nama game kakek zeus

Salam terakhir pada peringatan 10 tahun

BPJT Respons Soal Rangkap Jabatan dan Potensi Kerugian Negara Rp4,5 T******

Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian PUPR Danang Parikesit buka suara soal kajian KPK yang menyebut potensi kerugian negaraRp4,5 triliun dari pembangunan jalan tol selama era pemerintahan Jokowi.

Merespons kajian KPK, kami sudah tuntaskan dan selesaikan. Bapak Irjen sudah kirim surat ke deputi monitoring dan pencegahan KPK. dua diantaranya ingin kami sampaikan," katanya dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi V DPR, Selasa (28/3).

Pertama,terkait rangkap jabatan. Danang mengatakan lima orang yang memiliki rangkap jabatan sebagai komisaris BUJT kini tidak lagi menduduki posisi tersebut.

Danang mengatakan nilai tersebut adalah dana BLU Rp4,5 triliun yang terdiri dari Rp4,2 triliun pinjaman pokok dan Rp300 miliar bunga denda dan nilai tambah terhadap pinjaman.

"Pinjaman pokok itu sudah kami lakukan perjanjian ulang, penuntasan pembayaran terhadap 12 BUJT yang saat ini meminjam," katanya.

"Dari 12 BUJT, status melunasi 1 sudah dan 11 sudah lakukan penjadwalan pengembalian peminjaman hingga 2024," imbuhnya.

Sedangkan terkait nilai tambah bunga dan denda, Danang mengatakan saat ini sudah ada penandatanganan peraturan menteri keuangan (PMK) yang akan menentukan besaran nilai tersebut yang mengacu pada audit BPKP.

"Saat ini (PMK) sudah ditandatangani ibu menteri keuangan, begitu selesai kami akan menambahkan besaran bunga denda nilai tambah tersebut pada pinjaman pokok yang harus dibayarkan BUJT selambat-lambatnya pada 2024," katanya.

Sebelumnya, Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK Pahala Nainggolan mengatakan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono bakal mencopot lima pejabat BPJT.

Pahala menjelaskan lima orang tersebut dicopot karena rangkap jabatan sebagai komisaris di perusahaan jalan tol.

Selain itu, Pahala juga menyinggung soal potensi kerugian negara sebesar Rp4,5 triliun dari pembangunan jalan tol di Indonesia era pemerintahan Jokowi.

"Rp4,5 triliun itu pemerintah dulu sudah beliin tanah pembebasan tanah. Janjinya nanti kalau jalan tolnya jadi dibalikin itu uang. Ternyata tol sudah jadi 4,5 triliunnya belum dipulangin dan belum jelas juga rencana pengembaliannya gimana, makanya kita dorong, dipanggil dong ini semua, kan Rp4,5 T kan gede duitnya," katanya.

[Gambas:Video CNN]

peternakan ajaib

Petani Anggap Kebijakan Impor Beras 2 Juta Ton Tak Tepat******

Serikat Petani Indonesia (SPI) menyebut rencana pemerintah mengimpor 2 juta tonberas pada tahun ini merupakan langkah yang belum tepat. Pasalnya saat ini beberapa wilayah Indonesia tengah panen raya.

Ketua Umum SPI Henry Saragih mengatakan meskipun beras impor ditujukan sebagai Cadangan Beras Pemerintah (CBP) serta untuk program bansos, tetapi pengumuman impor beras dalam waktu dekat dinilai bisa berpengaruh secara psikologis maupun langsung terhadap harga di tingkat petani.

Henry pun mempertanyakan apakah benar produksi dalam negeri yang tidak cukup memenuhi kebutuhan nasional, atau masalahnya justru terletak pada ketersediaan anggaran sampai mekanisme penyerapan gabah atau beras di tingkat petani.

SPI menilai impor beras merupakan akibat dari lambatnya pemerintah mengambil kebijakan, di mana Bulog tidak menguasai CBP dari tahun lalu dan masalah tersebut berlanjut hingga tahun ini. Maka dari itu, SPI meminta pemerintah memperbaiki peran, fungsi, dan cara kerja Bulog dalam menjalankan tugasnya sebelum memutuskan impor beras.

Begitu juga dengan CBP dinilai harus dibuat aturannya, misalnya 10 persen dari kebutuhan beras nasional. Henry mengatakan masalah CBP harusnya bisa diantisipasi jauh-jauh hari.

"Kami melihat ini berkaitan dengan lambatnya pemerintah merevisi harga HPP (harga pokok penjualan) di tingkat petani, sehingga penyerapan beras tidak maksimal. Padahal kalau hal ini dilakukan secara terukur dan jauh-jauh hari, tentu petani akan mempertimbangkan untuk menjual gabahnya kepada Bulog," kata Henry.

Menurut Henry, pemerintah masih belum maksimal dalam mengeluarkan kebijakan soal beras yang berpihak pada nasib petani dan orang-orang yang bekerja di pedesaan.

Hal ini bisa dilihat dari belum maksimalnya pemerintah menjalankan reforma agraria yakni meredistribusikan tanah kepada petani, harga pupuk maupun sarana produksi lain yang belum stabil, serta tidak adanya perlindungan dan jaminan harga yang layak terhadap produksi petani.

"Pemerintah terkesan mengambil jalan pintas dengan terus mengandalkan impor pangan untuk mengatasi permasalahan pangan di Indonesia. Hal ini pada prinsipnya semakin menjauhkan pemerintah pada prinsip kedaulatan pangan," kata Henry.

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Bulog mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini. Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Dalam surat itu, Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

"Kami menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan pengadaan cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri sebesar 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Pengadaan 500 ribu ton pertama agar dilaksanakan secepatnya," tulis salinan surat tersebut tertanda Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

Menaker: THR Paling Lambat H******

Pemerintah akan mewajibkan semua pengusaha mencairkan tunjangan hari raya (THR) tujuh hari atau H-7 sebelum Lebaran2023 atau Idulfitri 1444 H.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan ia akan meneken aturan esok hari. Ia berjanji akan membeberkan detail aturan pencairan THR besok.

"(THR) H-7. Saya kira besok ya (konferensi pers). Besok jam satu (13.00 WIB) (konferensi pers) di Kantor Kemenaker," kata Ida di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (27/3).

"Kita terus membuka satgas pengawasan pembayaran THR," ucap Ida.

Pemerintah sebelumnya merumuskan kebijakan mencegah kemacetan pada saat mudik Lebaran. Salah satu kebijakan yang diputuskan adalah mempercepat pencairan THR.

Menurut Menteri Budi Karya Sumadi, THR menjadi penentu waktu warga melakukan mudik. Semakin cepat THR cair, warga akan semakin cepat pulang kampung.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," ucap Budi pada konferensi pers, Jumat (24/3) lalu.

[Gambas:Video CNN]

Berbahagialah para gadis petani

Kemenhub Bakal Tambah Kuota Mudik Gratis Jalur Darat******

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menambah kuota mudik gratis jalur darat. Hal ini dikarenakan banyak pendaftar yang tidak melakukan verifikasi.

Direktur Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Suharto mengimbau pendaftar mudik gratis untuk melakukan verifikasi. Jika tidak, kuota mudik akan hangus.

"Hingga saat ini kami sudah mengevaluasi. Setelah kami melakukan verifikasi masih ada slot karena ada yang daftar tapi tidak melaksanakan verifikasi maka saya anggap itu batal," katanya di Kantor Kemenhub, Jakarta Pusat, Jumat (24/3).

Suharto mengatakan pihaknya menyiapkan 585 bus, di mana 459 bus untuk arus mudik dan 126 bus sisanya untuk arus balik.

Selain itu, ada kuota 900 mudik gratis motor yang akan diangkut menggunakan 30 truk. Rinciannya, sebanyak 15 truk akan mengangkut masing-masing 450 unit sepeda motor pada arus mudik dan balik.

"Kami akan merencanakan 15 persen motor yang mau menggunakan truk tadi, ada sebagian akan kami adendum untuk menambahkan kuotanya kepada bus supaya nanti busnya juga ada peningkatan (kuota mudik). Memang animonya cukup tinggi sekali," tutur Suharto.

"Mudah-mudahan dengan adanya nanti tambahan kuota dari adendum dan verifikasi masih berjalan, ini segera kami akan umumkan kembali. Akan kami buka kembali supaya masyarakat bisa menggunakan kembali fasilitas yang disiapkan Kemenhub," sambungnya.

Suharto menekankan pihaknya terus melakukan verifikasi pendaftar mudik gratis. Banyak pendaftar yang tidak melakukan verifikasi membuat banyak kuota yang kosong.

Ia menegaskan proses verifikasi itu dilakukan untuk menyaring pendaftar yang serius dan hanya coba-coba. Di lain sisi, kuota mudik gratis truk yang belum penuh terisi akan dialihkan ke mudik bus.

"Ternyata dalam verifikasi ada yang sudah ditentukan mereka tidak melakukan verifikasi, berarti kan dia coba-coba. Jadi saya batalkan, kosong kanseat-nya, ada sisa itu. Tambahkan lagi yang tadi dari truk yang tidak terpakai akan kita adendum untuk menambahkan yang kuota bus. Masyarakat bisa nambah lagi," tandas Suharto.

[Gambas:Video CNN]

Jalan menuju keabadian itu sulit

Langgar Tarif Batas Atas, Kemenhub Beri Sanksi Sejumlah Maskapai******

Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menemukan beberapa maskapai yang melanggar Tarif Batas Atas (TBA) Penumpang dan ketentuan tarif lainnya seperti Fuel Surcharge (FS).

Direktur Jenderal Perhubungan Udara M. Kristi Endah Murni mengklaim pihaknya telah memberikan sanksi administratif pada maskapai tersebut.

Lihat Juga : Tekan Pemudik Motor, Menhub Imbau Pabrik di Karawang Buka Mudik Gratis

Kristi menuturkan maskapai harus melakukan perbaikan pada tarif yang dilanggar sebelum masa Surat Peringatan tersebut habis. Dia mengklaim Ditjen Hubud akan memastikan tidak terdapat pelanggaran yang sama atau berulang pada rute lainnya.

Jika surat peringatan tersebut tidak diindahkan dan belum ada perbaikan, maka akan dikenakan sanksi administratif berikutnya berupa pembekuan pencabutan dan/atau denda administrasi.

"Sebagian dari maskapai sudah melakukan perbaikan, seiring semakin baiknya perkembangan Beban Biaya Operasi Pesawat (BOP) yang didominasi oleh beban biaya avtur dan kurs rupiah terhadap dollar," lanjutnya.

Kristi menjelaskan penerapan tarif tiket harus sesuai dengan Peraturan Menhub Nomor PM 20 Tahun 2019 Tentang Tata Cara dan Formulasi Penghitungan Tarif Batas Atas Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Lihat Juga : Kemenhub: Kecil Kemungkinan Tiket Mudik Gratis Diperjualbelikan

Menurutnya, hal itu harus dilakukan agar kepentingan konsumen dan keberlangsungan usaha yang sehat bagi maskapai berjalan seimbang. Selain itu, ketentuan tersebut harus dilakukan demi menjaga momentum pemulihan penerbangan nasional.

Kristi mengatakan sebagai bentuk tindak lanjut pengawasan penerapan tarif tiket penumpang angkutan udara kelas ekonomi dalam negeri maka perlu dilakukan kajian bersama terkait penerapan TBA dan TBB maupun FS.

Ditjen Hubud bersama dengan Indonesia National Air Carriers Association (INACA) dan maskapai berkolaborasi untuk melakukan kajian bersama dalam penyempurnaan formulasi perhitungan tarif tiket pesawat.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan nilai keekonomian yang lebih sesuai dengan memperhatikan kondisi harga avtur dan biaya operasional pesawat terkini, dengan tetap memperhatikan azas perlindungan konsumen.

Kristi menambahkan berdasarkan kajian bersama yang dilakukan terkait Penilaian dari maskapai dan INACA terhadap besaran TBA pada rute-rute tersebut nilai keekonomiannya sudah tidak sesuai dengan Beban BOP.

Secara resmi, INACA dan beberapa maskapai telah bersurat kepada Ditjen Hubud untuk mempertimbangkan kembali adanya peninjauan ulang terhadap besaran tarif pada beberapa rute pendek tersebut.

Lihat Juga : Antisipasi Macet di Merak, Kemenhub Bakal Tambah 5 Dermaga di Ciwandan

"Kami akan terus aktif dan konsisten berkoordinasi dan berkolaborasi dengan stakeholder lainnya untuk memberikan dukungan terhadap terciptanya konektivitas nasional dan global dengan beban biaya yang paling efisien guna memperoleh tarif yang semakin terjangkau oleh masyarakat," jelasnya.

Saya adalah Permaisuri Rencana Pengembangan Sistem

Perusahaan Konsultan Accenture PHK 19 Ribu Karyawan******

Perusahaan konsultan manajemen dan layanan teknologi Accenture berencana melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 19 ribu karyawannya. Jumlah PHK ini setara 2,5 persen total pekerja di seluruh dunia, yang mencapai 738 ribu pegawai.

Lebih dari separuh posisi yang dipangkas merupakan staf di bagianback office. Opsi ini dilakukan untuk memangkas biaya perusahaan di tengah ketidakpastian ekonomi.

Berdasarkan laporan CNN, Kamis (23/3) lalu, perusahaan menyiapkan US,2 miliar untuk pesangon 19 ribu karyawan terdampak dalam 18 bulan ke depan.

Dalam laporan kuartalan terbarunya kepada Securities and Exchange Commission, pihak perusahaan menyebut mereka terus merekrut, tetapi juga akan mulai merampingkan struktur untuk mengurangi biaya.

Accenture juga merevisi proyeksi pertumbuhan pendapatan 2023 dari 8-11 persen menjadi antara 8-10 persen.

Saham Accenture naik 3,9 persen ke harga US3 di awal perdagangan usai pengumuman PHK. Sebelumnya, harga sahamnya terus merosot lebih dari 5 persen dalam 12 bulan terakhir.

Saingan Accenture juga mencoba memangkas biaya mereka. Raksasa konsultan KPMG mengumumkan akan mem-PHK 2 persen tenaga kerjanya di AS demi mengantisipasi berkurangnya permintaan klien.

Selain itu, ada McKinsey juga dapat memangkas sebanyak 2.000 staf non-konsultan pada bulan lalu.

Ribuan pekerja di industri teknologi memang diterjang badai PHK dalam beberapa bulan terakhir. Pengurangan karyawan ini dipicu suku bunga yang tinggi, kekhawatiran inflasi dan resesi sehingga menyebabkan berkurangnya belanja iklan dan konsumen.

Pekan lalu, induk Facebook, Meta, juga mengumumkan rencana PHK terhadap 10 ribu pekerjanya. Secara keseluruhan, pemotongan tersebut akan mengurangi jumlah karyawan Meta sekitar 25 persen.

[Gambas:Video CNN]