slot jam gacor hari ini

Perjuangan menjadi lajang

situs slot global

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Dewa dunia fantasi yang tidak lengkap

hero88 slot

Pemerintah Kaji Peluang Bansos Beras 10 Kg Dilanjutkan Setelah Juni******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mengatakan bantuan sosial (bansos) pangan berupaberas10 kg sedang dipertimbangkan akan dilanjutkan setelah Juni 2024 atau hingga akhir masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Keberlanjutan, kata Airlangga, program ini bergantung pada hasil panen April hingga Mei mendatang.

"Kita lihat juga hasil panen kita di bulan April-Mei nanti," katanya di Istana Kepresidenan, Rabu (21/2).

"Ya kita sekarang sampai bulan Juni 2024 nanti tentu akan ada evaluasi," katanya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk memperpanjang bantuan sosial (bansos) beras 10 kilogram (kg) setelah Juni 2024.

Program itu awalnya cuma digelar pada Maret sampai Mei 2023. Namun, pemerintah memperpanjang pemberian bantuan hingga Juni 2024.

"Kalau pemerintah punya kemampuan, akan dilanjutkan lagi ke bulan berikutnya. Tapi, janji saya ya sampai Juni dulu," kata Jokowi di Gudang Bulog, Bekasi, Jumat (16/2).

Jokowi mengatakan pemerintah sudah merencanakan pembagian bansos beras hingga pertengahan tahun. Sebanyak 20,66 juta keluarga penerima manfaat menerima 10 kilogram beras per bulan.

Program ini menjadi sorotan selama Pemilu Serentak 2024. TPN Ganjar-Mahfud sempat meminta Jokowi menghentikan bansos sementara karena dugaan politisasi.

"Pejabat pemerintah sangat rentan dicurigai bagi bansos, dan itu menguntungkan paslon tertentu. Sebaiknya pejabat pemerintah menunda pembagian bansos sampai selesai Pilpres, agar tidak menimbulkan kecurigaan dan prasangka," kata Todung dalam jumpa pers di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jakarta Pusat, Jumat (29/12).

[Gambas:Video CNN]

(fby/pta)

Ruang tamu Naruto

situs gacor new member 100

Kereta Api Siantar Ekspress Anjlok, KAI Sumut Minta Maaf******

Medan, CNN Indonesia--

Kereta Api (KA) (U80F) Siantar Ekspress relasi Medan - Siantar anjlok di Km.35+100 petak jalan antara Stasiun Dolok Merangir - Stasiun Siantar, Sumatera Utara pada Senin (19/2) pukul 23.05 WIB.

"Jalur KA di petak jalan antara Dolok Merangir - Siantar saat ini telah selesai penanganan oleh tim Prasarana KAI," kata Manager Humas PT KAI Divre I Sumut, Anwar Solikhin, Selasa (20/2/2024).

Anwar mengatakan jalur yang terganggu akibat kejadian ini adalah jalur dari Tebing Tinggi menuju Siantar.

Menurut Anwar untuk pelayanan penumpang KA (U77F) Siantar Ekspress relasi Siantar - Medan pagi ini diangkut menggunakan bus dari Stasiun Siantar menuju Stasiun Tebing Tinggi dan dilanjutkan menggunakan kereta api menuju Stasiun Medan.

"Jajaran PT KAI Divre I Sumut melakukan evakuasi dan perbaikan jalur tersebut secara cepat sehingga saat ini jalur sudah bisa dilalui dengan kecepatan terbatas," ungkapnya.

PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divre I Sumut, tambahnya, menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya pelayanan perjalanan kereta api, akibat adanya kejadian tersebut.

"Kami menyampaikan permohonan maaf atas terganggunya perjalanan kereta api akibat kejadian ini, " tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fnr/sfr)

sistem generasi dewa laki-laki

central 88 slot

KSP Minta Satgas Pangan Jangan Tindak Penjual Beras di Atas HET******

Jakarta, CNN Indonesia--

Kantor Staf Presiden (KSP) pimpinanMoeldokomeminta Satgas Pangan tak buru-buru menindak pedagang yang menjual berasdi atas harga eceran tertinggi (HET).

Deputi III KSP Edy Priyono mengaku timnya sudah memonitor keberadaan beras premium di 15 minimarket. Hasilnya, tidak ada sama sekali beras premium yang dikemas per 5 kg itu di ritel modern tersebut.

"Tetapi untuk penjualan secara online itu masih ada, meskipun harganya jauh (lebih mahal). Bahkan, di minimarket yang outlet offline tidak tersedia atau beras itu kosong, ternyata di outlet minimarket yang sama, tapi online, itu ada. Tetapi harganya paling murah Rp65 ribu (per pack). Itu kalau premium sudah di atas HET," ungkap Edy dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, dikutip dari YouTube Kemendagri, Senin (19/2).

Kantor Moeldoko itu merasa keberadaan beras yang dijual online meski melebihi HET itu bisa membantu memenuhi kebutuhan masyarakat. Pasalnya, pasokan saat ini belum lancar masuk ke gerai offline ritel modern.

"Kami berpikir saat ini mungkin jangan ada penindakan dulu ya, termasuk yang di online itu, bapak-bapak Satgas Pangan. Meskipun kita tahu, saya tadi sebutkan harga di online itu lebih tinggi dari HET. Mungkin untuk sementara waktu tidak perlu dipersoalkan dulu karena ini cukup membantu supaya beras ada," pinta Edy.

"Sementara di offline minimarket, ini kita terus menunggu teman-teman dari Bulog (menyalurkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan/SPHP ke ritel). Kita tahu perlu waktu untuk mengemas, menyiapkan, kemudian juga harus ada permintaan dari jaringan ritel modern. Ini nanti kalau minggu depan sudah ada jadwal, mungkin kita bisa sama-sama lihat ke lapangan," tandasnya.

KSP berharap beras di ritel modern, khususnya di minimarket, segera tersedia. Ia juga meminta Bulog untuk cepat membanjiri beras SPHP ke ritel-ritel modern.

HET beras premium saat ini berlaku berdasarkan zonasi, yakni zona 1 untuk Jawa, Lampung, Sumatra Selatan, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Sulawesi. Di zona ini HET beras premium adalah Rp13.900 per kg atau Rp69.500 per 5 kg.

Lalu, zona 2 dibanderol Rp14.400 per kg atau Rp72 ribu per pack untuk Sumatra selain Lampung dan Sumatra Selatan, Nusa Tenggara Timur (NTT), serta Kalimantan. Sedangkan zona 3 di Maluku dan Papua dengan HET Rp14.800 per kg atau Rp74 ribu per 5 kg.

Sementara itu, HET beras SPHP yang kualitasnya medium adalah Rp10.900 per kg atau Rp54.500 per 5 kg di zona 1. Kemudian, di zona 2 seharga Rp11.500 per kg atau Rp57.500 per pack dan zona 3 Rp11.800 per kg alias Rp59 ribu per 5 kg.

[Gambas:Video CNN]

(skt/pta)

Perjalanan melalui kemalangan

aplikasi pinjaman hp

PR Sektor Agraria Era Jokowi di Tengah Isu AHY Jadi Menteri ATR******

Jakarta, CNN Indonesia--

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikabarkan akan kembali mengotak-atik susunan kabinetnya menjelang akhir masa jabatannya di tahun ini. Kali ini, ia diisukan bakal merombak posisi menteri agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional (ATR/BPN).

Jokowi disebut berencana menunjuk Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai menteri ATR/BPN baru pada Rabu (21/2) ini. Sementara, menteri ATR/BPN sebelumnya, yakni Hadi Tjahjanto akan dilantik sebagai menteri koordinator bidang politik, hukum dan keamanan (Menko Polhukam).

Kepada CNNIndonesia, sumber dari Istana menyebutkan bahwa pelantikan Hadi dan AHY sebagai menteri di kabinet Indonesia Maju Jokowi digelar Rabu pukul 11.00 WIB.

Dengan kata lain, untuk periode II pemerintah Jokowi ini tak ada menteri ATR/BPN yang bisa rampung bekerja selama lima tahun.

Kendati, menjelang akhir jabatannya, Jokowi masih punya PR di sektor agraria. Terlebih untuk merealisasikan Reforma Agraria.

Reforma Agraria merupakan salah satu program prioritas nasional yang ditingkatkan pemerintahan Jokowi sejak periode pertama. Program ini digalakan dalam upaya membangun Indonesia dari pinggir serta meningkatkan kualitas hidup.

Adapun Reforma Agraria bentuknya ada tiga, yaitu legalisasi aset, redistribusi tanah, dan perhutanan sosial. Dalam bentuknya reforma agraria yang ditargetkan akan dilaksanakan seluas 9 juta hektare.

Lihat Juga : Sri Mulyani Gratiskan PPnBM Mobil Listrik Impor di 2024

Berdasarkan keterangan Kementerian Komunikasi dan Informatika, peran Kementerian ATR/BPN dalam Reforma Agraria adalah memberikan aset dan akses.

Dalam hal aset, Kementerian ATR/BPN menjamin kepastian hukum atas tanah yang dimiliki, salah satu contohnya seperti memberikan sertifikat tanah. Untuk hal akses Kementerian ATR/BPN, memberikan pemberdayaan terhadap infrastruktur jalan dan irigasi, termasuk prasarana pasca panen, pendidikan/pelatihan, kredit usaha, serta pemasaran.

Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Dewi Kartika mengatakan PR besar Jokowi adalah realisasi Reforma Agraria yang bertumpu pada penyelesaian konflik agraria, koreksi ketimpangan penguasaan tanah, dan redistribusi tanah kepada petani.

Ia menuturkan dalam janji langsung, pada 2020 di Istana Negara, Jakarta, merespon tuntutan KPA yang mengingatkan tentang kemacetan penyelesaian konflik agraria, Jokowi berjanji setidaknya 50 persen Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) KPA akan dituntaskan.

Lihat Juga : Alasan Hashim Puji Amran, Ungkap Kriteria yang Tepat untuk Mentan

Janji ini termasuk terkait redistribusi tanah hasil penyelesaian konflik agraria masyarakat dengan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan swasta dan PTPN (BUMN).

"Sampai memasuki masa akhir 10 tahun kepemimpinannya, janji itu tidak kunjung direalisasikan oleh jajaran kabinetnya (Jokowi)," ujar Dewi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (20/2).

KPA sendiri mencatat 2.363 konflik agraria terjadi selama kepemimpinan Jokowi, yakni 2015-2023. Ribuan kasus persoalan agraria itu mencuat dan berdampak pada 6,3 juta hektare tanah.

Adapun korban terdampak mencapai 1,75 juta keluarga di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, terdapat 2.363 rakyat yang ditangkap dan dikriminalisasi karena mempertahankan hak atas tanahnya.

Lihat Juga : Alasan Nama Sri Mulyani Tak Masuk Bursa Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Tak hanya itu, 78 orang menjadi korban penembakan dan 905 orang dianiaya. Sebab aparat masih dimobilisasi di wilayah-wilayah konflik agraria. Bahkan 72 orang harus kehilangan nyawa.

Konflik agraria ini terjadi di seluruh sektor mulai dari perkebunan, kehutanan, pertanian korporasi, pertambangan, pembangunan infrastruktur, pengembangan properti, kawasan pesisir, lautan, serta pulau-pulau kecil.

Karena masalah ini, banyak warga yang akhirnya terlempar dari tanahnya sendiri dan terpaksa menjadi tenaga kerja upah murah ataupun pekerja non-formal yang bermigrasi ke kota hingga luar negeri.

Menurut Dewi, masalah ini tak pernah teratasi di bawah pemerintahan Jokowi selama sembilan tahun terakhir. Salah satunya akibat kinerja tim nasional reforma agraria dan gugus tugas reforma agraria (GTRA) yang mandek meski telah dibentuk khusus untuk menyelesaikan persoalan.

Lihat Juga : Bocoran Kabinet Prabowo-Gibran: Nama Sri Mulyani Kemungkinan Tak Masuk

Karenanya, pemerintah pun perlu terobosan untuk bisa menyelsasikan masalah konflik agraria.

"Perlu terobosan untuk gunung es konflik agraria. Satu dekade ke belakang minus terobosan," ucap Dewi.

Dewi mengatakan PR besar Jokowi lainnya di bidang agraria, termasuk kegagalan Reforma Agraria terhadap klaim-klaim kawasan hutan di atas tanah-tanah petani, masyarakat adat, dan puluhan ribu desa.

"Oleh karena itu, kami meyakini penunjukkan AHY bukan pilihan yang tepat, mengingat latar belakang beliau yang tidak banyak bersentuhan dengan dunia agraria," imbuhnya.

Lihat Juga : Daftar Negara Beri Makan Siang Gratis seperti Program Prabowo-Gibran

Ia menilai, di masa akhir pemerintah Jokowi, Indonesia perlu percepatan. Oleh karena itu, masyarakat membutuhkan sosok menteri yang bukan sedang belajar memahami masalah-masalah agraria.

Apalagi, kata Dewi, pemberian jabatan ini seolah-olah menjadi masa belajar bagi AHY untuk jadi menteri sebenarnya di kabinet mendatang.

"Kami menyayangkan Presiden Jokowi lebih menitikberatkan pada bagi-bagi jabatan ketimbang percepatan 9 juta hektare Reforma Agraria," ucap Dewi.

Kendati, tak menutup kemungkinan AHY bisa menuntaskan sejumlah PR tadi. Asalkan, AHY memiliki kecepatan adaptasi yang luar biasa.

"Dan sanggup memimpin kolaborasi efektif khususnya dengan wamen serta organisasi masyarakat sipil untuk melanjutkan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA)," kata Dewi.

Bersambung ke halaman berikutnya...

PR Redistribusi Lahan

BACA HALAMAN BERIKUTNYA

---

HALAMAN: 1 2

sistem tanam acak

demo slot midas

Polres Ternate bersinergi cegah tawuran antar pelajar******

Ternate (ANTARA) - SatBinmas Polres Ternate, Maluku Utara (Malut) menggelar koordinasi dengan pihak sekolah dan kesiswaan SMA Negeri 1 Ternate dalam upaya mencegah terjadinya tawuran antar pelajar.

KBO Satbinmas Polres Tenate, Ipda Jafar Ahmad di Ternate, Sabtu, mengatakan sebagai respons terhadap kejadian tawuran pelajar di jalan siswa pada 26 Februari lalu.

Koordinasi ini tidak hanya untuk memperkuat komunikasi antara satuan Binmas dan sekolah, tetapi juga sebagai langkah kerja sama dalam menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan sekolah.

Selain itu, tujuan utamanya adalah agar pihak sekolah memberikan sanksi internal yang tegas kepada pelajar yang terlibat dalam tawuran serta melakukan pengawasan lebih ketat terhadap aktivitas siswa di area sekolah.

Selain berfokus pada aspek sanksi dan pengawasan, kunjungan Binmas ke SMA Negeri 1 Ternate juga melibatkan pertemuan langsung dengan kepala sekolah Mustamin Lila, S.pd, M.Pd.

Sehingga, melalui pertemuan ini, diharapkan dapat diantisipasi kemungkinan kejadian serupa yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di sekitar lingkungan sekolah.

Dia menambahkan, upaya kolaboratif ini menjadi langkah konkret dalam membangun komunikasi efektif antara satuan Binmas dan sekolah, menjaga keamanan di lingkungan pendidikan, serta mencegah terjadinya insiden yang dapat mengganggu stabilitas kamtibmas di sekitar sekolah.

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024