petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

maxwin 87

cara pinjam di bank 344Jutaan kata 625618Orang-orang telah membaca serialisasi

《maxwin 87》

Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina******

Presiden Abbas: Sudah waktunya bagi AS akui Negara Palestina
Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken (kiri) dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas (kanan). ANTARA/Xinhua/pri.
Ramallah (ANTARA) - Juru bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeineh pada Sabtu, menekankan bahwa sudah waktunya bagi Amerika Serikat untuk mengakui Negara Palestina dan bukan hanya berbicara tentang solusi dua negara.

Pernyataan Abu Rudeineh itu menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu baru-baru yang menolak pembentukan negara Palestina,

Melalui siaran pers jubir itu menyatakan bahwa “Pemerintah Israel tidak tertarik pada perdamaian dan stabilitas dan terus menolak mengakui kenyataan bahwa perdamaian mustahil tercapai tanpa pembentukan negara Palestina yang merdeka, dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya berdasarkan perbatasan 4 Juni 1967."

Dia menunjukkan bahwa “resolusi Dewan Keamanan PBB, Majelis Umum PBB serta konsensus internasional telah memberi Palestina status negara pengamat di PBB. Bendera Palestina telah dikibarkan sejajar dengan bendera negara-negara lain yang telah mengakuinya".

“Rakyat Palestina enggan mengkompromikan hak-hak sah mereka, termasuk [hak mereka atas] Yerusalem dan sejumlah situs suci lainnya serta hak mereka atas pembentukan negara Palestina yang merdeka, tak peduli berapa lama prosesnya,” kata Abu Rudeineh menegaskan.

Sumber: WAFA
Baca juga: PBB tegas dukung solusi dua negara untuk konflik Israel-Palestina
Baca juga: Gedung Putih pastikan komitmen Biden wujudkan solusi dua negara
Baca juga: Duta besar Israel untuk Inggris tolak solusi dua negara

Penerjemah: Asri Mayang Sari
Editor: Atman Ahdiat
Copyright © ANTARA 2024

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU******

Khofifah: Nanti malam saya kirim surat nonaktif ke PBNU
Khofifah Indar Parawansa saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (20/1/2024). ANTARA/Ilham Kausar/pri.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum PP Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) 2022-2027 Khofifah Indar Parawansa akan nonaktif dari kepengurusan organisasi tersebut. "Nanti malam saya akan menyampaikan surat kepada PBNU untuk nonaktif," katanya saat ditemui di acara Hari Lahir (Harlah) ke-78 Muslimat NU di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta, Sabtu. Khofifah menjelaskan alasan dirinya ​​​​​​nonaktif
karena masuk Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran. "Besok Insyaallah baru masuk TKN," katanya. Ketika ditanya soal imbauan kepada warga NU untuk memilih pasangan Prabowo-Gibran, dirinya menegaskan tidak ada imbauan kepada warga NU. "Kalau imbauan enggaklah karena organisasi itu kan gak punya hak pilih, yang punya hak pilih warganya," katanya.

Baca juga: Ratusan ribu anggota Muslimat NU ramaikan harlah ke-78 di GBK

Khofifah Indar Parawansa telah mengumumkan dirinya mengarahkan dukungan politiknya untuk pasangan capres-cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilu 2024. Sebelumnya, Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menegaskan, Khofifah Indar Parawansa harus nonaktif dari Ketum PP Muslimat Nahdlatul Ulama, jika secara resmi telah terdaftar dalam TKN Prabowo-Gibran. "Kalau sekarang beliau mengumumkan bahwa beliau menjadi juru kampanye, nah kita lihat kalau sudah resmi masuk di dalam tim kampanye, ya beliau harus nonaktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Muslimat," ujar Yahya dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/1).

Baca juga: Dishub DKI juga siapkan rekayasa lalu lintas untuk Harlah NU Menurut Gus Yahya, tak hanya Khofifah, para ketua cabang dan wilayah yang terlibat dalam pencalonan legislatif juga harus mengundurkan diri dari jabatannya dan harus diganti orang lain. "Ada sejumlah ketua wilayah dan ketua cabang yang mencalonkan diri, baik sebagai calon anggota DPR di berbagai tingkatan dari berbagai partai, macam-macam partainya, mereka harus mengundurkan diri dan harus diganti," katanya. Secara lembaga, kata dia, keorganisasian NU tidak terlibat di dalam kampanye atau dukung-mendukung dalam pemilihan presiden dan wakil presiden (pilpres). Namun secara pribadi, NU secara organisasi tidak berhak menghalangi. "Pribadi-pribadi tentu kita tidak berhak menghalangi, siapapun itu. Parameternya sudah saya jelaskan tadi tentang bagaimana keterkaitan antara keterlibatan pribadi dengan organisasi. Tapi NU secara kelembagaan jelas tidak terlibat," katanya

Pewarta: Ilham Kausar
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:game slot paling gacor

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
situs resmi slot gacor
pinjam uang di mandiri
bo maxwin slot
ole99
judi slot gacor online
bigwin777
limit pinjaman tunai kredivo
pinjol bukan ojk
panda88 slot
Daftar isi semua bab
Bab 1 mpo99bet
Bab 2 syarat kredit hp
Bab 3 trik pola slot
Bab 4 indobet77
Bab 5 45 togel
Bab 6 bisa 123 slot
Bab 7 rtp titanslot88
Bab 8 apk slot gacor
Bab 9 tidak bisa kredit hp di akulaku
Bab 10 situs slot gampang menang terpercaya
Bab 11 gacor x500
Bab 12 macau 1001slot
Bab 13 paylater termurah
Bab 14 prediksi sdy hari ini
Bab 15 303hoki terbaru terpercaya
Bab 16 demoslot88
Bab 17 alaska slot777
Bab 18 lineslot88
Bab 19 sgpliveresult
Bab 20 pinjol 50 juta
Klik untuk melihattersembunyi di tengah5782bab
sejarahBacaan TerkaitMore+

Dunia suci pergi

slot sering gacor
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Ahli seni bela diri pertama

erek erek berkelahi 2d
Pemkab Pasaman Barat pastikan stok beras tersedia jelang Ramadhan
Pemkab Pasaman Barat saat mengadakan gelar pangan murah beras jelang Ramadhan. Pemkab setempat pastikan stok beras di daerah itu mencukupi saat ini. ANTARA/Altas Maulana
Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton
Simpang Empat,- (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, menyatakan stok pangan beras tersedia menjelang Ramadhan 1445 Hijriah. "Untuk beras yang tersedia awal Maret ini mencapai 2.075,85 ton dengan rincian produksi lokal sebanyak 2.018,75 dan produksi dari luar daerah seperti Lampung, Padang, Medan dan Pasaman sebanyak 57,10 ton," kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan Pasaman Barat Ekadiana Oktavia di Simpang Empat, Senin. Selain itu, katanya bantuan pangan ke Pasaman Barat juga ada sebanyak 321 ton per bulan. Serta cadangan pangan Pemkab Pasaman Barat sekitar 46 ton di Bulog. Menurut dia, stok beras pangan pemerintah dapat digunakan dalam situasi darurat seperti bencana alam, kekeringan, gagal panen, kebakaran, atau kenaikan harga yang signifikan. "Jika terjadi kejadian seperti itu, kita dapat meminta bantuan dari Bulog untuk mendistribusikan beras kepada masyarakat. Stok ini masih tersedia hingga saat ini," ungkapnya. Ia juga mengungkapkan bahwa selain untuk keperluan darurat, pemerintah daerah juga mengadakan program pangan murah untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membeli beras dengan harga yang wajar. Pemerintah juga secara rutin memantau harga pangan lainnya di semua pasar yang ada di 11 kecamatan untuk memastikan stabilitas harga. "Jika harga pangan melonjak, kami akan menggelar program pangan murah untuk membantu masyarakat sehingga pedagang tidak dapat seenaknya menaikkan harga," katanya. Pihaknya juga telah melakukan gelar pangan murah di sejumlah nagari atau desa dengan menyediakan beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP). Pihaknya menyediakan beras sebanyak 3 ton atau 600 karung kemasan 5 kilogram per nagari dengan harga Rp57.500 per karung atau Rp11.500 per kilogram. Ia berharap dengan tersedianya beras SPHP ini dapat meringankan beban masyarakat Pasaman Barat dalam memenuhi kebutuhan pangan terutama beras. Baca juga: Pemkab Pasaman Barat catat stok beras mencukupi di awal tahun

Baca juga: Pemkab Pasaman Barat sebut ketersediaan beras capai 1.842 ton

Pewarta: Altas Maulana
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024

Lei Wu

zeuskeren
Kalah dramatis dari Bahrain, Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023
Para pemain Bahrain (merah) merayakan kemenangan usai mengalahkan Malaysia pada pertandingan sepak bola Grup E Piala Asia AFC Qatar 2023 di Stadion Jassim bin Hamad di Doha, Qatar (20/1/2024). ANTARA/AFP/Karim Jaafar/aa.
Bahrain memastikan kemenangan 1-0 berkat sepakan kaki kiri Ali Madan pada masa injury time.
Jakarta (ANTARA) - Timnas Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023 setelah menelan kekalahan dramatis 0-1 dari Bahrain pada pertandingan kedua Grup E, di Stadion Jassim bin Hamad, Qatar, Sabtu malam (20/1) WIB. Gol kemenangan Bahrain dicetak oleh Ali Madan menjelang akhir pertandingan. Bahrain menguasai jalannya pertandingan dan terus menyerang Malaysia, tetapi serangan Bahrain masih belum terlalu mengancam gawang Malaysia. Namun, dari sekian upaya itu hanya tiga yang tepat sasaran ke gawang Malaysia. Sebaliknya, Malaysia yang bermain lebih menunggu dan mengandalkan serangan balik.
Pada menit ke-90, Malaysia mendapatkan kans bagus lewat sepakan voli Matthew Davies. Sayang, sepakan pemain kelahiran Australia itu masih sedikit melambung di atas mistar. Bahrain merespons dengan peluang emas Ali Hasan Isa. Skor 0-0 bertahan karena tembakan jarak dekat Ali Hasan bisa diamankan secara sempurna oleh kiper Malaysia Syihan Hazmi. Bahrain memastikan kemenangan 1-0 berkat sepakan kaki kiri Ali Madan pada masa injury time. Gol itu berawal dari situasi sepak pojok. Berkat hasil ini, Malaysia belum meraih satu angka pun di Piala Asia 2023, usai sebelumnya juga kalah 0-4 dari Yordania. Tim Harimau Malaya kini duduk di dasar Grup E Piala Asia 2023 dengan nol poin. Dengan demikian, Malaysia dipastikan telah tersingkir. Poin maksimal yang bisa dikumpulkan Malaysia dalam laga tersisa adalah tiga. Bila menang, mereka bisa menyamai torehan angka Bahrain yang pada partai terakhir akan berhadapan dengan Yordania. Namun, acuan pertama pemeringkatan untuk Piala Asia 2023 apabila ada dua tim atau lebih berpoin serupa adalah rekor head-to-head. Dalam hal ini, Malaysia kalah head to head dari Bahrain.
Baca juga: Erick puas dengan kemenangan perdana Indonesia di Piala Asia 2023
Baca juga: Hokky optimistis bisa tampil lebih baik saat hadapi Jepang

Pewarta: Hendri Sukma Indrawan
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Bangkitnya Kelahiran Kembali 2012

demo slot netent
Menko Polhukam: Ikuti mekanisme Bawaslu dan MK jika ingin gugat pemilu
Menko Polhukam Hadi Tjahjanto menjawab pertanyaan wartawan usai mengadakan pertemuan tertutup dengan mantan Menko Polhukam Mahfud Md di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Hadi Tjahjanto meminta seluruh pihak yang ingin melaporkan pelanggaran atau gugatan pemilihan umum untuk mengikuti mekanisme di Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Mahkamah Konstitusi.

"Apabila ada dugaan kecurangan, tentunya akan dilakukan sesuai dengan mekanisme Bawaslu dan MK. Ikuti mekanisme itu," kata Hadi saat ditemui di kantor Persatuan Gereja Indonesia (PGI) di Salemba, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Hadi, sampai saat ini mekanisme di Bawaslu dan MK merupakan fasilitas yang disediakan pemerintah untuk menangani sengketa pemilu.

Ia tidak menyarankan masyarakat menggunakan cara lain, terlebih yang berujung pada aksi anarkis dan intimidasi dalam menggugat hasil pemilu.

Hadi pun mengakui sejauh ini sudah ada beberapa laporan pelanggaran pemilu yang masuk ke Bawaslu RI.

Baca juga: Bawaslu ingatkan masyarakat lapor bila temukan pelanggaran pemilu

Selama proses di Bawaslu berjalan, Hadi beserta jajarannya akan memastikan kondisi keamanan dan suhu politik tetap kondusif.

Sebelumnya, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mengungkapkan lembaganya menerima sebanyak 1.271 laporan dan 650 temuan dugaan pelanggaran selama tahapan pemilu 2024.

Data tersebut terakumulasi hingga 26 Februari 2024 dan terbagi menjadi berbagai jenis pelanggaran.

"Dugaan pelanggaran administrasi, dugaan tindak pidana pemilu, dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu, dan dugaan pelanggaran hukum lainnya," kata Bagja di Gedung Bawaslu RI, Jakarta, Selasa (27/2).

Baca juga: Bawaslu RI terima 1.271 laporan dugaan pelanggaran pemilu 2024

Bagja melanjutkan sebanyak 482 laporan dan 541 temuan telah diregistrasi, sedangkan 104 temuan lainnya belum diregistrasi.

"Kemudian hasil penanganan pelanggaran, 479 pelanggaran, ada 324 bukan pelanggaran, 69 pelanggaran administrasi, 39 pelanggaran dugaan tindak pidana pemilu, dan 125 pelanggaran hukum lainnya," ujarnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Herwyn J. H. Malonda menyebut salah satu tren dugaan pelanggaran pidana pemilu adalah pelanggaran administrasi.

Herwyn mengatakan pelanggaran administrasi yang terjadi, termasuk kampanye di luar masa kampanye, verifikasi faktual ke pusat partai politik, video media sosial, ataupun kode etik.

"Untuk tren pidana pemilu itu, pertama, dia terkait dengan pasal 521, kemudian 523 tentang politik uang, kemudian pasal 490, 491, 494, dan 493 (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum)," kata Herwyn.

Baca juga: Polri sebut selama 2024 terima 322 laporan pelanggaran pidana pemilu

Dia menjelaskan tren dugaan pelanggaran pemilu meliputi pemalsuan dokumen pada masa kampanye atau menjelang hari pemungutan suara yang berkaitan dengan politik uang.

Dua tren pelanggaran itu masih ditangani oleh Bawaslu ataupun pihak kepolisian dan kejaksaan.

"Kemudian tren yang lain itu, pertama, terkait dengan netralitas ASN. Kemudian juga tentang ketentuan Pasal 283 terkait dengan kepala daerah yang melanggar ketentuan Pasal 283 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7/2017," ujarnya.

Temuan dan laporan yang diterima Bawaslu itu belum termasuk dengan pelanggaran administrasi tentang penyebab pemungutan suara ulang di sejumlah daerah.

Baca juga: Bawaslu: Tidak ada yang namanya kecurangan, yang ada pelanggaran
Baca juga: Migrant CARE laporkan dugaan pelanggaran Uya Kuya ke Bawaslu RI

Pewarta: Walda Marison
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Phoenix tidak akan kembali

buku mimpi bergambar 2d joker merah
KPK geledah tiga rutan dan sita alat bukti terkait pungli
Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat
Jakarta (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah tiga Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dan menyita sejumlah alat bukti terkait perkara pungutan liar oleh pegawai di instansi tersebut.

"Dalam kegiatan tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan bukti antara lain berbagai dokumen catatan kaitan penerimaan sejumlah uang," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Baca juga: KPK geledah kamar tahanan Andi Putra terkait unggahan di Facebook

Ali mengatakan, temuan tersebut selanjutnya akan dipelajari untuk kemudian disertakan dalam berkas perkara para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara tersebut.

"Penyitaan dan analisis segera dilakukan untuk menjadi bagian dalam pemberkasan perkara dari para pihak yang ditetapkan sebagai tersangka," ujarnya.

Baca juga: 78 pegawai KPK laksanakan sanksi minta maaf soal pungli di rutan

Lebih lanjut Ali mengatakan, penggeledahan tersebut dilakukan tim penyidik internal KPK pada Selasa (27/2) di Rutan cabang KPK, meliputi Rutan di Gedung Merah Putih KPK, Rutan di Pomdam Jaya Guntur, dan Rutan KPK di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK.

Juru bicara berlatar belakang jaksa itu juga menegaskan penggeledahan tersebut adalah bagian komitmen KPK untuk segera memproses disiplin pegawai dan penyidikan perkara dugaan korupsi berupa pemerasan di lingkungan Rutan Cabang KPK.

Baca juga: DKI kemarin, penggunaan kendaraan listrik hingga pungli di Rutan KPK

Sebelumnya, Dewan Pengawas KPK menyatakan 90 pegawai KPK bersalah dalam perkara pungli di Rutan KPK.

Sebanyak 78 pegawai terperiksa dijatuhi sanksi berat berupa permohonan maaf secara langsung dan terbuka, sementara 12 lainnya akan diserahkan ke Sekretariat Jenderal KPK untuk pemeriksaan dan penyelesaian lebih lanjut.

"Jadi yang disidangkan hari ini ada enam berkas perkara seluruhnya berjumlah 90 orang terperiksa. Tadi juga sudah diikuti bahwa sanksi yang dijatuhkan terhadap para terperiksa adalah sanksi berat berupa permohonan maaf secara terbuka langsung," kata Ketua Dewas KPK Tumpak Hatorangan Panggabean di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan, Kamis (15/2).

Baca juga: DPRD DKI siap proses pegawai yang terlibat pungli Rutan KPK
Baca juga: Kemarin, tersangka pungli Rutan KPK hingga kasus timah

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Tunggul Susilo
Copyright © ANTARA 2024

Ruang tamu iblis

angka main florida mid
Enam kecamatan di Kapuas kebanjiran lagi, ribuan rumah terendam
Banjir yang merendam sejumlah pemukiman warga di salah satu kecamatan di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Kamis (18/1/2024). ANTARA/HO-BPBD Kapuas/aa.
kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat
Kuala Kapuas (ANTARA) - Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, Panahatan Sinaga membenarkan bahwa enam kecamatan di wilayah setempat kembali dilanda banjir.

"Enam kecamatan itu meliputi Mantangai, Pasak Talawang, Kapuas Tengah, Kapuas Hulu, Dadahup dan Kecamatan Timpah," kata Panahatan Sinaga di Kuala Kapuas, Jumat.

Dari enam kecamatan tersebut, sambungnya, terdiri dari 25 desa yang terdampak banjir, dan sebanyak 6.545 kepala keluarga atau 23.245 jiwa pun terdampak.

Kemudian, bencana banjir tersebut menyebabkan 3.940 unit rumah terendam, 53 sarana pendidikan, 11 sarana kesehatan, 47 rumah ibadah, 57 fasilitas umum dan 95 titik akses jalan juga terendam.

Ia menjelaskan, ketinggian air bervariasi mulai dari 80-190 centimeter dan mengimbau warga untuk tetap waspada karena selama Januari ini diprediksi curah hujan masih terus terjadi.

"Jadi, kita harus betul-betul waspada terhadap bencana hidrometeorologi curah hujan yang cukup tinggi. Khususnya masyarakat yang berada di bantaran sungai dan peta rawan bencana banjir," katanya.

Baca juga: BPBD: Tinggi banjir Kapuas di dua titik masih meningkat
Baca juga: BNPB salurkan DSP untuk tangani banjir Kabupaten Kapuas

Menurut dia, berdasarkan pengecekan tim BPBD, di beberapa desa yang terdampak banjir, belum ditemukan warga yang mengalami sakit seperti demam dan diare.

Dampak dari banjir yang terjadi itu, Pemkab Kapuas pun menetapkan status tanggap darurat bencana banjir yang terjadi di enam kecamatan di daerah setempat.

"Sejak tadi malam sudah kita tingkatkan status, dari siaga menjadi tanggap darurat. sampai empat belas hari ke depan," katanya.

Menurut Panahatan, dengan ditetapkan status tanggap darurat bencana banjir tersebut, maka semua lintas sektor, OPD dan instansi terkait bersama-sama bersatu padu menangani warga yang terdampak bencana banjir.

"Jadi, kita akan bersama-sama bersatu padu untuk menangani warga kita yang terdampak bencana banjir di enam kecamatan itu," katanya.

Baca juga: Banjir di Kapuas Hulu makin meluas, warga terdampak capai 50.240 orang
Baca juga: BPBD: Dua rumah rusak dan 30.169 warga Kapuas Hulu terdampak banjir
Baca juga: Barito Utara tetapkan status tanggap darurat bencana banjir

Pewarta: Kasriadi/All Ikhwan
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2024