erek erek45

Kota Permainan Dunia Kematian

Erick Thohir Angkat Menantu Luhut Jadi Komisaris Utama Pindad******

Menteri BUMNErick Thohir mengangkat menantu Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak sebagai Komisaris Utama PT Pindadmenggantikan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman.

Penunjukan ini tak terlepas dari posisi Maruli sebagai Kepala Staf Angkatan Darat.

Mengutip informasi yang disampaikan Pindad melalui akun Instagram mereka @pt_pindad, pengangkatan tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor : SK-16/MBU/01/2024 dan keputusan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Selaku Para Pemegang Saham PT Pindad nomor: 001/KRUPS/LEN-PINDAD/I/2024 tertanggal 22 Januari 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Pindad, memberhentikan dengan hormat Jenderal TNI (Purn) Dudung Abdurachman sebagai Komisaris Utama dan mengangkat Komisaris Utama PT Pindad yang baru, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak.

Sementara itu, Wakil Menteri BUMN, Kartika Wirjoatmodjo dalam arahan atas dilantiknya Maruli mengucapkan terima kasih atas segala sumbangsih yang diberikan Dudung Abdurachman selama dua tahun menjadi Komisaris Utama PT Pindad.

Kartika Wirjoatmodjo menyampaikan BUMN di Indonesia didesain sebagai agen pembangunan di berbagai sektor yang menghasilkan laba baik.

Dalam konteks pengembangan, BUMN bersama dengan pemerintah bisa membangun kapabilitas pengembangan industri pertahanan jangka panjang bukan hanya produk hilirnya tetapi juga sampai ke hulu.

[Gambas:Video CNN]

Rencana Promosi Pakan Meriam

Zulhas Evaluasi Harga Minyakita Bulan Depan: Tetap atau Jadi Rp15 Ribu******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) mempertimbangkan untuk menaikkan harga Minyakita dari Rp14 ribu menjadi Rp15 ribu per liter lantaran biaya kemasan mahal.

Namun, keputusan itu bakal menaikkan atau tetap Rp14 ribu per liter akan dikaji terlebih dahulu pada Februari 2024 mendatang.

"Harganya bulan depan kita evaluasi, Februari akhir apakah tetap Rp14 ribu atau Rp15 ribu," ucapnya singkat di Jakarta, Kamis (4/1).

Ia mengatakan keputusan kenaikan harga Minyakita masih akan dirapatkan.

"Ya memang Rp14 ribu mestinya, tapi mengikuti perkembangan inflasi. Tapi kita belum memutuskan. Masih harus rapat menko dulu untuk jadi Rp15 ribu," katanya.

Zulhas mengatakan saat ini minyak goreng kemasan besutan pemerintah itu masih dijual dengan harga eceran tertinggi (HET) Rp14 ribu per liter.

Namun, Kemendag akan mentoleransi jika ada pedagang yang menjual Rp14.500 per liter.

Sementara itu, Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Isy Karim mengatakan pihaknya masih mengkaji rencana tersebut, termasuk dampaknya jika HET benar-benar dinaikkan.

Ia mengatakan harga Minyakita beragam di setiap pasar, tetapi rata-rata sudah dijual Rp15 ribu per liter.

"Kalau di atas HET bukan enggak apa-apa, tapi masih ditolerir sepanjang tidak terlalu tinggi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Koki Tertinggi

Simalakama Pajak Hiburan: Kas Daerah Didorong, Usaha Karaoke Cs Doyong******

Kebijakan pemerintah menaikkan pajak hiburanwisata menjadi 40 persen hingga 75 persen menuai kritik pengusaha.

Kenaikan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) untuk jasa diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD).

UU ini mengatur adanya batas bawah tarif 40 persen hingga maksimal 75 persen untuk tarif pajak lima jenis bisnis tersebut. Sementara di aturan lama, yakni UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD), hanya diatur batas atas pajak 75 persen, tanpa batas bawah.

Asosiasi mengaku tidak dilibatkan dalam penyusunan UU HKPD, serta belum menemukan kajian akademik aturan tersebut.

Protes juga datang dari pengusaha karaoke sekaligus penyanyi dangdut Inul Daratista. Ia menuturkan kenaikan pajak terlampau tinggi dan bisa membunuh bisnis hiburan.

"17 tahun besar (Inul Vista), ya gitu-gitu aja nggak tiba-tiba jadi raksasa. (Kondisi) begini masih digencet kenaikan pajak yang enggak aturan. Coba warasnya di mana?" tulis Inul dalam unggahan di X, Sabtu (13/1).

Ia pun mengaku heran dengan rencana pemerintah menaikkan tarif pajak hiburan dari 25 persen menjadi 40-75 persen. Sebab, para pelaku usaha serta konsumen yang akan menjerit karena paling terdampak.

Lihat Juga : Hotman Paris Minta Jokowi Buat Perppu Batalkan Pajak Hiburan 40 Persen

Dalam unggahan lain di Instagram, Inul juga mengeluhkan rencana kenaikan pajak yang akan berdampak bagi ribuan karyawannya, yang saat ini saja jauh berkurang akibat pandemi covid-19.

Sembari menandai akun Menparekraf Sandiaga Uno, Inul mengatakan jumlah karyawannya menyusut dari 9.000 menjadi 5.000 orang imbas hantaman pandemi.

"Baru buka umur satu tahun setengah, belum juga untung sudah dengar berita pajak hiburan naik 40-75 persen. Mabuk kah ini? Niat membunuh apa bagaimana, Pak?" tuturnya.

Inul ingin duduk bersama dengan Sandi mewakili Asosiasi Pengusaha Rumah Bernyanyi Keluarga Indonesia (ASPERKI).

Keesokan harinya, Sandi pun menanggapi protes Inul. Ia mengatakan pemerintah siap mendengar semua masukan dari pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif, termasuk soal pajak hiburan. Karenanya, para pelaku usaha diimbau untuk tidak khawatir.

"Karena masih proses judicial review, pemerintah memastikan semua kebijakannya itu untuk memberdayakan dan memberikan kesejahteraan, bukan untuk mematikan usaha," tulis Sandi di akun Instagramnya @sandiuno.

Sandi mengatakan pemerintah tidak akan mematikan pariwisata dan ekonomi kreatif, yang membuka 40 juta lebih lapangan kerja. Apalagi industri tersebut baru bangkit dari pandemi covid-19.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," katanya.

Lantas, apa dampak dari kenaikan pajak hiburan untuk karaoke-spa cs dan apakah tarif itu sudah ideal?

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono mengatakan kenaikan pajak menjadi 40-75 persen itu merupakan keputusan politis antara DPR dan pemerintah pusat sesuai Pasal 23A UUD 1945.

Ia mengatakan berdasarkan naskah akademik RUU HKPD, penerapan pajak diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa menjadi 40-75 persen dilatarbelakangi oleh dua faktor, yaitu aktivitas kelima hiburan tersebut bersifat mewah (luxury) dan perlu dikendalikan.

Pajak tinggi biasanya dapat mengubah perilaku masyarakat yang mengonsumsi hiburan tersebut. Dengan kata lain, sambung Prianto, masyarakat dapat mencari substitusi hiburan yang pajaknya masih rendah.

Namun, imbasnya, bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK) di lima sektor hiburan itu jika masyarakat beralih sehingga pendapatan berkurang.

"Konsekuensi logisnya di antaranya adalah pengurangan pegawai," kata Prianto.

Agar mimpi buruk itu tak jadi kenyataan, bola kebijakan pajak ada di pemerintah daerah (pemda). Ada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang menjadi aturan pelaksana UU HKPD.

Menurutnya, PP menjadi pedoman bagi pemda menyusun peraturan daerah (perda) serta peraturan kepala daerah mengenai PDRD. Pemda memiliki dua opsi sesuai UU HKPD.

Pertama, memilih kebijakan untuk tidak menerapkan pajak hiburan. Kedua, menerapkan kebijakan PDRD alias pajak hiburan antara 40-75 persen. Jika menolak besaran pajak itu, pemda bisa memilih opsi yang pertama.

Lanjut ke halaman berikutnya...

Kaji Ulang atau Tunda Kenaikan hingga Ada Tarif Ideal

Dunia Seribu Rumah

Ruang Tunggu Bandara Hasanuddin Mati Lampu, AP I Minta Maaf******

Listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sempat padam hari ini. Kejadian itu pun diabadikan calon penumpang sehingga viral di media sosial.

General Manager PT Angkasa Pura I (AP I) Taochid Purnomo Hadi merespons viralnya video pemadaman listrik di Bandara Hasanuddin itu. Ia mengatakan bahwa pemadaman tersebut diakibatkan lonjakan arus listrik.

"Kami mohon maaf atas kejadian mati lampu tersebut. Memang terjadi sesuai video yang beredar. Hal ini terjadi karena ada gangguan trip, karena adanya lonjakan arus listrik yang berlebih," kata Taochid, Rabu (27/12).

"Listrik padam pukul 18.21 WITA dan tim langsung segera menuju ke area panel untuk melakukan pengecekan dan diketahui adanya trip tersebut. Selanjutnya tim menyalakan kembali aliran listriknya pukul 18.32 WITA," ungkapnya.

Area yang mengalami pemadaman tadi, kata Taochid berada di area check indan di ruang tunggu calon penumpang. Namun, saat ini, kondisi listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar sudah kembali normal.

"Area listrik yang padam yaitu hall keberangkatan, check in, dan ruang tunggu 11 dan 12. Saat ini, kondisi sudah menyala dan operasional sudah kembali normal. Kami mengucapkan permohonan maaf atas kendala yang terjadi," pungkasnya.

Selama Desember, insiden pemadaman listrik di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar telah terjadi sebanyak dua kali.

[Gambas:Video CNN]

Sang putri berpikir untuk menikah lagi setiap hari

Prabowo Ingin Bangun Rumah Terapung Rp130 Juta******

Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subiantomenugaskan Universitas Pertahananmembangun rumah apung untuk masyarakat pesisir utara Jawa atau Pantura.

Menurut Prabowo, hunian terapung yang murah diperlukan warga Pantura. Sebab, wilayah tersebut terancam tenggelam buntut penurunan muka tanah dan kenaikan air laut.

Ia pun mengaku sudah memiliki model rumah terapung yang dibuat oleh para ahli di Universitas Pertahanan. Dari pemodelan itu, Prabowo mengatakan harga rumah terapung bisa sekitar Rp130 jutaan.

Dengan panel surya itu, kata Prabowo, kelak rumah terapung di Pantura tidak akan terlalu bergantung pada listrik dari PLN. Selain itu, urusan sanitasi pun terjamin dengan bioteknologi yg modern mikroba.

Selain rumah terapung, untuk memitigasi kenaikan air laut di Pantura Prabowo juga bakal membangun rumah panggung.

Ia menyebut rumah panggung itu harus dibangun paling tidak di atas 500 cm.

"Rumah di atas panggung yang merupakan kearifan nenek moyang kita kan begitu ya kan," kata Prabowo.

Kawasan Pantura memang terancam tenggelam imbas penurunan muka tanah. Penurunannya terpantau bervariasi antara 1 cm sampai 25 cm per tahun.

Sementara, ancaman kenaikan permukaan air laut sebesar 1 cm hingga 15 cm per tahun di beberapa lokasi serta fenomena banjir rob.

[Gambas:Video CNN]

Sentuhan emas naga

Respons KKP Soal Petinggi Diduga Terima Suap dari Perusahaan TI Jerman******

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) buka suara terkait dokumen putusan pengadilan ASyang menyebut pejabatnya menerima suap dari perusahaan teknologi informasi global (SAP) asal Jermansehubungan dengan berbagai kontrak perusahaan dengan kementerian/lembaga.

Juru bicara Menteri KKP Wahyu Muryadi menegaskan pihaknya tak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Terlebih, proses suap berlangsung di era pemerintahan menteri sebelumnya.

"Kami tidak tahu-menahu dengan masalah tersebut. Kalau menurut artikel tersebut terjadi pada 2015-2018. Kami tidak dalam posisi menjawab karena di luar era kepemimpinan Menteri Sakti Wahyu Trenggono," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (15/1).

"Tapi prinsipnya silahkan aja diperiksa, kami serahkan pada mekanisme hukum dan kami siap bekerjasama dengan aparat penegak hukum guna memproses perkara ini," lanjut dia.

Berdasarkan dokumen putusan pengadilan AS dalam situs resmi mereka, SAP diminta membayar denda US0 juta atau setara Rp3,4 triliun usai terbukti menyuap pejabat pemerintah di Indonesia dan Afrika Selatan.

Untuk Indonesia, penyuapan itu terjadi antara 2015 dan 2018 melalui sejumlah agen SAP kepada para pejabat Indonesia. Suap itu diberikan demi mendapatkan keuntungan bisnis sehubungan dengan berbagai kontrak antara SAP dan kementerian, lembaga, dan instrumen lain, termasuk Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Selain KKP, Kementerian Kehakiman AS juga menyebut pejabat di Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) terlibat dalam kasus suap tersebut.

Pihak Bakti Kominfo juga langsung merespons pemberitaan soal dugaan keterlibatan pejabatnya yang disebut-sebut Kementerian Kehakiman AS.

"Sehubungan dengan pemberitaan mengenai perusahaan perangkat lunak asal Jerman, SAP, yang dijatuhi denda oleh U.S. Justice Department and the Securities and Exchange Commission (SEC), di mana Balai Penyedia dan Pengelola Pembiayaan Telekomunikasi dan Informatika (BP3TI) disebutkan di dalamnya, dapat kami informasikan sebagai berikut," demikian keterangan Kepala Divisi Umas dan SDM Bakti Kominfo Sudarmanto dalam keterangan tertulis.

"Pada 2018, BP3TI berubah menjadi Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Bakti Kominfo) melalui Peraturan Menteri Kominfo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja BAKTI," lanjut keterangan tersebut.

Untuk memperbaiki tata kelolanya dan modernisasi proses bisnis pada 2018, ia menerangkan, Badan Layanan Umum (BLU) Bakti menggunakan SAP dengan nilai kontrak untuk komponen perangkat lunak dan license SAP sebesar Rp12,6 Milyar. Kontrak tersebut dilakukan melalui suatu proses perencanaan dan pengadaan yang transparan dan akuntabel sesuai ketentuan perundangan-undangan dan peraturan yang berlaku, ungkapnya lagi.

"Selain melakukan pemeriksaan internal terkait kasus tersebut, Bakti berkomitmen menjunjung tinggi penegakan hukum dan akan bekerjasama dengan otoritas terkait untuk mendukung pengelolaan APBN yang inklusif dan berkelanjutan menuju Indonesia yang maju, makmur, sejahtera, dan bersih dari korupsi."

[Gambas:Video CNN]