situs slot gacor 2023 terpercaya

Yun Qi Nian Gu Jingchen

lumbung88 demo

Polisi tangkap pasutri di Aceh paksa anak mengemis untuk beli narkoba******

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka,"

Banda Aceh (ANTARA) - Polresta Banda Aceh menangkap pasangan suami istri (pasutri) asal Aceh Besar karena diduga telah mengeksploitasi secara ekonomi anak sendiri dengan cara mengemis yang uangnya digunakan untuk membeli narkoba.

"Bahwa kedua orang tua ini mempekerjakan anaknya mencari uang untuk kehidupan mereka," kata Wakapolresta Banda Aceh, AKBP Satya Yudha Prakasa, di Banda Aceh, Kamis.

Adapun kedua tersangka tersebut yakni suami berinisial MN (38) dan istri A (42) tahun, berasal dari salah satu kecamatan di Kabupaten Aceh Besar.

Satya menyampaikan, kedua tersangka tersebut mengeksploitasi anak mereka dengan cara memaksa mengemis di warung kopi (warkop) hingga persimpangan lampu merah di wilayah Kota Banda Aceh.

"Kedua anak yang menjadi korban eksploitasi tersebut satu berusia empat tahun dan satu lagi dua tahun. Kedua korban selama ini dipaksa mengemis," ujarnya.

Mirisnya, kata Satya, hasil mengemis anaknya tersebut digunakan kedua orang tua yang menikah secara siri itu untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu.

"Hasil mengemis itu dipakai untuk menggunakan narkoba, dan kami juga masih menelusuri dari mana mereka mendapatkan barang tersebut," katanya.

Dalam kasus ini, Polresta Banda Aceh mengamankan barang bukti berupa uang tunai Rp32 ribu, alat hisap sabu dan kotak yang bertuliskan mohon bantuan seikhlasnya untuk fakir miskin.

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersangka tidak dibenarkan dan melanggar UU Perlindungan anak. Semestinya orang tua membiayai kehidupan anak.

"Kegiatan oleh orang tua ini tidak benar dari UU maupun agama. Mereka seharusnya memberikan kehidupan untuk anaknya, bukan sebaliknya," kata Satya Yudha Prakasa.

Pewarta: Rahmat Fajri
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024

maniak kecepatan

king 135 slot

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Permainan online Raja Fajar

303

Selandia Baru jadikan RI pangsa pasar produk halal******

Auckland, Selandia Baru (ANTARA) - Pemerintah Selandia Baru menjadikan Indonesia sebagai peluang pasar perdagangan produk dengan sertifikat halal untuk meningkatkan volume ekspor produk terbaiknya.

Pernyataan itu disampaikan Menteri Biosecurity dan Keamanan Pangan Selandia Baru Andrew Hoggard dalam agenda pertemuan Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan 30 pengusaha produk halal di Auckland, Selandia Baru, Jumat.

"Kami melihat Indonesia sebagai pasar perdagangan halal di dunia. Sebagai negara dengan penerima ekspor terbesar di dunia," katanya.

Ia mengatakan Indonesia dan Selandia Baru memiliki hubungan perdagangan yang baik dengan total nilai perdagangan 3 miliar dolar Selandia Baru per September 2022 hingga September 2023.

Hoggard yang juga menjabat Menteri Asosiasi untuk Pertanian dan Lingkungan Selandia Baru itu, menyebut perekonomian Indonesia penting bagi keberlangsungan ekspor berbagai produk dari sapi perah.

"Indonesia adalah pasar ekspor kami yang tumbuh paling cepat kedua pada tahun 2022 dan sekarang menjadi pasar terbesar kedua untuk produk susu Selandia Baru," katanya.

Baca juga: Wapres Ma'ruf temui PM Luxon bahas solusi perdagangan RI-Selandia Baru

Ia mengatakan kunjungan Wakil Presiden Ma'ruf Amin menunjukkan pentingnya kemitraan bilateral RI-Selandia Baru yang telah terbangun lama.

"Ekspor kami berkontribusi bagi ketahanan pangan Indonesia dan kami juga melihat Indonesia sebagai mitra dagang yang sangat penting dan berharga," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, ia menyampaikan komitmen Selandia Baru untuk menyajikan produk-produk yang berkualitas dan memenuhi standar hukum syariah maupun regulasi perdagangan bagi Indonesia.

Terkait dengan hal itu, kata dia, Selandia Baru telah bekerja sama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama RI untuk meningkatkan ekspor produk halal Selandia Baru ke Indonesia.

"Selandia Baru bangga untuk menjadi negara barat yang bisa memproduksi produk halal yang telah terinstitusi melalui platform elektronik di sistem halal," katanya.

Ia berharap RI dan Selandia Baru dapat menempuh kerja sama yang lebih konkret di industri halal melalui penandatanganan mutual recognition arrangement (MRA) atau kesepakatan yang mendorong adanya saling pengakuan terhadap produk halal dari kedua negara.

"Maka dari itu saya berharap kita bisa menandatangani komitmen MRA yang akan menjamin konsumen Indonesia akan terus percaya dengan produk-produk Selandia Baru," ujarnya.

Baca juga: Wapres bertemu pengusaha halal Selandia Baru, pacu kerja sama konkret
Baca juga: Wapres dorong kerja sama pengakuan produk halal RI-Selandia Baru
Baca juga: Wapres ajak WNI di Selandia Baru tangkap peluang bilateral perdagangan

Pewarta: Andi Firdaus
Editor: M. Hari Atmoko
Copyright © ANTARA 2024

Pahlawan seni bela diri yang hebat

menara368

BMKG: Potensi hujan hampir di seluruh wilayah Indonesia******

Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan hampir seluruh provinsi di Indonesia berpotensi mengalami hujan ringan hingga lebat.

Dalam peringatan dini situs BMKG di Jakarta, Kamis, disebutkan,  hujan lebat berpotensi terjadi di wilayah Provinsi Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.

Baca juga: BMKG prakirakan seluruh wilayah Jakarta hujan ringan Kamis pagi

Hujan lebat juga diprediksi BMKG berpotensi terjadi di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Maluku, Papua Barat, dan Papua.

Sementara itu, DKI Jakarta, Bali, dan Sulawesi Selatan berpotensi mengalami hujan dengan intensitas lebih ringan.

Baca juga: BMKG: Waspada puting beliung selama Maret-April 2024

Hujan lebat yang dapat disertai petir berpotensi turun di Kota Jambi, Pontianak, Banjarmasin, Tarakan, Pangkal Pinang, Kupang, Manado, dan Palembang. Sementara hujan intensitas sedang berpotensi terjadi di Denpasar, Bandung, Bandar Lampung, dan Medan.

Khusus wilayah DKI Jakarta, hujan intensitas sedang diprediksi berpotensi terjadi di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hari, dan hujan ringan berpotensi terjadi di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, dan Kepulauan Seribu pada pagi dan malam hari.

Baca juga: BMKG imbau masyarakat NTT waspada hujan deras hingga 29 Februari 2024

BMKG juga memperingatkan sejumlah provinsi masuk dalam kategori waspada dampak hujan lebat seperti banjir, yang dapat terjadi akibat hujan pada hari ini, termasuk di wilayah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Banten, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, dan Papua.

Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

badai jenius

rtp in slot

Pertamina dukung upaya penanganan sampah lewat program "Sampah Kita"******

Di akhir tahun lalu, program ini menghasilkan manfaat hingga Rp644 juta per tahun dan memberikan manfaat untuk lebih dari 48 ribu masyarakat

Jakarta (ANTARA) - PT Pertamina (Persero) memperkuat komitmen dalam mendukung upaya pemerintah menanggulangi sampah melalui program "Sampah Kita",
yang merupakan bagian dari program tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL/CSR) perusahaan.

Program tersebut bertujuan untuk mengedukasi masyarakat dengan mengubah sampah menjadi produk yang mempunyai nilai ekonomi. Program itu juga diharapkan dapat mendukung target pemerintah untuk mencapai Indonesia Bersih Sampah 2025.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso dalam keterangannya di Jakarta, Senin menyampaikan bahwa hingga akhir 2023, Pertamina melalui 121 program Sampah Kita telah berhasil mengolah sampah hingga 876.023 ton.

Selain itu, program tersebut telah mengurangi emisi karbon hingga 101.499 ton CO2 equivalent(CO2 eq) per tahun.

"Program Sampah Kita juga telah berhasil menghasilkan manfaat dari sisi perekonomian, ibaratnya ubah sampah jadi "cuan". Di akhir tahun lalu, program ini menghasilkan manfaat hingga Rp644 juta per tahun dan memberikan manfaat untuk lebih dari 48 ribu masyarakat di sekitar unit bisnis Pertamina," kata Fadjar.

Program Sampah Kita memiliki target untuk berkontribusi aktif dalam pengurangan sampah sebesar 30 persen dan penanganan sampah sebesar 70 persen.

Bertepatan dengan Hari Peringatan Sampah Nasional (HPSN) 2024 yang mengambil tema "Atasi Sampah Plastik dengan Produktif", Pertamina menggelontorkan 121 program pengolahan sampah di bawah payung program TJSL Sampah Kita.

Salah satu program pengolahan sampah yang memberi dampak cukup baik adalah Wilayah Masyarakat Pengelola Daur Ulang Sampah (Wiralodra) di Desa Balongan, Desa Lombang dan Lapas Bimasakti, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

Melalui program itu, Pertamina memberdayakan masyarakat sekitar untuk mengolah sampah menjadi kerajinan tangan berdaya jual. Selain itu, dilakukan juga budidaya maggot yang terintegrasi dan dijadikan pakan ternak ayam dan juga kambing.

Program Wiralodra tersebut telah mampu memberi manfaat kepada 32 orang anggota aktif dengan meningkatkan pendapatan kelompok rata-rata Rp36 juta per tahun.

Program itu juga mampu mengelola sampah organik hingga 200 kg per bulan serta mengurangi potensi karbon dioksida sebesar 310 kg CO2 eq per tahun.

"Pertamina mendukung dan memberi pendampingan pada warga desa dalam program Wiralodra ini sehingga sampah sampah yang tadinya menumpuk dan tidak bisa diolah, kini kami manfaatkan menjadi kerajinan dan menjadi sumber rezeki bagi kami warga desa," kata Ketua Kelompok Wiralodra Matori.

Program lain yang juga berhasil mengubah kemandirian warga ialah Bank Sampah kumpulin.id, Desa Laksana, Kecamatan Ibun, Kabupaten Bandung. Melalui program itu, Pertamina mengajak masyarakat desa untuk mengelola sampah menjadi pupuk dan kerajinan ecobrick.

Bahkan, Pertamina menyebut Warga bisa menukar sampah mereka menjadi saldo aplikasi ojek daring Kamojang, atau yang dikenal sebagai Rangers Appdan para pelajar bisa menukar sampah menjadi voucher WiFi untuk digunakan belajar.

"Program ini sangat bermanfaat bagi kami warga desa di sini karena sisa-sisa sampah dari kulit kopi, sisa pakan elang, dan sampah plastik tidak lagi menjadi masalah, malah menjadi barang yang bisa kita jual dan bisa memberi keuntungan. Belum lagi pelajar juga senang tukar sampah untuk dapat voucher internet di program Sinyal Kita. Jadi, sekalian edukasi soal kebersihan juga buat pelajar," ujar koordinator program Sinyal Kita Cepi Nugraha.

Program kumpulin.id tersebut telah mampu mengelola sampah anorganik hingga 12,9 ton dan sampah organik hingga 720 kg setiap tahun. Total 2.771 orang nasabah telah menukarkan sampah menjadi saldo aplikasi dengan total nilai sebesar Rp25,8 juta hingga dapat menurunkan potensi karbon dioksida sebesar 4.643,2 ton CO2 per tahun.

Baca juga: ASDP gandeng komunitas lingkungan bersihkan sampah di Sungai Ciliwung
Baca juga: SIG dan Pemkab Gresik kerja sama kelola bahan bakar alternatif sampah
Baca juga: Kemenko Marves kerja sama dengan "Pisces" selesaikan masalah sampah

Pewarta: Benardy Ferdiansyah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

Dao mendominasi dunia

situs online slot

Wakil Ketua MPR: Kewajiban Sertifikasi halal jangan beratkan UMKM******

Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR Lestari Moerdijat menyatakan kewajiban sertifikasi halal jangan sampai memberatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

"Kewajiban sertifikasi halal untuk produk UMKM, harus dipertimbangkan dan dipersiapkan dengan matang, agar tidak mempersulit pertumbuhan sektor ekonomi rakyat," katanya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, sektor UMKM dengan segala keterbatasannya diakui dapat bertahan di tengah gejolak ekonomi yang terjadi. Penerapan kebijakan baru yang berpotensi membebani sektor tersebut, lanjut dia, harus dipertimbangkan secara matang.

Walaupun menurut Lestari, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan aturan turunannya, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 2019 menyatakan bahwa seluruh produk yang diedarkan dan diperdagangkan wajib memiliki sertifikasi halal.

"Kewajiban memiliki sertifikat halal diberi kelonggaran lima tahun sampai 17 Oktober 2024," ujarnya.

Dia mengungkapkan, kewajiban tersebut banyak dikeluhkan, karena menambah beban biaya bagi UMKM untuk mengurus sertifikat halal di Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) di bawah Kementerian Agama.

Kementerian Koperasi dan UMKM memperkirakan pada tenggat 17 Oktober 2024 belum semua UMKM memiliki sertifikat halal. Karena, saat ini saja lembaga sertifikasi yang ada kemampuannya terbatas. Jumlah produk yang disertifikasi hanya 200 produk per tahun.

Menurut Lestari, berdasarkan kondisi tersebut dalam pelaksanaan kebijakan terkait jaminan produk halal harus benar-benar dipersiapkan berbagai kelengkapannya.

Jangan sampai, kata dia, kebijakan yang dibuat tidak diantisipasi dengan tepat sehingga bisa berdampak pada tersendatnya kelangsungan usaha sektor ekonomi masyarakat.

Dia juga mendorong agar para pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah bersama-sama membangun ekosistem usaha yang baik bagi pertumbuhan sektor UMKM.

Baca juga: BPJPH jajaki saling pengakuan sertifikasi halal dengan Inggris
Baca juga: BPJPH kembali buka kuota 1 juta sertifikasi halal gratis bagi UMK 2024

Pewarta: Fauzi
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024