demo slot caishen

Berjalan sendirian selama ribuan tahun

Buruh soal Diminta Prabowo Tak Tuntut UMP Naik: Tahu Kontrakan Mahal?******

Buruh menanggapi pernyataan bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto yang meminta mereka tidak banyak menuntut kenaikan upahkepadapengusaha, terutama jika perusahaan sedang 'buntung'.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN) Ristadi mengatakan Prabowo tak tahu realita kehidupan yang dihadapi buruh. Ia mengatakan kebutuhan hidup tak hanya bagi buruh, semakin hari semakin mahal. 

Untuk biaya pendidikan anak saja misalnya, meski pemerintah selalu gembar soal pendidikan murah, sampai saat ini kenyataannya masih mahal. Tak hanya sekolah, biaya untuk tinggal juga tiap tahun naik.

Selain kebutuhan hidup yang makin mahal, Ristadi mengatakan selama ini banyak pengusaha yang tidak mau terbuka soal kondisi keuangan perusahaan kepada buruh.

Sehingga, ia menilai wajar jika buruh kemudian menuntut kenaikan upah sesuai tingkat kebutuhan hidup pekerja.

"Salah pengusaha juga tertutup soal ini dengan pekerja buruh karena dianggap urusan dapur yang pekerja tidak boleh tahu. Jadi saat untung pengusaha enggak mau cerita, baru saat merugi cerita, akhirnya pekerja enggak percaya," katanya.

Senada, Presiden Asosiasi Serikat Pekerja (ASPEK) Indonesia Mirah Sumirat juga menyayangkan pernyataan Prabowo tersebut. Namun ia mengaku tidak heran karena Prabowo merupakan pengusaha.

Mirah mengatakan pernyataan Prabowo tersebut tidak bisa dilakukan di setiap perusahaan. Pasalnya tidak semua perusahaan buntung, ada juga yang untung besar.

Jika sebuah perusahaan memang merugi, kata Mirah, buruh pasti bisa memahami dan tidak meminta kenaikan upah yang tinggi.

"Tapi kan kita bicara keseluruhan, bicara kenaikan upah itu bicara makro. Ada banyak perusahaan untung bagus, itu harus berbagi secara adii terkait upahnya. Artinya buruh minta kenaikan upah secara berkeadilan," kata Mirah.

Ia mengatakan seharusnya Prabowo tidak menyamaratakan seluruh perusahaan. Prabowo seharusnya menyampaikan dengan lebih bijak bahwa ketika perusahaan sedang rugi maka pengusaha dan buruh bisa duduk bersama untuk membahas upah.

"Ketika perusahaan untung maka Pak Prabowo harusnya menyampaikan di publik, berikanlah upah buruh secara berkeadilan. Jangan pengusaha rakus. Harusnya gitu Pak Prabowo menyampaikan," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Prabowo meminta kepada para buruh untuk tidak banyak menuntut kenaikan upah kepada pengusaha, terutama jika perusahaan tempat mereka bekerja sedang 'buntung'.
Permintaan ia sampaikan saat Sarasehan 100 Ekonom Indonesia di Menara Bank Mega, Rabu (8/11). Prabowo mengatakan ada beberapa alasan kenapa ia meminta itu semua.

Pertama, itu semua bisa mencekik pengusaha.

"Jangan kau tuntut pengusaha (naikkan UMP), kalau tidak untung. Jangan mencoba mencekik pengusaha, kalau pengusaha ditekan dia bisa pindah ke negara lain," katanya.

Kedua, banyaknya program pemerintah yang sudah mensejahterakan rakyat, terutama kaum buruh. Ia menyebut saat ini sudah ada program layanan kesehatan murah dan gratis yang disediakan pemerintah.

Selain itu, pemerintah juga sudah menggelontorkan banyak subsidi untuk meringankan beban hidup rakyat, termasuk kaum buruh.

Prabowo mengatakan kalau terpilih menjadi presiden dalam Pilpres 2024 mendatang, ia akan berupaya menambah program prorakyat miskin dan buruh sehingga mereka bisa makin sejahtera.

"Kita bicara ke pemimpin buruh, kesehatan tidak bayar, subsidi listrik BBM, sekolah tidak bayar, kita akan kasih makan siang gratis. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kemudian saudara-saudara, kita harus berani seperti negara lain angkutan di kota-kota besar, kalau perlu subsidi 100 persen," imbuh dia.

Sangat pemburu

Kereta Cepat Whoosh Buka Lowongan Kerja Bagi Lulusan SMA******

PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) membuka lowongan kerja untuk petugas pelayanan penumpang di Kereta CepatWhooshbagi lulusan SMA.

Terdapat dua posisi yang ditawarkan, yakni posisi Conductor dan Senior Train Attendant. Kedua posisi yang ditawarkan dapat diisi oleh lulusan SMA atau sederajat dan D1.

Pelamar dapat mendapat secara online melalui link bit.ly/psot_kcic. Adapun batas waktu pendaftaran akan ditutup malam ini, Selasa (7/11) pukul 23.59 WIB.

Ia juga mengimbau kepada pelamar dan masyarakat untuk tidak mempercayai apabila ada oknum yang mengaku dapat memuluskan proses seleksi atau memastikan bisa bekerja di lingkungan Kereta Cepat Whoosh.

"Proses seleksi ini kami gelar secara gratis dan transparan. Untuk itu kami harapkan masyarakat bisa segera melamar dan memanfaatkan lowongan kerja ini untuk bisa bergabung menjadi bagian dari kereta cepat pertama di Asia Tenggara ini," ujar Eva dalam keterangan resmi.

Untuk dapat mengisi jabatan pada lowongan kerja kereta cepat, peserta wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Warga Negara Indonesia (WNI).

2. Memiliki ijazah SLTA/Sederajat minimal 7,5 atau 75, untuk D1 ke atas minimal IPK 2,75.

3. Usia pelamar per 31 Desember 2023 bagi wanita usia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Bagi pria usia minimal 18 tahun dan maksimal 30 tahun.

4. Memiliki tinggi bagi wanita minimal 160 cm dan bagi pria minimal 170 cm.

[Gambas:Video CNN]

Jueji

Erick Thohir Mau Sulap Kawasan Monas Jadi City Center******

Menteri BUMN Erick Thohir ingin menjadikan kawasan Monumen Nasional (Monas) di Jakarta Pusat menjadi city center seperti New York di Amerika Serikat.

Ia menegaskan kehadiran city centeryang dicanangkan akan seperti New York ini akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi Jakarta. Terlebih, setelah Jakarta tidak lagi menjadi ibu kota.

Mimpi Erick Thohir ini menyusul peresmian BSI Tower di kawasan Monas. Ia mengatakan keberadaan gedung anyar ini dan Danareksa Tower menjadi awal transformasi tersebut.

Ke depan, Erick juga akan rapat dengan Danareksa terkait persiapan property fund. Nantinya, aset-aset BUMN di sekitar kawasan Monas, termasuk Gedung Kementerian BUMN harus menjadi satu wadah.

"Ini kita dorong supaya kita memastikan pertumbuhan ekonomi bisa terjadi, pembukaan lapangan kerja terjadi, dan tidak kalah pentingnya BUMN sebagai agen pembangunan. Sekarang ternyata agen pembangunan juga di Monas," jelasnya.

Sembilan hari guntur dan kesedihan

Kementan Akan Sederhanakan Skema Pembagian Pupuk Subsidi******

Menteri Pertanian Amran Sulaiman bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk subsidikepada petani.

Menurutnya, hal itu dilakukan karena saat ini distribusi pupuk subsidi belum merata. Apalagi, persyaratan pendapat pupuk tersebut harus memiliki kartu tapi di sisi lain, masih terdapat 16 persen petani Indonesia yang belum memiliki kartu tersebut.

"Nah, ini yang kami carikan solusi. Solusinya adalah dalam waktu dekat, paling lambat dua minggu selesai. Kami buatkan regulasi," ucap Amran di Kantor Kementerian Pertanian (Kementan), Jakarta Selatan, Selasa (7/11).

Adapun salah satu skema tersebut cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) saja.

"Kreatifitas kami adalah bisa saja KTP, yang penting dia masuk kelompok tani, kemudian kita bisa beri pupuk. Yang terpenting begini saja deh, dia petani, dia berhak dapat pupuk, kami upayakan berikan," jelas Amran.

Upaya penyederhanaan skema pembagian pupuk subsidi ini juga merespons aspirasi petani. Belakangan petani mengeluh kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) susah mendapat pupuk.

Amran menuturkan sebenarnya stok pupuk subsidi saat ini aman alias ada di atas 1 juta ton. Oleh karena itu, ia pun berjanji akan menyelidikinya sembari memperbaiki distribusi pupuk.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi mengatakan stok pupuk subsidi mencapai 1,4 juta ton per Oktober 2023.

"Stok pupuk subsidi sudah dua kali lipat dari yang disyaratkan, jadi aman 1,4 juta ton per Oktober," katanya.

Rahmad juga mengatakan pihaknya mendukung jika Amran bakal menyederhanakan proses distribusi pupuk.

"Tadi arahan Pak Wamen (BUMN) jelas, Pokoknya apa yang diperintahkan Kementan untuk meningkatkan produktivitas, pupuk Indonesia harus siap mendukung," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Infinity: Dari Mata Sharingan hingga Mata Samsara

IHSG Diprediksi Menguat Jelang Rilis Data Pertumbuhan Ekonomi******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diprediksi menguat pada perdagangan Senin (6/11).

CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan indeks didongkrak oleh pelemahan indeks dolar AS.

"Rilis data perekonomian mengenai PDB juga diharapkan dapat menjadi salah satu faktor penopang IHSG," kata William dalam risetnya.

Sementara, Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan secara teknikal pergerakan indeks saham menunjukkan potensi pelemahan (bearish).

"IHSG masih berada di bawah garis SMA-20 sehingga hari ini IHSG dapat memulai koreksi jangka pendek menuju 6.700-6.750 sebelum melanjutkan fase uptrenddari wave C menuju resisten berikutnya di 6.878," katanya.

IHSG ditutup di level 6.788 pada Jumat (3/11) sore. Indeks saham menguat 37,46 poin atau 0,55 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp9,26 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 25,73 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 327 saham menguat, 217 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

[Gambas:Video CNN]

Tetangga saya adalah succubus

Kemendagri Ungkap Alasan Pemda Malas Berinovasi******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyebut para kepala daerahmalas berinovasi meningkatkan pendapatan daerah karena takut dipenjara.

Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri Hendriwan mengatakan sejatinya inovasi diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Ia menyebut inovasi dari pungutan daerah termaktub dalam Bab XXI beleid tersebut.

"Bab ini dibuka karena kemarin ada beberapa kepala daerah yang menjadi masalah akhirnya malas berinovasi. Kenapa? Karena waktu itu beberapa kepala daerah berinovasi, tidak optimal, sudah menggunakan anggaran daerah akhirnya beliau jadi tersangka," katanya dalam diskusi di kanal YouTube MUC Consulting, Selasa (7/11).

Ia lantas mengutip pasal 389 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda. Hendriwan menegaskan kepala daerah tidak bisa dipidana ketika melakukan inovasi demi mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD).

Namun, dengan catatan inovasi yang dilakukan tidak melanggar ketentuan yang ada di peraturan daerah (perda) atau peraturan kepala daerah (perkada).

"Dalam hal pelaksanaan inovasi yang telah menjadi kebijakan pemerintah daerah dan inovasi tersebut tidak mencapai sasaran yang telah ditetapkan, aparatur sipil negara tidak dapat dipidana," Hendriwan membacakan Pasal 389 beleid tersebut.

"Jadi, tidak usah ragu bapak ibu sekalian untuk berinovasi bagaimana meningkatkan pelayanan kepada masyarakat terutama wajib pajak (WP) untuk meningkatkan PAD kita. Itu sudah diatur. Teman-teman pemungut pajak di daerah yakinlah bahwa inovasi itu sangat baik sekali dan tepat karena menyesuaikan kondisi daerah masing-masing," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Hendriwan mengatakan ide inovasi boleh datang dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), kepala daerah, dinas terkait, bahkan masyarakat. Ia juga menyebut kepala daerah bisa mengadopsi inovasi yang berjalan dan sukses di daerah lain.

Direktur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Sandy Firdaus yang hadir dalam diskusi itu sempat menyarankan pemda melirik pajak belanja makanan online. Ia menyebut upaya ini bisa ditempuh asal ada sinkronisasi data pemerintah pusat dan pemda.

"Misal kita ngomongbelanja makanan saja itu sudah banyak menggunakan online, melalui platform-platform tertentu. Sekarang ada jaminan atau kepastian restoran itu tidak dipungut pajak? Kalaupun misalnya dipungut, teman-teman pemda punya tidak informasi itu? Itu kan yang harus kita gali bersama. Kita di DJPK akan concernke sana," tuturnya.

"Jadi, lebih kepada bagaimana pertukaran data sebenarnya. Kita tahu bahwa ada transaksi terjadi, transaksi tertentu ini terkena pajak misalkan. Sudah dipungut atau disetor belum? Itu yang mungkin perlu kita gali, itu masih banyak potensi yang kita gali bersama-sama bapak/ibu," sambung Sandy.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta Lusiana Herawati juga menekankan pentingnya inovasi dalam meningkatkan pendapatan daerah.

Namun, ia menegaskan Pemprov DKI Jakarta tetap tegak lurus dengan pemerintah pusat sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

"Mohon mungkin dalam penyusunan peraturan daerah kita jangan terlalu menyimpang dari UU HKPD supaya nanti kalaupun ada hal-hal pelaksanaan itu fleksibilitas kita dalam pemungutan diatur dalam peraturan kepala daerah," jelas Lusiana.

"Saya mencoba memahami apa yang terkandung dalam UU HKPD seperti yang tadi disampaikan Pak Sandy bahwa itu untuk mendorong optimalisasi pajak atau pendapatan asli daerah. Maka kita coba bagaimana mengoptimalkan regulasi yang ada dengan melakukan terobosan dan inovasi," tutupnya.