bigwin138

dewidewitoto 110Jutaan kata 371403Orang-orang telah membaca serialisasi

《bigwin138》

KPK benarkan ada OTT di Sidoarjo, 10 orang terjaring******

Jakarta (ANTARA) - Kepala Bagian Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan bahwa pihaknya melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di Sidoarjo, Jawa Timur dan mengamankan sebanyak 10 orang.

“Terkait dengan kegiatan di Sidoarjo, kami sampaikan memang betul ada kegiatan KPK di sana dan sekarang masih berproses kegiatan dimaksud, sehingga tentu kami belum dapat menyampaikan secara utuh dan lengkap,” ucap Ali saat konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat.

Ali mengatakan OTT tersebut terkait dugaan pemotongan pembayaran insentif pajak dan retribusi daerah. Ia mengungkap, sebagian yang diamankan merupakan aparatur sipil negara (ASN) daerah setempat.

“Yang kami peroleh informasinya beberapa ASN,” ujar Ali.

"Ada sekitar 10 orang yang diperiksa," kata dia.

Namun begitu, Ali belum bisa mengumumkan siapa saja yang terjaring OTT. Ia juga belum menjelaskan bagaimana konstruksi dimaksud karena proses pemeriksaan masih berlangsung.

“Untuk yang Sidoarjo, tadi informasi dari teman-teman ada yang sedang dalam proses pemeriksaan di sana (di Sidoarjo) dan ada juga yang sudah ada di sini (di Jakarta),” bebernya.
Baca juga: KPK dalami penerimaan gratifikasi izin usaha di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil VP Indosat jadi saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo
Baca juga: KPK panggil 14 saksi kasus gratifikasi di Pemkab Sidoarjo

Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Jokowi ajak santri gunakan hak pilih sebaik mungkin pada Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo mengajak para santri dan pelajar untuk berperan serta dengan menggunakan hak pilih mereka dengan sebaik mungkin pada tanggal 14 Februari atau hari pemungutan suara Pemilu 2024.

"Saya mengajak seluruh santri dan pelajar untuk berpartisipasi dalam pesta demokrasi tahun 2024, menggunakan hak pilihnya dengan sebaik-baiknya, dan menjadi bagian dari kemajuan bangsa ini," kata Jokowi saat menghadiri Apel Santri dan Pelajar Emas 2045 di Lapangan Sepak Bola Taman Rekreasi Kalianget, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah, Senin.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Senin, Jokowi hadir dalam apel tersebut dengan menggunakan kemeja putih dan peci hitam, didampingi Ibu Negara Iriana yang mengenakan kemeja warna serupa dan kerudung berwarna biru muda.

Selain Apel Santri dan Pelajar Emas 2045, Jokowi dan Iriana bersilaturahim dengan para guru ngaji se-Pulau Jawa di lokasi tersebut.

Baca juga: Presiden Jokowi berikan bantuan pangan CBP di Temanggung

Dalam sambutannya, Jokowi juga mengajak para santri dan pelajar untuk memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan bangsa dan negara Indonesia.

"Santri dan para pelajar punya kesempatan yang sangat besar untuk berkontribusi bagi kemajuan negara kita di berbagai daerah yang berbeda-beda," ujar Jokowi.

Dia menegaskan bahwa Pemerintah terus berupaya memberikan dorongan dan semangat besar terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di Tanah Air.

Baca juga: Jokowi pergi dari subuh hingga bagikan sertifikat tanah di Wonosobo

Oleh sebab itu, Jokowi mengingatkan para santri dan pelajar untuk menguasai berbagai bidang ilmu dalam rangka memenangkan kompetisi antarindividu maupun antarnegara.

Tidak hanya itu, Jokowi juga ingin para pelajar dan santri dapat menjadi contoh bagi generasi muda Indonesia untuk terus mencintai negara, menjaga persatuan dan kesatuan, serta menyebarkan Islam yang toleran, moderat, dan ramah.

Turut mendampingi Jokowi dan Iriana dalam kegiatan tersebut adalah Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Penjabat Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana, serta dan Bupati Wonosobo Afif Nurhidayat.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD nomor urut 3.

Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, kemudian jadwal pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.

Baca juga: Anies ingin Presiden Jokowi beri sanksi menteri tak netral

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2024

Label：kera4d、slot gacor garansi、gacor slot 888

Terkait：joker goldenbet88、daftar situs judi slot online terpercaya、angka jitu slot、bank 338slot、cara menggunakan akulaku、buku mimpi 2d bergambar lengkap、gila slot 88、pasti slot login、paito raja sgp、slot gacor logo

Mulailah membaca Semua bab Tambahkan ke rak buku

bab terbaru：petir388（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03

Daftar bab terbaru

jp paus sgp

jokerpro123

raja99 demo

kakek zeus gacor jam berapa

perjalanan waktuBacaan TerkaitMore+

Melbourne, andalkan cinta

macauklub

Kaops Damai Cartenz: 3 KKB tertembak saat kontak senjata di Sugapa******

Memang benar dari laporan yang diterima ada tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak yang terjadi Minggu (21/1)

Jayapura (ANTARA) - Kepala Operasi Satgas Damai Cartenz Kombes Faizal Rahmadani menyatakan tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak di Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah.

Tiga anggota KKB yang tertembak itu terlibat penyerangan ke Pos Brimob hingga menyebabkannya seorang anggota yang tergabung dalam Satgas Damai Cartenz, gugur.

"Memang benar dari laporan yang diterima ada tiga anggota KKB tertembak saat kontak tembak yang terjadi Minggu (21/1) yaitu Oni Kobagau, Jaringan Belau, dan Agusti," kata Kaops Satgas Damai Cartenz Kombes Pol. Faizal Rahmadani dalam keterangan tertulisnya diterima di Jayapura, Senin.

Kaops Damai Cartenz menjelaskan, informasi tertembak-nya tiga anggota KKB itu didapat dari laporan anggota di lapangan.

Baca juga: Satgas Damai Cartenz perkuat pengamanan di sembilan daerah operasi

Baca juga: Polri tegaskan komitmen menjaga stabilitas Kamtibmas Papua

Ketiga anggota KKB yang tertembak dibawa kabur rekan-rekannya dan mereka adalah anak buah Yoswa Maisani, yang merupakan kelompok dipimpin Guspi Waker.

Yoswa Maisani sendiri merupakan komandan lapangan yang memimpin kelompok tersebut, dan kelompok ini dikenal sering melakukan aksi yang telah menimbulkan korban baik aparat keamanan maupun masyarakat sipil, jelas Kombes Faizal Rahmadani.

Kasatgas Humas Damai Cartenz AKBP dr. Bayu Suseno menambahkan, selain menyebabkan seorang anggota Brimob yakni Briptu Anumerta Alfando Steve Karamoy gugur, KKB juga menembak warga sipil Yusak Sondegau, hingga tewas.

Insiden yang terjadi Jumat (19/1) itu dipimpin Apen Kobogau yang menjabat Wakil Pangkodap VIII yang dilakukan dari belakang towerBTS Telkomsel, Kampung Bilogai, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, ujar AKBP Bayu Suseno.

Pewarta: Evarukdijati
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Kehidupan setelah kematian dimulai dari awal

nahabola

KTT Selatan ketiga serukan gencatan senjata konflik Israel******

Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza

Kampala (ANTARA) - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Selatan (South Summit) ketiga ditutup pada Senin (22/1) di Kampala, ibu kota Uganda, dengan para pemimpin yang berpartisipasi menyerukan pelaksanaan gencatan senjata dan perlindungan terhadap warga sipil di Jalur Gaza.

KTT selama dua hari yang mempertemukan para pemimpin negara-negara Kelompok 77 (Group of 77/G77) dan China itu mendorong Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk melakukan upaya-upaya guna mengimplementasikan resolusinya untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina tanpa penundaan.

KTT Selatan merupakan badan pengambil keputusan tertinggi G77 yang terdiri dari 134 anggota. Perwakilan tingkat tinggi dari hampir 100 negara dan jajaran kepemimpinan PBB turut menghadiri pertemuan tersebut.

"Kami juga menegaskan kembali tuntutan kami untuk segera dan sepenuhnya mencabut blokade Israel yang diberlakukan di Jalur Gaza, yang merupakan bentuk hukuman kolektif yang masif," kata para pemimpin tersebut dalam dokumen hasil pertemuan itu. Mereka menyerukan agar semua aktivitas permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan Dataran Tinggi Golan Suriah, dibongkar sepenuhnya dan segera dihentikan.

Para pemimpin tersebut mengatakan bahwa Israel telah melanggar Piagam PBB dan hukum internasional dengan serangannya terhadap infrastruktur sipil Suriah, termasuk bandara sipil, yang mengancam mata pencarian warga sipil, menghalangi operasi kemanusiaan PBB, serta membahayakan keselamatan penerbangan sipil.

Perwakilan tingkat tinggi dan pimpinan PBB menghadiri KTT Selatan Ketiga di Kampala, Uganda, pada 21 Januari 2024. (Xinhua/Hajarah Nalwadda)

Lebih lanjut, mereka menyatakan bahwa Israel harus mengakhiri pelanggarannya terhadap kedaulatan Lebanon, baik di wilayah udara, darat, maupun laut, yang mengancam keamanan dan pembangunan ekonomi Lebanon.

"Kami juga mengimbau Israel untuk menahan diri dari penggunaan fosfor putih dalam menyerang Lebanon yang bertentangan dengan hukum kemanusiaan internasional," sebut dokumen itu. Para pemimpin juga menekankan bahwa Israel harus menarik diri dari semua wilayah Lebanon yang diduduki sesuai dengan resolusi Dewan Keamanan PBB.

KTT ini diadakan dengan mengusung tema "Leaving No One Behind" (Tidak Meninggalkan Siapa pun). Uganda mengambil alih kepemimpinan KTT tersebut dari Kuba. Penyelenggaraan ini menjadi kali pertama KTT Selatan diadakan di Afrika. Dua KTT sebelumnya diadakan di Havana, Kuba, pada tahun 2000, dan di Doha, Qatar, pada tahun 2005.

Presiden Uganda Yoweri Museveni mengatakan bahwa selama masa kepemimpinannya, Uganda akan berusaha menjangkau negara-negara yang menghadapi ketegangan atau konflik dengan tujuan untuk mencapai solusi yang saling menguntungkan. Dia menambahkan bahwa Uganda juga akan berfokus pada upaya peningkatan perdagangan di antara negara-negara anggota G77.

Pewarta: Xinhua
Editor: Junaydi Suswanto
Copyright © ANTARA 2024

Aku mencintaimu pada tahun aku dilahirkan kembali

cara menggunakan voucher tokopedia

Lima orang meninggal dalam kecelakaan truk peziarah di Bandung Barat******

Pemilik transportasi bak terbuka agar tidak lagi menjadikan kendaraan mereka sebagai sarana angkut penumpang.

Bandung Barat (ANTARA) - Lima orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya mengalami luka-luka dalam peristiwa kecelakaan lalu lintas rombongan peziarah menggunakan sebuah truk di Jalan Kampung Leuwibudah, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Jumat.

"Kejadian kecelakaan tunggal pada pukul 00.30 WIB, truk bernomor D-8304-WE yang dikemudikan oleh inisial RI (61)," kata Kasatlantas Polres Cimahi AKP Sudirianto di Bandung Barat, Jumat.

Sudirianto menjelaskan bahwa pengemudi saat kecelakaan terjadi tengah membawa 28 orang usai melakukan ziarah dari Kabupaten Cianjur.

Kelima korban meninggal tersebut merupakan seluruh penumpang, yakni Uhin (28), Sifa (23), Lia (17), Ayim (50), dan Alif (17), seluruhnya merupakan warga Kabupaten Bandung Barat.

Sesuai dengan hasil olah TKP sementara, peristiwa kecelakaan itu berawal saat truk berisi rombongan peziarah melaju dari arah Cianjur hendak pulang menuju Bandung Barat.

Truk tersebut diduga hilang kendali sehingga seluruh penumpang terguling dan terlempar hingga tergeletak di jalan raya.

"Kendaraan tersebut hilang kendali sehingga mengakibatkan korban. Lima korban meninggal dunia, kemudian tiga orang luka berat dan 20 luka ringan," kata dia.

Saat ini semua penumpang truk yang mengalami luka berat mendapatkan penanganan medis di rumah sakit.

"Korban telah dibawa ke rumah masing-masing, sebagian ada di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Kawaluyaan, dan Asida,” katanya.

Kasatlantas mengimbau kepada pemilik transportasi bak terbuka agar tidak lagi menjadikan kendaraan mereka sebagai sarana angkut penumpang.

Menurut dia, kebiasaan ini sangat membahayakan keselamatan bagi penumpang, apalagi dalam jumlah yang banyak sehingga kejadian ini tidak terulang.

Baca juga: Tabrakan beruntun lima kendaraan terjadi di Jalur Puncak Bogor
Baca juga: Gubernur Khofifah jenguk korban kecelakaan bus SMAN I Sidoarjo

Raja Naga datang ke dunia

pinjol ilegal terbaru 2022

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

Jakarta (ANTARA) - Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengemukakan Badan Pengawas Pemilihan Umum RI seharusnya menyelidiki isu dugaan politisasi beras bantuan sosial yang dijadikan sarana kampanye pada Pemilu 2024

"Saya kira kalau masalah-masalah yang berkaitan dengan pemilu atau kampanye supaya disampaikan kepada Bawaslu saja," kata Wapres Ma’ruf ketika ditemui wartawan di Jakarta, Kamis.

Pernyataan itu disampaikan Wapres Ma'ruf saat menanggapi foto beras Bulog yang ditempel stiker pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka yang beredar di media sosial X.

Baca juga: Mahfud: Bansos bukan bantuan pemerintah tapi negara

Beras dalam kemasan kantong plastik ukuran 5 kilogram itu merupakan cadangan beras pemerintah untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).

"Biar nanti Bawaslu yang memberikan (keputusan), apakah ada pelanggaran atau tidak," kata Wapres.

Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurti mengatakan bahwa Bulog tidak pernah menempelkan atribut apa pun pada kemasan beras, selain label Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Bulog.

Bayu menjelaskan bahwa beras SPHP sangat mudah didapatkan masyarakat karena Bulog bekerja sama dengan berbagai jaringan distributor sampai ke ritel modern dalam pemasarannya.

Baca juga: Airlangga Hartarto pastikan bansos tidak terafiliasi politik

Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi juga memastikan tidak ada satu pun logo yang ditempelkan dalam kemasan beras bansos tersebut, selain logo Bapanas dan Bulog.

Namun, Arief mengaku sulit untuk mengatur beras yang sudah disalurkan dan sudah sampai ke masyarakat.

"Kan kita enggak tahu dibeli siapa saja, jadi memang agak sulit ngaturnya kalau sudah di masyarakat. Tetapi yang pasti, dari kami tidak ada memuat stiker yang lain," ujarnya.

Baca juga: TPN minta distribusi bansos yang ditunda tak dipolitisasi
Baca juga: Timnas AMIN soroti dugaan politisasi bansos hingga netralitas kades
Baca juga: Bapanas: Penyaluran bansos beras tidak terpengaruh kampanye politik

Jiwa prajurit menyembunyikan bagian depan

rtp bang jarwo

KPK panggil 2 pejabat Kementan terkait kasus SYL******

Jakarta (ANTARA) - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil dua pejabat Kementerian Pertanian (Kementan) untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dengan tersangka mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL).

"Hari ini bertempat di Gedung Merah Putih KPK, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi Kepala Bagian Umum Sekretariat Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Edi Eko Sasmito dan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian Dedy Nursyamsi," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Selain itu penyidik lembaga antirasuah juga memanggil dua pegawai Kementan yakni Pegawai Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Setjen Kementan bernama Salam dan Pegawai Biro Umum Kementerian Pertanian Tahun 2001 bernama Karina.

Meski demikian Ali belum memberikan keterangan lebih lanjut soal keterangan apa yang akan didalami penyidik dalam pemeriksaan terhadap saksi-saksi tersebut.

KPK pada Jumat (13/10/2023), resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dulu ditahan pada Rabu (11/10/2023).

Baca juga: KPK panggil eks sekjen Kementan Momon Rusmono terkait kasus SYL

Baca juga: KPK periksa empat dirjen Kementan soal pengumpulan uang oleh SYL

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian untuk periode 2019 sampai 2024.

Dengan jabatannya tersebut, SYL kemudian membuat kebijakan personal yang di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kurun waktu kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung dari tahun 2020 sampai 2023.

SYL menginstruksikan dengan menugaskan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II.

Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan hingga sekretaris masing-masing eselon I, dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai 4.000 dolar AS sampai 10.000 dolar AS.

Baca juga: SYL dan lima saksi diperiksa di Bareskrim Polri

Baca juga: SYL konfirmasi hadiri pemeriksaan lanjutan di Bareskrim

KPK pun menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap para ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu dilakukan rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex menjabarkan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang tindak pidana pencucian uang (TPPU).

Riasan merah di seluruh dunia

judi gacor hari ini

Soal dugaan politisasi beras bansos, Wapres: Itu urusan Bawaslu******

《bigwin138》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen，slot sportHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《bigwin138》bab terbaru。