petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

voucher gojek pengguna baru

pinjaman indodana 750Jutaan kata 792602Orang-orang telah membaca serialisasi

《voucher gojek pengguna baru》

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat******

Komnas HAM minta KPU harus berikan data pemilu akurat
Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kanan) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kiri) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu (21/2/2024). Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM terkait hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/tom/pri.
itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi ... hak publik
Jakarta (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memberikan data perolehan suara yang akurat karena itu merupakan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi.

"Karena itu bagian dari keterbukaan informasi publik, hak atas informasi yang memang menjadi hak publik; informasi itu harus akurat," kata Wakil Ketua Komnas HAM Pramono Ubaid Tanthowi saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis.

Pramono, yang pernah menjadi anggota KPU RI periode 2017-2022 itu, mengatakan hal itu untuk merespons soal sistem Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) di situs resmi KPU yang tidak mempublikasikan data jumlah suara peserta pemilu dengan tepat beberapa hari lalu.

Untuk memastikan informasi tentang pemilu itu akurat, Pramono mengatakan KPU harus melakukan perbaikan sistem dengan cepat.

Baca juga: KPU evaluasi SDM dan infrastruktur terkait kesalahan data Sirekap

Dengan diperbaikinya sistem penerimaan data tersebut, ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 itu yakin KPU akan berperan memenuhi hak masyarakat dalam mendapatkan informasi tentang pemilu.

Sebelumnya, anggota KPU RI Betty Epsilon Idroos mengatakan pihaknya akan mengevaluasi infrastruktur hingga sumber daya manusia (SDM) petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS), terkait kesalahan data antara Form C hasil yang diunggah ke Sirekap dengan data di tempat pemungutan suara (TPS).

"Sistem itu akan sangat tergantung bagi manusianya, apa pun jenis sistem informasi yang digunakan akan juga sangat tergantung bagi penggunanya. Oleh karena itu, ini menjadi bagian evaluasi KPU," kata Betty di Gedung KPU RI, Jakarta, Senin (19/2).

Baca juga: KPU: Sirekap tingkatkan transparansi dan akuntabilitas hasil pemilu

Betty mengatakan pengunggahan data yang dilakukan petugas KPPS di setiap TPS memerlukan infrastruktur memadai, seperti telepon genggam atau ponsel hingga jaringan internet cepat.

Pasalnya, menurut Betty, data Form C hasil tersebut harus difoto menggunakan gawai setiap anggota KPPS. Kemudian, foto tersebut dimasukkan ke dalam situs Sirekap.

Sirekap diketahui menggunakan teknologi pengenalan tanda optis atauoptical mark recognition (OMR) dan pengenalan karakter optis atau optical character recognition (OCR).

Baca juga: Mahfud dorong KPU audit digital forensik lewat lembaga independen

Teknologi itu memungkinkan untuk mengenali pola tulisan manual dan dapat diterjemahkan sebagai nilai angka. Dengan demikian, angka berupa tulisan dapat di foto langsung dikonversikan menjadi data numerik di Sirekap.

Betty menjelaskan permasalahan terjadi ketika teknologi Sirekap itu tidak bisa mendeteksi foto tulisan angka dengan baik, sehingga terjadi perbedaan data numerik.

Kemudian, anggota KPU RI Idham Kholid mengatakan penghitungan suara sempat tertunda karena pihaknya telah melakukan sinkronisasi antara data TPS dengan data di Sirekap.

Walaupun demikian, dia memastikan proses rekapitulasi yang dilakukan petugas hingga saat ini sudah berlangsung di beberapa kota besar, termasuk Jakarta.

Baca juga: KPU ungkap masih ada 1.223 TPS mengalami kesalahan data pada Sirekap
 

Pewarta: Walda Marison
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan******

Presiden Jokowi resmikan 27 ruas jalan di Sulawesi Selatan
Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah ruas jalan di Provinsi Sulawesi Selatan, dalam acara yang dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis (22/2/2024). ANTARA/HO-Biro Pers Sekretariat Presiden RI/pri.
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan 27 ruas jalan yang merupakan Pelaksanaan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Provinsi Sulawesi Selatan.

Peresmian tersebut dipusatkan di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) pada Kamis.

"Dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahimpada siang hari ini saya resmikan 27 ruas pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Sulawesi Selatan," ujar Jokowi dalam keterangan tertulis Biro Pers Sekretariat Presiden RI.

Presiden menjelaskan bahwa pada tahun 2023, pemerintah pusat telah memberikan anggaran sebesar Rp669 miliar bagi Provinsi Sulawesi Selatan untuk membangun dan memperbaiki 201 kilometer jalan di seluruh kabupaten dan kota di provinsi tersebut.

"Ada 27 ruas jalan yang dibangun dan diperbaiki, hari ini telah selesai," ujarnya.

Menyebut bahwa alokasi anggaran akan terus ditingkatkan, Presiden berharap pembangunan ruas-ruas jalan akan memberi banyak manfaat nyata bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

"Kita berharap jalan-jalan di seluruh Provinsi Sulawesi Selatan semuanya bisa halus, mulus, akan memperbaiki konektivitas antardaerah dan antarprovinsi," katanya.

Salah satu warga setempat, Indriyani, mengaku sangat bersyukur dengan pembangunan ruas jalan tersebut. Menurut dia, jalan yang tadinya rusak dan banyak menimbulkan korban jiwa kini sudah lebih baik.

"Alhamdulillahsudah baik, sudah bersih tidak ada berlubang lagi. (Sebelumnya) parah, rusak-rusak sampai ada korban jiwa meninggal kecelakaan," ujar Indriyani.

Seorang warga lain, Syahrir, turut merasakan manfaat dari keberadaan jalan tersebut. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada pemerintahan Presiden Jokowi.

"Saya mewakili warga setempat sangat berterima kasih atas Instruksi Presiden programnya jalanan inpres kami masyarakat disini terkhusus Pangkep itu sangat berterima kasih atas program Pak Jokowi ini. Kami sangat menikmati dan terima kasih atas 10 tahunnya Pak Jokowi," katanya.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Pj. Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, serta Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau.


Baca juga: Pemerintah siapkan Rp15 triliun untuk perbaikan jalan daerah pada 2024
Baca juga: PUPR-Satgas IKN lakukan perbaikan jalan longsor akses Kota Nusantara
Baca juga: Jokowi lihat perbaikan ruas Jalan Surakarta-Gemolong-Purwodadi Jateng

Pewarta: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah******

Kejagung kembali tetapkan dua tersangka baru kasus korupsi timah
Pemeriksaan tersangka dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022 di Kejaksaan Agung, Jakarta, Rabu (21/2/2024). ANTARA/Laily Rahmawaty/aa.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung yang secara intensif menyidik perkara dugaan korupsi tata niaga timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 hingga 2022, kembali menetapkan dua tersangka baru.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung Kuntadi mengatakan dua tersangka baru itu dari pihak swasta, yakni SP (Suparta) selaku Direktur Utama PT RBT dan RA (Reza Andriansyah) selaku Direktur Pengembangan PT RBT.
"Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dua orang saksi ini dikaitkan dengan keterangan saksi lain dan alat bukti lain, maka tim penyidik berkesimpulan keduanya telah memenuhi alat bukti yang cukup dan selanjutnya ditingkatkan statusnya jadi tersangka," kata Kuntadi di Gedung Kejaksaam Agung, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Ahli sebut kerugian kerusakan lingkungan kasus timah Rp271,06 triliun

Peran kedua tersangka dalam perkara ini, yakni keduanya pada tahun 2018 diduga telah menginisiasi pertemuan dengan pihak PT Timah Tbk, yang dalam hal ini dihadiri oleh tersangka MRPT dan EE (mantan Direktur Keuangan PT Timah), dalam rangka mengakomodasi atau menampung timah hasil penambang liar di wilayah IUP PT Timah.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut maka selanjutnya dibuat perjanjian kerja sama antara PT Timah dengan PT RBT yang seolah-olah ada kegiatan sewa-menyewa peralatan untuk proses peleburan timah.

"Dan untuk memasok kebutuhan biji timah, selanjutnya ditunjuk dan dibentuk beberapa perusahaan boneka, yaitu tujuh perusahaan boneka CV BJA, CV RTP, CV BLA, CV BST, CV SJP, CV BBR dan CV SMS," ujar Kuntadi.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka baru korupsi tambang timah

Kemudian, untuk mengelabuhi kegiatan yang dilakukan para tersangka, dibuat seolah-olah ada surat perjanjian kerja sama atau SPK kegiatan pemborongan pengangkutan sisa hasil pengolahan mineral timah.

Atas perbuatannya, kedua tersangka diduga melanggar ketentuan Pasal 2 Ayat 1 dan Pasal 3 junctoPasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi junctoPasal 55 Ayat 1 ke-4 KUHP.

Dengan ditetapkannya kedua tersangka ini, secara keseluruhan ada 12 orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi tata niaga timah ini dan satu tersangka perintangan penyidikan.

Pada Senin (19/2), Kejagung menetapkan satu tersangka berinisial RL selaku General Manajer (GM) PT TIN.

Sebelum itu pada Minggu (18/2), ditetapkan tersangka berinisial BY selaku mantan Komisaris CV VIP dan RI selaku Direktur Utama PT SBS.

Baca juga: Kejagung tetapkan lima tersangka korupsi tata niaga komoditas timah

Pada Jumat (16/2), ditetapkan lima orang tersangka, yakni SG alias AW dan MBG, keduanya selaku pengusaha tambang di Kota Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Kemudian HT alias AS selaku Direktur Utama CV VIP (perusahaan milik tersangka TN alias AN). Dua tersangka lainnya, MRPT alias RZ selaku Direktur Utama PT Timah Tbk periode 2016 sampai dengan 2021 dan EE alias EML selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk periode 2017 sampai dengan 2018.

Pada Selasa (6/2), ditetapkan dua tersangka TN alias AN dan tersangka AA. Sedangkan satu orang ditetapkan sebagai tersangka perintangan penyidikan perkara korupsi tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk periode 2015 sampai dengan 2022 berinisial TT.

Baca juga: Kejagung tetapkan satu tersangka perintangan penyidikan kasus Timah

Pewarta: Laily Rahmawaty
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:sihoki

Perbarui waktu:2024-06-25

Daftar bab terbaru
p2p slot online
mpo787
kredivo ilegal
erek 3 angka
judi slot yang gampang menang
cara dapetin uang
sensa138 login
permainan slot hari ini
buku mimpi 08
Daftar isi semua bab
Bab 1 lotus4d
Bab 2 proses kredivo berapa lama
Bab 3 apa yang dimaksud maxwin
Bab 4 88cash demo
Bab 5 replay slot maxwin
Bab 6 main slot online terpercaya
Bab 7 trik jp olympus
Bab 8 voucher goride mei 2022
Bab 9 hbi680
Bab 10 link slot 138
Bab 11 qq777bet
Bab 12 kredit easy legal atau ilegal
Bab 13 prediksi togel besok
Bab 14 situs slot 838
Bab 15 slot dewa 88
Bab 16 paito warna sgp
Bab 17 77royal
Bab 18 gagal daftar kredivo
Bab 19 pragmatic99
Bab 20 kredit handphone tanpa dp
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1360bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Kecantikan hamil

situs gampang menang
DJP catat 4,39 juta wajib pajak sudah lapor SPT per 21 Februari
Arsip Foto - Pegawai melayani wajib pajak saat melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) Pajak pada hari terakhir pelaporan di Kantor KPP Pratama Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (31/3/2023). ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww/am.
Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari periode yang sama 2023
Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat sebanyak 4,39 juta wajib pajak (WP) sudah melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Tahun Pajak 2023 per 21 Februari 2024.

“Sampai 21 Februari tadi malam, total SPT yang kami terima sekitar 4,39 juta SPT, sekitar 2,16 persen lebih tinggi dari jumlah yang diterima DJP di periode yang sama tahun 2023 di angka 4,1 juta,” kata Dirjen Pajak Suryo Utomo saat konferensi pers APBN KiTa edisi Februari 2024 di Jakarta, Kamis.

Suryo menjelaskan jumlah wajib pajak orang pribadi yang telah melaporkan SPT Tahunan sebanyak 4,25 juta atau tumbuh 2,18 persen. Sementara wajib pajak badan sebanyak 139.637 SPT atau tumbuh 1,25 persen.

Menurut Suryo, kebanyakan wajib pajak melaporkan SPT Tahunan secara elektronik, hanya 89.232 SPT yang dilaporkan secara manual.

Baca juga: Ditjen Pajak kumpulkan PPN PMSE Rp551,7 miliar pada Januari 2024

Baca juga: DJP sebut 3,78 juta wajib pajak telah lapor SPT per 18 Februari

Dia mengatakan DJP telah menyediakan sejumlah opsi untuk melaporkan SPT secara elektronik, seperti melalui e-fillingmaupun e-form. Kendati begitu, DJP tetap menerima laporan SPT yang dilakukan secara manual.

Batas penyampaian SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi adalah 31 Maret 2024, sedangkan untuk wajib pajak badan 30 April 2024.

Penyampaian SPT tahunan yang terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda, yakni senilai Rp100 ribu untuk wajib pajak orang pribadi dan Rp1 juta untuk wajib pajak badan.

Untuk mengingatkan masyarakat melaporkan SPT Tahunan, DJP akan mengirimkan email blastkepada 20 juta wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan. Pengiriman email akan dilakukan secara bertahap.

Namun, Suryo mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada email penipuan. Email blastnantinya dikirim melalui email resmi Direktorat Jenderal Pajak dengan domain @pajak.go.id.

Suryo meminta masyarakat untuk jeli dan tidak keliru terjebak pada email yang bukan berasal dari Direktorat Jenderal Pajak.

Baca juga: DJP merinci penghitungan tarif efektif PPh 21

Baca juga: DJP: Tarif efektif rata-rata PPh tidak beri beban baru untuk karyawan

Pewarta: Imamatul Silfia
Editor: Agus Salim
Copyright © ANTARA 2024

spektrum kebobrokan

detik 188 slot
Delapan tahanan yang kabur dari Polsek Tanah Abang ditangkap polisi
Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro saat jumpa pers penangkapan tahanan yang kabur dari Polsek Tanah Abang di Jakarta, Kamis (22/2/2024). ANTARA/Lifia Mawaddah Putri/pri.
Jakarta (ANTARA) - Polres Metro Jakarta Pusat menangkap delapan dari 16 tahanan yang kabur pada Senin (19/2) dari Polsek Tanah Abang, Jakarta Pusat.

“Setelah kejadian itu (tahanan kabur, red), kami telah membentuk tim gabungan dan telah berhasil menangkap kembali, setidaknya delapan orang dalam tiga hari pencarian,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Polisi Susatyo Purnomo Condro,  saat jumpa pers, di Jakarta Pusat, Kamis.

Sebelumnya, pada Senin (19/2), polisi juga menangkap dua tahanan yang berusaha kabur.

Dengan demikian, katanya, hingga saat ini, petugas telah menangkap sebanyak 10 dari 16 tahanan.

Susatyo menjelaskan, adapun nama-nama yang tertangkap adalah sebagai berikut.

Baca juga: Soal tahanan yang kabur, Kompolnas: Perlu adanya evaluasi di Polsek

1. Pinto Ramadhan A., tahanan kasus narkoba, ditangkap pada Senin 19 Februari pukul 17.30 WIB di Karang Tengah Ciledug.

2. Rudiyanto, tahanan kasus narkoba, ditangkap pada Selasa 20 Februari 2024 pukul 16.30 WIB di Bendungan Hilir, Tanah Abang.

3. Muhamad Saripudin alias Komeng, tahanan kasus narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari pukul 09.00 WIB di Desa Sumur Jombang, Pekalongan, Jawa Tengah.

4. Marco Syahin Adabi, tahanan titipan jaksa, kasus narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 di Perumahan Puri Deta Ciledug, Tangerang.

5. Muhamad Hafist F., tahanan narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 11.30 WIB di Palmerah, Slipi.

Baca juga: Ini kronologi penangkapan tahanan kabur dari Polsek Kalideres

6. Sandi Saputra, titipan jaksa, kasus narkoba, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 14.30 di Srengseng, Jakarta Barat.

7. Yatno, tahanan kasus kriminal umum, ditangkap pada Rabu 21 Februari 2024 pukul 23.30 WIB di Tambun, Bekasi.

8. Aprizal Sabtu Aji, titipan jaksa, kasus narkoba, ditangkap pada Kamis 22 Februari jam 1.30 WIB di Bintaro, Tangerang.

Kendati demikian, Susatyo tidak merinci dua nama tahanan yang langsung ditangkap pada Senin (19/2).

Sementara itu, keenam tahanan yang saat ini masih berstatus atau masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) adalah sebagai berikut.

Baca juga: Polisi bentuk tim khusus buru seorang lagi tahanan kabur

1. Renal, tahanan kriminal umum, laki-laki (26) warga Kebon Melati, Tanah Abang.

2. Harizqullah Arrahman, tahanan kriminal umum, laki-laki (26) warga Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat.

3. Muhammad Aqdas, tahanan kasus narkoba, laki-laki (24) warga Kemanggisan, Palmerah.

4. Hendro Mulyanto, tahanan kasus narkoba, laki-laki (36) warga Kalideres.

5. Ferdinan, tahanan titipan jaksa, kasus kriminal umum, laki-laki (24) warga Antapani, Bandung

Baca juga: Polisi tembak mati dua tahanan kabur

6. Welen Saputra Thio, titipan tahanan jaksa, kasus kriminal umum, laki-laki (34) warga Tajur Halang, Bogor.

“Kami akan terus buru dan cari kemanapun mereka dan bila masyarakat mengetahui keberadaan dari enam orang DPO ini agar bisa menghubungi kepolisian terdekat ataupun kepada pusat panggilan Satreskrim Jakpus pada nomor 081280706629,” kata Susatyo.

Tak hanya itu, Susatyo juga mengingatkan kepada pihak keluarga atau kerabat dari keenam tersangka DPO yang turut membantu pelarian dalam bentuk apapun, akan dikenakan sanksi hukum yang tegas.

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024

seribu pemburu

trik roulette menang terus
Pengadilan jatuhi hukuman empat setengah tahun penjara bagi Dani Alves
Foto arsip - Pesepak bola Brazil Dani Alves (ANTARA/AFP/DANIEL LEAL-OLIVAS)
Jakarta (ANTARA) - Pengadilan Spanyol menjatuhkan hukuman empat setengah tahun penjara kepada mantan pemain Barcelona dan Timnas Brazil Dani Alves karena kasus pemerkosaan. Dikutip dari France24, Kamis, Dani Alves telah terbukti melakukan tindak pidana pemerkosaan kepada seorang gadis di sebuah klub malam di Barcelona pada Agustus 2022 silam. "Korban tidak menyetujuinya dan terdapat bukti bahwa, di luar kesaksian pelapor, pemerkosaan tersebut dapat dianggap terbukti," tulis pernyataan resmi pengadilan Barcelona. "Pengadilan mempertimbangkan fakta bahwa terdakwa secara tiba-tiba menarik pelapor, melemparkannya ke tanah dan melakukan penetrasi ke vaginanya sehingga tidak dapat bergerak, sedangkan pelapor mengatakan tidak dan ingin pergi," sambung pernyataan tersebut.

Baca juga: Banding kedua ditolak, Dani Alves tetap mendekam dipenjara Spanyol Selain itu, pengadilan juga memerintahkan Dani Alves untuk menjalani masa percobaan selama lima tahun setelah menyelesaikan hukuman penjara. Pemegang tiga gelar Liga Champions bersama Barcelona itu juga dituntut membayar sebesar 150 ribu euro atau sekitar Rp 2,5 miliar sebagai bentuk kompensasi kepada korban. Jaksa telah menyuarakan hukuman sembilan tahun penjara bagi pria berusia 40 tahun itu diikuti dengan masa percobaan 10 tahun. Dani Alves masih dapat mengajukan banding setelah sebelumnya bersaksi di persidangan bahwa hubungan seks dengan wanita tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka. Pria berkebangsaan Brazil tersebut diadili awal bulan ini atas tuduhan memperkosa seorang wanita di klub malam Sutton pada dini hari tanggal 31 Desember 2022.

Dani Alves tercatat mengawali kariernya sebagai pesepak bola pada tahun 2001 bersama klub Brazil Bahia dan selanjutnya melanglang buana ke berbagai klub Eropa seperti Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain hingga terakhir bermain di klub Meksiko UNAM.

Baca juga: Klub Meksiko Puma pecat Dani Alves karena kasus pelecehan seksual
Baca juga: Dani Alves ditangkap polisi Katalunya atas tuduhan pelecehan seksual

Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Teguh Handoko
Copyright © ANTARA 2024

Dianhuang

situs slot 2020
KPK umumkan penyidikan korupsi di Setjen DPR RI
Ilustrasi - Logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumumkan telah memulai penyidikan perkara dugaan korupsi pengadaan kelengkapan rumah jabatan di Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI.

"Melalui sebuah gelar perkara disepakati naik pada proses penyidikan, terkait dengan dugaan korupsi untuk pengadaan kelengkapan rumah jabatan di DPR RI," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Jumat.

Ali mengatakan peningkatan status perkara dugaan korupsi tersebut ke tahap penyidikan sudah disepakati oleh pimpinan KPK, pejabat struktural Kedeputian Penindakan KPK serta, disepakati oleh penyidik dan penuntut KPK.

Berdasarkan Undang-Undang KPK, setiap perkara yang telah naik ke tahap penyidikan pasti turut disertai dengan penetapan tersangka.

Meski demikian pengumuman siapa saja pihak yang ditetapkan sebagai tersangka beserta pasal yang disangkakan dan konstruksi perkara akan dilakukan pada saat konferensi pers penahanan.

"Pasti kami sampaikan ya, pada prinsipnya KPK pasti terbuka menyampaikan seluruh kegiatan dari penindakan ini, tetapi tentu ada batasan-batasan," ujarnya.

Lebih lanjut Ali mengatakan seluruh detail perkara tersebut akan dibuka seluas-luasnya kepada publik dalam proses persidangan, sehingga seluruh masyarakat bisa menilai hasil kerja KPK dalam pemberantasan korupsi.

"Tapi nanti ketika proses persidangan pasti dibuka seluas-luasnya, seluruh alat bukti yang diperoleh dari proses penyelidikan, ataupun keterangan dari para saksi yang sudah dipanggil, pasti dibuka dalam sebuah berita acara pemeriksaan, dan itu juga diserahkan secara resmi kepada penasihat hukumnya, kepada terdakwa, untuk sama-sama kemudian dibuktikan di depan majelis hakim secara terbuka," tuturnya.

Baca juga: Dua unit kerja Setjen DPR raih penghargaan wilayah bebas dari korupsi

Baca juga: Waka Komisi III DPR harap Jamintel semakin tajam ungkap korupsi kakap

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Saya dipermainkan oleh dunia

cara main gaple supaya menang
Ketua Bawaslu persilakan DPR gulirkan hak angket
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja menjawab pertanyaan awak media di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Jumat (16/2/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani/am.
Jakarta (ANTARA) - Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Rahmat Bagja mempersilakan apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia akan menggulirkan hak angket terkait pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Adapun usulan hak angket disampaikan oleh calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mengungkap indikasi kecurangan pada Pemilu 2024.

“Ya, silahkan saja. Dalam mekanisme sistem politik, kami tidak bisa menilai hal tersebut. Kami tidak dalam kerangka itu. Partai politik pasti punya perspektifnya sendiri,” kata Bagja dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.

Sebagai salah satu penyelenggara Pemilu, dia menyebutkan fungsi Bawaslu hanya menindak-lanjuti pelanggaran sesuai Undang Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bahkan, berdasarkan UU itu, Bawaslu tidak berhak mengomentari inisiatif pengajuan hak angket.

“Menindaklanjuti pelanggaran iya, tapi jika kemudian ini dibawa ke dalam mekanisme Dewan Perwakilan Rakyat, ya itu kewenangan dari Dewan Perwakilan Rakyat, bukan ada di Bawaslu,” jelasnya.

Menurut Bagja, saat ini Bawaslu fokus untuk menyiapkan dan mengawasi proses rekapitulasi penghitungan suara.

“Dan, juga sedang menyiapkan jika nanti ada masalah masuk ke Mahkamah Konstitusi. Sekarang kami sedang menghimpun hasil pengawasan teman-teman di tingkat kabupaten dan kota,” ujarnya.

Bawaslu telah menerima 962 laporan dan 465 temuan selama pelaksanaan Pemilihan Umum 2024. Saat ini, lanjutnya, Bawaslu telah mendaftarkan 387 laporan dan 396 temuan.

“Saat ini, 100 kasus masih dalam proses penanganan pelanggaran. Kemudian, 408 kasus telah ditetapkan sebagai pelanggaran dan 278 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran,” ucap Bagja.

Kemudian, ada 26 pelanggaran administrasi, 14 dugaan tindak pidana Pemilu, 232 pelanggaran kode etik, dan 95 pelanggaran hukum lainnya.

Sementara itu, terkait pelanggaran pada tahapan kampanye, Bagja mengaku telah menerima 297 laporan dan 165 temuan. Sedangkan untuk penanganan pelanggaran tahapan kampanye, sebanyak 84 kasus masih dalam proses penanganan, 75 kasus telah dinyatakan sebagai pelanggaran, dan 86 kasus dinyatakan bukan sebagai pelanggaran.

Pelanggaran pada tahapan kampanye, terdiri atas 1 pelanggaran administrasi, 17 dugaan tindak pidana Pemilu, 20 pelanggaran kode etik, dan 38 pelanggaran hukum lainnya.

Baca juga: Sekjen NasDem: PDIP tak bisa ajukan hak angket tanpa Koalisi Perubahan

Baca juga: KPU soal Ganjar dorong hak angket: Sudah diatur dalam UU Pemilu

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Fenghuang

melatislot
Israel akan bangun 3.300 unit permukiman ilegal di Tepi Barat
Arsip foto - Tentara Israel menembakkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa Palestina dalam bentrokan di Desa Beit Dajan, sebelah timur Nablus, Tepi Barat, 29 Juli 2022. Unjuk rasa itu dilakukan untuk menentang perluasan permukiman Yahudi di kawasan itu. ANTARA FOTO/Xinhua/Ayman Nobani/rwa.
Yerusalem (ANTARA) - Israel dalam dua minggu ke depan akan menyetujui pembangunan lebih dari 3.300 unit permukiman ilegal di wilayah Tepi Barat yang diduduki.

“Komite terkait diharapkan bertemu dalam waktu dua minggu untuk menyetujui pendirian 2.350 unit rumah di permukiman Maaleh Adumim, sekitar 300 unit di permukiman Kedar, dan 700 unit di permukiman Efrat,” kata Israel Broadcasting Corporation dalam laporannya pada Jumat.

Keputusan itu diambil sebagai tanggapan atas penembakan di dekat permukiman Maaleh Adumim pada Kamis (22/2), yang mengakibatkan kematian seorang tentara Israel dan melukai sedikitnya delapan orang lainnya.

“Satu ruas jalan menuju pos pemeriksaan Al-Za’im di bagian timur Yerusalem Timur akan ditutup bagi warga Palestina selama setidaknya dua minggu,” kata media tersebut.

Jika disetujui, proyek permukiman tersebut akan menjadi keputusan pembangunan permukiman terbesar sejak perang Israel di Gaza meletus 7 Oktober 2023.

Pemerintah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu diketahui sangat mendukung pembangunan permukiman di wilayah Palestina yang diduduki.

Perkiraan menunjukkan sekitar 700.000 pemukim Israel tinggal di sekitar 300 permukiman ilegal di Tepi Barat dan Yerusalem Timur yang diduduki.

Padahal, semua permukiman Yahudi di wilayah pendudukan dianggap ilegal menurut hukum internasional.

Ketegangan meningkat di Tepi Barat sejak Israel melancarkan serangan militer yang mematikan ke Jalur Gaza, menyusul serangan kelompok pejuang Palestina Hamas pada 7 Oktober.

Lebih dari 400 warga Palestina telah terbunuh dan 4.400 lainnya terluka akibat serangan Israel di wilayah pendudukan, menurut Kementerian Kesehatan Palestina.

Sumber: Anadolu

Baca juga: Media Korut sebut upaya AS dalam konflik Gaza "air mata buaya"
Baca juga: Israel akhirnya izinkan pengiriman tepung ke Jalur Gaza

Penerjemah: Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2024