qqbonus

Kepala Penyihir

mpopelangi

Survei Jenius: 52 Persen Pakai THRBuat Belanja, Minat Berutang Naik******

Jakarta, CNN Indonesia--

Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.

Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.

Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.

Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.

Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.

Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).

Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.

Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.

"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

(pta/pta)

Sistem guru pengalaman profesional

tua slot

PSI: Jakarta sudah tak butuhkan sosok Anies Baswedan******

Jakarta (ANTARA) - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI menilai Jakarta sudah tak membutuhkan sosok mantan Gubernur DKI Anies Baswedan dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) mendatang.

"Saya lihat warga DKI Jakarta sebenarnya sudah tidak menginginkan lagi Pak Anies," kata Ketua Fraksi PSI DPRD DKI William Aditya Sarana di Kantor DPW PSI DKI Jakarta, Rabu.

William menuturkan pada pemilihan presiden dan wakil presiden, Anies hanya meraup di bawah 50 persen suara di wilayah Jakarta.
Perolehan suara ini sebagai tanda bahwa masyarakat DKI Jakarta sudah tidak menginginkan sosok Anies kembali.

Dia mengungkapkan bahwa rasa kerinduannya akan pemerintah Joko Widodo kala menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Baca juga: Kaesang bakal dicalonkan sebagai Gubernur DKI Jakarta
Baca juga: PKS buka opsi bagi Anies untuk kembali pimpin DKI Jakarta

William juga menilai filosofi kepemimpinan Jokowi ketika memimpin Jakarta terbukti memberikan manfaat bagi masyarakat Jakarta saat ini, seperti MRT, Kartu Jakarta Pintar (KJP) dan Kartu Jakarta Sehat (KJS).

"Kami melihat Pak Jokowi adalah pemimpin yang tidak banyak berbicara dan banyak bekerja," ujarnya.

Karena itu, PSI DKI menegaskan pentingnya Jakarta memiliki sosok yang berani mengeksekusi atau bekerja daripada banyak bicara.

Sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DKI Jakarta membuka opsi bagi calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan untuk kembali menjabat Gubernur DKI Jakarta melalui ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024.

"Buat PKS siapa saja, Anies atau selain Anies, yang bisa menjalankan platform bernegaranya yang sudah dibuat oleh PKS untuk masyarakat warga Jakarta, silahkan," kata Ketua DPW PKS DKI Jakarta Khoirudin usai pertemuan dengan petinggi partai-partai Koalisi Perubahan di NasDem Tower, Jakarta, beberapa hari lalu.
 

Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024

Tersenyum bangga di dunia keabadian

buku mimpi google

KPPU Segera Panggil 7 Maskapai Soal Harga Tiket Lebaran******

Jakarta, CNN Indonesia--

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.

Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.

Pilihan Redaksi Tiket Kereta Lebaran Masih Tersedia 2 Juta Lebih Bangku Kemenhub Buka Pendaftaran Mudik Gratis Motor Naik Kapal, Ini Jadwalnya Penumpang Feri Tak Bisa Beli Tiket Online Radius 4 Km dari Pelabuhan

"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.

Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.

Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.

Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.

Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.

Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.

Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.

"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.

Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.

"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.

(pop/pua)

[Gambas:Video CNN]

kemabukan

slot online 123

Pengusaha Sebut Ada Industri Berpotensi Tak Mampu Bayar THR 100 Persen******

Jakarta, CNN Indonesia--

Pengusaha menyebut masih ada industriyang berpotensi untuk bisa membayar THR karyawan mereka pada Lebaran 2024 ini 100 persen.

Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pembangunan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengatakan  yang punya potensi itu adalah industri padat karya. Hal itu dipicu oleh lemahnya permintaan ekspor imbas goncangnya ekonomi dunia belakangan ini.

Ia karena itu meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mewaspadai kemampuan industri padat karya dalam memberikan tunjangan hari raya (THR). 

"Ya syukur-syukur kita harapkan mereka punya kemampuan memberikan 100 persen, tapi kalau tidak mampu apakah mungkin 50 persen misalnya ," imbuhnya.

Ia menambahkan jika perusahaan tidak mampu memberikan THR 100 persen, maka pekerja diharapkan memaklumi kondisi industri yang sedang sulit.

Di luar industri padat karya, Kadin berharap dunia usaha mampu memberikan THR secara penuh dan cair paling lambat H-7 Lebaran. Kalau bisa, sambungnya, pengusaha memberikan THR lebih cepat sehingga pekerja bisa mempersiapkan kebutuhan mereka menjelang Idul Fitri.

"Itu menjadi pertimbangan agar pengusaha lebih cepat lebih baik memberikan THR," katanya.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan pengusaha wajib membayar THR paling lambat H-7 Lebaran. Ia juga mengingatkan THR harus diberikan secara penuh dan tidak boleh dicicil.

Untuk memastikan hal itu, pemerintah katanya akan membuka posko khusus yang disiapkan pekan depan.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Jungler hutan super di kota

ratu188 slot

Majoo sebut telah ciptakan 2.400 inovasi untuk 45 ribu UMKM******

Jakarta (ANTARA) - Majoo, salah satu penyedia layanan Software as a Service(SaaS), menyampaikan bahwa pihaknya telah menciptakan 2.400 inovasi untuk 45 ribu usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Founder & CEO Majoo Adi Wahyu Rahadi mengatakan, sebagai pelopor inovasi teknologi, Majoo memberikan kontribusi signifikan di berbagai sektor bisnis, termasuk industri makanan dan minuman, ritel, jasa, serta kecantikan.

“Lebih dari 2.400 inovasi telah kami ciptakan ke lebih dari 45 ribu UMKM yang tersebar di 600 kota di Indonesia untuk membantu mereka mengelola bisnisnya dengan lebih baik melalui produk yang terjangkau dan terintegrasi," ujar Adi dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu.

Adapun berbagai inovasi produk yang telah dikembangkan Majoo di antara lain seperti Majoo Starter, Majoo Advance, Majoo Prime dan Majoo Prime+ yang telah memberikan akses kepada pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi operasional mereka.

Adi menjelaskan salah satu inovasinya, Majoo Starter sebagai solusi untuk bisnis skala mikro dan kecil, menawarkan fitur dalam manajemen stok dan laporan bisnis untuk memfasilitasi pengelolaan operasional dengan lebih efisien.

Sementara itu, Majoo Advance memberikan kemudahan tambahan dalam manajemen karyawan dan operasional bisnis yang bisa dengan cepat mengatur data, perhitungan komisi, dan jam kerja pegawai secara digital bagi bisnis skala kecil hingga menengah.

Selain itu, solusi untuk bisnis skala menengah hingga besar seperti Majoo Prime telah menghadirkan fitur seperti pengaturan penggajian karyawan melalui sistem Payroll digital, Kitchen Display System untuk memudahkan manajemen dapur di bisnis makanan dan minuman (F&B), sistem pencatatan nomor kedaluwarsa untuk bisnis ritel, serta reservasi digital untuk bisnis jasa dan kecantikan.

Sementara, Majoo Prime+ diimplementasikan untuk bisnis skala besar yang membutuhkan digitalisasi premium dengan fitur-fitur automasi yang lebih lengkap.

Sistem dapur di bisnis makanan dan minuman (F&B) dapat berjalan lancar tanpa koneksi internet dengan local server. Untuk bisnis jasa dan kecantikan bisa menarik lebih banyak pelanggan dengan fitur Product Bundling.

Terakhir, bisnis ritel bisa manfaatkan Warehouse Displayuntuk memudahkan manajemen stok di bagian gudang.

Lebih lanjut, selain produk inti, Adi menjelaskan, Majoo juga menyediakan berbagai produk pendukung yang memperkaya ekosistem bisnis, seperti Omnichannel untuk pengelolaan toko online di berbagai platform marketplace, food order, dan smart delivery melalui satu dasbor.

Kemudian Majoo juga telah meluncurkan Consumer App sebagai solusi aplikasi mobile yang dapat digunakan oleh konsumen.

Melalui aplikasi tersebut, para konsumen dapat dengan mudah melakukan pemesanan dan memilih berbagai metode pembayaran, serta menikmati keuntungan dari Loyalty Program yang tersedia.

Produk pendukung lainnya yakni Majoo API (Application Programming Interface) yang memudahkan integrasi data outletdan penjualan dengan sistem internal bisnis.

Dengan berbagai pilihan API yang tersedia, perusahaan dapat mengakses dan mengintegrasikan produk digital mereka.

Selain itu, ada juga Majoo KDS (Kitchen Display System) yang membantu bisnis F&B mengelola pesanan dengan cepat melalui sistem otomatisasi dapur.

Pesanan dari berbagai platform secara otomatis ter-input dan dapat diatur sesuai urutan order, mempercepat proses pelayanan kepada pelanggan.

Terakhir, lanjut Adi, untuk proses pembayaran yang lebih efisien, Majoo hadirkan Majoo Smart EDC dengan fitur input pesanan langsung dari mesin EDC dan auto nominal.

“Kami berkomitmen untuk terus menjadi bagian dari revolusi teknologi di Indonesia dengan menyediakan produk yang relevan dan terkini bagi UMKM. Dengan dukungan tim internal yang berdedikasi, kami bertekad untuk terus berinovasi demi mendukung pertumbuhan dan kemajuan bisnis UMKM di Indonesia,” pungkasnya.

Baca juga: Majoo fasilitasi layanan digital untuk UMKM lewat inovasi teknologi
Baca juga: Majoo luncurkan Majoo Supplies guna mudahkan belanja stok produk UMKM
Baca juga: Majoolite jadi inovasi guna bantu tingkatkan digitalisasi UMKM  

Pewarta: Bayu Saputra
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2024

Huashan Shenmen

voucher blibli

KPK panggil tujuh saksi korupsi gedung kantor Pemkab Lamongan******

Jakarta (ANTARA) - Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini memanggil tujuh orang saksi untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

"Hari ini bertempat di Polrestabes Surabaya, tim penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi penyidikan perkara korupsi terkait pengadaan dalam pelaksanaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi di Jakarta, Rabu.

Para saksi tersebut yakni Direktur PT Tangga Batu Jaya Abadi Cabang Surabaya Suhardiono, Operasional Head PT Rodamas Inti Teknika Cab. Surabaya Suryadi, dan General Manager Divisi Regional III di PT Brantas Abipraya, 2015-2019 Herman Dwi Haryanto.

Kemudian Sales Engineer PT Wika Beton Wilayah Penjualan V Regional Surabaya Dodik Tri Setiyawan, Staf Sub Bagian Pembinaan Advokasi ULP Kabupaten Lamongan Rahman Yulianto, Staf Dept Human Capital PT Brantas Abipraya Mohammad Iqbal Yanuar, dan tenaga lepas ahli teknik tenaga listrik Nugroho Arianto.

KPK pada Jumat (15/9/2023) mengumumkan dimulainya proses penyidikan dugaan korupsi pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan tahun anggaran 2017-2019.

Tim penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi tersebut. Namun KPK belum membeberkan identitas para tersangka. Hal itu akan diumumkan setelah dilakukan upaya paksa penangkapan atau penahanan terhadap tersangka.

Dalam perkara ini, KPK sudah melakukan penggeledahan di beberapa tempat, salah satunya kantor-kantor dinas yang ada di lingkungan Pemkab Lamongan, maupun rumah dinas Bupati Lamongan, serta rumah dan kantor pihak swasta.

KPK memperkirakan kerugian keuangan negara akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut mencapai sekitar Rp151 miliar.

Dalam perkara tersebut KPK telah memeriksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi pada Kamis (12/10/2023) sebagai saksi dalam kasus dugaan pembangunan gedung kantor Pemerintah Kabupaten Lamongan.

"Saya diperiksa sebagai saksi dan dalam pemeriksaan tersebut ada beberapa kali istirahat," kata Yuhronur usai pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Yuhronur mengaku lupa dengan jumlah pertanyaan yang diajukan penyidik KPK kepada dirinya selama pemeriksaan tersebut. Terkait tersangka dan siapa saja yang dipanggil, dia meminta awak media menunggu pengumuman KPK.

"Adalah nanti. Saya tidak enak untuk mengucapkannya," tambahnya.

Yusronur mengatakan pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus tersebut terkait kapasitasnya saat itu sebagai sekretaris daerah Kabupaten Lamongan.
Baca juga: KPK periksa bupati Lamongan jadi saksi dugaan korupsi pembangunan
Baca juga: KPK periksa Bupati Lamongan Yuhronur Efendi delapan jam sebagai saksi
Baca juga: KPK panggil ketua DPRD Lamongan 2014-2018 Kaharudin

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024