cbogaming

Aliansi mitos saya

Pemerintah Tugaskan Bulog Amankan Pasokan Gula dan Minyak Goreng******

Badan Pangan Nasional(Bapanas) menugaskan Perum Buloguntuk menjaga harga gula dan minyak goreng agar tetap stabil dan terjangkau bagi masyarakat.

Penugasan itu tertuang dalam Peraturan Badan Pangan Nasional (Perbadan) Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Cadangan Gula Konsumsi Pemerintah (CGKP) dan Cadangan Minyak Goreng Pemerintah (CMGP).

Kepala NFA Arief Prasetyo Adi mengatakan dalam perbadan tersebut, penyelenggaraan CGKP dan CMGP ini melalui penugasan kepada BUMN Pangan dan/atau Perum Bulog. Penyelenggaraan mencakup penetapan jumlah, penyelenggaraan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, hingga pendanaan.

Ia menambahkan penyelenggaraan CGKP dan CMGP ini sendiri terdiri dari tiga bagian utama yaitu pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran.

Untuk melaksanakan penugasan itu, pendanaan penyelenggaraan CGKP dan CMGP bersumber pada APBN maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk melalui pemberian jaminan kredit dan/atau subsidi bunga kepada Perum Bulog dan BUMN Pangan.

Dalam upaya melaksanakan pemantauan dan evaluasi, selain melibatkan unsur Kementerian BUMN dan organisasi perangkat daerah di bidang pangan, NFA juga melibatkan Satuan Tugas Kepolisian Republik Indonesia (Satgas Pangan Polri) dalam hal pengawasan.

"Untuk memastikan pelaksanaannya berlangsung dengan baik, kita bentuk Tim Pemantauan dan Evaluasi yang melibatkan unsur Kementerian BUMN, OPD Pangan Daerah, serta Satgas Pangan Polri melalui koordinasi Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan," ujar Arief.

Kemudian mengenai pengelolaan, Arief berujar BUMN Pangan bakal menerapkan mekanisme dynamic stockserta pemanfaatan teknologi dengan mempertimbangkan rencana penyaluran, periode musim giling tebu, lead time,dan nilai keekonomian untuk CGKP. Sementara untuk CMGP dilakukan dengan pertimbangan rencana penyaluran, lead time, dan nilai keekonomian.

Lebih lanjut, untuk CGKP dan CMGP yang berpotensi atau mengalami turun mutu di atas 6 bulan, dapat dilakukan pelepasan sesuai hasil review dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah maupun lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan.

"Penerapan mekanisme dynamic stockdalam pengelolaan CGKP dan CMGP hampir sama dengan komoditas CPP lainnya seperti beras dan jagung, namun bedanya khusus untuk CGKP dilakukan dengan mempertimbangkan periode musim giling tebu," ujar dia.

[Gambas:Video CNN]

Arief juga mengungkapkan NFA bakal menerbitkan regulasi turunan dari Perbadan 4/2023 tentang Penyelenggaraan CGKP dan CMGP untuk operasionalisasi pengadaannya yakni Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk CGKP dan CMGP serta fleksibilitas yang mengutamakan produksi dalam negeri.

Sementara untuk penyalurannya, CGKP dan CMGP dapat digunakan untuk antisipasi, mitigasi, dan/atau pelaksanaan stabilisasi harga, pemberian bantuan, serta keperluan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kepala Badan Pangan Nasional.

Ia mengatakan dengan terbitnya  Perbadan 4/2023 tentang Penyelenggaraan CGKP dan CMGP ini, BUMN Pangan bakal mulai melakukan pengadaan, pengelolaan, serta penyalurannya. Sementara itu penetapan jumlah serta standar mutu CGKP dan CMGP tersebut akan ditetapkan oleh Kepala NFA berdasarkan rapat koordinasi tingkat menteri/ kepala lembaga.

Kegilaan Evolusi Liar

Salahkah Rencana Pemerintah Impor Beras 2 Juta Ton Tahun Ini?******

Badan Pangan Nasional (Bapanas) menugaskan Perum Bulogmengimpor 2 juta ton beraspada tahun ini.

Arahan tersebut merupakan hasil dari rapat internal bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Jumat (24/3) yang tertuang dalam salinan surat.

Mengutip CNBC Indonesia, dalam surat tersebut, dijelaskan Perum Bulog diperintah untuk mengimpor 2 juta ton beras pada tahun ini di mana 500 ribu ton harus segera didatangkan secepatnya.

Salinan surat itu juga menyebutkan tambahan pasokan beras dapat digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21,353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.

"Pengadaan beras dari luar negeri tersebut agar tetap menjaga kepentingan produsen dalam negeri serta memperhatikan aspek akuntabilitas dan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," lanjut isi salinan surat tersebut.

Bapanas mengingatkan Bulog agar tetap menjaga kepentingan beras dalam negeri, terutama selama masa Panen Raya Maret-Mei 2023.

Secara terpisah, Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) Budi Waseso membenarkan soal tugas impor beras 2 juta ton itu. Namun, ia masih menanti izin dari Kementerian Perdagangan (Kemendag).

"Masuknya (beras impor) belum tahu kapan karena izinnya belum diterbitkan Kemendag," ujar Budi di Gedung DPR, Senin (27/3). 

Menanggapi rencana impor beras 2 juta ton itu, Pengamat Pertanian Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori menilai keputusan pemerintah itu pahit. Pasalnya, izin impor itu justru dikeluarkan saat panen raya.

Menurutnya, izin impor dikeluarkan saat panen raya ini amat jarang terjadi. Sebab, saat panen raya biasanya pasokan gabah/beras melimpah dan harga turun.

Selain itu, putusan tersebut juga dilematis. Di satu sisi, saat ini petani menikmati harga gabah tinggi. Biasanya, saat panen raya harga tertekan. Tentu ini menguntungkan petani.

Di sisi lain, karena harga tinggi Bulog kesulitan melakukan penyerapan. Sampai 24 Maret lalu, penyerapan Bulog baru 48.513 ton beras. Amat kecil.

Khudori juga menyebut tahun ini Bulog ditargetkan Bapanas menyerap beras petani domestik sebesar 2,4 juta ton, yang 1,2 juta di antaranya akan menjadi stok akhir tahun. Dari target itu, 70 persen di antaranya diharapkan bisa diserap kala panen raya sampai Mei nanti.

Menurutnya, dengan menimbang kondisi di lapangan, target itu hampir bisa dipastikan sulit dipenuhi. Termasuk target menyerap 70 persen dari 2,4 juta ton beras saat panen raya.

"Sementara peluang terbaik bagi pengadaan Bulog yang di panen raya. Kalau penyerapan saat panen raya terlewat atau tidak tercapai, target hampir dipastikan tak tercapai," katanya.

Pada pekan lalu, CBP yang ada di gudang Bulog hanya 280 ribu ton. Khudori menilai jumlah ini amat kecil. Sementara mulai Maret hingga Mei nanti Bulog harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras untuk 21,35 juta keluarga kurang mampu.

Lebih lanjut, merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Februari 2023 produksi padi masih terbatas. Produksi pada bulan itu apabila dikurangi kebutuhan konsumsi sekitar 2,53 juta ton beras ada surplus 0,32 juta ton.

Lalu, Maret diproyeksikan ada surplus 2,84 juta ton, dan April ada surplus 1,26 juta ton beras. Meski begitu, surplus pada Februari itu masih kecil.

"Jika ada pertanyaan bukankah kita surplus produksi beras kok impor? Benar, merujuk data BPS, sejak 2018 Indonesia surplus beras. Tapi volume surplus itu terus turun, dari 4,7 juta ton pada 2018 hanya tinggal 1,34 juta ton pada 2022," imbuh Khudori.

Ketika jumlah surplus kian mengecil, kata dia, soal pengelolaan cadangan dan distribusi jadi isu krusial. Ketika salah perhitungan, dampaknya bisa amat fatal.

Menurut Khudori, ke depan perlu ada upaya-upaya yang serius untuk menggenjot produksi dan produktivitas. Produksi dari 2018 ke 2022 terus menurun.

Waspadai pemburu rente dalam rencana impor beras

Istri Peri Tertinggi

Aturan THR yang Wajib Dibayar Pengusaha ke Pekerja******

Menjelang hari raya Idulfitri, tunjangan hari raya (THR) menjadi hal yang ditunggu-tunggu oleh para pekerja.

Memang, untuk tahun ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum merilis aturan mengenai pemberian THR. Namun, jika merujuk pada aturan tahun lalu, pengusaha wajib memberikan THR kepada para pekerja.

Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/1/HK.04/IV/2022 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2022 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, perusahaan diwajibkan untuk membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang sudah bekerja di perusahaan minimal satu bulan atau lebih, serta pekerja yang memiliki perjanjian hubungan kerja dengan pengusaha selama paruh waktu tertentu ataupun tidak tentu.

Untuk pekerja atau buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, diberikan THR sebesar gaji satu bulan. Sedangkan untuk pekerja atau buruh yang masa kerjanya kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan berapa bulan masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali besaran gaji satu bulan.

Besaran gaji satu bulan untuk pekerja atau buruh yang memiliki perjanjian kerja harian lepas dapat dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Hal yang sama diterapkan pada pekerja yang upahnya ditetapkan berdasarkan satuan hasil.

Jika pekerja harian memiliki masa kerja kurang dari 12 bulan, maka gaji satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa bekerja.

Sesuai Pasal 79, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan, perusahaan akan dikenakan sanksi apabila tidak memberikan THR kepada pekerjanya. Sanksi itu bertingkat mulai dari teguran hingga pembekuan operasional.

Terbaru, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengimbau pengusaha memberikan THR pekerja sebelum 19 April 2023. Menurutnya, hal tersebut perlu dilakukan agar para pekerja juga bisa mudik lebih awal, sehingga bisa mengurai kemacetan.

"Satu hal yang kami imbau terutama berkaitan dengan swasta agar memberikan THR lebih awal, sehingga tanggal 18 (April) dipastikan mereka (pekerja) sudah terima THR dan mereka bisa melakukan perjalanan sejak 18 (April) awal," kata Budi dalam konferensi pers, Jumat (24/3).

Tahun ini, jatuhnya Idulfitri kemungkinan akan berbeda antara Muhammadiyah dan pemerintah. Muhammadiyah menetapkan 1 Syawal jatuh pada 21 April. Sementara, dalam kalender pemerintah, lebaran jatuh pada 22-23 April.

[Gambas:Video CNN]

Pelancong Tanpa Batas

PVG Rilis Pembaruan Aplikasi Klikoo, Hadirkan Fitur Marketplace PPOB******

Perusahaan pengembang fintechPintar Ventura Group (PVG) merilis versi terbaru aplikasinya Klikoo beberapa waktu lalu. Pada versi teranyar ini, Klikoo menghadirkan fitur Klikoo Mart, marketplaceyang memudahkan para agen payment point online bank(PPOB).

"Kami meluncurkan pembaruan besar untuk Klikoo sebagai tanggapan atas saran dan masukkan dari komunitas kami," kata CBDO of PVG, Januar Parlindungan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/3).

Januar mengatakan, dengan pembaruan aplikasi Klikoo ini, pihaknya dapat memenuhi kebutuhan para agen PPOB untuk mendapatkan harga dan kualitas layanan terbaik dengan menawarkan berbagai penyedia di fitur barunya.

"Selain itu, mereka tidak perlu menginstal, mengisi ulang, dan beralih diantara beberapa aplikasi seperti sebelumnya," ucapnya.

CEO PVG, Vlad Ayukaev menambahkan, melalui aplikasi Klikoo, PVG memberikan kebebasan kepada kedua pihak dengan solusi inovatif yang tak ditemukan di aplikasi serupa lainnya.

Menurutnya, di aplikasi Klikoo, UMKM memiliki kesempatan untuk memutuskan supplieryang mereka suka berdasarkan kecepatan transaksi, harga, dan tingkat keberhasilan.

"Dengan demikian agen PPOB mendapatkan lebih banyak pelanggan dari jaringan supplier Klikoo yang tersebar di seluruh negeri," ucap Vlad.

Dalam pembaruan besar di aplikasi Klikoo ini, PVG memberikan kemudahan untuk para agen PPOB lewat perubahan atau penambahan fitur. Misalnya, Klikoo mengubah User Interface(UI) dan User Experience(UX) menjadi lebih user-friendlydan cepat dioperasikan.

Selain itu, dalam pembaruan ini Klikoo juga memudahkan agen PPOB lewat pengintegrasian Qris untuk keperluan top upsaldo.

Kemudian ada juga fitur Klikoo Transfer Money. Dengan fitur ini, proses registrasi dan verifikasi yang cepat membuat agen dapat langsung menawarkan layanan tersebut beberapa saat setelah melewati proses verifikasi.

Untuk diketahui, sejak peluncuran pada Maret 2022 lalu, aplikasi Klikoo mendapat antusias yang cukup tinggi dari para agen. Hal itu terlihat dari 50 ribu agen telah mendaftar dengan total transaksi dari pelanggan mencapai 1,5 juta transaksi.

"Hingga saat ini Klikoo sudah membantu lebih dari 50 ribu UMKM dimana menawarkan lebih dari seribu produk digital. Klikoo Mart akan memberi mereka fleksibilitas dan keandalan yang selama ini mereka lewatkan," tutur Vlad.

Adapun dari survei yang dilakukan PVG selama 11 bulan, tercatat 97 persen agent PPOB di Indonesia memasang tiga atau lebih aplikasi PPOB di perangkat mereka. Hal itu menjadi perhatian besar PVG dalam menanggapi pain pointdari para agen PPOB.

Pertama, para agen memiliki masalah efisiensi yaitu harus membagi modal kerjanya untuk top upbeberapa aplikasi yang mereka gunakan, serta menyusun strategi aplikasi mana yang harus diprioritaskan dengan anggaran dan produk terbaik yang ditawarkan.

Kedua, rata-rata agen menggunakan ponsel pintar kelas menengah ke bawah. Dengan banyaknya aplikasi yang dipasang akan memakan banyak ruang penyimpanan, dan memperlambat kinerja ponsel pintar mereka, bahkan bisa menyebabkan kesalahan yang membuat agen harus mengulang transaksinya.

"Akibatnya, agen kehilangan pelanggan karena perangkat yang lambat atau kesalahan transaksi," ujar Vlad.

PVG sendiri berkomitmen untuk terus membantu UMKM di Indonesia. Menurut Vlad, UMKM di Indonesia membutuhkan fintechuntuk memodernisasi transaksi keuangan dan melayani penduduk pedesaan.

"PVG yakin, Klikoo akan membantu lebih banyak mereka untuk melek digital dan meningkatkan daya saing," pungkasnya.

pakaian wanita

Menaker Bolehkan Pengusaha Bayar THR Lebih Besar dari Ketentuan******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker)Ida Fauziyah memperbolehkan pengusaha untuk membayar tunjangan hari raya (THR) Lebaran 2023lebih besar dibandingkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menyebut opsi pembayaran THR yang lebih besar peraturan tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016.

"Bagi perusahaan yang dalam perjanjian kerja (PK), peraturan perusahaan (PP), perjanjian kerja bersama (PKB) atau kebiasaan yang berlaku di perusahaan tersebut mengatur besaran THR yang lebih dari ketentuan peraturan perundang-undangan, maka THR yang dibayarkan sesuai dengan PK, PP, PKB atau kebiasaan tersebut,"  ujar Ida dalam konferensi pers di kantornya, Selasa (28/3).

"THR keagamaan wajib dibayarkan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. THR harus dibayar penuh, tidak boleh dicicil," imbuhnya.

Ida mengungkapkan THR ini diberikan untuk membantu pekerja dalam memenuhi kebutuhan dalam menyambut hari raya.

"Pemberian THR adalah kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha kepada pekerja," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Bangun kembali kehidupan sebelumnya

Aturan Mobil Pejabat Masuk Apron Bandara Seperti Alphard Sri Mulyani******

Baru-baru ini beredar foto viral yang menunjukkan sebuah mobil Toyota Alphard dan mobil dinas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai masuk ke area parkir pesawat (apron) Bandara Soekarno-Hatta. Belakangan diketahui mobil tersebut adalah kendaraan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

"Itu adalah protokol yang selama ini diberikan kepada saya dan kalau saya di Cengkareng biasanya memang sengaja ke kantor Bea Cukai untuk sekaligus menanyakan anak buah hari ini bagaimana," kata Ani di DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (27/3).

Lantas bagaimana aturan mobil pribadi masuk ke apron bandara?

"Kegiatan keprotokolan yang dijalankan dipastikan sesuai SOP yang berlaku, termasuk mencakup antara lain pengaturan personel, perlengkapan serta penggunaan tanda Platform di kendaraan pada Daerah Keamanan Terbatas (DKT) dengan tetap mempertimbangkan keamanan dan keselamatan penerbangan," ujar Holik kepada CNNIndonesia, Minggu (26/3) lalu.

Kendati demikian, kendaraan pribadi tak bisa sembarangan masuk ke apron bandara.

Sesuai Pasal 344 poin (c)Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dijelaskan setiap orang dilarang masuk ke dalam pesawat udara, DKT bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah.

Apabila melanggar, orang terkait akan mendapat sanksi berupa penjara hingga denda.

"Setiap orang yang masuk ke dalam pesawat udara, daerah keamanan terbatas bandar udara, atau wilayah fasilitas aeronautika secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 huruf c dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)," tulis Pasal 435 UU 1/2009.

Berdasarkan Peraturan Menteri 33 Tahun 2015 tentang Pengendalian Jalan Masuk (Access Control) ke Daerah Keamanan Terbatas di Bandar Udara, daerah pergerakan pesawat udara seperti apron termasuk pada DKT.

Artinya, area tersebut harus dilindungi dengan pembatas fisik, selalu diawasi, diperiksa pada selang waktu tertentu, dan diberi tanda peringatan (sign board) keamanan penerbangan.

Untuk masuk ke DKT memerlukan jalan masuk (access control point) dan dilakukan pengendalian jalan masuk (access control) oleh otoritas bandara.

[Gambas:Video CNN]