pinjaman 200 ribu langsung cair

sebuah surga

Bisakah Larang Jual Produk Impor Rp1,5 Juta di E******

Kementerian Perdagangan berencana melarang marketplaceuntuk menjual barang impordi bawah US0 dolar atau Rp1,5 juta (asumsi kurs Rp15.008 per dolar AS).

Kebijakan itu akan tertuang dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan mengatakan larangan itu dilakukan demi melindungi produk-produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) lokal dari gempuran barang impor di e-commerce.

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki juga mendukung larangan tersebut. Ia tak sudi jika produk-produk UMKM lokal harus berbagi panggung dengan barang impor, terutama yang bisa diproduksi pedagang lokal.

"Untuk barang-barang yang sudah diproduksi di dalam negeri, kita engak perlu lagi masuk impor, itu arahan Presiden (Joko Widodo). Karena itu, menurut saya harganya harus dipatok, minimum US0 (Rp1,5 juta), masuk ke sini itu boleh. Tapi kalau di bawah itu, jangan dong. Supaya untuk melindungi produk-produk UMKM," jelasnya.

Wacana larangan produk impor di bawah Rp1,5 juta itu bermula dari fenomena Project S TikTok yang ditengarai bisa memata-matai kebiasaan penggunanya, termasuk urusan belanja.

Perusahaan asal China itu dicurigai bakal memanfaatkan data penggunanya untuk meminta UMKM Negeri Tirai Bambu membuat produk tersebut dan dipasarkan via TikTok Shop.

Lantas bisakah larangan jual barang impor di bawah Rp1,5 juta di marketplace bisa melindungi produk UMKM?

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Nailul Huda mengatakan barang impor di marketplace terbagi dua jenis. Pertama, barang impor yang penjualnya juga di luar negeri atau biasa disebut cross border commerce. Kedua, barang impor yang dijual oleh penjual lokal.

Ia menilai kebijakan pelarangan impor di bawah Rp1,5 juta akan efektif bagi barang impor jenis yang pertama. Namun bagi barang impor yang dijual oleh penjual lokal kurang efektif karena barangnya sudah di Indonesia dan porsinya besar sekali.

Maka dari itu, ia menyarankan pemerintah lebih baik menerapkan sistem insentif dan disinsentif. Misalnya, penerapan biaya administrasi yang lebih tinggi untuk produk impor. Kemudian diskon atau gratis ongkos diberikan khusus untuk produk lokal .

"Tapi platform harus bisa memisahkan antara produk lokal dan produk impor. Selama ini tidak ada keterangan asal produk. Yang ada adalah asal penjual," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita menilai kebijakan larangan barang impor di bawah Rp1,5 juta cukup baik karena produk UMKM lokal cenderung kalah saing dari produk impor terutama dari China yang cenderung lebih murah lantaran kebijakan subsidi ekspor di negara itu.

Namun, ia mempertanyakan mengapa batas harga yang ditentukan Rp1,5 juta. Pasalnya banyak juga produk dalam negeri di atas Rp1,5 juta yang sedang berjuang di pasar domestik dan harus diselamatkan pemerintah.

Masalah lainnya adalah bagaimana jika penjual produk impor di bawah Rp1,5 juta mengubah gaya penjualannya agar harganya di atas harga tersebut. Misalnya penjual membundling beberapa produk harga Rp500 ribu ke dalam satu paket sehingga harganya menjadi Rp2 juta.

Parameter Aneh Memandang UMKM Penjual Barang Murah

Terlahir kembali pada tahun 1993

Revolusi Mental Diperlukan untuk Meningkatkan Citra Koperasi******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan, revolusi mental diperlukan untuk meningkatkan citra koperasi, sehingga kian dipercaya oleh publik di tanah air.

Salah satunya melalui program Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) terkait revolusi mental yang harus diimplementasikan dalam membangun koperasi di lingkungan pendidikan.

Demikian disampaikan Menteri Teten saat pidato kunci dalam acara National Cooperative Summit 2023 di GOR SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta, DIY, Sabtu (22/7).

"Membangun usaha tak harus dengan modal besar atau konglomerat, tapi bagaimana bisa berkembang dengan modal yang kecil. Cara berpikir seperti ini yang harus direvolusi," ujarnya.

Koperasi lanjut Teten, hadir sebagai instrumen untuk melakukan revolusi mental melalui pengajaran atau edukasi kepada masyarakat agar memiliki kepedulian sosial, mau membangun sistem sosial yang baik dan berkeadilan.

"Membangun revolusi mental koperasi penting bagi kita. Karena saat ini citra koperasi itu sudah menurun di kalangan masyarakat," ujarnya.

Tak hanya itu, Menteri Teten juga menyoroti Koperasi Simpan Pinjam (KSP) yang menurut dia perlu melakukan perbaikan dalam implementasinya. Kehadiran KSP masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat unbankable atau peminjam mikro meskipun bunganya tinggi.

"Karena rata-rata di koperasi itu bunganya di atas bunga bank. Ini juga yang harus diubah. Harusnya jati diri koperasi itu memberikan pinjaman murah. Yang ada kenapa koperasi bunganya lebih mahal padahal itu kan untuk rakyat kecil. Seharusnya dengan bunga yang murah, anggota koperasi yang memiliki usaha mikro bisa meminjam dan usahanya lebih kompetitif," ucap Teten.

Koperasi Sekolah

Untuk itu, kehadiran program revolusi mental di SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta ini diharapkan mampu membangun model koperasi yang lebih baik. Sehingga sekolah bisa menjadi semacam laboratorium revolusi mental, sekaligus menciptakan para calon wirausaha sejak dini.

"Kemenkop UKM berminat sekali bekerja sama dengan Kemenko PMK dan Muhammadiyah untuk implementasi nilai-nilai koperasi. Tadi kami juga berbicara bagaimana koperasi di dunia ini berkembang, konglomerasi dunia banyak berbasis koperasi baik di sektor agrikultur, perbankan, hingga otomotif yang bisa menjadi contoh atau best practice," kata Menteri Teten.

Ia mengatakan, pentingnya mengubah pola pikir, sehingga tidak lagi mencetak anak didik sebagai pegawai namun melahirkan entrepreneur yang menciptakan lapangan kerja bukan mencari kerja.

MenkopUKM menegaskan, Indonesia segera memiliki bonus demografi sampai nanti puncaknya pada tujuh tahun mendatang yakni 2030. Berdasar Sensus Penduduk (BPS, 2020), lebih dari separuh komposisi penduduk Indonesia berusia muda. Artinya lebih dari separuh penduduk termasuk dalam kelompok usia yang memiliki produktivitas tinggi.

"Itulah sebabnya disebut sebagai bonus demografi, dengan karakteristik semacam itu, Indonesia memiliki daya ungkit untuk meningkatkan produktivitas ekonomi yang tinggi. Dengan menciptakan lapangan kerja, maka sesungguhnya adalah Local Heroes di abad digital ini. Melalui koperasi hal itu terlihat rasional, terukur, dan bisa dikerjakan," kata Menteri Teten.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY Muhammad Ikhwan Ahada mengatakan, ada 60 ribu siswa di sekolahnya yang menjadi potensi untuk dididik agar memiliki rasa kebersamaan, kejujuran, dan gotong-royong melalui pendirian koperasi sekolah. Di mana sifat tersebut harus dimunculkan sebagai watak dasar Bangsa Indonesia.

"Koperasi menjadi soko guru perekonomian harus dihidupkan kembali sejak dini, dan terus dikembangkan tak hanya pada level sekolah. Muhammadiyah terbuka dalam mengembangkannya hingga di level pegawai serta pengurus di wilayah Muhammadiyah," ucap Ikhwan.

Dikatakannya, koperasi mengalami pasang dan surut hingga hari ini. Namun ia menegaskan, kehidupan berkoperasi tak bisa ditawar lagi, semangat perserikatan khususnya di wilayah Yogyakarta harus terus bangkit dan kembali hidup dalam kegotongroyongan yang menjadi jati diri koperasi dan bangsa Indonesia.

dewa dan setan

Garuda Indonesia Menang Sengketa Lawan 2 Lessor Pesawat di MA******

PT Garuda Indonesia Tbk memenangkan gugatanPeninjauan Kembali (PK) terhadap pengesahan perdamaian penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) yang dilayangkan dua krediturnya yaitu lessor pesawat Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengungkapkan PK yang diajukan oleh kedua lessor itu ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Rabu (16/8) lalu. PK itu ditolak karena Tidak Memenuhi Syarat Formil (TMS).

"Penetapan penolakan terhadap permohonan Peninjauan Kembali ini menjadi penanda penting bagi rangkaian tahapan restrukturisasi Garuda Indonesia yang ditempuh melalui proses PKPU, telah mendapatkan landasan hukum yang semakin solid," kata Irfan dalam keterangan resmi, Rabu (23/8).

Putusan berbagai tahapan hukum tersebut, lanjut Irfan, turut memperkuat posisi hukum Garuda Indonesia atas langkah restrukturisasi yang dijalankan khususnya terhadap Perjanjian Perdamaian yang telah disepakati oleh lebih dari 95 persen kreditur dan disahkan melalui Putusan Homologasi pada 2022 lalu.

Lihat Juga : Harga Beras Naik Tertinggi Dalam 12 Tahun Terakhir, FAO Waswas Inflasi

"Kami tentunya menyikapi dengan serius adanya upaya hukum dari sejumlah pihak yang berdampak terhadap kepentingan yang lebih luas yakni kreditur yang telah mendukung Garuda Indonesia selama proses restrukturisasi dalam mewujudkan upaya transformasi kinerja menjadi entitas bisnis yang semakin agile, adaptif, dan sehat," tutup Irfan.

Sebelumnya Garuda Indonesia melalui anak usahanya di Prancis, Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) telah memenangkan gugatan judicial release atas langkah hukum yang ditempuh Greylag 1410 dan Greylag 1446.

Mulanya, dua kreditor itu mengajukan provisional attachment atau sita sementara rekening GIHF pada 2022 lalu. Namun, pengadilan Prancis (Paris civil court) membebaskan penuh sita sementara yang diajukan.

Pengadilan malah memutus dua kreditor itu harus membayar 230 ribu Euro atau setara Rp3,6 miliar (asumsi kurs Rp16 ribu) untuk biaya yang ditimbulkan terkait langkah hukum itu.

Pertimbangan dari putusan pengadilan Prancis adalah permohonan sita sementara yang diajukan kedua lessor tersebut tidak memiliki dasar hukum yang kuat.

Sebab, telah ada perjanjian perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

"Kami perlu menegaskan bahwa restrukturisasi yang berhasil dirampungkan Garuda Indonesia telah melalui proses diskusi panjang bersama seluruh kreditur sesuai koridor hukum yang berlaku. Untuk itu, kiranya hal ini dapat disikapi secara bijak oleh pihak-pihak terkait, yaitu dengan menghormati ketetapan hukum yang ada," kata Irfan dalam keterangan tertulis, Jumat (17/2).

Menurut Irfan, upaya hukum yang dilayangkan kedua lessor ini menjadi penghambat langkah akselerasi kinerja perusahaan.

Ia menilai putusan ini menjadi refleksi untuk terus memperkuat landasan hukum restrukturisasi kewajiban usaha. Terutama melalui berbagai tindak lanjut atas upaya hukum yang berjalan.

"Komitmen tersebut turut kami pertegas melalui upaya hukum lanjutan terhadap kedua lessor tersebut terkait gugatan perbuatan melawan hukum yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada akhir 2022 lalu," tutur Irfan.

[Gambas:Video CNN]

Huangmen

Kebutuhan Anggaran Makan Gratis Prabowo Tembus Rp400 T******

Bakal calon presiden (bacapres) Prabowo Subianto menjanjikan program makan gratisjika terpilih menjadi presiden Indonesia padaPilpres 2024 nanti.

Program itu diperuntukkan bagi pelajar, siswa pra sekolah, hingga ibu hamil agar mendapat gizi yang seimbang.

Wakil Ketua Dewan Pembina Pembina Partai Gerindra, Hashim Djojohadikusumo mengatakan program itu akan memerlukan anggaran Rp400 triliun.

Hashim mengatakan program makan gratis itu akan melibatkan UMKM, Badan Usaha Milik Desa, hingga koperasi. Sementara konglomerat dan perusahaan besar akan dilarang terlibat di dalamnya.

"Yang suplai barang-barang itu apakah itu ayam atau kacang hijau, telur, nasi dan sebagainya, ikan, itu harus UMKM dan harus UMKM lewat Bumdes dan koperasi," kata Hasim.

"Tidak boleh lagi konglomerat-konglomerat yang ikut dalam program ini, termasuk saya," imbuhnya.

Tak hanya program makan gratis, Hashim mengatakan Prabowo juga bakal memberi tambahan tunjangan senilai Rp1juta-Rp2 juta kepada guru-guru. Dia menyebut sedikitnya 3,3 juta guru di luar Jakarta tidak dapat gaji yang layak. Jumlah itu belum termasuk guru honorer.

"Maka ini yang mau kita tawarkan, kita sampaikan setiap guru di Indonesia akan dapat tunjangan khusus Rp1 juta-Rp2 juta sebulan dan ini juga akan meringankan biaya hidup," ujarnya.

[Gambas:Video CNN]

gadis perunggu di sebelah

Cuma Hari Ini, Belanja di Transmart Full Day Sale Diskon 50%+20%******

Transmart Full Day Sale kembali digelar hari ini, Selasa (8/8) di seluruh gerai-gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Promo bertajuk Merdeka Belanja ini menghadirkan potongan harga spesial sebesar 50 persen plus 20 persen yang sayang untuk dilewatkan!

Lihat Juga : Transmart Bakal Kasih Diskon Seharian, Wajib Borong Belanjaan

Tidak hanya diskon 50 persen, setiap pelanggan juga berkesempatan mendapat diskon tambahan senilai 20 persen.

Syaratnya cukup dengan berbelanja dan melakukan pembayaran menggunakan Allo PalyLater, kartu kredit Bank Mega, atau Mega Syariah.

Bagi Anda yang belum memiliki Allo Prime, cukup downloadaplikasi Allo bank di PlayStore atau AppStore dan upgradeakun ke Allo Prime agar dapat mengaktifkan Allo PayLater.

Jika Anda belum memiliki kartu kredit Bank Mega atau Mega Syariah, bisa mengajukan pembukaan kartu kredit di unit pembukaan instan yang tersedia di gerai Transmart Cibubur dan Central Park.

Jadi tunggu apalagi! Saatnya kunjungi gerai Transmart terdekat sekarang juga di kota Anda dan nikmati berbagai diskonnya hanya di Transmart Full Day Sale hari ini!

Enam telinga zaman prasejarah menghadap ke langit

Zulhas Ingin Eropa Tuntaskan Perundingan Perdagangan Bebas Tahun Ini******

Menteri Perdagangan (Mendag)Zulkifli Hasan mengultimatum Uni Eropa (UE) untuk menyelesaikan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU-CEPA) pada Desember 2023.

Menurutnya, perjanjian yang tak kunjung rampung dalam 8 tahun itu jadi biang kerok lesunya perdagangan Indonesia, bahkan keok dari Vietnam. Zulhas menyebut Vietnam bebas berdagang dengan Uni Eropa, beda dengan Indonesia yang ribut terus.

"Saya bilang sama mereka (UE), kalau kamu gak cepat kelarkan (IEU-CEPA) selagi saya menteri, saya kan pedagang juga, ngerti lah belok-belok gitu. Kalau kamu gak kelarkan sampai akhir tahun, bisa selamanya gak kelar, kamu rugi kita rugi. Kita harus selesaikan IEU-CEPA selambat-lambatnya Desember 2023 ini," katanya dalam The 40th International Foodwear Conference (IFC) di Hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (4/8).

Berdasarkan data Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo), produk sepatu Indonesia dikenakan pungutan 9 persen saat masuk ke Uni Eropa, sedangkan Vietnam tidak. Dengan begitu, Zulhas memaklumi bahwa peringkat dagang Indonesia bisa merosot.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin perjanjian tersebut kelar akhir tahun ini. Jokowi juga sudah berkomunikasi dengan Kanselir Jerman Olaf Scholz.

Lihat Juga : Menteri ESDM Akan Maksimalkan Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri

"Ini sangat penting karena beberapa komoditas terutama TPT (tekstil dan produk tekstil) kita masih mendapatkan bea masuk 10 hingga 12 persen. Sedangkan Vietnam dan Bangladesh nol persen. Ini menjadi prioritas pemerintah," ujar Airlangga di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (11/1).

Tak hanya soal dagang, kerja sama IEU-CEPA juga dinilai bisa menggairahkan aliran investasi dari benua biru ke tanah air. Per Januari 2023, Airlangga mencatat ada 1.100 perusahaan Eropa yang berbasis di tanah air dan mempekerjakan sekitar 1,1 juta karyawan Indonesia.

[Gambas:Video CNN]