petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

erek bergambar

slot gacor 4d login 208Jutaan kata 620551Orang-orang telah membaca serialisasi

《erek bergambar》

Sudin KPKP Jakpus imbau warga tak timbun telur jelang Ramadhan******

Sudin KPKP Jakpus imbau warga tak timbun telur jelang Ramadhan
Ilustrasi peternak memanen telur di peternakan ayam. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto/YU.
masyarakat bisa mengombinasikan asupan protein dengan menu yang lain selain telur
Jakarta (ANTARA) - Suku Dinas Ketahanan Pangan Kelautan dan Perikanan ( Sudin KPKP) Jakarta Pusat mengimbau agar warga tidak menimbun telur menjelang Ramadhan menyusul terjadinya kenaikan harga komoditi tersebut.

“Jangan menimbun ya. Misal takut harganya makin naik terus sekalian beli yang banyak. Karena bisa menyebabkan kelangkaan dan harga semakin naik,” kata Kepala Sudin KPKP Jakarta Pusat Penty Yunesi Pudyastuti di Jakarta, Senin.

Sepekan menjelang bulan Ramadhan, harga telur ayam dan telur puyuh di Pasar Rawasari, Cempaka Putih terpantau mengalami kenaikan dikarenakan harga pakan unggas yang semakin mahal.

Dari pengakuan salah satu penjual telur di pasar tersebut, harga telur kini sudah meningkat menjadi Rp32.000 per kilogram.

“Harga telur sekarang naik banget. Semua sih, dari telur puyuh, telur ayam negeri, telur ayam kampung, semua naik. Sekarang Rp32.000 sebelumnya Rp26.000 per kilo. Stoknya sih ada. Kata pemasok penyebabnya harga pakan yang naik,” kata Dito salah seorang pedagang telur.

Dito mengaku kenaikan harga telur membuat penghasilannya menurun drastis. Sebab, pembeli jadi mengurangi jumlah pembeliannya.

Sebagai salah satu cara untuk menyiasati kenaikan harga telur, Penty mengatakan masyarakat bisa mengombinasikan asupan protein dengan menu yang lain selain telur.

“Dengan melambungnya harga telur ini, arahannya tadi untuk tidak dikonsumsi selalu ya. Misal telur kan melambung, jadi nggak harus selalu makan telur. Bisa dikombinasi. Tapi tetap memperhatikan konsumsi makanan yang sehat,” kata Penty.
Baca juga: Polisi tangkap komplotan pencuri gudang sembako di Jakarta Utara
Baca juga: Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari
Baca juga: Jelang Ramadhan, warga DKI diminta tak panik karena stok pangan aman

Pewarta: Lifia Mawaddah Putri
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang******

Menhub tekankan kolaborasi demi keselamatan di perlintasan sebidang
Menhub Budi Karya Sumadi memberi sambutan saat "focus group discussion" (FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-BKIP Kemenhub
Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas
Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menekankan pentingnya sinergi dan kolaborasi lintas sektoral untuk meningkatkan keselamatan di perlintasan sebidang kereta api (KA).

"Peningkatan keselamatan pada perlintasan sebidang bukan hanya menjadi tanggung jawab dari Kementerian Perhubungan, tetapi memerlukan dukungan dan kerja sama dari para pihak yang menyelenggarakan jalan dan lalu lintas," kata Menhub melalui keterangannya di Jakarta, Senin.

Hal itu dikatakan Menhub saat membuka focus group discussion(FGD) tentang keselamatan di perlintasan sebidang yang diadakan Badan Kebijakan Transportasi (BKT) di Gedung Kemenhub, Jakarta, Senin.

Menhub menjelaskan sinergi dan kolaborasi lintas sektor untuk mencegah kecelakaan di perlintasan sebidang dapat dilakukan dengan berbagai cara.

Ia memberi contoh bahwa Kemenhub memasang rambu-rambu lalu lintas di perlintasan sebidang dan melakukan perawatan permukaan perlintasan pada ruang manfaat jalan kereta api.

Kemudian, Kementerian PUPR membangununderpassatau flyoverpada perlintasan jalan nasional. Sejalan dengan itu, Pemda juga dapat melakukan intervensi yang sama pada jalan provinsi, jalan kabupaten/kota, dan jalan desa sesuai kewenangannya.

"Peran pemerintah daerah sangat diperlukan dalam upaya peningkatan keselamatan pengguna jalan, mengingat sebagian besar kecelakaan lalu lintas terjadi di jalan daerah. Hal ini berbanding lurus dengan rasio panjang jalan di Indonesia, di mana 90,82 persen status jalan di Indonesia merupakan jalan provinsi, kabupaten, dan kota," ucap Menhub.

Ia pun mengapresiasi FGD yang diselenggarakan oleh BKT bersama para pemangku kepentingan terkait tersebut. Menurutnya, kegiatan tersebut dapat memperkuat koordinasi kelembagaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan keselamatan bagi pengguna jalan yang melintas di perlintasan sebidang.

Sementara itu, Kepala BKT Robby Kurniawan mengatakan FGD tersebut mengambil tema "Implementasi Rencana Umum Nasional Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan (RUNK LLAJ) Dalam Peningkatan Keselamatan Pengguna Jalan Pada Perlintasan Sebidang melalui Penguatan Peran Pemerintah Daerah".

Pelaksanaan FGD bertujuan untuk mendapatkan gambaran komprehensif tentang kondisi, permasalahan, dan penanganan perlintasan sebidang di tanah air.

"Pelaksanaan FGD ini untuk mendapatkan gambaran terkait program kerja dan rencana aksi dari beberapa kementerian dan lembaga perihal penanganan di perlintasan sebidang," ujar Robby.

Dalam kesempatan itu, turut dilaksanakan penandatanganan nota kesepahaman tentang "Sinergi Tugas dan Fungsi Dalam Peningkatan Keamanan dan Keselamatan Perlintasan Sebidang antara Jalur Kereta Api dengan Jalan".

Penandatanganan dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro, Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Risal Wasal, Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono, Dirjen Bina Marga Kementerian PUPR Hedy Rahadian, dan Deputi Bidang Sarana Prasarana Kementerian PPN/Bappenas Ervan Maksum.

Baca juga: Menhub harap kehadiran Biskita Trans Bekasi optimalkan angkutan massal

Baca juga: Menhub pastikan distribusi logistik berjalan lancar selama Ramadhan

Baca juga: Menhub sebut progres pembangunan Bandara IKN sesuai rencana

Baca juga: Menhub apresiasi pengembangan pesawat N219 dan Vela Alpha oleh PT DI
 

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:bocoran admin jarwo hari ini

Perbarui waktu:2024-06-28

Daftar bab terbaru
situs gacor terbaru
buku mimpi layangan
agen judi slot terbaik dan terpercaya no 1
pinjam koperasi online
ganas69
mitra slot88
mudah menang slot
maria 77 slot
link slot terbaik 2023
Daftar isi semua bab
Bab 1 supergacor
Bab 2 slot lama gacor
Bab 3 link slot casino
Bab 4 link268 slot
Bab 5 daftar slot 4d terbaru
Bab 6 tbet303
Bab 7 wakandaslot
Bab 8 telegram prediksi togel
Bab 9 qqhoki
Bab 10 catur777 slot
Bab 11 erek2 jeruk
Bab 12 ligaciputra88
Bab 13 masterplay99
Bab 14 situs slot yg sedang gacor
Bab 15 chu togel
Bab 16 buku tafsir mimpi togel 2021
Bab 17 cara dapat uang lewat hp
Bab 18 buku mimpi 86
Bab 19 trik gacor malam ini
Bab 20 kode alam mimpi
Klik untuk melihattersembunyi di tengah9725bab
seni bela diriBacaan TerkaitMore+

Raja Surgawi yang Tak Tertandingi

rtp raja89
UNICEF: Kematian anak-anak di Gaza diperkirakan meningkat pesat
Arsip foto - Seorang anak menerima perawatan medis di Rumah Sakit Nasser setelah serangan udara Israel, di kota Khan Younis di Jalur Gaza selatan pada 18 November 2023. (Xinhua/Rizek Abdeljawad)
Ankara (ANTARA) - Badan anak-anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) pada Minggu (3/3) memperingatkan mengenai meningkatnya kematian anak-anak di Jalur Gaza seiring dengan berlanjutnya serangan dan pengepungan Israel terhadap wilayah tersebut.

Sedikitnya 15 anak-anak Palestina meninggal karena dehidrasi dan kekurangan gizi di Rumah Sakit Kamal Adwan di Jalur Gaza utara saat Israel memperketat blokade yang melumpuhkan di daerah tersebut, menurut otoritas kesehatan setempat.

“Kemungkinan ada lebih banyak anak-anak yang berjuang untuk hidup di salah satu dari sedikit rumah sakit yang tersisa di Gaza, dan kemungkinan lebih banyak lagi anak-anak di utara yang tidak bisa mendapatkan perawatan sama sekali,” kata Direktur regional UNICEF untuk Timur Tengah dan Afrika Utara Adele Khodr dalam sebuah pernyataan.

“Kematian tragis dan mengerikan ini disebabkan oleh ulah manusia, dapat diprediksi dan sepenuhnya dapat dicegah,” ujar dia menambahkan.

UNICEF mengatakan kurangnya makanan bergizi, air bersih dan layanan medis di Gaza adalah konsekuensi langsung dari hambatan akses dan berbagai bahaya yang dihadapi operasi kemanusiaan PBB.

Menurut badan PBB tersebut, hampir 16 persen – atau satu dari enam anak di bawah usia dua tahun – mengalami kekurangan gizi akut di Gaza utara.

“Sekarang, kematian anak-anak yang kita khawatirkan telah terjadi dan kemungkinan akan meningkat pesat, kecuali perang berakhir dan hambatan terhadap bantuan kemanusiaan segera diselesaikan,” ujar Khodr memperingatkan.

Dia meminta agar lembaga-lembaga bantuan kemanusiaan diperbolehkan membawa bantuan ke Gaza dari semua jalur penyeberangan, termasuk ke Gaza utara.

“Rasa tidak berdaya dan putus asa di antara orang tua dan dokter saat menyadari bahwa bantuan untuk menyelamatkan nyawa, yang hanya berjarak beberapa kilometer, berada di luar jangkauan, pastilah sangat tidak tertahankan. Namun yang lebih buruk lagi adalah tangisan kesedihan dari bayi-bayi yang perlahan-lahan binasa di bawah sorotan dunia," kata Khodr.

“Kehidupan ribuan bayi dan anak-anak bergantung pada tindakan segera yang diambil saat ini,” lanjutnya.

Setidaknya 30.410 warga Palestina, sebagian besar perempuan dan anak-anak, telah terbunuh dan 71.700 lainnya terluka selain kehancuran massal, pengungsian dan kondisi kelaparan.

Baca juga: Gaza saksikan tingkat malnutrisi pada anak terburuk di dunia
Baca juga: 15 Anak di RS Kamal Adwan Gaza meninggal akibat dehidrasi, malnutrisi

Sumber: Anadolu

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: M Razi Rahman
Copyright © ANTARA 2024

Lin Ye, dokter tertinggi di kota

keju4d
Korsel mulai beri sanksi atas aksi mogok "ilegal" para dokter magang
Ilustrasi - Para petugas medis berjalan di sebuah rumah sakit di Daegu, Korea Selatan, pada 15 Maret 2000. ANTARA/Lee Sang-ho/Xinhua/tm
Seoul (ANTARA) - Menteri Kesehatan Korea Selatan Cho Kyoo-hong mengatakan bahwa pemerintah berencana untuk mulai menjatuhkan sanksi terhadap aksi mogok kerja "ilegal" yang dilakukan oleh dokter magang yang melanggar perintah untuk kembali bekerja, Senin.

Sekitar 9.000 dokter magang bertahan untuk tidak bekerja di rumah sakit umum selama 14 hari berturut-turut pada Senin, memprotes rencana penambahan 2.000 kursi sekolah kedokteran mulai tahun depan, dari saat ini 3.058 kursi.

“Pemerintah tetap kukuh pada prinsipnya melawan tindakan kolektif ilegal yang dilakukan oleh para dokter magang,” kata Cho pada pertemuan tanggapan pemerintah.

“Mulai Senin, otoritas kesehatan akan memulai penyelidikan di tempat untuk menentukan apakah dokter magang telah kembali bekerja dan mengambil tindakan berdasarkan hukum dan prinsip, tanpa pengecualian, jika mereka belum kembali bekerja,” tambahnya.

Pejabat kementerian mengatakan mereka juga memulai prosedur untuk menangguhkan izin sekitar 7.000 dokter magang, dan menambahkan bahwa hukuman tersebut “tidak dapat dibatalkan.”

Dokter magang dan residen, yang memainkan peran penting dalam membantu operasi dan layanan darurat di rumah sakit umum besar, terus melakukan aksi mogok kolektif, yang menyebabkan pembatalan massal dan penundaan operasi serta perawatan medis darurat.

Pemerintah Korsel memberi waktu kepada para dokter yang melakukan protes hingga Kamis lalu untuk kembali bekerja, dan memperingatkan mereka bahwa ketidakpatuhan dapat mengakibatkan tindakan hukuman, termasuk hukuman pidana atau pencabutan izin dokter mereka.

Sejauh ini, peringatan tersebut tidak membuat para dokter kembali bekerja.

“Pemerintah bermaksud melakukan penyelidikan di lapangan untuk menemukan pelanggaran, yang akan diikuti dengan tanggapan berdasarkan hukum dan prinsip,” kata Wakil Menteri Kesehatan Kedua Park Min-soo kepada wartawan.

“Tanggapan terhadap pejabat penting yang bertanggung jawab atas tindakan kolektif yang menyebabkan kekacauan di sektor medis akan dilaksanakan dengan tegas dan segera,” ujar dia.

Min-soo mengulangi peringatan bahwa izin dokter peserta pelatihan dapat ditangguhkan setidaknya selama tiga bulan jika mereka gagal mematuhinya.

Hingga Kamis lalu, 8.945 dokter peserta pelatihan telah meninggalkan tempat kerja mereka dan 565 orang telah kembali bekerja, kata Park.

Dokter dapat dikenakan penangguhan izin medisnya hingga satu tahun, atau dapat menghadapi hukuman tiga tahun penjara atau denda sebesar 30 juta won (Rp353 juta), akibat tidak mematuhi perintah tersebut.

Sumber: Yonhap

Baca juga: Dokter Korsel akan unjuk rasa massal buntut tambahan kuota kedokteran
Baca juga: Polisi gerebek kantor ikatan dokter Korsel karena pemogokan

Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan
Editor: Arie Novarina
Copyright © ANTARA 2024

Saya melakukan hiburan di dunia lain

paito togel 8
Satpol PP Bali sabet penghargaan Karya Bhakti dari Mendagri
Penjabat (Pj.) Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya saat menerima penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP dari Mendagri, Denpasar, Bali, Senin (4/3/2024). ANTARA/HO-Pemprov Bali
Denpasar (ANTARA) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Bali meraih penghargaan Karya Bhakti Satpol PP dari Kementerian Menteri Dalam Negeri (Kemendagri).

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP juga didapat Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Kepala Satpol PP Bali I Dewa Nyoman Rai Dharmadi dalam keterangan yang diterima di Denpasar, Senin, mengatakan bahwa penghargaan ini karena Satpol PP Bali berhasil, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya

"Ini merupakan momen bersejarah karena baru kali pertama ada daerah yang memperoleh dua penghargaan sekaligus, Karya Bhakti Satpol PP dan Karya Bhakti Peduli Satpol PP," kata dia.

Menurut Rai, keberhasilan ini berkat berbagai terobosan dan inovasi dalam menjalankan tugas dan fungsi selama ini. Misalnya, pembuatan peraturan daerah Bali mengenai 23 gangguan trantibumlinmas.

Selain itu, Bali satu-satunya daerah yang memiliki Satpol PP Pariwisata yang hadir untuk upaya memberikan informasi dan edukasi bagi wisatawan selama di Pulau Dewata.

Di samping itu, juga memberikan pelayanan dan pertolongan kepada wisatawan serta membantu kepolisian melakukan pencegahan persoalan sosial terkait dengan pariwisata Bali agar tidak berkembang menjadi ancaman berupa pelanggaran, bahkan tindak pidana.

Baca juga: Tito ingatkan Satpol PP jaga integritas dan kepercayaan publik
Baca juga: Mendagri sebut 75.000 satpol PP berpeluang jadi ASN dan PPPK

Sementara itu, Mendagri Tito Karnavian meminta agar seluruh anggota satpol PP dan satlinmas senantiasa menjaga integritas dalam setiap pekerjaan karena profesi adalah profesi mulia dalam memberikan perlindungan dan keamanan kepada masyarakat.

Mendagri menyatakan rasa bangga kepada seluruh anggota di Indonesia atas dedikasi dalam pelaksanaan tugas selama ini, terutama dalam pelaksanaan Pemilu 2024 yang berjalan relatif baik dengan segala kompleksitasnya.

"Satpol PP dan satlinmas bersama TNI/Polri dan lembaga terkait lainnya telah membuktikan peran yang sangat besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah masyarakat sehingga, rangkaian pelaksanaan pemilu dapat berjalan lancar dan kondusif," ujar Tito.

Dalam Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-74 Satpol PP dan HUT Ke-62 Satlinmas, Mendagri Tito Karnavian secara langsung menyerahkan penghargaan kepada Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya.

Penghargaan Karya Bhakti Peduli Satpol PP diberikan atas kepedulian orang nomor satu di Pemprov Bali itu terhadap satuan pamong praja, mulai dari dukungan anggaran hingga sarana dan prasarana guna mendukung tugasnya.

Penghargaan tersebut juga menunjukkan upaya melakukan dorongan moril terhadap jajaran satpol PP dan linmas dalam melaksanakan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Penguasa Binatang Buas

bir365
Polda NTB tangani laporan perampasan sepeda listrik di Trawangan
Foto Dokumentasi-Pelancong menggunakan sepeda melintas di jalan umum depan salah satu pondok penginapan di Gili Trawangan, Lombok Utara, NTB. (ANTARA/Dhimas B.P.)
Mataram (ANTARA) - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat menangani laporan tindak perampasan sepeda listrik milik para pengusaha oleh sekelompok warga di kawasan wisata Gili Trawangan, Kabupaten Lombok Utara.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda NTB Komisaris Besar Polisi Syarif Hidayat di Mataram, Senin, membenarkan adanya laporan tindak perampasan sepeda listrik itu.

"Iya, laporannya ada di meja saya, belum saya terima. Ada kemungkinan laporan seperti ini akan kami limpahkan ke polres biar cepat dilakukan penyelidikan," kata Syarif.

Pelapor tindak perampasan ini merupakan Ketua Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan Budi Handoyo. Dia mewakili para pengusaha sepeda listrik di Gili Trawangan melaporkan peristiwa yang terjadi pada Sabtu (2/3) pagi.

"Kami laporkan beberapa oknum dari dua koperasi yang mengambil paksa sepeda listrik kami dengan mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan," kata Budi.

Baca juga: Pemkab Lombok Utara menertibkan sepeda listrik di Gili Trawangan

Selain laporan pengambilan paksa, Asosiasi Sepeda Listrik Gili Trawangan juga melapor dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan salah seorang anggota Koperasi Cidomo Janur Indah yang beroperasi di Gili Trawangan.

"Anggota kami juga menjadi korban kekerasan dan pengancaman. Satu orang anggota kami dipukul oleh mereka sampai terluka saat berusaha mempertahankan sepedanya," ujar dia.

Akibat peristiwa perampasan itu, sekelompok warga menyita sebanyak 69 sepeda listrik milik 15 pengusaha di Gili Trawangan. Sepeda listrik tersebut kini dititipkan di area parkiran masjid di Gili Trawangan.

"Rencananya akan dibawa ke pinggir di Pelabuhan Bangsal nanti," ucap Budi.

Baca juga: Ribuan turis asing mengunjungi Gili Trawangan NTB

Budi menerangkan maraknya persewaan sepeda listrik di Gili Trawangan ini hanya menjadi alternatif baru yang ditawarkan oleh para pengusaha karena hingga kini belum ada aturan baku tentang larangan pengoperasian sepeda listrik di lokasi wisata itu.

"Kami tidak akan mungkin bertentangan dengan aturan. Jadi, kami mengacu kepada apa yang menjadi program nasional yang memasifkan penggunaan kendaraan listrik di Indonesia," ucapnya.

Menurut dia, tindak perampasan sepeda listrik oleh sekelompok warga yang mengatasnamakan masyarakat Gili Trawangan itu dipicu adanya dugaan kecemburuan sosial antarpelaku bisnis.

Salah satunya datang dari pelaku bisnis cidomo, alat transportasi umum yang sudah cukup lama beroperasi di Gili Trawangan.

Dia mengatakan cidomo kini mematok harga sewa angkut cukup tinggi. Hal itu membuat para wisatawan beralih untuk memilih alat transportasi alternatif, yakni sepeda listrik yang sewanya jauh lebih murah dan praktis.

"Kalau Cidomo hanya digunakan sekali trip saja, itu wisatawan bayar Rp150 ribu. Tidak bisa dipakai seharian. Kenapa menggunakan sepeda listrik? Ya, karena harganya terjangkau," katanya.

Untuk harga sewa sepeda listrik di Gili Trawangan, para pengusaha menawarkan Rp150 sampai Rp200 ribu per hari.

Baca juga: Gubernur NTB minta pelayanan wisatawan Gili Tramena menjadi prioritas
Baca juga: Pengunjung Trawangan meningkat saat libur Lebaran

Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © ANTARA 2024

Perang Tianjiao

slot gacor dijamin wd
Gubernur PBD sepakat selesaikan masalah tapal batas Sorong-Sorsel
Pj Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad (tengah) bersama Plh Bupati Sorong Cliff Japsenang (kiri) dan Bupati Sorsel Samsudin Anggiluly (kanan) bersalaman sebagai simbol sepakat menyelesaikan tapal batas, Senin (4/3/2024) (ANTARA/Yuvensius Lasa Banafanu)
Sorong (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur Papua Barat Daya (PBD) Muhammad Musa'ad bersama Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluly dan Pelaksana Harian (Plh) Bupati Sorong Cliff Japsenang sepakat untuk menyelesaikan masalah tapal batas di dua kabupaten itu melalui pendekatan kultural.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya Muhammad Musa'ad di Sorong, Senin, menjelaskan komitmen terhadap penyelesaian masalah tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan (Sorsel) tepatnya di Kampung Botain Distrik Seremuk merupakan satu kewajiban yang harus segera diselesaikan guna menunjang realisasi pembangunan di wilayah perbatasan.

"Saya bersama Plh. Bupati Sorong dan Bupati Sorong Selatan sudah bertemu untuk membicarakan terkait persoalan tapal batas di antara dua wilayah itu," jelas Pj Gubernur Muhammad Musa'ad.

Dia menyebutkan, persoalan tapal batas itu sudah masuk ke tahapan sidang di Mahkama Konstitusi (MK). "Sudah pernah sidang sekali, nanti hari Selasa (5/3) rencana masuk sidang kedua, tapi saran dari majelis jika bisa dibicarakan secara baik di tingkat daerah. Makanya saya aja dua bupati ini untuk bicarakan hal itu," bebernya.

Hasil dari pembicaraan itu, katanya, ada kata sepakat antara Bupati Sorong Selatan dengan Plh. Bupati Sorong untuk mencari solusi penyelesaian tapal batas di internal daerah tanpa harus masuk ke persidangan.

"Jadi nanti kita minta ke Majelis Hakim untuk sementara ditunda sidang soal tapal batas itu karena kita akan selesaikan di tingkat internal daerah," ujarnya.

Penjabat Gubernur Papua Barat Daya berkomitmen memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Sorong dengan Sorong Selatan dalam rangka penyelesaian persoalan tapal batas di kedua daerah itu.

Menurutnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya akan mencari solusi penyelesaian tapal batas itu lewat pendekatan berbasis budaya Papua.

"Jika bisa diselesaikan di sini, untuk apa kita bawah ke MK. Intinya semua untuk kepentingan masyarakat, bagaimana masyarakat merasa nyaman, bahagia di wilayahnya masing-masing, itu yang penting," katanya.

Lewat pendekatan kultural dalam penyelesaian tapal batas tentunya setiap pihak akan mengetahui secara persis wilayah sengketa yang dimaksud.

"Karena walaupun pemerintah mau A tapi kalau masyarakat bilang B, itu juga repot, makanya kita pake pendekatan kultural supaya aman dan beres urusan tapal batas," ujarnya.

Karena batas wilayah di Papua ini tidak berbanding lurus dengan batas-batas wilayah administratif, sehingga pendekatan kultural dianggap strategis dalam penyelesaian tapal batas antara Kabupaten Sorong dengan Kabupaten Sorong Selatan.

"Jadi memang ini yang kita hadapi dan kita sudah sepakat akan diselesaikan secara adat, mudah-mudahan hasilnya nanti kita akan laporkan ke MK," ujarnya.
Baca juga: MRP dan pemerintah bersinergi untuk kepentingan masyarakat adat Papua
Baca juga: Bappenas: Pembangunan SDM di Papua butuh strategi yang tepat

Pewarta: Yuvensius Lasa Banafanu
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

Hari-hari bekerja dengan dewi kecerdasan

vegas99bet
OJK luncurkan panduan manajemen risiko iklim bagi perbankan
Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar (keenam dari kiri), Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae (kelima dari kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas PVML OJK Agusman bersama perwakilan perbankan saat peluncuran "Climate Risk Management and Scenario Analysis" (CRMS) di Jakarta, Senin (4/3/2024). ANTARA/Rizka Khaerunnisa
Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali
Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) meluncurkan buku panduan Climate Risk Management and Scenario Analysis (CRMS), yang diharapkan dapat membantu bank dalam mengembangkan kerangka manajemen risiko iklim untuk mengukur dampak iklim pada kinerja dan keberlanjutan bisnis bank.

"Kami berharap seluruh pelaku usaha jasa keuangan nantinya memiliki suatu perangkat kebijakan dan pengaturan yang berlaku efektif di dalam sektornya masing-masing, sehingga bisa untuk lebih lanjut bagaimana pemenuhan kewajibannya tidak hanya sebagai organisasi perusahaan jasa keuangan, tetapi juga dalam memberikan pelayanan sebagai fungsi intermediasinya pada nasabah, investor, klien, dan mitra," kata Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar di Jakarta, Senin.

Lebih lanjut, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menjelaskan bahwa CRMS merupakan kerangka atau alat untuk menilai ketahanan model bisnis dan strategi bank dalam menghadapi perubahan iklim, tidak hanya dalam jangka pendek tetapi juga jangka menengah dan panjang.

CRMS meliputi aspek tata kelola, strategi bisnis, manajemen risiko, pengukuran dan target serta pengungkapan dan pelaporan mengenai dampak risiko iklim dan emisi karbon industri perbankan kepada OJK.

Konsep CRMS, jelas Dian, berupaya menemukan keseimbangan dengan menerapkan kebijakan transisi yang sesuai sehingga risiko transisi dan risiko fisik lebih terkendali.

CRMS mempertimbangkan skenario perubahan driver utama risiko iklim, yaitu risiko fisik seperti potensi bencana serta risiko transisi seperti kebijakan harga atau pajak karbon, perkembangan teknologi, sentimen pasar sebagai pemicu utama perubahan kondisi debitur.

Atas dasar itu, bank diharapkan dapat secara dini mengetahui sensitivitas setiap skenario tersebut terhadap perubahan kinerjanya. Pada akhirnya, bank dapat menentukan strategi bisnis serta mitigasi risiko di masa depan termasuk alokasi pembiayaan pada sektor intensif karbon.

Panduan CRMS terdiri dari enam buku yang merupakan satu kesatuan yang saling mendukung. Dalam penyusunan panduan tersebut, Dian mengatakan bahwa OJK telah memperhatikan praktik umum (common practice) dan standar internasional yang telah disesuaikan dengan konteks Indonesia.

Buku pertama atau panduan utama menjelaskan prinsip-prinsip tentang pengelolaan risiko yang terkait iklim. Sementara lima buku lainnya merupakan panduan yang mendukung implementasi CRMS termasuk panduan teknis pelaksanaan stress testdampak risiko perubahan iklim terhadap kinerja perbankan.

"Tentunya panduan CRMS ini akan bersifat living documentyang akan kami perbaharui secara berkala sesuai dengan global policies direction, praktik terbaik di industri keuangan dan tuntutanstakeholders," kata Dian.

Pada tahap implementasi awal, OJK akan melakukan pilot project CRMS pada Juli 2024 untuk 18 bank besar dengan kelompok bank modal inti (KBMI) III dan IV. Hasil pilotingtersebut diharapkan dapat memberikan gambaran dampak iklim pada kinerja keuangan perbankan sebagai dasar Regulatory Climate Impact Studiesuntuk Perbankan Indonesia.

"Ke depan, kami berencana untuk mengintegrasikan aspek risiko iklim ke dalam kerangka manajemen risiko dan menjadi bagian dari supervisory actionuntuk industri perbankan, tentunya disejalankan dengan standar Internasional yang akan diterapkan oleh The Basel Committee on Banking Supervision (BCBS)," kata Dian.

Baca juga: OJK: Bursa Karbon RI Terbaik di Asia
Baca juga: OJK kerja sama dengan Otorita IKN bangun kantor di IKN
Baca juga: OJK: Pembiayaan perbankan sektor UMKM di Lampung capai Rp30,98 triliun

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Kelik Dewanto
Copyright © ANTARA 2024