situs slot deposit pulsa 5000 tanpa potongan

Keluar dari Bintang Neraka

gacor maxwin

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Jakarta, CNN Indonesia--

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Lihat Juga : Khawatir Guru Besar IPB soal Makan Gratis Prabowo: Aneh, Rawan Disunat

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)

urat suci emas

nama situs slot online

Pertamina memastikan penyaluran energi di Sumsel cukup selama Ramadhan******

Jika masih diperlukan, Pertamina akan menambah stok dan penyaluran BBM dan LPG sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Palembang (ANTARA) - Pertamina Patra Niaga memastikan penyaluran energi di Sumatera Selatan (Sumsel) tercukupi selama bulan Ramadhan 1445 Hijriah.

Area Manager Communication, Relation & CSR Sumbagsel Tjahyo Nikho Indrawan dalam keterangan tertulis yang diterima di Palembang, Senin, mengatakan sampai saat ini kondisi stok BBM dan LPG masih sangat aman dan mencukupi kebutuhan masyarakat.

"Jika masih diperlukan, Pertamina akan menambah stok dan penyaluran BBM dan LPG sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Untuk produk subsidi dan penugasan, penyaluran akan disesuaikan dengan kuota yang telah ditetapkan pemerintah," katanya lagi.

Ia menjelaskan konsumsi BBM jenis gasoil (solar) di wilayah Sumsel masih relatif normal dengan rata-rata konsumsi harian sebesar 1.647 kiloliter (kl) per hari, sedangkan untuk rata-rata konsumsi harian BBM jenis gasoline (bensin) sekitar 2.610 kl per hari.

Sedangkan LPG 3 kilogram tercatat untuk rata-rata konsumsi harian pada bulan Februari 2024 di wilayah Sumsel sekitar 788 metrik ton (MT) per hari. Untuk konsumsi harian avtur mencapai 73.358 liter.

Untuk memastikan pemenuhan atas proyeksi peningkatan konsumsi, Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memastikan keandalan operasional dimulai dari terminal BBM dan LPG, mobil tangki hingga SPBU dan SPBE, serta menyiagakan pula pasokan LPG fakultatif, yakni pasokan tambahan yang sewaktu-waktu dilakukan sesuai kebutuhan.

Pertamina siap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan menyiapkan berbagai kemudahan dalam penyaluran BBM dan LPG serta memastikan semuanya berjalan dengan lancar.

Dalam upaya mendistribusikan BBM dan LPG subsidi ke masyarakat, Pertamina siap bersinergi bersama pemerintah daerah dan aparat penegak hukum (APH) dalam rangka melakukan pengawasan dan penertiban kepada masyarakat serta pengamanan penyaluran jelang Ramadhan di wilayah Sumbagsel.

"Sinergi ini sebagai langkah kami untuk terus menyalurkan BBM dan LPG khususnya produk subsidi dengan lancar dan dapat diterima oleh masyarakat yang berhak," ujarnya pula.

Nikho mengimbau masyarakat untuk berhati-hati dalam berkendara di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini.

"Kami imbau agar seluruh masyarakat berhati-hati dalam berkendara, saling menjaga kesehatan dan keselamatan, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," kata dia lagi.
Baca juga: Pertamina sebut distribusi energi di Sumsel lancar selama pemilu
Baca juga: Pertamina Sumbagsel setorkan PBBKB Rp800 miliar ke Pemprov Lampung

Pewarta: Ahmad Rafli Baiduri
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Menimbulkan malapetaka pada perusahaan-perusahaan Jepang

pinjaman meteor legal atau ilegal

Benarkah Ada Hubungan Mayora Indah dengan Israel?******

Jakarta, CNN Indonesia--

PT Mayora Indah Tbk menegaskan tak memiliki hubungan bisnis dan investasi apa pun dengan Israel.

Emiten yang menjual produk makanan seperti Roma Kelapa, Kopiko, hingga Energen tersebut membantah kabar yang sempat ramai beredar di media sosial soal dugaan produk air mineral Le Minerale diproduksi di Israel.

Manajemen menyatakan produk perusahaan seluruhnya berasal dari Indonesia dan diproduksi di Indonesia.

Manajemen menegaskan Le Minerale dan produk Mayora lainnya tak memiliki operasional, maupun investasi dalam bentuk apapun di Israel.

Terkait masalah geopolitik Israel-Palestina, Mayora menyatakan mengambil sikap yang sama dengan pemerintah Indonesia.

Perusahaan tak punya hubungan bisnis apa pun dengan Israel.

"Sangat tidak benar bila Le Minerale dituduh sebagai produk asing, apalagi sampai disebut mendukung Israel. Sebagai perusahaan Indonesia, Le Minerale berani mengambil sikap yang sama dan sejalan dengan pemerintah dan rakyat Indonesia." lanjut bunyi pernyataan manajemen.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

setengah dongeng

cara bikin akun slot gacor

Ada Gangguan, LRT Jabodebek Turunkan Penumpang di Stasiun Pancoran******

Jakarta, CNN Indonesia--

LRT Jabodebek mengalami gangguan hari ini (21/2). Akibatnya penumpang terpaksa turun di Stasiun Pancoran. Kejadian ini terjadi pada, Rabu (21/2).

Pukul 11.42 WIB LRT mendadak berhenti dan sampai pukul 12.00 WIB tak kunjung jalan.

Setelah berhenti cukup lama, kemudian ada pengumuman dari operator yang menyebut adanya gangguan perjalanan karena masalah teknis. Lalu, pada 12.02 WIB, semua penumpang diminta untuk turun dan beralih ke transportasi umum lainnya.

Saat penumpang turun, petugas juga meminta untuk tidak menunggu LRT kembali beroperasi karena gangguan tak diketahui sampai berapa lama.

Banyak penumpang yang kecewa dan langsung turun dari stasiun. Gangguan ini bukan pertama kalinya, beberapa kali LRT mengalami hal yang sama.

Hingga pukul 12.14 WIB, LRT yang tersedia hanya sampai Stasiun Pancoran. Karena itu, penumpang yang tujuan akhirnya di Kuningan hingga Dukuh Atas terpaksa menyambung dengan angkutan lainnya.

[Gambas:Video CNN]

(ldy/pta)

mitos horor

pola slot modal 10 ribu

Jibom Gegana Polda DIY sterilisasi TKP ledakan bahan petasan di Bantul******

Bantul (ANTARA) - Tim Jibom Gegana Kepolisian Daerah (Polda) Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan sterilisasi lokasi yang menjadi tempat kejadian perkara (TKP) ledakan bahan petasan di rumah warga wilayah Pedukuhan Gedongsari, Kelurahan Wijirejo, Kecamatan Pandak, Kabupaten Bantul, DIY.

"Kami datang yang utama melaksanakan sterilisasi daripada TKP dimungkinkan masih ada benda-benda serupa yang bisa menjadi ledakan ledakan yang sifatnya susulan ataupun sekunder daripada ledakan," kata Komandan Datasemen Gegana Satbrimob Polda DIY Kompol Suripto dalam keterangan pers usai sterilisasi TKP di Bantul, Senin.

Menurut dia, kedatangan Tim Gegana Satbrimob Polda DIY bersama jajaran Kepolisian Resor (Polres) Bantul tersebut menindaklanjuti informasi dari Bagian Ops Polres Bantul, bahwa di TKP telah terjadi ledakan dan menimbulkan korban jiwa raga manusia pada Minggu (10/3) petang.

"Sterilisasi sudah kita laksanakan, dan hasilnya di TKP dinyatakan steril, bersih daripada bahan bahan peledak lainnya," kata Kompol Suripto.

Meski demikian, kata dia, dari hasil analisis sementara, pihaknya belum bisa menyimpulkan penyebab ledakan bahan petasan di rumah warga tersebut, karena proses identifikasi dan investigasi oleh tim bersama jajaran Polres Bantul masih berlangsung.

"Identifikasi investigasi sedang berjalan, nanti setelah selesai hasilnya kesimpulannya akan kita sampaikan. Sementara kami belum bisa menyimpulkan, karena anggota kami belum bisa memberikan hasil hasil daripada penyelidikan kemudian investigasi maupun identifikasi," katanya.

Sementara itu, Kabag Ops Polres Bantul Kompol Sumanto mengatakan, pihaknya dari jajaran Polres Bantul terkait kejadian ledakan dari bahan petasan di wilayah Pandak Bantul, bekerja sama dengan Tim Jibom dari Gegana Satbrimob Polda DIY untuk melakukan sterilisasi lokasi.

"Sterilisasi dilakukan karena takutnya nanti ditemukan lagi bahan bahan peledak yang membahayakan, jadi jangan terjadi lagi kejadian serupa," katanya.

Menurut dia, dari hasil sterilisasi TKP ledakan bahan petasan oleh jajaran Polres Bantul bekerja sama dan Gegana Satbrimob Polda DIY, tidak ditemukan bahan bahan yang membahayakan lainnya.

"Hasilnya tidak ditemukan lagi barang barang maupun hal hal yang membahayakan. Jadi lokasi sudah dinyatakan aman," katanya.

Kasi Humas Polres Bantul AKP I Nengah Jeffry Prana Widnyana mengatakan ledakan petasan terjadi di teras rumah Bapak Slamet wilayah Gedongsari, Wijirejo, Pandak, Bantul pada Minggu (10/3) sekitar pukul 17.40 WIB. Kejadian tersebut mengakibatkan empat orang mengalami luka bakar pada bagian tubuh.

Menurut dia, dari olah TKP petugas, barang bukti yang ditemukan di dekat dengan TKP ledakan adalah sisa obat mercon terbungkus di plastik, kemudian plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon.

"Di TKP juga ditemukan bekas ledakan hingga membuat genteng teras rumah sebagian hancur berserakan di lantai, ditemukan bercak darah, ditemukan potongan jari. Ditemukan plastik yang diperkirakan bekas bungkus obat mercon, juga ditemukan sisa obat mercon terbungkus di plastik," katanya.

Baca juga: Kapolri membuka "Pasar Kangen Wiwitan Pasa" di Mapolda DIY

Baca juga: Polisi bongkar kasus penyekapan selama dua bulan di indekos Sleman

Pewarta: Hery Sidik
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2024

Impian Hiburan Tiongkok

situs judi slot resmi terpercaya

Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******

Jakarta, CNN Indonesia--

Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.

Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya  ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.

Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.

"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.

Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.

Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.

Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.

"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.

"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.

Lihat Juga : Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka

Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.

"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).

"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.

Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).

Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).

"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.

Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.

Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.

Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.

Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.

Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.

[Gambas:Video CNN]

Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.

Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.

Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.

"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).

Lihat Juga : PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi

Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.

Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.

Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.

Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.

"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.

Lihat Juga : Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara?

Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.

Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.

"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.

Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.

"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.

Lihat Juga : Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut

(agt/agt)