situstogel88

cahaya tanpa debu

Mengintip Lagi Daerah dengan Besaran UMP 2022 Tertinggi dan Terendah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Pengumuman rencananya akan dilakukan pada 21 November mendatang.

Sebelum diumumkan, ada baiknya kita melihat lagi besaran UMP 2022. Pada tahun ini,  provinsi dengan upah minimum(UMP) tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.

Adapun rata-rata kenaikan UMP 2022 ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen. Besaran kenaikan itu berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten dan kota di satu provinsi. UMP adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.

1. Aceh: Rp3.166.460,00

2. Sumatra Utara: Rp2.522.609,94

3. Sumatra Barat: Rp2.512.539,00

4. Riau: Rp2.938.564, 01

5. Jambi: Rp2.698.940,87

6. Sumatra Selatan: Rp3.144.446,00

7. Bengkulu: Rp2.238.094,31

8. Lampung: Rp2.440.486,18

9. Bangka Belitung: Rp3.264.884,00

10. Kepulauan Riau: Rp3.050.172,00

11. DKI Jakarta: Rp4.641.854,00

12. Jawa Barat: Rp1.841.487,31

13. Jawa Tengah: Rp1.812.935,43

14. DI. Yogyakarta: Rp1.840.915,53

15. Jawa Timur: Rp1.891.567,12

16. Banten: Rp2.501.203,11

17. Bali: Rp2.516.971,00

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212,00

19. Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.000,00

20. Kalimantan Barat: Rp2.434.328,19

21. Kalimantan Tengah: Rp2.922.516,09

22. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473,32

23. Kalimantan Timur: Rp3.014.497,22

24. Kalimantan Utara: Rp3.016.738,00

25. Sulawesi Utara: Rp3.310.723,00

26. Sulawesi Tengah: Rp2.390.739,00

27. Sulawesi Selatan: Rp3.165.876,00

28. Sulawesi Tenggara: Rp2.576.016,96

29. Gorontalo: Rp2.800.580,00

30. Sulawesi Barat: Rp2.678.863,10

31. Maluku: Rp2.619.312,83

32. Maluku Utara: Rp2.862.231,00

33. Papua Barat: Rp3.200.000,00

34. Papua: Rp3.561.932,00

[Gambas:Video CNN]

Kecanduan cinta yang mendominasi: Tuan ketiga lebih memilih istri kecilnya

Bangka Belitung Akan Gratiskan Lahan Bagi Investor******

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepulauan Bangka Belitung(Babel) akan menggratiskan lahanatau tanah bagi investoryang akan menanamkan uangnya di daerah tersebut.

Pejabat Gubernur Kepulauan Babel Ridwan Djamaluddin mengatakan kebijakan itu dilakukan demi mendongkrak investasi dan ekonomi masyarakat di Negeri Serumpun Sebalai itu. 

"Ini tentunya sangat menarik bagi investor untuk berinvestasi di daerah ini," katanya seperti dikutip dari Antara, Selasa (8/11).

"Tujuan saya menyiapkan rakor dengan bupati dan wali kota ini supaya materi pemerintah daerah dari Bangka Belitung untuk Rakornas Investasi bersama Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia nanti mantap," ujarnya.

Menurut dia, ada beberapa poin yang digarisbawahi dalam meningkatkan investasi di Babel pada 2023. Pertama, mengupayakan usulan-usulan investasi di pekerjaan umum.

Kedua,perlunya mengetahui nilai lebih yang dimiliki jika ada yang ingin berinvestasi. Ketiga,cara menyiapkan informasi untuk investor, dengan memperhatikan tiga hal di antaranya memastikannya tidak bermasalah, gunakan prinsip take and give, dan keterbukaan di lapangan.

"Kita perlu mengupayakan nilai lebih. Kira-kira kalau kita menawarkan orang berinvestasi di Babel ini, apa sih nilai lebihnya," ujar Ridwan Djamaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Monster tentakel dari awal

IHSG Menguat ke 7.102 usai 10 Sektor Hijau******

Indeks hargasaham gabungan (IHSG) ditutup di level 7.102 pada Senin (7/11). Indeks saham menguat 56,86 poin atau plus 0,81 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp12,63 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 21,24 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 290 saham menguat, 233 terkoreksi, dan 177 lainnya stagnan. Terpantau, sepuluh dari sebelas indeks sektoral kompak menguat, dipimpin oleh sektor dasar di angka 1,24 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia kompak menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang menguat 1,21 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong tumbuh 2,40 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan naik 0,99 persen.

Bursa saham Eropa kompak menguat. Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris plus 2,03 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 2,77 persen, dan indeks DAX di Jerman menguat 2,51 persen.

Tak beda jauh, bursa Amerika kompak menghijau. Indeks S&P 500 naik 1,36 persen, indeks NYSE menguat 1,71 persen, dan indeks NASDAQ Composite plus 1,28 persen.

[Gambas:Video CNN]

Putri Duyung Telah Jatuh

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Wanita muda terkemuka

Cemas Sama Ekonomi dan Xi Jinping, Crazy Rich China Siap Kabur ke Luar******

Keluarga kaya dan kelas menengah atas Chinadilaporkan cemas melihat lesunya ekonomiNegeri Tirai Bambu tersebut. Bahkan, mereka disebut-sebut sedang menyiapkan visauntuk cabut ke luar negeri.

SCMP melaporkan, awal November ini, di tengah kebangkitan wabah virus corona di seluruh China ada sebuah hotel mewah di barat daya Sichuan dipenuhi ratusan konsultan imigrasi.

"Rekan-rekan saya mengatakan, perusahaan mereka mengalami peningkatan permintaan beberapa kali lipat sejak Mei dan terus bertumbuh dari hari ke hari," kata Danny Cai yang menjalankan perusahaan konsultan studi imigrasi dan luar negeri di Zhejiang.

Kepanikan ini diperparah dengan pernyataan Xi Jinping selaku pemimpin tiga periode China yang diklaim bakal memperketat pengawasan terhadap cara kekayaan dikumpulkan. Hal itu mengguncang para pengusaha swasta dan orang kaya.

"Saya awalnya ragu tentang emigrasi, tetapi baru-baru ini saya akhirnya mengambil keputusan. Beberapa teman dekat di sekitar saya pun berpikiran sama," kata istri salah satu pendiri perusahaan swasta di Guangdong yang memproduksi barang konsumsi untuk pasar domestik dan luar negeri Fang Li.

[Gambas:Video CNN]

Fang Li mengatakan salah satu alasan kuat untuk pergi dari China adalah kebijakan nol-covid yang harus dijalani anak-anaknya.

Menurut survei Hurun Report Research Institute pada Januari lalu, sekitar 32 persen dari 750 orang kaya China, yakni dengan aset rata-rata US,8 juta per keluarga, mengatakan mereka mempertimbangkan untuk beremigrasi tahun ini.

Angka tersebut naik dari hanya 14 persen pada tahun lalu. Lebih lanjut, ada 6 persen responden mengatakan mereka telah mengajukan permohonan visa asing.

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung