game slot game slot

Penerus Tuhan

Otorita IKN Soal Ganjar Datang ke Nusantara: Kami Terbuka******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono merespons soal capres nomor 3 Ganjar Pranowo yang menyambangi IKN Nusantara.

Menurut Bambang, itu sah-sah saja. Ia pun terbuka bagi capres lain jika ingin berkunjung ke ibu kota baru.

"Kami terbuka, monggo dilihat dan tadi pagi kan Pak Ganjar yang ke sana gitu ya. Tapi buat yang lain atau bahkan siapapun lah, kan ini (IKN) milik kita bersama gitu, bukan milik ke otorita saja," katanya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (7/12).

Bambang pun berkomitmen menjaga keselamatan semua pihak. Di sisi lain, ia juga tidak ingin para pekerja terganggu.

"Satu, safety. Yang kedua, kami juga enggak ingin mereka yang sedang giat-giatnya sekarang, kerja siang malam itu juga terganggu dengan kunjungan-kunjungan," tutur Bambang.

Ganjar berkunjung ke IKN Nusantara pada Kamis (7/12) pagi ini.

Pada kesempatan lain, Ganjar juga menegaskan akan melanjutkan berbagai program yang sudah dirancang baik oleh Presiden Jokowi di IKN apabila memenangkan kontestasi Pemilu Presiden (Pilpres) 2024.

"Kalau sudah ada programnya lanjut saja, yang sudah baik-baik lanjut saja. Mikirnya tidak usah sulit," ujar Ganjar usai bersilaturahmi dengan tokoh agama Katolik di Gereja Katedral Santa Maria Penolong Abadi Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu (6/12) seperti dikutip dari Antara.

Ia mengatakan salah satu program IKN yang juga sesuai dengan visi dan misi Ganjar Pranowo-Mahfud MD adalah hunian. Ia mengatakan berkomitmen membangun 10 juta hunian untuk rakyat menengah ke bawah dan anak muda.

[Gambas:Video CNN]

Loli lich-ku luar biasa

Erick Thohir Laporkan 2 Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung Bulan Ini******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir akan melaporkan dua dana pensiun (Dapen) milik perusahaan pelat merah ke Kejaksaan Agung (Kejagung) pada bulan ini.

"Di bulan ini ada dua yang akan kita laporkan ke Kejaksaan Agung," ujar Erick saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin.

Namun demikian, Erick tidak menyebutkan Dapen mana yang akan dilaporkan ke Kejaksaan Agung dalam waktu dekat.

"Sehingga nanti, dana pensiun ini akan benar-benar transisi dalam 3 tahun sehingga ke depan akan sehat," ucapnya.

Lebih lanjut, Erick mengatakan bahwa pihaknya berupaya memperbaiki pengelolaan Dapen melalui pooling fundatau dana gabungan di bawah IFG, yang mengelola asuransi, penjaminan dan investasi.

Erick pada Oktober 2023 sebenarnya telah melaporkan empat Dapen BUMN ke Kejaksaan Agung.

Adapun keempat perusahaan plat merah tersebut adalah Dapen Ingutani, PT Perkebunan Nusantara (PTPN), PT Angkasa Pura I, dan PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) atau ID Food.

[Gambas:Video CNN]

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Biksu pembunuh surga

Komisaris Jual Lagi Saham di GoTo Rp45,4 M, Kenapa?******

Komisaris PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) Andre Soelistyo menjual kepemilikan sahamnya lagi di perusahaan teknologi tersebut.

Mengutip informasi yang disampaikan GoTo di Keterbukaan Informasi, Andre menjual sahamnya di perusahaan itu sebanyak 530 juta saham seri A di harga Rp85,66 per saham yang transaksinya dilakukan pada 27-29 Desember 2023 lalu.

Artinya, ia mengantongi Rp45,39 miliar dari penjualan tersebut.

Dampak dari penjualan itu, saham Andre di GoTo turun dari 9.881.555.284 menjadi 9.351.555.284. Penurunan turun berdampak pada penurunan porsi kepemilikan saham Andre di GoTo dari 0,82 persen menjadi 0,78 persen.

Andre bukan kali ini saja menjual sahamnya di GoTo.  Pada 22 Desember lalu ia juga menjual 100 juta sahamnya di perusahaan itu.

Jenis saham yang dilepaskan adalah Seri A. Di mana harga jual per lembar saham itu adalah Rp86. Artinya, total saham yang Andre jual mencapai Rp8,6 miliar.

"Tujuan dari transaksi: Pembayaran Fasilitas Kredit," tulis Andre.

[Gambas:Video CNN]

setengah dongeng

Kemenub Sebut Tarif Promo LRT Jabodebek Berlaku Sampai Februari 2024******

Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan(Kemenhub) Risal Wasal menyebut tarif promo LRT Jabodebek akan berlaku hingga Februari 2024.

"Masih promo. Kita nikmati dulu promo sampai nanti di Februari," katanya di kantor Kemenhub, Rabu (20/12).

Risal mengatakan skema tarif dinamis (dynamic pricing) untuk LRT Jabodebek belum diterapkan saat ini.

Sementara itu, Risal mengatakan LRT Jabodebek akan tetap beroperasi dengan 16 trainset. Namun jumlah trainset cadangan telah bertambah dari tujuh menjadi 10 trainset.

Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kemenhub menetapkan tarif promo LRT Jabodebek lewat Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor: KP-DJKA 266 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Direktur Jenderal Perkeretaapian Nomor KP-DJKA 147 Tahun 2023 tentang Tarif Promo Angkutan Orang dengan Kereta Api Ringan Terintegrasi di Wilayah Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi untuk Melaksanakan Kewajiban Pelayanan Publik yang ditandatangani 30 November lalu.

Besaran tarif kilometer LRT Jabodebek tetap sama yaitu Rp3.000 untuk satu kilometer (km) pertama. Kemudian km selanjutnya Rp700. Sementara untuk tarif maksimal diberlakukan sesuai ketentuan baru, yaitu:

1. Hari kerja Senin-Jum'at saat jam sibuk (peak hour) pukul 06.00-08.59 WIB dan 16.00 s.d 18.59 WIB, tarif maksimal Rp20 ribu

2. Hari kerja Senin-Jum'at di luar jam sibuk (off peak hour) awal jam operasi hingga pukul 05.59 dan pukul 09.00-15.59 WIB, serta pukul 19.00 sampai akhir jam operasi, tarif maksimal Rp10 ribu.

3. Hari Sabtu, Minggu, dan libur nasional tarif maksimal Rp10 ribu

[Gambas:Video CNN]

Tertawa Erythrina

Zulhas Ungkap Alasan Belum Bayar Utang Migor Rp344 M ke Pengusaha******

Menteri PerdaganganZulkifli Hasan(Zulhas) membeberkan alasan pihaknya belum memberikan persetujuan pembayaran utangselisih nilai atau rafaksi minyak gorengRp344 miliar kepada pengusaha ritel.

Zulhas mengatakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) masih berhati-hati dan belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Selaku lembaga yang melakukan verifikasi belum menyampaikan hasil verifikasi yang dilakukan PT Sucofindo kepada BPDPKS," ucapnya dalam Rapat Kerja bersama Komisi VI DPR RI, Senin (27/11).

Hal ini dilakukan karena Kejagung juga tengah mengusut kasus dugaan korupsi di BPDPKS.

"Dapat kami sampaikan kehati-hatian tadi, dan juga pendampingan hukum terkait proses hukum yang terjadi dalam pembayaran klaim tersebut.

Lebih lanjut, Zulhas mengatakan pihaknya telah berkirim surat ke Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk permohonan review hasil verifikasi PT Sucofindo terhadap klaim pembayaran rafaksi minyak goreng melalui dana BPDPKS itu.

Berdasarkan rekomendasi Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenkopolhukam), Zulhas mengatakan Kemendag bakal mengangkat pembahasan rafaksi minyak goreng dalam rakotas tingkat menteri di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Hal ini dilakukan untuk mendapatkan persetujuan bersama dari semua pihak terkait sebelum dilanjutkan pada proses pembayaran.

Maklum, BPDPKS sendiri berada di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

"Jadi kami mau di Kemenko Polhukam boleh, di Kemenko Perekonomian boleh, kalau sudah persetujuan, kami akan bersurat, untuk menjaga kehati-hatian," kata Zulhas.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menyebut pemerintah hingga saat ini belum melakukan langkah nyata untuk melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.

Roy mengatakan pemerintah dalam hal ini Kemendag tak memperlihatkan adanya itikad baik untuk menyelesaikan utang rafaksi tersebut.

Padahal, kata dia, sudah terlampir pendapat hukum atau legal opinion (LO) dari Kejaksaan Agung bahwa pemerintah berkewajiban untuk membayar utang rafaksi berdasarkan ketentuan yang ada.

"KPPU juga sudah jelas perintahnya harus dibayarkan pemerintah. kemudian juga komisi VI DPR, itu juga perlu menyelesaikan, karena ini kewajiban. Pemerintah di mana kewajiban kita, pelaku usaha, udah kita penuhi," ujar Roy lebih lanjut.

Roy mengungkapkan perkembangan terakhir terkait utang rafaksi ini adalah Kemenkopolhukam meminta utang ini harus diselesaikan melalui rapat terbatas antara Kemendag dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Namun Roy kecewa rapat tersebut belum kunjung dilaksanakan lantaran kedua kementerian beralasan sibuk.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," kata Roy saat konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Rabu (15/11) lalu.

"Ya sekarang pertanyaannya niat atau enggak sih? Kalau mau betul-betul niat, rapat kerja dong, rakor. Dan itu adalah surat rekomendasi dari Kemenkopolhukam, ketika kami beraudiensi dan menyampaikan seluruh poin terhadap rafaksi ini," lanjutnya.

Roy menegaskan rafaksi yang belum kunjung terselesaikan selama hampir dua tahun ini menyebabkan kerugian besar di industri ritel. Maka itu, ia mengatakan para pengusaha ritel akan melakukan langkah untuk melaporkan Kemendag ke Kepolisian Bareskrim buntut dari utang rafaksi tersebut.

[Gambas:Video CNN]