa semangat subsidi silang. Namun ia berharap pemerintah melakukan pemetaan yang tepat sasaran dan penerapannya tidak memberatkan kelompok rentan.

Terlebih, menurutnya, urusan pencabutan subsidi selama ini kerap menjadi persoalan. Tak hanya subsidi tarif transportasi publik, ini berlaku juga bantuan sosial lainnya. Padahal, Izah melihat masih banyak orang yang memiliki kondisi ekonomi serupa dengan dirinya, yang miskin tidak, kaya apalagi.

"Dengan gajiku yang sekarang, aku pikir aku nggak bisa buat bayar Rp10 ribu tiap naik KRL. Bayar Rp10 ribu tuh buat orang-orang gaji dua digitlah minimal. Itu kan gede bangetbuat orang-orang yang nggak miskin-miskin amat, tapi ya rentan juga kayakaku," ungkapnya.

[Gambas:Video CNN]

Bepergian melintasi surga

Menhub Curhat Keliling Dunia demi Cari Bantuan Biaya Proyek RI******

Menteri Perhubungan (Menhub)Budi Karya Sumadi menceritakan perjalanannya ke beberapa negara, mulai dari Indiahingga Jepang, demi mencari bantuan pembiayaan proyek di Indonesia.

Menurutnya, anggaran yang diterima Kemenhub sebesar Rp33,37 triliun pada tahun ini dan meningkat ke Rp33,44 untuk 2023 terbilang banyak. Ditambah realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) per Desember 2022 sebesar Rp8,79 triliun.

Namun, nominal tersebut kurang untuk merealisasikan pembangunan di Tanah Air mengingat betapa luasnya Indonesia yang harus dihubungkan melalui jalur laut dan udara.

Budi merinci dalam Jumpa Pers Akhir Tahun 2022 dan Outlook Kegiatan 2023 di Kantor Kemenhub bahwa beberapa negara ia kunjungi untuk menjajaki pembiayaan dalam skema proyek kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).

"Kalau kadang-kadang saya ke luar negeri, kayak kemarin ke India dan Timur Tengah, beberapa waktu lalu ke Jepang dan Korea Selatan, itu adalah dalam rangka melobi negara-negara tersebut agar memberikan bantuan luar negeri atau turut serta dalam proyek KPBU atau B2B," jelas Budi, Selasa (27/12).

Menurutnya respons baik ditunjukkan beberapa negara tersebut, seperti Jepang yang sudah sepakat berinvestasi dalam proyek proving ground hingga MRT.

Kerja sama dengan Korea Selatan juga akan dilakukan, sedangkan komunikasi dengan India dan negara-negara Timur Tengah diklaim berlangsung baik.

"MRT East-West itu ada Jepang sama Inggris. Fase 4 antara Fatmawati-TMII itu Korea Selatan yang sedang membuat proposal, MoU sudah ditandatangani. Januari 2023 Menteri Transportasi mereka akan datang dan itu akan kami lakukan," jelas Budi.

Budi juga mengatakan pihaknya sedang melakukan finalisasi kerja sama dengan Bank Dunia untuk pembangunan proyek LRT di Bandung dan Medan. Proyek ini ditargetkan dimulai pada akhir 2023.

Kerja sama lain antara pemerintah dengan Bank Dunia juga dilakukan untuk pengadaan tambahan satu pelabuhan ferry dan kapal ro-ro, khusus di NTT dan Maluku.

Di lain sisi, Budi mengatakan sudah menawarkan pengelolaan Pelabuhan Patimban, Subang, Jawa Barat kepada operator-operator internasional, mulai dari Swiss, Denmark, hingga India.

Budi menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) mempercayakan Kemenhub untuk menggarap proyek di sektor-sektor konektivitas dan infrastruktur.

"Satu konsep Bapak Presiden Jokowi adalah, kami selalu diingatkan, 'Please, Indonesia sentris', tidak Jawa sentris, tidak Sumatra sentris dan ini memang kami upayakan agar pembangunan itu merata dari Sabang-Merauke," pungkas Budi.

Bahkan secara ekstrem, Budi menuturkan 30 sampai 35 persen anggaran Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub dialokasikan khusus untuk Papua. Hal ini karena jangkauan dari dan ke titik-titik wilayah Papua dibutuhkan melalui jalur udara.

[Gambas:Video CNN]

Kapitalis Misterius

Langkah Bapanas Jaga Ketersediaan dan Kebutuhan Pangan saat Nataru******

Badan Pangan Nasional/National Food Agency tengah bekerja keras menyiapkan neraca pangan nasional. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ketersediaan pangan di suatu wilayah dan jumlah pangan yang harus dipenuhi serta sumbernya.

Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan, dengan neraca pangan nasional akan memudahkan memenuhi kebutuhan pangan dan menekan lonjakan harga. Terutama pada saat momen hari raya, seperti Natal dan Tahun Baru 2022 ini.

Untuk itu, Badan Pangan Nasional menargetkan setiap daerah memiliki neraca pangan masing-masing mulai 2023. Hal ini juga sebagai tindak lanjut penerapan Perpres No. 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Neraca pangan sendiri dibutuhkan dalam mengelola CPP daerah masing-masing.

"Berapa potensi produksi (dalam negeri). Kemudian teman-teman di Kementerian Pertanian, BPS (juga bisa) memproyeksikan tiga bulan ke depan seperti apa. Kemudian kita juga kalau ada ketersediaan yang dari luar negeri kita harus cek realisasi dari persetujuan itu seperti apa," ujar Arief.

Selain itu, Badan Pangan Nasional bersama stakeholder pangan di sejumlah daerah juga menjalankan Gelar Pangan Murah (GPM). Upaya ini dilakukan untuk memastikan ketersediaan dan stabilisasi harga pangan jelang Hari Besar dan Keagamaan Nasional (HKBN) Natal dan Tahun Baru.

Menurut Arief sejauh ini pihaknya sudah melakukan kerja sama dengan kementerian dan Lembaga terkait, pemerintah daerah, BUNM Pangan, pelaku usaha swasta dan Bank Indonesia dan yang lainnya.

"Salah satu yang kita kerjakan jadi setiap hari Senin Pak Tito Menteri Dalam Negeri mengundang, di pangan ada badan pangan nasional, BPS, ada Kementerian Perdagangan, seluruh gubernur, bupati ada yang daring ada yang luring. Nah itu disampaikan perkembangan salah satunya adalah giat tadi gerakan pangan murah," ujar Arief.

Arief menambahkan, pelibatan Kementerian/Lembaga dan yang lain dalam GPM ini bertujuan supaya semua lapisan masyarakat bisa tersentuh dengan program ini. Sebab, Indonesia terdiri dari berbagai pulau. Dengan pelibatan ini tentunya mempermudah menjangkau semua lapisan masyarakat.

"Jadi kalau kerjanya itu rame-rame Keroyokan kita akan lebih mudah dibandingkan kalau kita bekerja sendiri Makanya namanya gerakan saling bekerjasama salah satu kuncinya adalah Sinergi dan kolaborasi," ujarnya.

Program ini, lanjut Arief, juga diproyeksikan untuk menjaga daya beli masyarakat dan inflasi. Untuk itu, pihaknya bersama stakeholder akan serius dan fokus dalam menjalankan program tersebut.

"Sehingga apa yang diperintahkan pak presiden itu kita itu harus bisa menjaga inflasi daya beli masyarakat. Kalau boleh inflasi itu nggak terlalu jauh dengan pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

Proteksi Produsen Domestik, Menperin Usulkan Lartas Impor 3 Industri******

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengusulkan pemberlakuan pelarangan terbatas (lartas)impor untuk melindungi industri tekstil, alas kaki, dan furnitur.

Menurutnya, saat ini ketiga sektor tersebut tengah berada dalam kondisi yang tak baik akibat menurunnya permintaan ekspor dari pasar Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa.

Ia menyebut yang terdampak kelesuan pasar Eropa dan AS ini tidak hanya Indonesia. Negara eksportir yang juga menghadapi hal serupa dan berupaya mencari pasar alternatif.

Agus mengatakan kebijakan ini tidak akan diterapkan universal atau pada seluruh komoditas. Ia juga cukup optimis bahwa kondisi ini hanya akan berlangsung hingga pertengahan 2023 saja.

"Kami memprediksi kelesuan global tidak akan terlalu lama. Paling lama kuartal II tahun depan akan rebound. Tetapi dari sekarang sampai kuartal II tahun depan ini menjadi momentum penting yang kita ketahui," ungkapnya.

Usulan pemberlakuan lartas impor ia sampaikan dalam rapat koordinasi terbatas (rakortas) dengan Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pekan lalu.

Selain lartas, Kemenperin juga mengajukan kebijakan post border, relaksasi kewajiban 40 jam kerja, fleksibilitas perusahaan mengatur jam kerja, dan perluasan pasar.

"Dari banyak sekali yang diusulkan, mudah-mudahan ada beberapa yang dijadikan kebijakan. Misalnya paling penting juga teman-teman tekstil itu memberikan pesan pada kami bahwa tidak butuh bantuan dana kecuali butuh bantu kebijakan lartas," ungkap Agus 

[Gambas:Video CNN]