slot gacor 168 678Jutaan kata 741671Orang-orang telah membaca serialisasi
《kredivo pakai dp atau tidak》
Otorita IKN Buka Lowongan Pegawai Non******
Otorita Ibu Kota Nusantara(OIKN) membuka lowongan pekerjaanmelalui skema Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN). Pendaftaran rekrutmen tersebut akan dibuka pada tanggal 20 hingga 24 Februari 2023 mendatang.
Nantinya, pendaftaran akan dibuka melalui laman https://ikn.go.id/RekPPNPNOIKN mulai pukul 16.00 WIB.
"OIKN membuka kesempatan bagi putra dan putri terbaik bangsa untuk bergabung menjadi bagian dari OIKN melalui skema PPNPN," cuit OIKN melalui akun Twitter @ikn_id, Jumat (17/2).
[Gambas:Twitter]
OIKN, melalui laman resminya, membeberkan sejumlah persyaratan umum, di antaranya adalah warga negara Indonesia (WNI).
Pelamar juga harus memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah Sarjana (Strata 1) dari perguruan tinggi yang terakreditasi unggul dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,0 pada skala 4 dan PT yang terakreditasi sangat baik dari BAN-PT dengan persyaratan IPK minimal 3,2 pada skala 4.
Ada pula syarat-syarat lain yang perlu dipenuhi pelamar, seperti berikut:
- berusia 21-33 tahun saat melamar,
- sehat jasmani dan rohani,
- berkelakuan baik,
- mempunyai pendidikan formal, kecakapan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan syarat lain yang diperlukan dalam jabatan.
Lihat Juga :![]() |
Pelamar juga diharapkan mampu mengoperasikan media teknologi informasi dan berbahasa Inggris secara lisan maupun tulisan yang dapat dibuktikan dengan sertifikasi dari institusi terakreditasi nasional.
Selain itu, pelamar juga wajib bersedia ditempatkan pada wilayah penyelenggaraan organisasi OIKN.
OIKN juga mengumumkan timeline rekrutmen yang telah ditentukan. Berikut jadwalnya:
1. Pengumuman 17-24 Februari 2023
2. Pendaftaran secara elektronik 20-24 Februari 2023
3. Pemeriksaan dan seleksi administrasi 24-27 Februari 2023
4. Pengumuman hasil seleksi administrasi 28 Februari 2023
5. Tes Potensi Akademik (TPA) dan psikotes 2 Maret 2023
6. Pengumuman hasil TPA dan psikotes 9 Maret 2023
7. Wawancara 10-12 Maret 2023
8. Pengumuman akhir seleksi 13 Maret 2023
Kronologi Pembubaran Merpati, dari Merugi, Digugat Hingga Pailit******
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi bubarkan BUMNPT Merpati Nusantara Airlines (Persero). Pembubaran tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2023 tentang Pembubaran Perusahaan Perseroan PT Merpati Nusantara Airlines.
Pembubaran maskapai ini tak lepas dari putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 5/Pdt.Sus Pembatalan Perdamaian I 2022/ PN. Niaga Sby Jo Nomor 4/Pdt.Sus-PKPU/20l8/PN.Niaga Sby tanggal 2 Juni 2022 yang menyatakan Merpati Airlines pailit.
"Perusahaan Perseroan (Persero) PT Merpati Nusantara Airlines yang didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N.) Perhubungan Udara Daerah dan Penerbangan Serbaguna 'Merpati Nusantara' menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) bubar karena dinyatakan pailit," demikian bunyi Pasal 1 PP, yang diteken Jokowi pada 20 Februari 2023 tersebut.
Jauh sebelum putusan pailit pengadilan muncul, 'kesehatan' Merpati Airline sudah mulai terguncang pada 2008 lalu. Saat itu, perusahaan merugi dan utangnya mencapai Rp2,8 triliun.
Sementara aset yang dimiliki hanya Rp999 miliar. Ekuitasnya pun minus Rp1,84 triliun dan kerugiannya tembus Rp641 miliar.
Pemerintah pun memutuskan untuk memasukan perusahaan dalam program restrukturisasi PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA). PPA masuk dengan suntikan dana awal Rp300 miliar.
Lihat Juga :![]() |
Pada 2012, Merpati Airlines digugat oleh 1.000 karyawan karena perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK). Dua tahun setelahnya kondisi keuangan perusahaan kian buruk hingga resmi berhenti terbang. Kala itu beban utangnya mencapai Rp7,29 triliun.
Pada 2016, Merpati Airlines digugat dalam kasus permohonan pailit. Di tahun yang sama, maskapai tersebut kembali digugat dalam kasus penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) oleh PT Prathita Titian Nusantara.
Setahun kemudian, beban utang kreditur naik menjadi Rp10,72 triliun dan ekuitasnya pun minus Rp9,51 triliun.
Pada Juni 2017 Merpati Airlines digugat oleh PT Parewa Katering, penyedia makanan yang memasok kebutuhan penumpang maskapai.
Memasuki 2018, Merpati Airline seperti mendapat angin segar, Direktur Utama Merpati Airline Asep Ekanugraha menyatakan pesawat perusahaan siap terbang lagi pada 2019.
PT Intra Asia Corpora disebut menjadi salah satu investor yang akan menyuntikkan dana segara Rp5,4 triliun. Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pun mengabulkan permintaan damai dari Merpati Airlines.
Seiring berjalannya waktu, kondisi perusahaan ternyata tak kunjung membaik, hingga akhirnya PN Surabaya pun menyatakan perusahaan pailit pada 2022 lalu.
[Gambas:Video CNN]
(mrh/pta)Label:51 togel、cara pinjam uang di kta kilat、lido88
Terkait:royal4d、btvslot、raja slot 89、panel77、cara bayar lazada lewat akulaku、angka yang jitu malam ini、w69、pinjaman online pasti cair bunga rendah、demo slot l、slot bonus new member 100 persen di awal
bab terbaru:situs slot china(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Kementerian PUPR mengendus 'ketamakan' pengembang dalam kasus mangkraknya pembangunan Meikarta. Hal ini lantaran pengembang tak bisa menepati janji kepada konsumen sesuai kesepakatan.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto menilai kasus mangkrak tersebut disebabkan oleh pengembang yang menawarkan hunian tanpa perhitungan matang terkait pembiayaan.
"Latar belakang dari perilaku pengembang disebabkan ambisi ingin membangun dan menjual apartemen dengan keuntungan besar, sementara ada keterbatasan finansial pada sisi pengembang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (19/2).
Di sisi lain, Iwan juga menyayangkan tindakan konsumen yang tidak teliti sebelum membeli hunian. Dalam hal ini, konsumen tergiur dengan harga yang penawaran yang lebih murah sehingga ada beberapa hal yang luput, misalnya legalitas tanah yang belum jelas.
Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama,pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Kedua,mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.
Lihat Juga :PUPR 'Seret' OJK, Minta Awasi Perbankan di Kasus Hunian Mangkrak |
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni polda atau kejaksaan negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat,Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.
Kelima,PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
Keenam,Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengaku prihatin melihat kasus mangkrak Meikarta. PUPR menyebut hunian mangkrak adalah bukti ingkar janji pengembang apartemen.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Iwan Suprijanto mengatakan hunian mangkrak seperti Meikarta disebabkan karena pengembang tidak mampu menyelesaikan bangunan yang sudah dipasarkan dan dijanjikan kepada konsumen.
Padahal, pengembang sudah menerima uang dari konsumen dalam bentuk tanda jadi, uang muka, bahkan angsuran kredit pemilikan apartemen (KPA) atau cashkeras bertahap.
Sementara itu, Iwan menilai ada emosi dari konsumen untuk membeli unit apartemen yang ditawarkan dengan harga lebih murah. Padahal, ada beberapa hal yang luput di mata konsumen, termasuk legalitas tanah yang belum jelas.
Iwan lantas merinci enam hal yang akan dan sudah dilakukan Kementerian PUPR dalam menghadapi kasus apartemen mangkrak seperti Meikarta. Pertama, pihaknya mengaku sudah mendorong pemerintah daerah (pemda) melakukan sosialisasi, bimbingan teknis, dan bantuan teknis.
Lihat Juga :BPKH Buka Suara soal Keliru Durasi Haji Malaysia 25 Hari |
Kedua, mendorong pembentukan kelompok-kelompok kerja dan Forum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di berbagai daerah. Iwan berharap langkah ini bisa membuat kebijakan, pengawasan, serta pembangunan apartemen termonitor.
"Bagi masyarakat yang dirugikan, kami menyarankan untuk mengadukan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang terdapat di berbagai provinsi dan kabupaten/kota atau melaporkannya ke aparat penegak hukum, yakni Polda atau Kejaksaan Negeri," jelas Iwan soal langkah ketiga Kementerian PUPR.
Keempat, Iwan menegaskan pihaknya bakal menyiapkan tenaga ahli untuk memberi masukan atau pandangan independen atas kasus yang dihadapi korban yang mengadu ke BPSK hingga penegak hukum.
Kelima, PUPR menyebut terus melengkapi pelaksanaan UU atau PP dengan Peraturan Menteri PUPR dan berkoordinasi dengan kementerian lain, seperti Kementerian Dalam Negeri hingga Kementerian Perdagangan.
Iwan menegaskan hal tersebut ditempuh sebagai langkah penyempurnaan berbagai instrumen pengaturan. Dalam pelaksanaannya, ia mengklaim berkomunikasi dan berkoordinasi dengan pemda, khususnya dinas PKP di provinsi dan kabupaten/kota.
Keenam, Iwan menyebut PUPR bisa ditugaskan untuk memastikan pembangunan sampai serah terima unit pada 2027. Hal ini dilakukan untuk kasus Meikarta yang sudah melalui proses pengadilan niaga dan keputusan berupa homologasi, di mana serah terima unit akan dilakukan bertahap sampai 2027.
"Namun, PUPR perlu dibantu oleh OJK (Otoritas Jasa Keuangan) untuk memastikan ketersediaan pembiayaan perumahan untuk penyelesaian pembangunan apartemen di Meikarta," tandas Iwan.
[Gambas:Video CNN]
(skt/pta)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengklaim stok bahan pokokaman dan harganya stabil usai meninjau Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).
Dalam kunjungan itu, Jokowi tampak didampingi beberapa pejabat utama di Jatim. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, Kapolda Jatim Irjen Toni Harmanto, Pangdam V/Brawijaya Mayjen TNI Farid Makruf, dan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi.
"Saya mengecek barang yang sangat penting yang namanya beras. Maka, operasi dari Bulog sudah sampai ke warung, pasar-pasar, saya lihat sudah dan harganya baik tadi, Rp44.000 untuk lima kilogram. Artinya, harga di bawah Rp9.000," kata Jokowi.
"Yang sering naik turun, Minyakita. Saya lihat stok ada, meskipun tidak melimpah, tapi stok ada. Dan harga masih di harga Rp14 ribu [per liter]," ujarnya.
Selain minyak goreng. Politikus PDI-Perjuangan itu mengatakan harga bahan pokok lain pun turun. Di antaranya telur, kemudian juga bawang merah.
Lihat Juga :Mampu Beli yang Premium, Orang Kaya Diminta Tak Beli Minyakita |
"Saya lihat juga yang telur turun, meski pun hanya Rp1.000, tapi turun. Bawang merah juga turun," ucapnya.
Ia pun mengaku mendukung upaya Pemprov Jatim dan Pemkot Surabaya untuk melakukan operasi pasar. Terutama, menyediakan sembako murah di sejumlah pasar.
"Stabilitas harga yang seperti ini yang kita inginkan. Sehingga, jangan sampai nanti kayak beras yang lalu mengerek inflasi yang sangat tinggi di seluruh tanah air, bukan hanya di Jawa Timur saja," kata dia.
(frd/arh)Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Indonesia masih akan mengimpor berasmeski Februari ini sudah mulai masuk panen raya. Menurutnya, stok Bulog tipis dan tidak memenuhi kebutuhan beras nasional.
"Secara nasional kita butuh, karena stoknya dari Bulog tipis. Stoknya minimal 1,2 juta ton, kemarin pada level 600 (ribu) ton, jadi mau tidak mau harus (impor)," kata Jokowi saat mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo, Surabaya, Sabtu (18/2).
Jokowi menyebut beras impor juga akan disalurkan ke provinsi yang menjadi penghasil beras nasional. Jika tidak, ia khawatir harga beras akan melambung.
Sejatinya, Jokowi mengatakan Februari ini dan Maret mendatang Indonesia akan mengalami panen padi nasional. Stok beras diproyeksikan melimpah hingga 1,9 juta ton di masa panen raya tersebut.
Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo juga telah melapor ke Presiden Jokowi bahwa panen raya sudah berlangsung di semua daerah. Mentan Syahrul mengklaim produktivitas beras tidak meleset dari analisis pemerintah.
Syahrul merinci total lahan pertanian yang sudah panen pada Februari ini mencapai 1 juta hektare. Ia mengatakan jumlah panen itu akan meningkat pada puncaknya, yakni Maret hingga April 2023. Menurut Syahrul, produksi beras pada puncak panen setidaknya mencapai 5,9 juta ton.
"Rata-rata 5,9 (juta ton) dari data yang ada ya, yang selama ini kami jadikan rujukan. Walaupun dengan berbagai varietas yang kami pakai sekarang sudah lebih dari itu. Tetapi kami pakai yang terendah 5,9 (juta ton) data BPS," ujar Syahrul usai menghadap Jokowi di Istana Presiden, Jakarta Pusat, Jumat (17/2), dikutip dari Antara.
Sementara itu, saat Jokowi mengecek stok dan harga bahan pokok di Pasar Wonokromo Surabaya, ia menyebut ketersediaan masih aman dan harganya stabil.
Lihat Juga :![]() |
Terlepas dari itu, Jokowi sebenarnya sempat jengkel melihat kondisi pangan Indonesia yang banyak impor. Hal itu ia sampaikan di awal masa jabatannya pada 2014 lalu.
"Saya terus terang sangat geregetan. Negara yang sangat kaya, sangat luas sawahnya, tapi masih impor," kata dia saat memberi penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara di Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Subang, Desember 2014 silam.
(skt/isn)Kementerian Perhubungan (Kemenhub) kembali mengadakan mudik motor gratis tahun ini. Kali ini menggunakan moda transportasi kereta api.
Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Djarot Tri Wardhono berharap program ini dapat mengurangi kemacetan dan risiko terjadinya kecelakaan saat periode mudik tahun ini.
Anggaran yang disiapkan pun naik hampir dua kali lipat dari tahun lalu. Tahun ini dialokasikan dana Rp10 miliar dengan kuota mencapai 10.440 sepeda motor yang diangkut menggunakan kereta.
Tidak ada perbedaan signifikan dari program tahunan ini. Hanya saja saat ini pemilik motor bisa satu kereta dengan kendaraannya.
Pemilik kendaraan hanya perlu membayar tiket kereta Rp10.000 untuk tujuan yang jaraknya kurang dari 330 kilometer (km) dan Rp20.000 untuk jarak 330 km ke atas. Sedangkan untuk angkut motornya digratiskan.
"Jadi motor itu datang kitapackingdan kirim. Jadi bensin dikosongkan biar aman di perjalanan," jelasnya.
Untuk pendaftaran program mudik gratis menggunakan kereta api dibuka mulai 1 Maret-3 Mei 2023. Pendaftaran dilakukan melalui mudikgratis.dephub.go.id yang dilanjut dengan verifikasi langsung di stasiun yang ditunjuk.
Syaratnya wajib menunjukkan KTP, SIM yang berlaku, Kartu Keluarga, STNK. Besaran motor yang diangkut <200 CC.
"Setiap pengiriman (motor) mendapat jatah dua tiket kereta api (selama kuota masih tersedia)," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementerian Perdagangan (Kemendag) meminta masyarakat mampu tak membeli Minyakita. Pasalnya minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu lebih diperuntukkan untuk masyarakat menengah.
Staf Khusus Menteri Perdagangan Bidang Hubungan Antar Lembaga Syailendra mengatakan Minyakita diperuntukkan bagi masyarakat menengah ke bawah. Karena itu, minyak goreng tersebut diutamakan tersedia di pasar tradisional.
"Masyarakat menengah ke atas yang sudah biasa beli (minyak goreng) premium, ya sudah jangan pindah dulu (ke Minyakita). Sebaiknya mereka nggak usah pindah kan mampu beli (minyak premium)," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (17/2).
"Kalau (masyarakat) menengah ke atasnya banyak, walaupun (beli) 1-2 liter kan jadi banyak juga," ujarnya.
Minyakita mendadak langka di sejumlah daerah sejak akhir Januari lalu. Kalaupun ada, harga jual dari pedagang melonjak di atas harga eceran tinggi (HET) Rp14 ribu per liter.
Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas pun kemudian membeberkan sejumlah alasan kenapa Minyakita langka di pasaran. Salah satu, program biodiesel B35 yang meningkatkan penggunaan CPO yang merupakan bahan baku minyak goreng.
Dalam program B35, pemerintah akan meningkatkan persentase campuran bahan bakar bakar nabati ke dalam BBM jenis solar dari 20 persen pada B20, menjadi 35 persen.
"B20 menyedot CPO 9 juta, begitu berubah jadi B35 tambah 4 juta, jadi 13 juta disedot," ujar Zulhas di Hotel Shangri-La Jakarta, Senin (30/1).
Selain itu, ia mengatakan kelangkaan Minyakita juga dipicu aksi serbu masyarakat karena kualitasnya premium tetapi harganya murah. Kemudian, Minyakita juga mudah ditemukan di mana saja.
"Jadi semua ibu-ibu carinya Minyakita. Padahal jatahnya 300 ribu ton per bulan. Tentu di pasar jadi kurang," ujarnya.
[Gambas:Video CNN]
(fby/pta)《kredivo pakai dp atau tidak》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,erek 16Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《kredivo pakai dp atau tidak》bab terbaru。