terbaru slot gacor

mania slot gacor 148Jutaan kata 76508Orang-orang telah membaca serialisasi

《terbaru slot gacor》

Dinsos Bali pulangkan delapan korban kebakaran ke Lombok******

Denpasar (ANTARA) - Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Bali Luh Ayu Aryani mengatakan delapan dari 83 korban kebakaran puluhan kamar kos di Denpasar difasilitasi pemulangannya ke Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

“Delapan orang yang akan balik ke Lombok sedang dipersiapkan pemulangannya,” kata dia di Denpasar, Senin.

Luh Ayu Aryani mengatakan pemulangan warga yang tempat tinggalnya terbakar habis itu atas permintaan mereka sendiri. Pemerintah daerah membantu pemulangan mereka.

Baca juga: Korban kebakaran di Denpasar dapat bantuan kamar kos sebulan

Delapan korban kebakaran itu tidak dalam satu kartu keluarga, mereka terdiri atas lima laki-laki dan tiga perempuan berusia 18-50 tahun. Lima orang diberangkatkan ke Kabupaten Lombok Barat dan tiga lainnya ke Kabupaten Lombok Tengah.

“Dari Dinsos Bali kita antar mereka memakai bus kantor atau mobil elf sampai Pelabuhan Padangbai. Kemudian kita belikan tiket penyeberangan di pelabuhan,” ujarnya.

Ia menjelaskan bantuan ini diberikan setelah mendapat laporan kejadian kebakaran yang menghanguskan 27 unit rumah semi-permanen dan 3 unit warung semi-permanen di Jalan Sekarsari, Banjar Batur Sari, Desa Kesiman Kertalangu pada Minggu (3/3) siang.

Baca juga: BPBD kerahkan enam pemadam tangani kebakaran rumah 60 KK di Denpasar

"Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran tersebut, namun kerugian diperkirakan mencapai lebih dari Rp100 juta. Pihak kepolisian masih melakukan penelusuran, dan seluruh korban dievakuasi sementara," ujarnya.

Menurut dia, bantuan terhadap korban yang dievakuasi sudah diberikan oleh Dinsos Denpasar. Bantuan tersebut di antaranya kelengkapan bayi dan kebutuhan makan minum di pengungsian.

Baca juga: Kebakaran di Pulang Pisau hanguskan 55 bangunan rumah dan kios

“Permakanan juga sudah disiapkan Dinsos Denpasar sambil memantau perkembangan data warga yang akan pulang atau tinggal di tempat kerabatnya. Informasi terkini, warga berencana membuka dapur umum di tempat kerabat dengan bantuan warga setempat,” kata dia.

Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

BPSDM Perhubungan persiapkan tenaga terampil bidang transportasi darat******

Kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, yang mana kegiatan DPM ini merupakan kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang tentu bermanfaat untuk menunjang kegiatan masyarakat bidang transportasi.

Jakarta (ANTARA) - Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan melalui Balai Pendidikan dan Pelatihan Transportasi Darat (BPPTD) Mempawah, Kalimantan Barat, berkomitmen untuk mempersiapkan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia tenaga terampil bidang transportasi darat.

Untuk itu, kata Kepala Bidang Pelatihan Pusat Pengembangan SDM Perhubungan Darat, Farida Makhmudah, BPSDM Perhubungan melalui BPPTD Mempawah menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) Pemberdayaan Masyarakat (DPM) secara gratis bagi masyarakat di wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).

"Kegiatan ini merupakan hal yang sangat positif, yang mana kegiatan DPM ini merupakan kesempatan yang baik untuk masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang tentu bermanfaat untuk menunjang kegiatan masyarakat bidang transportasi," kata Farida dalam keterangan di Jakarta, Senin.

Baca juga: Unhas dan Kemenhub kerja sama peningkatan SDM transportasi

Menurut Farida, diklat ini memiliki tujuan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia yang bertanggung jawab di sektor transportasi, meningkatkan pelayanan publik atas jasa transportasi, meningkatkan keterampilan masyarakat untuk membantu mendapatkan pekerjaan di bidang transportasi, serta menjaga keselamatan dan keamanan transportasi.

“Saya berharap dengan pelaksanaan DPM ini, dapat memberikan dampak yang baik serta dapat membantu dalam peningkatan kinerja dan keselamatan transportasi dan sekaligus berkontribusi positif bagi peningkatan sektor ekonomi di wilayah Kalbar” katanya.

Kepala BPPTD Mempawah, Arif Kurniawan menjelaskan bahwa diklat ini merupakan kerjasama antara pihaknya dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Provinsi Kalimantan Barat.

“Kegiatan diklat ini dilaksanakan terdiri atas dua jenis diklat yaitu enam Angkatan Diklat Kecakapan Awak Kapal Sungai, Danau dan Penyeberangan sebanyak 150 orang peserta dan Diklat Pengelasan Dasar dua Angkatan sebanyak 50 orang peserta yang seluruhnya berasal dari masyarakat di lingkungan Kalimantan Barat,” katanya.

Baca juga: Kemenhub siapkan 18 stasiun kereta api layani mudik motor gratis

Dijelaskan Arif bahwa Diklat Pemberdayaan Masyarakat ini dilaksanakan selama satu minggu terdiri dari pembelajaran teori dan praktek dengan tenaga pengajar yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidangnya.

“Untuk itu kami di BPSDMP khususnya di BPPTD Mempawah hadir untuk mendidik putra putri bangsa, masyarakat umum khususnya di sekitar Kalimantan agar memiliki kompetensi dan menjadi tenaga-tenaga yang produktif,” katanya.

Pada diklat yang bertujuan membekali masyarakat dengan pengetahuan dan keterampilan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan melalui peningkatan kompetensi khususnya di bidang transportasi darat ini dihadiri oleh Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkayang dan Ketua Gabungan Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan Provinsi Kalimantan Barat.

Kegiatan DPM yang dilaksanakan di BP2TD Mempawah pada 4-8 Maret 2024 memiliki jumlah peserta sejumlah 200 orang yang terdiri dari 150 orang peserta Diklat Kecakapan Awak Kapal ASDP dan 50 orang peserta Diklat Pengelasan Dasar.

Pewarta: Ahmad Wijaya
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2024

Voxpol: Parliamentary threshold 4 persen rugikan parpol kecil******

Jakarta (ANTARA) - Pendiri dan Direktur Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai ambang batas parlemen (parliamentary threshold)  sebesar empat persen tidak memberikan keadilan bagi partai politik (parpol) kecil. “Ambang batas parlemen(parliamentary threshold)menghambat partai politik baru, banyak suara yang terbuang sia-sia tidak menjadi kursi. Seharusnya kalau sudah mendapatkan perolehan suara sebesar 200 ribu, maka sudah harus bisa dikonversi menjadi satu kursi di DPR,” kata Pangi dikutip dari keterangan yang diterima di Jakarta, Senin.
Ia menjelaskan, ambang batas parlemen hanya menguntungkan posisi partai petahana di parlemen, sementara parpol kecil akan sulit memenuhi ambang batas tersebut karena angka empat persen masih terlalu tinggi untuk diraih lantaran baru hanya mampu mendapatkan suara 0,2-2,6 persen. “Sangat miris dan disayangkan suara rakyat terbuang sia-sia dan tidak sah menjadi kursi. Faktanya, ada caleg DPR RI, baik dari PSI, Perindo, Gelora, dan lain-lain yang perolehan suara calegnya di partai tersebut masuk clusterpremium di atas 100 ribu suara, bahkan ada yang menembus 200 ribu suara pribadj, namun tidak lolos dan tidak menjadi kursi di parlemen karena partainya tak lolos ambang batas empat persen,” kata Pangi. Dirinya pun mendukung putusan Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (29/2) yang memutuskan agar besaran dan persentase ambang batas parlemen dalam pemilu yang sebesar empat persen, untuk diatur ulang. “Penghapusan ambang batas parlemen untuk mengakomodasi kepentingan partai kecil dan menengah agar punya pengalaman menjadi wakil rakyat, punya kursi di parlemen. Tidak boleh ada motivasi menghalau partai baru untuk masuk ke dalam parlemen,” ujarnya. Untuk Pemilu 2029, ia berharap agar ambang batas parlemen diturunkan dalam rentang batas bawah satu persen dan rentang batas atas sebesar dua persen agar suara rakyat bisa dikonversi menjadi kursi dan tidak terbuang sia-sia. “Prinsipnya, tidak boleh ada suara rakyat yang terbuang sia-sia tanpa menjadi kursi supaya rakyat makin banyak wakilnya di parlemen. Itu makin bagus dan berkualitas,” ujarnya menegaskan. Diketahui, MK pada sidang pleno Kamis (29/2) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 414 ayat (1) UU Pemilu yang diajukan oleh Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem). MK dalam amar putusan-nya, meminta pembentuk undang-undang untuk mengatur ulang besaran angka dan persentase ambang batas parlemen dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu agar lebih rasional. MK juga menyatakan norma Pasal 414 ayat (1) atau ambang batas parlemen empat persen tetap konstitusional untuk Pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen.
Baca juga: Lima panduan MK untuk susun ambang batas parlemen yang baru
Baca juga: Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional
Baca juga: Pengamat: Parliamentary threshold naik permudah konsolidasi politik

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：cara menghapus voucher lazada、pola maxwin pragmatic play、pinjol monas

Terkait：cara dapat uang 15 juta、situs slot mania 88、jayaspin、kupon diskon、togel 43、erek erek kepala desa、rajaku4d、situs slot harta88、agen126、situs terpercaya slot 2022

---

---

bab terbaru：mentari77（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03