agenbeting

Siapa saya

ASDP Wajibkan Pemudik Beli Tiket Online Demi Berantas Calo******

PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) mewajibkan para pemudikuntuk membeli tiket kapalferry ASDP secara onlineuntuk Lebaran tahun ini demi menghindari pembelian tiket dari calo.

Tiket bisa dipesan onlinedi gerai retail seperti Alfamart, Indomaret, agen BRILink dan lainnya. Sementara itu, pembayaran tiketnya dapat dilakukan melalui cara transfer antarbank,e-wallet, gerai retail, internet banking, dan lainnya.

"Saat ini sudah tidak ada penjualan tiket di pelabuhan. Jadi, pengguna jasa dapat beli tiket via website atau aplikasi Ferizy," kata Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin melalui keterangan resmi, Jumat (3/3).

ASDP telah membuka penjualan tiket ferry Lebaran 2023 sejak 60 hari sebelum Lebaran, mengingat waktu perjalanan libur yang semakin mendekat.

"Pemudik harus sudah mulai rencanakan jadwal berangkat, minimal H-1 sudah bertiket," ujarnya.

Shelvy juga mengingatkan agar para pemudik mengisi data diri untuk manifest dengan lengkap dan benar, serta jangan menggunakan data diri orang lain.

Lihat Juga : INKA Buka Suara soal Pesanan Kereta KCI

"Pastikan data penumpang dan kendaraan tercatat, supaya terlindungi asuransi penyeberangan," imbuhnya.

Ia juga mengingatkan pemudik yang telah mengantongi tiket agar tidak terlambat dan melakukan check in2 jam sebelum keberangkatan kapal. Tiket akan hangus jika melewati waktu jadwal masuk pelabuhan.

"Apabila tiba di pelabuhan belum bertiket, maka kendaraan akan diputar balik keluar pelabuhan," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]

Kelahiran Kembali dan Balas Dendam

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Pitcher Diamond Ace Kembali

PT KCI Resmi Jadi Operator Kereta Bandara******

Pemerintah resmi mengubah operator kereta api bandara dari PT Railink (KAI Bandara) menjadi PT Kereta Commuter Indonesia (KCI).

Perubahan ini dilakukan agar kereta bandara bisa terintegrasi dengan KRL Jabodetabek. Proses ini telah dimulai sejak dilakukannya penandatanganan dokumen peralihan KA Bandara Soekarno-Hatta ke KCI secara resmi pada 30 Desember 2022 lalu.

"Kami sangat mendukung keinginan pemerintah terkait integrasi antar moda transportasi demi peningkatan pelayanan dan demi kemudahan masyarakat dalam menggunakan transportasi di Jabodetabek," ujar Direktur Utama PT Railink Porwanto Handry Nugroho dalam keterangan tertulis, Jumat (3/3).

Dalam masa transisi pengoperasian KA Bandara Soekarno-Hatta, KAI Bandara dan KCI terus melakukan rekonsiliasi dan serah terima secara bertahap. Masa peralihan diperkirakan berakhir pada akhir Maret 2023 mendatang.

Setelah masa peralihan selesai dilakukan, KAI Bandara akan lebih memfokuskan diri sebagai operator KA Bandara Yogyakarta International Airport (YIA) dan KA Bandara Kualanamu-Medan (KNO).

Sebelumnya, PT Railink telah menjadi operator KA bandara sejak hadir pada 2018 lalu. Tujuannya untuk mengurangi kemacetan serta mempermudah masyarakat melakukan perjalanan dari dan menuju menuju Bandara Soekarno-Hatta maupun sebaliknya.

[Gambas:Video CNN]

Kebangkitan industri militer

Gaji Pekerja di IKN Bebas Pajak Sampai 2035, Kecuali PNS dan Pejabat******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan insentif bagi pegawai yang kerja di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dengan pembebasan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 yang bakal ditanggung pemerintah (DTP).

Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi Pelaku Usaha di Ibu Kota Nusantara.

Namun, pembebasan PPh pasal 21 hanya berlaku bagi pekerja swasta. Sedangkan untuk PNS, hingga pejabat negara ataupun pegawai yang gajinya dari APBN dikecualikan.

Adapun pegawai tertentu sebagaimana dimaksud adalah pegawai yang:
a. menerima atau memperoleh penghasilan dari pemberi kerja tertentu;
b. bertempat tinggal di wilayah Ibu Kota Nusantara; dan
c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak yang terdaftar di kantor pelayanan pajak yang wilayah kerjanya meliputi wilayah IKN.

Untuk bisa mendapatkan fasilitas pembebasan PPh 21, maka pekerja wajib menyampaikan surat pemberitahuan (SPT) Tahunan Orang Pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

"Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tertentu selain penghasilan yang diterima sehubungan dengan pekerjaan, tetap dikenakan PPh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PPh termasuk penghasilan yang berasal dari luar wilayah IKN," tulis pasal 51 ayat 22 PP tersebut.

Jokowi menekankan bahwa fasilitas ini bisa didapatkan atau berlaku bagi pekerja di IKN sampai 2035 mendatang.

Sedangkan yang dikecualikan dari fasilitas PPh pasal 21 DTP ini adalah:
a. penerima penghasilan merupakan pejabat negara, pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. penghasilan berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
c. Pajak Penghasilan Pasal 21 telah ditanggung pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

[Gambas:Video CNN]

Hukum pacaran

<句子>

Peri dan Setan Daqin

<句子>