cara buat kredivo

Memecahkan rekor

Minyakita Langka, Warga Makassar Berburu Minyak Goreng hingga ke Gowa******

Langkanya minyak goreng Minyakita di pasaran diikuti hilangnya minyak curah membuat masyarakat dari berbagai daerah di Sulawesi Selatan, harus berburu minyak goreng hingga ke Kabupaten Gowa.

Habisnya minyak goreng curah di sejumlah daerah seperti dari Kabupaten Jeneponto, Bantaeng, Takalar, Sinjai, Maros hingga Kota Makassar, membuat masyarakat dan pelaku UMKM harus menempuh perjalanan hingga 6 jam demi mendapatkan minyak goreng curah dengan harga tertinggi Rp14 ribu per liter atau Rp15.500 per kg.

Warga dan pelaku UMKM yang berburu minyak goreng baik jenis curah maupun Minyakita harus mengantre di salah satu distributor minyak goreng yang berada di Gowa demi mendapatkan minyak goreng sesuai harga yang telah ditentukan pemerintah.

Namun, hanya warga yang memiliki kartu anggota yang dapat membeli minyak goreng tersebut.

Salah satu warga asal Kabupaten Takalar, Syamsiah mengaku kesulitan mendapatkan Minyakita di Takalar untuk menggoreng jualan berbagai jenis gorengan.

"Memang (Minyakita) langkah, saya saja dari Takalar ke Gowa untuk beli minyak. Kita jual gorengan tapi di sana (Takalar) susah minyak. Kadang ada tapi mahal," kata Syamsiah, Selasa (31/1).

Syamsiah yang memiliki usaha makanan gorengan pun mengaku sudah beberapa bulan terakhir di Takalar ketersediaan Minyakita sudah langkah.

"Sudah beberapa bulan Minyakita kosong. Kita cari yang murah kasihan, dua minggu sekali beli minyak di Gowa. Jadi dalam sebulan bisa sampai 3 sampai empat kali. Pemakaian tergantung, bisa satu hari dua jeriken. Kalau pakai minyak premium mahal," jelasnya.

Sementara itu, pedagang kerupuk, Tomo Sumaryono mengaku dari Makassar rela mengantre untuk mendapatkan minyak goreng curah yang sudah langka di Makassar.

"Saya beli minyak sekitar 25 jeriken, satu jeriken kapasitas 8 liter. Di sana (Makassar) tidak ada dan susah. Awal Januari mulai tidak ada," kata Tomo.

Distributor dan pengecer minyak goreng, Noviana mengaku stok minyak goreng curah di Kabupaten Gowa masih aman. Namun, ia mengutamakan penjualan minyak goreng curah saat ini diutamakan hanya untuk pemakaian sehari-hari maupun pelaku UMKM.

"Stoknya masih aman untuk sementara di Gowa. Kita utamakan dulu ibu rumah tangga dan UMKM," kata Noviana.

Sedangkan untuk tingkat pengecer, kata Noviana pihaknya telah membuat perjanjian lebih dulu sebelum mengantarkan minyak goreng pesanan para pengecer.

"Untuk yang jual kembali kita antarkan dan harus tandatangan serta memasang spanduk agar mereka tidak jual melewati harga HET," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Menjadi zombie dan melakukan perjalanan melintasi langit

LSM soal Anggaran Kemiskinan Rp500 T Habis ke Rapat: Klasik & Menahun******

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) Misbah Hasan mengatakan fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis untuk rapat danstudi bandingmerupakan persoalan klasik dan terjadi setiap tahun.

Misbah merespons pernyataan MenPAN-RB Abdullah Azwar Anas soal anggaran penanganan kemiskinan pemerintah sebanyak Rp500 triliun yang justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding

"Persoalan ini sebenarnya bukan hal baru, tapi persoalan klasik yang terjadi setiap tahun dan menahun. Pak Azwar Anas pasti tahu persis persoalan ini karena beliau pernah menjadi Kepala Daerah," kata Misbah saat dihubungi, Sabtu (28/1).

Jika dipersentasekan, ia menyebut belanja pegawai dan belanja barang/jasa porsinya lebih besar di tiap kementerian/lembaga.

"Belanja barang/jasa inilah yang digunakan untuk rapat-rapat dan studi banding dalam bentuk belanja makan/minum, perjalanan dinas, dan lain-lain," katanya.

Ia mengatakan belanja barang/jasa ini biasanya tersembunyi dalam nama program atau kegiatan yang seakan-akan untuk pengentasan kemiskinan. Program itu seakan-akan berpihak kepada masyarakat

"Banyak nama program atau nama kegiatan yang bagus-bagus dan seakan-akan berpihak kepada masyarakat miskin, namun ketika kita tracking lebih dalam ke rincian output hingga komponen, ujung-ujungnya untuk makan/minum dan perjalanan birokrasi," katanya.

Namun, ia menyebut biasanya anggaran yang betul-betul menyasar masyarakat miskin dan kelompok-kelompok rentan justru sangat minim.

"Untuk itu, pemerintah harus jujur menyampaikan detail informasi anggaran penanggulangan kemiskinan, harus rinci informasinya, bukan glondongan," katanya.

Azwar Anas sebelumnya menyentil penggunaan anggaran kemiskinan di Kementerian/Lembaga yang terbuang sia-sia untuk rapat dan studi banding. Menurutnya anggaran pemerintah Joko Widodo yang digelontorkan hingga Rp500 triliun justru terserap untuk kegiatan rapat hingga studi banding.

"Hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga (KL), tapi tidak in line dengan target Pak Presiden karena, K/L sibuk dengan urusan masing-masing," kata Anas mengutip detikcom, Jumat (27/1).

"Programnya kemiskinan, tapi banyak terserap ke studi banding kemiskinan. Banyak rapat-rapat tentang kemiskinan. Ini saya ulangi lagi, menirukan Bapak Presiden, dan banyak program studi dan dokumentasi kemiskinan sehingga dampaknya kurang," sambung mantan Bupati Banyuwangi itu.

Lihat Juga : MUI Sentil Pemerintah Harga BBM Naik: Mending Tutup Kebocoran APBN

Di bawah pisau iblis

Minyakita Langka dan Mahal, Pedagang Sebut Harga dari Distributor Naik******

Harga jual minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, naik di atas Rp14 ribu per liter. Tak hanya semakin mahal, komoditas itu juga langka di pasaran.

Berdasarkan pantauan CNNIndonesia.comdi Pasar Santa Jakarta Selatan, pada Selasa (31/1), banyak pedagang yang tidak lagi menjual Minyakita.

Rasiko, salah satu pedagang di pasar tersebut, mengatakan Minyakita mulai langka sejak sebulan terakhir. Ia menuturkan, kalaupun barangnya ada, harga jualnya cukup mahal karena modal beli sudah di atas Rp14 ribu per liter. 

Ia menambahkan salah satu produsen Minyakita, PT Sinar Mas Agro Resources and Technology sempat memeriksa kondisi ketersediaan Minyakita di Pasar Santa. Namun, pasokan Minyakita disebut tetap tidak ditambah.

"Kemarin ada kunjungan dari Sinar Mas, yang bikin Minyakita kan Sinar Mas, dia kunjungan ke sini. Cuma kunjungan doang, barangnya (Minyakita) enggak dikirim," ujarnya.

Kelangkaan Minyakita juga dikeluhkan pedagang lainnya, Mustafa. Kendati demikian, ia masih menjual beberapa kemasan Minyakita isi dua liter dengan harga Rp32 ribu. Namun, ia tak bisa menjual dengan harga Rp14 ribu per liter karena modal yang dikeluarkan sudah lebih dari itu.

Mustafa menjelaskan ia membeli 6 kemasan Minyakita isi 2 liter dari agen seharga Rp180 ribu. Artinya modal satu kemasan Minyakita isi 2 liter adalah Rp30 ribu per liter. Dengan mengambil untung sekitar 10 liter ia menjual Minyakita dengan harga Rp32 ribu-Rp33 ribu per 2 liter.

Melihat harga Minyakita tersebut, Mustafa pun mengaku kesal dengan tulisan harga Rp14 ribu yang masih tertera di kemasan Minyakita.

"Yang saya kesalnya itu tulisan (Rp14 ribu) kok masih ada. Itu kan melanggar. Sekarang belinya aja enggak dapat Rp15 ribu," katanya.

Senada, Lina selaku penjual di Pasar Warung Buncit, Jakarta Selatan mengeluhkan kelangkaan Minyakita dan lonjakan harga komoditas tersebut.

"Misalkan ada pun kita jualnya mesti Rp15 ribu. Itu pun kalau barangnya ada. Ke sini barangnya enggak ada, di agen juga enggak ada." ujarnya.

Karena Minyakita yang langka, Lina pun memilih untuk menjual minyak goreng merek lain seperti Tropicana dan Vipco, meskipun harganya lebih mahal dari Minyakita.

Sementara itu di Pasar Rumput, Jakarta Selatan, beberapa pedagang masih menjual Minyakita seharga Rp16 ribu per liter, di atas HET yang ditetapkan Rp14 ribu per liter.

Menurut pedagang, harga jual Rp16 ribu karena harga dari distributor juga naik.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mengungkapkan kelangkaan Minyakita terjadi akibat realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November menjadi 86,31 persen pada Desember 2022.

DMO kemudian turun lagi pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen dari target pemenuhan bulanan 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

Sebab itu, Zulhas mengadakan rapat evaluasi kebijakan pendistribusian minyak goreng bersama produsen minyak goreng di Kantor Kementerian Perdagangan.

Pada rapat itu, para pelaku usaha ia klaim sepakat untuk menambah pasokan minyak goreng dalam negeri 50 persen, dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton.

"Kami akan memastikan pendistribusian dan pemenuhan sesuai harga eceran tertinggi (HET) dalam waktu satu minggu ke depan di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga akan memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan pendistribusian migor, baik kemasan merek Minyakita maupun curah di pasar rakyat maupun ritel modern di seluruh wilayah Indonesia," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Senjata ilahi

Geliat Ekonomi Desa Mekar Mukti Lewat Inovasi Cuanki hingga Abon Lele******

Cuanki Lele, kuliner olahan bawang goreng pedas, hingga peternakan domba menjadi primadona Desa Mekar Mukti di Kecamatan Cilawu, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Inovasi usaha yang dilakoni itu telah menggeliatkan perekonomian warga.

Berkat bergeraknya roda perekonomian warga dan pemaksimalan BUMDes menjadikan Desa Mekar Mukti sebagai salah satu di antara 15 desa pemenang utama Program Desa BRILian 2022.

Desa BRILian merupakan program pemberdayaan desa oleh BRI yang bertujuan menghasilkan role model dalam pengembangan desa. Melalui implementasi praktik kepemimpinan desa yang unggul serta semangat kolaborasi, Program Desa BRILian dapat mengoptimalkan potensi desa berbasis Sustainable Development Goals (SDG's).

"Beberapa kelompok usaha tengah berinovasi untuk membuat kuliner abon lele, setelah sukses berinovasi di cuanki lele," ujar Kepala Desa Mekar Mukti, Juhana saat berbincang dengan CNNIndonesia.com, Senin (9/1).

Menurutnya, usaha cuanki lele dan abon lele tengah dioptimalkan warga desa. Termasuk juga olahan bawang goreng pedas dengan varian rasa jeruk serta jahe serbuk plus madu.

Juhana menyebut, untuk inovasi-inovasi ini sejumlah pihak banyak terlibat, mulai dari aktor-aktor di Bumdes, BRILink, Dinas Pertanian Kabupaten Garut, hingga penyuluh yang ditunjuk oleh pihak kecamatan.

"Gotong royong dan diskusi yang terus menerus membuat warga turun aktif menawarkan ide-ide brilian terhadap hasil pertaniannya," tegas dia.

Belakangan, Juhana menyebut sebanyak 30 petani juga tengah mengembangkan persemaian kacang bintang sebagai komoditas baru di sektor pertanian.

"Pada April tahun ini sejumlah petani akan mencoba bibit baru tembakau sebagai produk unggulan baru," ujar Juhana menambahkan.

Di sisi lain, sektor lainnya juga terus dikembangkan Desa Mekar Mukti. Salah satunya sektor budaya, mulai dari kegiatan terbang, tutunggulan, sampai pencak silat.

Juhana menjelaskan, untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki Desa Mekar Mukti membentuk BUMDes, yakni BUMDes Jayamukti.

Juhana mengatakan, awal usaha yang dikelola Bumdes hanya usaha berupa perdagangan skala kecil/warung ATK dan Brilink. Berbekal kenyakinan dan kerja keras para pengurus BUMDes, perlahan namun pasti Bumdes mengalami pergerakan yang lebih baik.

"Pendekatan kelompok dan motivasi yang diberikan tiada henti kepada warga menjadi kiatnya," ujar dia.

BUMDes Jayamukti total telah memiliki enam unit usaha, yakni Wisata Edukasi Harapan Mulih, Peternakan Lebah Madu, Pengelolaan Air Bersih oleh KP-SPAM, Agen Brilink dan Warung ATK, Pertanian dan Perkebunan serta Pengelolaan UMKM.

Untuk unit usaha Jasa Keuangan Agen Brilink melalui Agen Brilink dan Warung ATK hadir di tengah masyarakat. Unit usaha ini ditujukan mendukung inklusi keuangan serta memberikan kemudahan bagi masyarakat desa dalam mengakses layanan perbankan.

Unit usaha selanjutnya yang dikelola oleh BUMDes Jayamukti yaitu Toko Perdagangan, serta unit usaha terakhir yang dikelola adalah Gelanggang Olahraga (GOR) Desa Mekarmukti.

"Insya Allah demi pertumbuhan ekonomi warga yang makin baik," pungkas Juhana.

Shenglongxu

Zulhas Bakal ke Malaysia Bahas Larangan Ekspor Sawit ke Eropa******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas akan bertemu dengan Menteri Perdagangan Malaysia untuk membahas rencana larangan ekspor minyak sawit ke Uni Eropa. Ia mengatakan akan berkunjung ke Malaysia pada Maret mendatang.

Namun, ia mengatakan masih akan melihat apakah Menteri Malaysia akan terlebih dahulu berkunjung ke Indonesia. Pasalnya Menteri Malaysia juga disebut akan berkunjung ke Indonesia dalam waktu dekat.

"Saya rencananya nanti Maret awal ke Malaysia. Nanti mana yang luang (dengan menteri Malaysia ke Indonesia)," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).

Direktur Eksekutif Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC) Rizal Affandi Lukman menyebut langkah ini digagas untuk melawan praktik diskriminasi Eropa terhadap produk sawit.

"Statement akan hentikan ekspor sawit kan dari Deputi PM/Menteri Perladangan Malaysia. Beliau rencana akan bertemu Pak Menko Perekonomian untuk bahas posisi bersama menghadapi praktik diskriminasi oleh UE terhadap sawit," ujar Rizal kepada CNNIndonesia.com,Jumat (13/1).

Rizal menambahkan Fadillah dan Airlangga bakal bertemu pada awal Februari mendatang.

"Sedang dicari waktu keduanya. Yang pas mungkin awal Februari," katanya.

Malaysia dan Indonesia mengancam akan menghentikan ekspor minyak sawit ke Eropa, sebagai respons terhadap undang-undang baru yang ditujukan untuk melindungi hutan atau deforestasi, serta memperketat penjualan produk minyak sawit.

Aktivis lingkungan disebut menyalahkan industri kelapa sawit atas maraknya pembukaan hutan hujan Asia Tenggara, meskipun Indonesia dan Malaysia telah membuat standar sertifikasi keberlanjutan wajib untuk semua perkebunan.

Fadillah Yusof mengatakan Malaysia dan Indonesia akan membahas undang-undang yang melarang penjualan minyak kelapa sawit dan komoditas lain yang terkait dengan deforestasi, kecuali importir dapat menunjukkan bahwa produksi barang spesifik mereka tidak merusak hutan.

Fadillah, yang juga menjabat Wakil Perdana Menteri Malaysia, mendesak anggota CPOPC untuk bekerja sama menentang undang-undang baru tersebut dan memerangi tuduhan tak berdasar yang dibuat oleh UE dan Amerika Serikat tentang keberlanjutan minyak sawit.

[Gambas:Video CNN]

One Piece: Pedang Cerah

Mungkinkah Isi RUU PPRT Hanya Sebatas Formalitas?******

Rencana pemerintah untuk mempercepat pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) ternyata tak berjalan mulus. Ada berbagai penolakan dan keraguan terhadap aturan yang sudah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2023.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah berkali-kali menekankan bahwa RUU PPRT ini dibuat untuk melindungi pekerja rumah tangga (PRT). Di mana beleid tersebut akan menjadi landasan dalam mengatur dan mengelola masalah ketenagakerjaan pekerja domestik.

"Dengan adanya UU PPRT ini, persoalan-persoalan terkait pekerja domestik ini dapat kita selesaikan dan memiliki dasar hukum yang sangat jelas," ujarnya saat menerima audiensi Komnas HAM pekan lalu.

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro mendukung penuh komitmen pemerintah untuk melakukan percepatan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

"Komnas HAM memberi perhatian terhadap kelompok-kelompok rentan dan marginal yang memiliki potensi kuat terhadap pelanggaran hak asasi manusia, baik hak ekonomi sosial budaya maupun hak sipil dan politik," katanya.

Rancangan beleid ini memang sudah digagas sejak 2022 oleh kelompok PRT dan sudah sering dibahas. Namun pembahasan itu tak pernah berhasil menjadi undang-undang.

Karenanya, saat Presiden Jokowi menyampaikan keinginan agar RUU PPRT segera disahkan, banyak PRT yang merasa bersyukur.

Sayangnya, RUU PPRT ini dikabarkan hanya mengatur namun tidak mewajibkan pemberi kerja alias majikan untuk mentaatinya. Bahkan tak ada sanksi baik perdata maupun pidana jika aturan perlindungan dilanggar.

Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar mengatakan bila benar tidak ada sanksi yang diberikan dalam RUU ini, maka sama saja bohong atau bisa disebut hanya sebagai formalitas untuk mengesahkan aturan yang sudah didorong sejak puluhan tahun lalu.

"Kalau hanya mengatur dan tidak ada sanksi, nggak akan memberi efek perlindungan itu sendiri. Kata perlindungan akan jadi hambar, karena bagaimana kalau saya nggak bayar upah? bagaimana kalau saya tidak memberikan libur? Jadi itu perlindungan identik dengan sanksi," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (30/1). 

Menurut Timboel, setidaknya perlindungan yang didapatkan PRT dalam negeri setidaknya sama dengan yang diterima pekerja migran Indonesia (PMI). Jika ada majikan yang melanggar, misalnya tidak memberikan gaji dan jam kerja sampai 24 jam, maka diberikan sanksi.

"Di luar aja PMI dilindungi sanksi, tapi di dalam nggak di dilindungi kan nggak adil," imbuhnya.

Selain sanksi, ia menilai hal yang perlu diberikan kepada PRT dalam negeri untuk melindunginya adalah wajib jaminan sosial kesehatan. Misalnya, jamsoskes 5 persen dari gaji, maka bisa 4 persen ditanggung oleh majikan dan 1 persen dibebankan ke PRT.

Dengan demikian, saat PRT mengalami kecelakaan dalam melakukan pekerjaan, maka ia memiliki BPJS Kesehatan untuk digunakan. Sebab,kecelakaan kerja juga bisa terjadi pada PRT.

"Harusnya bisa seperti melindungi pekerja migran, wajib dapat JKK (Jaminan Keselamatan Kerja) dan JKN (Jaminan Kesehatan Nasional). Kan kita nggak tahu kalau dia memotong bawang terus kena pisau kan, itu contohnya," jelasnya.

Area kerja PRT diusulkan terbuka