situs slot online terbaru

orang-orang yang tersebar dari dinasti selestial

slot tidak gacor

Luhut Sewot dan Tantang BRIN soal TKA China Usai Sembuh dari Sakit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) Luhut Binsar Panjaitan menantang peneliti BRIN yang menyebut serbuan tenaga kerja asing (TKA) Chinasangat besar dibandingkan nilai investasinya.

Gaji TKA China sebelumnya disebut BRIN belasan kali lipat besar dibanding pekerja lokal.

Luhut yang baru kembali bekerja usai sakit, meminta peneliti tersebut menunjukkan data TKA itu kepadanya.

Adapun soal gaji TKA China tinggi, Luhut menjelaskan investasi padat modal berbeda dengan padat karya dalam menyerap tenaga kerja. Ada tawaran gaji yang lebih tinggi saat memboyong pekerja asing ke Indonesia.

"Tiongkok itu perusahaan-perusahaan yang efisien. Dia akan bayar gaji lebih mahal kalau bawa tenaga kerja dari luar," ia menegaskan.

Luhut meragukan data yang menyebut ada mobilisasi TKA China dalam jumlah jumbo, jika mengingat perusahaan di Negeri Tirai Bambu  bekerja lebih cepat dan efisien.

"Di bidang tertentu, kita akui mereka kerjanya lebih efisien dan cepat. Jadi saya enggak yakin bahwa China akan bawa ramai-ramai pegawainya kemari. Mungkin (terjadi) di bidang konstruksi yang butuh cepat. Jadi, Anda bawa saja BRIN-nya ketemu saya," pungkasnya.

Peneliti Pusat Riset Kependudukan BRIN Triyono meneliti tentang investasi China dan hubungan industrial di kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP), Sulawesi Tengah.

Ia melaporkan investasi China tak sebanding besarnya dengan jumlah TKA asal negaranya yang diboyong serta. Data pekerja asing itu Triyono ambil dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dan Kementerian Ketenagakerjaan.

Hal itu ia ungkapkan dalam diskusi Refleksi Satu Dekade Relasi Indonesia-China di Era Belt and Road pada 26 Oktober silam.

"Pada 2022, RRT itu berkontribusi sekitar 59.320 tenaga kerja (asing). TKA China ini mencapai 44,49 persen. Sangat mencengangkan, padahal jumlah investasi China masih kalah jauh dengan Singapura," kata Triyono, disiarkan dalam Youtube BRIN.

Triyono mengatakan pada 2022, investasi Singapura sebesar US.281 juta, sedangkan TKA asal negaranya yang dibawa ke Indonesia cuma 1.811 pekerja atau 1,35 persen saja.

Di tahun yang sama, investasi China menempati urutan kedua tertinggi, yakni US.226 juta, dan TKA lokal yang dibawa ke Tanah Air sebanyak 59.320 orang.

Menurutnya, mobilisasi TKA China ini terjadi lantaran kekhasan model kapitalisme China.

Lihat Juga : Jokowi Dapat Bisikan Sri Mulyani soal Harga Minyak 2024

"Model kapitalisme China itu memiliki kekhasan yaitu dikuatkan dengan SDM yang besar, khususnya pekerja mudanya dan mereka miliki dedikasi tinggi dan daya juang bekerja," ungkapnya.

"Ini mengakibatkan kalau ada investasi berjalan, selalu disertai dengan pengiriman tenaga kerja China. Hal ini menimbulkan berbagai gejolak, misalkan dari serikat buruh atau masyarakat setempat," imbuh Triyono.

Ia juga menyoroti kesenjangan upah antara pekerja lokal dengan TKA China yang luar biasa. Upah tinggi ini berakar dari diterbitkannya UU Ketenagakerjaan China pada 2007.

"Ada penelitian Li 2023, dia menyebut setelah adanya uu ini, upah buruh China naik drastis. Misalkan dibandingkan (pekerja) Indonesia, China itu 13 kali lipatnya," ujar Triyono.

[Gambas:Video CNN]

(mrh/pta)

Sistem transformasi dimensi

batu goncang

Presiden resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah Kalimantan Timur******

Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Joko Widodo meresmikan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah atau IJD di Provinsi Kalimantan Timur, Jumat, di sela kegiatannya melakukan peletakan batu pertama pembangunan sejumlah infrastruktur di Ibu Kota Nusantara.

"Dengan mengucap bismilahirohmanirohimpada siang hari ini saya resmikan pelaksanaan Inpres Jalan Daerah di Provinsi Kalimantan Timur," kata Jokowi sebagaimana disaksikan secara daring melalui tayangan langsung YouTube Sekretariat Presiden di Jakarta, Jumat.

Pada kesempatan itu Presiden Widodo mengatakan bahwa saat ini 10 ruas jalan dan satu jembatan di Kalimantan Timur sepanjang 50,9 km sudah dibangun dengan biaya Rp561 miliar.

Peresmian Inpres Jalan Daerah Provinsi Kalimantan Timur ditandai dengan penekanan tombol sirene dan penandatanganan prasasti.

Sebelumnya, Presiden telah melakukan peletakan batu pertama sejumlah proyek infrastruktur di IKN, di antaranya kantor perbankan dan Kantor BPJS Kesehatan di IKN.

Joko Widodo juga meninjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden dan melakukan seremoni penyelesaian akhir hunian aparatur sipil negara (ASN) di IKN.

Baca juga: Jokowi tinjau pembangunan menara perumahan untuk ASN di IKN
Baca juga: Jokowi tinjau perkembangan pembangunan Kantor Presiden di IKN

Pewarta: Rangga Pandu Asmara Jingga
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2024

Permaisuri Pangeran Pertama di Alam Semesta

qqpedia

Mendagri apresiasi keberhasilan Polri amankan Pemilu 2024******

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengapresiasi peran Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas keberhasilannya dalam mengamankan Pemilihan Umum 2024.

“Yang pertama adalah menjaga iklim demokrasi pasca-Pemilu 14 Februari, (sesuai) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kita sudah memasuki tahap yang penting. Kita semua bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, terima kasih banyak kepada seluruh jajaran Polri yang telah menyelesaikan (tugasnya) dengan sangat baik,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Selain pemilu serentak untuk memilih presiden-wakil presiden dan anggota legislatif pada 14 Februari lalu, pada 2024 juga akan dilaksanakan pemilihan kepala daerah secara serentak pada November 2024.

Hal ini untuk menyamakan arah atau visi-misi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Pilkada serentak itu, sambung Tito, karena selama ini terjadi ketidakparalelan antara masa jabatan di level nasional dengan di level daerah. Akibatnya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah seakan memiliki visi-misinya tersendiri.

“Yaitu untuk memperbaiki sistem tata pemerintahan, yang selama ini antara melaksanakan jabatan presiden, wakil presiden, gubernur dan bupati/wali kota tidak paralel,” ujarnya.

Lebih lanjut, Pemilu di Indonesia merupakan pemilu terbesar yang dilakukan dalam satu hari di dunia. Dia membandingkan dengan pelaksanaan di negara lain seperti China dan Amerika Serikat.

Meskipun masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaan Pemilu, kata Mendagri, secara umum penyelenggaraan dan pengamanan yang dilakukan oleh Polri dan seluruh stakeholder telah berhasil dan sukses.

“Mengatur 1.000 orang yang ada di dalam ruangan (saja) tidak gampang, (apalagi) mengatur 200 juta orang (tentunya) sangat tidak gampang. Dan kita bisa melaksanakan itu dengan baik. Terlepas pasti ada kekurangan-kekurangan, pasti. Tapi ya secara umum maksud saya (berhasil), dan dunia memberikan apresiasi pada Indonesia,” jelas Tito.

Selanjutnya, pada masa penghitungan suara yang sedang berlangsung saat ini, Tito meminta agar Polri tidak lengah dalam menjaga keamanan.

Quick count yang dilakukan oleh berbagai lembaga bisa menjadi referensi, tetapi yang utama adalah penghitungan secara manual yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Penghitungan suara ini perlu dijaga, terutama di tingkat lokal.

“Mempertahankan keamanan menjadi sangat-sangat penting,” katanya.

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Pemrogram tingkat dewa terlahir kembali sebagai raja yang cerdas

cara dapat uang 3 juta

KPU Lampung telah klarifikasi pada oknum KPU terima uang caleg******

Bandarlampung (ANTARA) - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Lampung menyatakan pihaknya telah melakukan klarifikasi internal terhadap oknum KPU Bandarlampung yang diduga menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu dari calon legislatif (caleg) dari PDI Perjuangan.

"Kami sudah panggil yang bersangkutan untuk dimintai klarifikasi, terkait kebenaran informasi tersebut," kata Ketua KPU Lampung Erwan Bustami di Bandarlampung, Jumat.

Dia menyampaikan bahwa salah satu komisioner KPU Bandarlampung tersebut diklarifikasi ataupun dimintai keterangan secara internal oleh Divisi Hukum, Sumber Daya Manusia (SDM) dan Wakil koordinator Wilayah (Korwil) Bandarlampung.

"Saat diklarifikasi, yang bersangkutan membantah menerima uang tersebut. Hasil lengkap klarifikasi belum bisa kami sampaikan tapi yang jelas yang bersangkutan membantah terima uang," kata dia.

Menurut Erwan, pemanggilan oknum Komisioner KPU Bandarlampung tersebut adalah tindak lanjut dari adanya informasi bahwa yang bersangkutan telah dilaporkan ke Bawaslu Lampung, karena diduga menerima uang sebesar Rp530 Juta dari Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution.

"Mendapati informasi itu kami juga langsung berkirim surat ke Bawaslu untuk mengklarifikasi secara langsung dan dibalas, ternyata laporan caleg tersebut sudah dicabut," katanya.

Selain itu, terkait dugaan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kedaton yang juga menerima uang dari caleg PDIP, ia mengatakan hal tersebut menjadi kewenangan KPU Bandarlampung dalam mengklarifikasi.

"Untuk klarifikasi Ketua PPK Kedaton yang namanya juga disebut menerima uang oleh Caleg PDIP, itu jadi kewenangan KPU Bandarlampung," kata dia.

Diketahui, Caleg DPRD Bandarlampung Dapil IV dari PDIP M. Erwin Nasution telah melaporkan salah satu Komisioner KPU Bandarlampung ke Bawaslu karena telah menerima sejumlah uang dengan kesepakatan tertentu pada Senin (26/2). Namun Rabu (28/2) M. Erwin Nasution mencabut laporannya di Bawaslu Lampung.
 

Pewarta: Dian Hadiyatna
Editor: Edy M Yakub
Copyright © ANTARA 2024

Ratuku Zhou Jielun

123 slot gacor

Heru anggap wajar muncul nama******

Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono menganggap sebagai hal yang wajar munculnya nama-nama yang akan bersaing dalam perhelatan politik Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2024.
 "Namanya pesta demokrasi, kemarin presiden sekarang pesta demokrasi dalam rangka pemilihan gubernur dan wakil gubernur ya jadi wajar," kata Heru kepada ANTARA di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat. Menurut Heru Pilkada DKI 2024 memang memungkinkan munculnya nama-nama lain yang akan maju. Bagi Heru, yang terpenting masyarakat tetap menjaga keamanan dan kedamaian bersama agar pesta demokrasi berlangsung lancar. "Tadi ada siapa? Ridwan Kamil, Ahmed Zaki Iskandar, mungkin banyak lagi tokoh-tokoh lain yang ingin maju menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Itu wajar," ucap Heru. Sebelumnya, pengamat politik dari Citra Institute Yusak Farhan memprediksi pemilihan kepala daerah (Pilkada) DKI 2024 akan diikuti tiga pasangan kandidat berkompeten untuk bersaing meraih suara terbanyak di Jakarta. "Saya kira prediksinya tetap sekitar tiga pasang calon yang akan bertarung nanti," kata Yusak kepada wartawan di Jakarta, Senin (26/2). Yusak menjelaskan meski baru terdengar tiga nama yang muncul ke publik, namun pertarungan di Pilkada DKI diprediksi akan kompetitif mengingat kemampuan calon yang diusung sangat mumpuni. "Kalau lawannya dapat yang seimbang katakanlah pak Anies maju lagi ataupun misalnya PDIP mengusung bu Risma, tentu pertarungan akan sangat kompetitif sekali," jelasnya. Dirinya juga mengomentari dua kader partai Golkar yang sudah menampakkan diri di publik sebagai bakal Cagub DKI 2024 yakni Ridwan Kamil dan Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Ahmed Zaki Iskandar. Selain itu, akhir-akhir ini nama Heru sempat disandingkan dengan eks Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil pada Pilgub DKI Jakarta 2024. Gambar Ridwan bakal calon gubernur dan Heru sebagai bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta beredar di media sosial X (Twitter). Heru yang dimintai tanggapannya hanya merespons dengan senyum dan mengaku belum membaca tulisan di media sosial tersebut. "Saya belum sempat baca-baca itu. Ini saya sibuk sama chatWhatsApp Bu Kadis SDA, jadi belum tahu," ujar Heru usai meninjau rumah pompa air di Ancol, Jakarta Utara, Kamis (29/2).Baca juga: Pilkada DKI, pengamat prediksi ada tiga pasangan kandidat
Baca juga: Satpol PP DKI apresiasi ketua umum parpol yang berinisiatif bersihkan APK
Baca juga: Mantan Wakil Kepala BSSN tidak gentar hadapi pesaingnya di Pilkada DKI

Pewarta: Siti Nurhaliza
Editor: Ganet Dirgantara
Copyright © ANTARA 2024

Aku benar-benar tidak curang

prediksi togel singapore

Mahfud puji MK hapus ambang batas parlemen 4 persen******

Jakarta (ANTARA) - Mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM Mahfud Md memuji putusan Mahkamah Konstitusi melalui putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 yang menghapus ketentuan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar empat persen suara sah nasional.

Adapun penghapusan ambang batas tersebut itu baru dapat berlaku pada pemilu 2029, tidak pada Pemilu 2024 yang baru saja berlangsung.

"Bagus, memang harus begitu, berlakunya itu harus di dalam tradisi hukum di seluruh dunia. Kalau ada perubahan aturan yang memberatkan atau menguntungkan seseorang harus pada periode berikutnya," ujar Mahfud di Gelora Bung Karno, Jakarta, Jumat.

Menurut Mahfud, hal itu sudah sesuai dengan tradisi hukum di dunia di mana perubahan aturan yang menguntungkan atau merugikan seseorang harus diberlakukan pada periode berikutnya.

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu menambahkan putusan soal penghapusan ambang batas parlemen tidak bisa diterapkan di Pemilu 2024. Sebab, ambang batas parlemen itu masih harus diputuskan oleh pembentuk undang-undang, yaitu pemerintah dan DPR.

"Kan disebut juga berlaku sebelum 2029, tapi yang 2024 berlaku (ketentuan) lama. Jangan bermimpi lah, yang dapat satu persen, dua persen lalu bisa masuk sekarang," katanya.

Dia menjelaskan pembentuk UU harus memiliki syarat dan alasan yang jelas mengapa syarat tersebut harus dihapuskan menjadi nol atau diturunkan menjadi sekian persen. Dengan demikian, sudah pasti putusan itu tidak bisa berlaku sekarang.

"Tidak sembarang partai baru, lalu bisa masuk ke parlemen atau yang sudah masuk ke parlemen. Kalau belum sekian tahun, lalu tidak boleh ikut mencalonkan calon presiden. Nanti, harus diatur, tidak bisa berlaku sekarang, sudah pasti tidak bisa berlaku sekarang," ucap Mahfud.

Mahfud juga berharap nantinya ambang batas parlemen itu tetap harus ada minimal dua persen. Hal itu sudah diatur sebagai kerangka dasar yang dibangun sejak awal reformasi.

Sebelumnya, Kamis (29/3), Mahkamah Konstitusi mengabulkan sebagian gugatan uji materi Perludem mengenai ketentuan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen suara sah nasional yang diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK yang dipantau secara daring di Jakarta, Kamis.

MK memutuskan norma Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit empat persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, MK tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit empat persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak terhadap konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil Pemilu.
Baca juga: MK kabulkan sebagian gugatan soal ambang batas parlemen
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Hadi lanjut temui Mahfud bahas PR Kemenko Polhukam yang belum rampung

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024