trik main slot dapat maxwin

Iblis ada di sekitar

Kemendag Musnahkan 122 Bal Baju Bekas Impor Rp610 Juta******

Kementerian Perdagangan (Kemendag) memusnahkan 122 bal baju bekas impor di Minahasa, Sulawesi Utara senilai Rp610 juta.

"Kami menggandeng sejumlah instansi terkait berkomitmen menertibkan dan menegakkan hukum terhadap maraknya perdagangan pakaian bekas asal impor. Kali ini, kami musnahkan 122 bal pakaian bekas asal impor di Sulawesi Utara," kata Direktur Tertib Niaga Tommy Andana, dikutip dari detik finance, Kamis (11/5).

Pemusnahan itu dipimpin oleh Kepala Balai Pengawasan Tertib Niaga Makassar Erizal Mahatama bersama dengan Kepolisian Daerah Sulawesi Utara, Kodam XIII Merdeka Sulawesi Utara, Kanwil Bea Cukai Sulawesi Bagian Utara, serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Utara.

"Yang kami khawatirkan pakaian bekas seperti ini, sama seperti yang pernah kami uji dari hasil pengawasan kami sebelumnya, yaitu terbukti mengandung jamur yang berpotensi berdampak buruk bagi kesehatan manusia," katanya.

"Hal ini melanggar Pasal 8 Ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Apalagi jika barang tersebut merupakan barang asal impor, hal ini juga melanggar Pasal 51 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 terkait dengan larangan untuk mengimpor barang yang dilarang impor," imbuh Erizal.

Erizal berharap pemusnahan ini dapat memberikan efek jera bagi pelaku usaha yang tidak taat ketentuan serta memberikan contoh kepada pelaku usaha lainnya agar menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Lihat Juga : DJP Kenakan Pajak Fasilitas Kantor Mulai Juni 2023

"Pemerintah akan tegas dalam menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tidak ada kompromi bagi pelaku usaha yang tidak taat atau menyalahgunakan aturan. Bila ditemukan pelanggaran, pemerintah akan menindak sesuai dengan ketentuan," pungkas Erizal.

Pakaian bekas memang merupakan barang yang dilarang impornya. Hal ini berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permendag Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor.

Sebelumnya, Kemendag juga telah memusnahkan pakaian bekas asal impor di Pekanbaru (Riau), Sidoarjo, (Jawa Timur), Bandung (Jawa Barat), Cikarang (Jawa Barat), dan Batam (Kepulauan Riau).

Dalam pemusnahan tersebut, Kementerian Perdagangan bekerja sama dengan instansi terkait, yaitu Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Perhubungan, POLRI, Kejaksaan RI, Direktorat Jenderal Bea Cukai, dan pemerintah daerah.

[Gambas:Video CNN]

Kepala sekolahku yang dingin

Food Station Akan Produksi 3,3 Juta Minyakita******

PT Food Station Tjipinang Jaya alias Food Stationbakal memproduksi 3,3 juta liter Minyakita untuk memenuhi kebutuhan warga DKI Jakarta.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mendukung penuh upaya sinergi dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut. Menurutnya, langkah ini bakal mendukung pendistribusian serta menjaga stabilisasi harga Minyakita di tingkat konsumen.

"Langkah tersebut dapat menjaga ketersediaan Minyakita di tengah-tengah masyarakat. Kita semua sepakat, produksi Minyakita harus terus dijaga stabilitas stok dan jangkauannya agar masyarakat mudah mendapatkan Minyakita dengan harga stabil sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET), yaitu Rp14 ribu per liter," katanya dalam keterangan resmi, Kamis (11/5).

Arief turut meninjau langsung ke lokasi Food Station di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Ia mengatakan fasilitas pengemasan tersebut punya kapasitas produksi 960 liter per jam.

"Bulan berikutnya diharapkan teman-teman Food Station bisa menambah kapasitas, termasuk dengan yang pouch sampai ke 2.500 per liter per jam. Ini sangat membantu peningkatan produksi dan penyaluran Minyakita ke masyarakat," harap Arief.

Di lain sisi, Bapanas juga menggandeng peritel untuk memasifkan distribusi minyak goreng pemerintah tersebut. Arief menyebut ini adalah tugas Bapanas, di mana membangun konektivitas pangan dengan menghubungkan hulu dan hilir.

Bapanas menggandeng Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) untuk mengecek langsung sistem pengemasan, ketersediaan, dan kesiapan Minyakita di fasilitas pengemasan milik mitra Food Station. Ia berharap langkah ini bisa mendorong kerja sama dengan peritel.

"Agar produksi Minyakita Food Station yang telah berjalan bisa masuk ke teman-teman di Aprindo untuk didistribusikan secara luas. Selain memperluas pendistribusian, langkah ini juga bisa memangkas rantai pasok pangan lebih pendek dan efektif," jelasnya.

Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menyambut baik upaya kolaborasi tersebut. Menurutnya, ritel modern semangat dan antusias mendistribusikan Minyakita dengan harga sesuai HET.

"Semuanya tujuannya untuk mendukung program pemerintah agar masyarakat mendapatkan keterjangkauan dan kestabilan harga Minyakita," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

Tengkorak, Pahlawan, dan Gadis Ajaib

Sandiaga Minta LRT Bali Jadi PSN, Nego ke Airlangga******

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakanLRT Bali harus masuk proyek strategis nasional (PSN) karena bakal berdampak luas bagi perekonomian.

"Ini menurut saya sangat strategis ya dan layak masuk ke PSN. Karena proyek LRT Bali ini akan menuntaskan secara sistemastis permasalahan transportasi di destinasi unggulan Indonesia, yaitu Bali," katanya di Kompleks Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (14/5).

Sandi mengatakan Bali selalu ramai acara yang menimbulkan macet, terutama di masa liburan. Oleh karena itu, ia menyebut proyek tersebut sangat mendesak untuk masuk ke dalam PSN.

"Sangat mendesak dan harus betul-betul diseriusi pemerintah pusat, dan saya akan mendorong ke Pak Menko (Airlangga). Tadi sudah ada pembicaraan bahwa LRT Bali ini dan beberapa ekspansi dari proyek-proyek transportasi harus menjadi perhatian khusus dari pemerintah," jelasnya.

Menurutnya, kemitraan pemerintah dan badan usaha berpotensi mendatangkan keuntungan besar, bahkan mencapai belasan persen. Sandi juga menyebut potensi penciptaan lapangan kerja baru.

Selain itu, bakal muncul peluang usaha lain jika sudah terbentuk ekosistem LRT Bali tersebut. Ia menegaskan keuntungan tidak hanya diperoleh dari proyek, melainkan secara menyeluruh.

Lihat Juga : Mentan Bantah Flu Babi Afrika Merebak Tak Hanya di Batam

"Bukan saja dilihat dari keuntungan saja, tapi secara dampak nilai tambah ekonominya dari proyek transportasi dan terpenting menciptakan lapangan kerja. Sehingga target Bali untuk bertransisi dari hanya mengadalkan pariwisata lapangan kerjanya akan bergeser ke transportasi, maupun sektor-sektor lain penunjang dari kegiatan masyarakat yang ada di Bali," tutupnya.

Sebelumnya, Duta Besar (Dubes) Inggris untuk Indonesia dan Timor Leste Owen Jenkins bertemu Gubernur Bali I Wayan Koster terkait kerja sama untuk menciptakan energi bersih di Pulau Bali. Salah satu yang dibahas adalah potensi pengadaan bus listrik dan LRT.

"Tidak saja bus listrik, tapi juga LRT yang kami akan kembangkan di Bali. Yang saat ini sedang feasibility (studi) dan nanti setelah selesai ini kami akan tindaklanjuti dengan pihak mana saja melakukan kerjasama, untuk pelaksanaan program transportasi publik, khususnya LRT ini dan sudah pasti dengan cepat berjalan," jelas Koster di Gedung Jaya Sabha, Kantor Gubernur Bali, Kamis (11/5).

[Gambas:Video CNN]

Guru hebat dari kedua dunia

Telkomsel Klarifikasi, 4 Orang Disandera KKB Bukan Karyawannya******

Telkomsel merespons kabar mengenai nasib empat pekerja proyek Tower BTS yang menjadi korban penyerangan dan penyanderaan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Distrik Okbab, Kabupaten Pegunungan Bintang, Provinsi Papua Pegunungan, Jumat (12/5).

Telkomsel menyampaikan duka cita yang mendalam atas kejadian yang menimpa karyawan PT Inti Bangun Sejahtera (PT IBS) beserta rombongan.

Hal itu disampaikan General Manager Network Operations and Productivity Telkomsel Region Maluku dan Papua, Agus Sugiarto melalui keterangannya, Sabtu (13/5).

Lihat Juga : Kronologi KKB Sandera Pekerja Tower BTS di Papua

Diberitakan, Kabid Humas Polda Papua Kombes Ignatius Benny Ady mengungkap penyanderaan pekerja BTS tersebut terjadi pada Jumat (12/5) pukul 09.00 WIT.

Dalam keterangannya, enam orang pekerja Tower BTS Telkomsel, yang dipimpin Kepala Dinas Informasi dan Komunikasi Kabupaten Pegunungan Bintang Alverus Sanuari, berangkat dari Oksibil menuju Distrik Okbab menggunakan Pesawat Elang Air pada pukul 08.30 WIT.

Saat di Lapangan Terbang Okbab, rombongan tersebut langsung dihadang oleh lima orang yang mengaku berasal dari kelompok KKB.

Benny mengatakan kelompok itu menggunakan senjata tajam seperti parang dan melakukan kekerasan fisik terhadap tiga orang pekerja.

"Alverus Sanuari beserta salah satu korban luka yang bernama Benyamin Sembiring, dibebaskan untuk kembali ke Oksibil. Mereka tiba di Bandara Oksibil sekitar pukul 11.00 WIT dan langsung dilarikan ke RS Oksibil untuk mendapatkan perawatan medis," ujar Benny dalam keterangannya, Sabtu (13/5).

Menurut Benny hingga saat ini, masih ada empat orang yang disandera oleh kelompok tersebut. Adapun dua di antaranya mengalami luka akibat penganiayaan.

Identitas pekerja yang masih disandera adalah staf PT IBS, Asmar yang mengalami luka di bahu kanan; staf distrik, Peas Kulka; seorang pemuda dari Distrik Borme, Senus Lepitalem; dan seorang staf PT IBS, Fery yang mengalami luka di bahu kiri.

"Diketahui KKB mengajukan tuntutan tebusan sebesar Rp 500 juta sebagai syarat pembebasan para sandera. Tuntutan ini menjadi perhatian serius bagi pihak berwenang, dan langkah-langkah sedang diambil untuk menangani situasi ini dengan cepat dan mengamankan keselamatan para sandera," jelas Benny.

Lihat Juga : TNI-Polri Rapat Bahas 4 Pekerja BTS yang Disandera KKB di Papua

Benny menyebut Kapolres Pegunungan Bintang AKBP Mohamad Dafi, pejabat pemerintah setempat, tokoh adat dan Satgas Damai Cartenz telah menggelar rapat untuk merumuskan langkah-langkah penanganan.

Pemerintah daerah dan aparat keamanan disebut telah menjalin komunikasi melalui tokoh adat Okbab setempat, untuk mendapatkan informasi terkini mengenai kondisi para korban.

Master Kelangsungan Hidup Super

Ironi Insentif Mobil Listrik di Tengah Turunnya Subsidi Pupuk Petani******

PresidenJoko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti 345 juta orang di dunia terancam kelaparan buntut krisis pangan.Menurutnya, saat ini sektor pertanian sangat rawan.

"Kita tahu krisis pangan di mana-mana 345 juta orang di dunia terancam kekurangan pangan dan kelaparan karena perubahan iklim, karena perang," kata Jokowi saat memberikan Pencanangan Pelaksanaan Sensus Pertanian Tahun 2023 di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (15/5).

Berdasarkan ucapannya itu, Jokowi menilai sektor pertanian penting bagi setiap negara, jika tak bisa ditangani dengan baik akan memberikan dampak negatif yang begitu besar.

Namun, jika ditelisik, pernyataan mantan wali kota Solo itu seakan bertolak belakang dengan kebijakan yang dibuatnya. Salah satunya, ia malah secara konsisten memotong anggaran subsidi pupuk.

Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel turut menyoroti penurunan subsidi pupuk tersebut. Ia menyinggung soal subsidi mobil listrik yang menurutnya sangat tidak tepat diberikan di tengah turunnya anggaran untuk pupuk subsidi.

Berdasarkan catatannya, anggaran untuk subsidi pupuk terus mengalami penurunan dalam lima tahun belakangan.

Lihat Juga : Pengamat soal Dunia Lain Subsidi Mobil Listrik: Tak Ada Masalah Miskin

Lihat saja, pada 2019 anggaran subsidi pupuk sebesar Rp34,3 triliun, lalu 2020 turun jadi Rp31 triliun, pada 2021 turun lagi jadi Rp29,1 triliun, pada 2022 turun jadi Rp25,3 triliun, dan pada 2023 hanya menjadi Rp24 triliun. Artinya, dalam lima tahun belakangan, subsidi pupuk berkurang hampir Rp10 triliun.

Menurut Gobel, pemerintah seharusnya fokus pada masyarakat miskin seperti petani demi ekonomi Tanah Air, bukan malah jorjoran menyubsidi kendaraan listrik yang dinikmati kelas atas.

Pemerintah sendiri sudah menyiapkan Rp7 triliun dari APBN untuk subsidi motor listrik baru dan konversi hingga 2024. Sementara untuk mobil listrik, pemerintah sesumbar akan menyubsidi sebesar Rp25 juta hingga Rp80 juta per unit.

"Mari kita gunakan akal sehat dan nurani kita dalam bernegara. Mana yang lebih prioritas dan urgent, membangun pertanian dengan menyubsidi petani dan pertanian, atau menyubsidi mobil listrik dan pengusaha kaya?" kata Gobel.

Lihat Juga : Alasan Nasabah Perlu Punya 3 Rekening Antisipasi Kebocoran Data Bank

Ekonom Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai jika pemerintah serius soal ancaman krisis pangan, seharusnya dari segi anggaran pun memihak ke sana.

"Kalau kita berbicara anggaran seharusnya proyeksi mengenai potensi terjadinya krisis pangan juga diikuti dengan keberpihakan politik anggaran untuk memitigasi isu tersebut," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di satu sisi, ia menilai penurunan anggaran untuk subsidi pupuk tidak terlepas dari perbaikan data penerima yang dilakukan pemerintah untuk memastikan bahwa subsidi tersalurkan kepada orang yang tepat.

Monitoring penyaluran pupuk subsidi masih lemah

gerbang emosional

Kejagung Perintahkan Kemendag Bayar Utang ke Peritel Minyak Goreng******

Kejaksaan Agung (Kejagung) memerintahkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk melunasi utang selisih harga kepada peritel minyak goreng. Hal ini sejalan dengan putusan hukum atau legal opinion (LO), yang sudah keluar per Kamis (11/5).

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) Isy Karim saat ditemui di kantornya. Isi surat Kejagung mengharuskan pemerintah mengganti utang program minyak goreng satu harga pada 2022 lalu.

"Isinya pemerintah masih punya kewajiban untuk membayarkan tetapi tetap berdasarkan ketentuannya," ujar Isy seperti dikutip dari CNBCIndonesia.com, Jumat (12/5).

"Rp344 miliar itu klaim dari Aprindo. Sesuai dengan mekanisme, yang mengklaim seharusnya produsen," jelasnya.

Isy menyebutkan jika berdasarkan hasil verifikasi dari PT Sucofindo utang pemerintah terkait selisih harga minyak goreng ini mencapai Rp800 miliar. Jumlah tersebut adalah total gabungan utang ke produsen minyak goreng dan peritel.

Jumlah ini berbeda dengan hasil perhitungan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), yang mengungkapkan utang pemerintah terhadap pengusaha ritel dan produsen minyak goreng mencapai Rp 1,1 triliun.

Menanggapi putusan Kejagung, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey mengatakan sangat senang dan berharap pemerintah membayar sesuai dengan yang diklaim.

"Alhamdulillah ya. Kita senang apalagi kalau dibayar sesuai dengan yang kita ajukan Rp344 miliar," jelasnya kepadaCNNIndonesia.com.

Namun, ia mengakui memang belum mengetahui perihal LO yang sudah diterbitkan oleh Kejagung. Karenanya, ia menunggu panggilan selanjutnya dari Kemendag terkait nilai pembayaran dan kapan waktunya.

"Kalau sudah ada putusan itu, kita hanya perlu menunggu dipanggil. Tapi kita akan tetap meminta sesuai dengan yang kita ajukan, jika (nilainya) kurang lebih dari 10 persen, kita akan kembali bersuara," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]