pinjam uang di aladin bank

Tuan kekaisaran terkuat

Dalih Zulhas soal Minyakita Langka: Salahkan B35 hingga Ibu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menuding banyak hal yang menjadi penyebab langkanya minyak goreng besutan pemerintah, Minyakita, di pasaran.

Minyakita mulai langka sejak akhir Januari 2023. Kalaupun ada di pasaran, harga jual yang ditetapkan di atas harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Zulhas lantas membongkar mengapa Minyakita langka di pasaran belakangan ini. Namun, ada beberapa versi kelangkaan tersebut yang diungkap Zulhas.

Berdasarkan data Zulhas, realisasi pemenuhan minyak goreng untuk kebutuhan dalam negeri (domestic market obligation/DMO) bulanan turun dari 100,94 persen pada November 2022 menjadi 86,31 persen sebulan setelahnya.

Penurunan DMO berlanjut pada Januari 2023 menjadi 71,81 persen atau merosot dari target pemenuhan bulanan sebesar 300 ribu ton.

"Dampak penurunan DMO mengakibatkan terjadinya penurunan pasokan minyak goreng di masyarakat, sehingga harga minyak goreng rakyat mengalami kenaikan," ujar Zulhas dalam keterangan resmi, Senin (30/11).

2. Salahkan program biodiesel B35

Tak cuma DMO, Zulhas menyalahkan program biodiesel B35 yang diklaim ikut menjadi biang kerok penyebab Minyakita langka di pasaran. Menurutnya, ini terjadi karena program itu meningkatkan penggunaan CPO selaku bahan baku minyak goreng.

Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam bahan bakar minyak jenis solar dari 20 persen pada B20 menjadi 35 persen.

"B20 nyedotCPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, di hari yang sama.

3. Kualitas Minyakita bagus, Zulhas 'salahkan' aksi serbu ibu-ibu

Selain dua alasan di atas, Zulhas menyebut kelangkaan Minyakita dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium dengan harga yang murah.

Selain itu, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja. Padahal, menurutnya, jatah DMO minyak goreng hanya 300 ribu ton per bulan.

"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," dalih Zulhas.

Menanggapi kelangkaan ini, Zulhas mengatakan jatah DMO akan ditambah 50 persen dari 300 ribu ton menjadi 450 ribu ton yang akan diolah menjadi Minyakita. Ia menargetkan pada Februari mendatang Minyakita mulai membanjiri pasar.

Sementara itu, Ketua Bidang Penguatan Usaha dan Investasi DPP Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) Ahmad Choirul Furqon menilai ada kondisi tidak wajar alias anomali di balik kelangkaan Minyakita di pasaran belakangan ini. Pasalnya, kelangkaan terjadi menjelang pemilu dan Ramadan.

"Kelangkaan minyak goreng (Minyakita) ini terasa aneh karena sudah memasuki momentum yang sangat menentukan, yaitu pemilu dan dua bulan menjelang Ramadan," jelasnya.

Bahkan, Ketua IKAPPI Abdullah Mansuri mengatakan para pedagang mengancam akan beralih ke minyak curah karena Minyakita mahal dan kian langka di pasar.

Minyakita adalah produk yang diluncurkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan pada Juli 2022 lalu. Niat Zulhas kala itu adalah untuk menekan harga minyak goreng yang melambung tinggi.

Namun, saat ini Minyakita justru langka di pasar. Abdullah bahkan menyebut, stok Minyakita juga sudah tidak ada, mengutip keterangan para agen dan distributor produk tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Peri dokter ajaib

Kemendagri Sebut Banyak Kepala Daerah Gelar Pasar Murah untuk Foto******

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memantau sejumlah kepala daerahyang tidak melakukan operasi pasarmurah dengan baik untuk mengendalikan inflasi.

Inspektur Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan banyak kepala daerah yang melakukan operasi pasar murah hanya sebatas seremonial.

"Melaksanakan kegiatan mengundang dua orang dari kelurahan atau desa, kemudian melaksanakan foto-foto, selanjutnya selesai," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah, Senin (25/3).

Ia juga mengimbau agar operasi pasar murah dilakukan secara terus menerus.

"Jadi tidak hanya sekali untuk memenuhi laporan, tapi terus menerus supaya tujuannya dapat tercapai," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Tomsi mengatakan operasi pasar murah merupakan satu dari enam upaya pemerintah daerah (pemda) dalam menangani inflasi. Lima upaya lainnya adalah sidak ke pasar, kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan, gerakan menanam, merealisasikan belanja tidak terduga (BTT), dan dukungan transportasi dari APBD.

Berdasarkan catatan Kemendagri, baru 16 pemda yang melakukan enam upaya tersebut, 64 pemda baru melakukan empat hingga lima upaya, 222 pemda baru melakukan satu hingga tiga upaya, dan 214 pemda belum melakukan satu upaya pun.

"Bagi teman-teman kepala daerah yang sudah melakukan upaya konkret saya ucapkan terima kasih. Bagi teman-teman yang baru melakukan sebagian agar diupayakan semaksimal mungkin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Evolusi tanpa batas dimulai dari sungai

Survei Jenius: 52 Persen Pakai THRBuat Belanja, Minat Berutang Naik******

Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.

Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.

Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.

Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.

Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).

Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.

Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.

"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

usia fantasi

Saham Anjlok Rp1.110 T, Gautam Adani Tak Jadi Orang Terkaya Asia Lagi******

Crazy rich India, Gautam Adani terdepak dari posisi sebagai orang terkaya nomor satu di Asia usai harga sahamdari beberapa perusahaannya anjlok hingga US miliar atau setara Rp1.110 triliun (asumsi kurs Rp15 ribu per dolar AS).

Adani kehilangan kekayaan dalam jumlah besar imbas laporan Hindenburg Research yang menuduh perusahaan melakukan penipuan short seller.

Meskipun Adani telah membantah dan mengatakan tuduhan tersebut tak berdasar, namun respons regulator Australia yang mengatakan akan meninjau hasil laporan tersebut memberikan sentimen negatif.

Adani berada tepat di bawah Mukesh Ambani, Ketua Reliance Industries Ltd (RELI.NS) yang diperkirakan memiliki kekayaan ,4 miliar atau Rp1.266 triliun. Dengan demikian, ia bukan lagi orang terkaya nomor satu di Asia.

Secara rinci, Adani kehilangan uangnya dari penurunan saham Adani Enterprises (ADEL.NS) sebesar 20 persen pada Rabu (1/2) ini, dan total kerugian capai US miliar sejak laporan tersebut.

Kemudian, harga saham Adani Power (ADAN.NS) juga turun 5 persen, dan Adani Total Gas (ADAG.NS) merosot 10 persen. Lalu, harga saham Adani Transmission (ADAI.NS) turun 6 persen dan Adani Ports and Special Economic Zone (APSE.NS) turun 15 persen.

Adani Total Gas yang perusahaan patungan antara perusahaan energi Prancis Total (TTEF.PA) dan Adani Group diperkirakan menjadi korban terbesar dari laporan short sellertersebut dan kehilangan sekitar US miliar.

Data juga menunjukkan bahwa investor asing menjual bersih ekuitas India senilai US,5 miliar sejak laporan Hindenburg. Ini adalah catatan arus keluar terbesar selama empat hari berturut-turut sejak 30 September.

[Gambas:Video CNN]

Teratai Putih Mo Dharma

KPPU Segera Panggil 7 Maskapai Soal Harga Tiket Lebaran******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.

Perang Tianjiao

Sinergi Satgas UU Cipta Kerja & IWAPI, Perkuat Peran Ekonomi Perempuan******

Bertepatan dengan Hari Perempuan Internasional, Satgas Percepatan Sosialisasi UU Cipta Kerja dan Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) bersinergi dengan menggelar workshop bertajuk "Hubungan Perempuan Pengusaha dan Tenaga Kerja yang Inklusif dan Berkeadilan".

Ketua Pokja Sinergi Substansi Soalisasi Satgas UU Cipta Kerja mengatakan, kegiatan ini merupakan wujud nyata bersama dalam mendorong pemberdayaan perempuan dari sisi ekonomi. Sehingga bisa menjadi perempuan berdaya dan mandiri

"Kolaborasi dengan IWAPI tidak hanya kami lakukan sekali saja, tetapi setiap tahun satgas mengundang IWAPI untuk melaksanakan workshop terkait perempuan dalam lensa ekonomi," kata Tina dalam sambutannya dikutip Senin (18/3).

Sementara Ketua Pokja Koordinasi Data dan Informasi, I Ktut Hadi Priatna, menegaskan bahwa Satgas UU Cipta Kerja akan menerima berbagi macam masukan dari IWAPI baik dalam konteks ketenagakerjaan maupun perizinan berusaha untuk menyempurnakan PP 5/2021.

"Kedepannya, banyak hal yang perlu disinergikan antara pemerintah dan IWAPI untuk mendorong Indonesia yang semakin maju dan bersahabat dengan para pengusaha," kata Ktut.

Kemudian Ketua Umum IWAPI, Nita Yudi, menyampaikan bahwa para pelaku usaha perempuan yang tergabung di IWAPI menghadapi banyak kendala terkait permasalahan hukum antara pekerja dan pelaku usaha.

"Saya harap dengan adanya UU Cipta Kerja ini, masalah antara pekerja dan pelaku usaha bisa selesai, tidak lagi saling memviralkan suatu permasalahan," ujar Nita.

Direktur Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan, Agatha Widianawati, menyampaikan bahwa perempuan di era industrialisasi sudah mampu menampakkan jati dirinya dan bisa beradaptasi dengan perubahan global.

"Saat ini kita sedang dihadapkan pada dunia yang sedang mengalami perubahan yang cepat, ketidakpastian dan kompleks," ujar Agatha.

Agatha menambahkan, ada beberapa tantangan yang akan dihadapi perempuan yaitu tantangan pertumbuhan ekonomi global dan politik dunia, tantangan gig economy dan green economy, serta tantangan demografi dan kondisi ketenagakerjaan di Indonesia.

"Selain tantangan tadi, kita juga mengalami dinamika hubungan industrial. Di mana perusahaan melakukan transformasi bisnis yang akan berakibat pada pengurangan kesejahteraan pekerja." Jelas Agatha dalam paparannya.

Dengan begitu ia mengimbau kepada seluruh perempuan pengusaha Indonesia agar dalam mengambil keputusan yang tepat terkait dengan ketenagakerjaan dan secara serius mempertimbangkan dampaknya bagi pekerja di masa depan.

"Keterbukaan serta melibatkan pekerja dalam proses pengambilan kebijakan di perusahaan dan dialog bipartit dengan komunikasi yang baik, menjadi hal yang sangat penting harus dilakukan." Tegas Agatha.

Dari segi kontribusi pada pertumbuhan ekonomi, perempuan memiliki kontribusi yang cukup tinggi. Hal ini dijelaskan oleh Yulius, Deputi Bidang Usaha Mikro, Kementerian Koperasi dan UKM yang menjabarkan bahwa secara data UMKM yang dimiliki Perempuan sebesar 64,5 persen sedangkan jumlah pekerja yang bekerja di sektor informal sebesar 42,35 persen.

"UMKM di sektor kuliner yang dimiliki oleh perempuan berada di kisaran 50%. Jika dilihat dari PDB, hampir 50 persen merupakan sektor konsumsi, penetrasi di sektor kuliner bagus untuk meningkatkan UMKM," ujar Yulius.

Walaupun demikian, Yulius menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong kontribusi perempuan dari sisi ekonomi dengan berbagai program yang sudah dilaksanakan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.