klik4a

Menantu setingkat dewa

KPU Langgar Kode Etik Gegara Pencalonan Gibran, Netizen Desak Diskualifikasi******

“Diskualifikasi ..! “Kami muak dgn politik Dinasti,”sambung @MasBRO_back.

“Putusan DKPP: Ketua KPU Langgar Kode Etik Terima Gibran Jadi Cawapres?? Berhentikan ketua @KPU_ID
dan diskualifikasi anak haram MK @gibran_tweet,”imbuh @Bang_San77.

Diberitakan sebelumnya, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) memvonis Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari dan enam anggota lainnya melanggar kode etik dalam menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden (cawapres) pada Pemilu 2024.

Ketua DKPP, Heddy Lugito, mengatakan Hasyim Asy’ari dijatuhi sanksi berupa peringatan keras terakhir. Selain Hasyim, anggota KPU RI lainnya, yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Idham Holik, dan M Afifuddin, juga dijatuhi sanksi peringatan.

Hasyim bersama enam anggota lain KPU RI diadukan oleh Demas Brian Wicaksono dengan perkara Nomor 135-PKE-DKPP/XII/2023, Iman Munandar B. (Nomor 136-PKE-DKPP/XII/2023), P.H. Hariyanto (Nomor 137-PKE-DKPP/XII/2023), dan Rumondang Damanik (Nomor 141-PKE-DKPP/XII/2023).

Tian Feng Qi Tan

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Dunia suci pergi

Profil Capres Anies Baswedan, Cucu Pahlawan yang Tawarkan Perubahan******

Di masa SMAnya itu juga, Anies kali pertama menjajal program pertukaran pelajar ke luar negeri selama setahun di Amerika Serikat. Beres dari Negeri Paman Sam, dirinya langsung mendaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta pada 1989.

Selepas menempuh pendidikan Sarjana selama enam tahun, dia kemudian menjadi dosen di almamaternya. Beberapa tahun berselang, Anies kembali melanjutkan pendidikan di Amerika Serikat sebagai magister di Marryland University pada 1996. Tiga tahun yakni 1999 dia menempuh pendidikan doktoral di Northern Illinois University.

Profil Capres Anies Baswedan

Pada masa mudanya, Anies dikenal sebagai sosok yang aktif, pandai, dan mudah bergaul. Capres 2024 itu juga tercatat memiliki profil di berbagai organisasi. Kecintaannya berorganisasi dikembangkan ketika SMP.
Setelah menginjak SMA Anies telah menunjukkan kecakapan layaknya seorang pemimpin.

Dirinya yang kala itu masih berusia 16 tahun sudah memikul mandat menjadi Ketua bagi OSIS se-Indonesia pada 1985. Tak hanya itu, sesaat setelah lulus SMA, dia langsung terjun menjadi jurnalis Televisi Republik Indonesia (TVRI) di Yogyakarta.

Kepiawaiannya berdialog pun ditunjukkannya dengan mewawancarai sejumlah tokoh penting di Indonesia, salah satunya Ibu Tien Soeharto.

Sembari aktif sebagai jurnalis, pria yang kini kerap disapa Abah itu juga pernah menjadi aktivis demonstrasi yang menolak rencana sistem Sumber Dermawan Sosial Berhadiah (SDSB) atau judi lotre.

Sebelum mencatatkan profil seperti sekarang ini, capres Anies Baswedan pernah menjabat sebagai peneliti dan koordinator di Pusat Antar Universitas Studi Ekonomi UGM setelah lulus kuliah. Dirinya juga pernah menjadi Direktur Riset di The Indonesian Institute.

Suami dari Fery Farhati itu juga tercatat sebagai rektor termuda saat memimpin Universitas Paramadina di Jakarta. Sebelum menjadi kanidat capres, dia lebih dulu ditunjuk sebagai moderator pada Debat Calon Presiden 2009.

Pria yang kini kerap live Tiktok itu juga pernah menjadi Juru Bicara pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla pada tahun 2014 lalu.

Anies pun tercatat pernah Menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di era pemerintahan Joko Widodo meskipun tidak bertahan lama. Terkena reshufflesaat menjadi menteri tidak membuat Anies patah arang.

Justru setelahnya, ia bersama Sandiaga Uno justru berhasil memenangkan kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Jabatannya sebagai Gubernur pun turut diembannya selama lima tahun dengan baik.

Anies Baswedan kini mungkin sudah tak memiliki jabatan, meski begitu jabatan-jabatannya di masa lalu turut ia tutup dengan sejumlah prestasi seperti berikut:

1. Saat Menjadi Menteri Pendidikan

• Mengesahkan kurikulum 2013 (K13)
• Menghapus Masa Orientasi Sekolah guna menghilangkan aksi bullying
• Menghadirkan sistem Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK)
• Membuat Kartu Indonesia Pintar (KIP)

2.Ketika Menjadi Gubernur DKI Jakarta

• Membuat sumur resapan sebagai solusi mengatasi banjir di Jakarta
• Membangun stadion berstandar FIFA (Jakarta International Stadium)
• Membuat aplikasi Jakarta Kini (JAKI) sebagai saran penyebaran informasi
• Membuat kartu transportasi ramah rupiah yakni Jaklingko

Di balik wajahnya yang murah senyum, sosok capres Anies Baswedan yang dijuluki el chef itu ternyata menyimpan sejumlah kisah dan prestasi membanggakan. Hal inilah yang menjadi modal baginya dalam mengikuti pertarungan politik menuju pesta demokrasi mendatang. (Solopos.com/Aryo Satryo Tamtomo)

Aku mencintaimu tanpa mengatakannya dengan tulus

Dikritik Akademisi, Begini Respons Jokowi******

Sebelumnya, Kepala Negara juga mempersilakan setiap masyarakat hingga institusi pendidikan untuk mengkritik pemerintah.

Presiden Ke-7 RI itu menilai bahwa penyampaian kritik merupakan hak dari setiap warga negara. Hal tersebut disampaikan usai menghadiri agenda peresmian pembukaan Kongres XVI Gerakan Pemuda Ansor di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Jumat (2/2/2024).

“Ya itu hak demokrasi setiap orang boleh berbicara berpendapat, silakan,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, civitas academicaUniversitas Islam Indonesia (UII) menyuarakan kritiknya terhadap Presiden Jokowi, mengikuti langkah Universitas Gadjah Mada (UGM). Para akademisi UII mengeluarkan pernyataan sikap atas kondisi perkembangan politik nasional menjelang Pemilu 2024 ini.

Pernyataan UII diwakili dan dibacakan langsung oleh Rektor Prof Fathul Wahid di depan Auditorium Prof. KH. Kahar Muzakir Kampus UII pada Kamis (1/2/2024).

Dalam pernyataannya, UII menganggap Presiden Jokowi telah memudarkan sikap kenegarawanan dalam tubuh pemerintahan Indonesia.

Sebelumnya, akademisi Universitas Gadjah Mada (UGM) mengungkapkan keprihatinan sekaligus kekecewaan terhadap manuver politik yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Aspirasi para akademisi ini dilontarkan dalam bentuk petisi yang dibacakan pada Rabu (31/1/2024) di Balairung UGM. Petisi Bulaksumur yang ditujukan kepada Jokowi menyoroti penyimpangan demokrasi yang dilakukan oleh sang presiden.

Di sisi lain,civitas academicaUniversitas Indonesia (UI) pun turut ikut terpanggil mengingatkan Presiden Ke-7 RI itu agar tidak ikut campur tangan proses demokrasi yang sedang berjalan di Indonesia dan mengingatkan agar Jokowi bersikap netral dalam pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Akademisi Ramai-Ramai Lontarkan Kritik Keras, Jokowi Bilang Begini”

Separuh pohon willow kota dan separuh lagi seruling

Jadwal Kampanye Akbar Capres 2024******

Head Coach Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar ‘AMIN’ yang juga Wakil Ketua Umum Partai Nasdem, Ahmad Ali, mengatakan pihaknya telah mengantongi izin penggunaan Jakarta International Stadium (JIS) pada 10 Februari 2024 di hari terakhir kampanye. Ali menyebut pihaknya mengeluarkan biaya sewa hingga Rp2 miliar untuk acara tersebut.

Sementara paslon nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka akan berkeliling mulai dari Jawa Tengah, Jawa Timur, dan berakhir di Jakarta. Kampanye akbar capres 2024 ini akan diakhiri di Stadion Gelora Bung Karno.

Sedangkan paslon nomor urut 3, Ganjar Pranowo-Mahfud Md, akan mengakhiri kampanye akbar capres 2024 di Jawa Tengah. Sebelumnya mereka akan menggelar kampanye yang disebut hajatan rakyat di Jawa Timur, di SUGBK Jakarta, dan berakhir di Jawa Tengah.

Ratapan Ksatria

Rumah Mewah SYL di Jaksel Disita KPK******

Sebelumnya, pada 13 Oktober 2023 KPK resmi menahan SYL dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan Muhammad Hatta (MH) dalam kasus dugaan korupsi di Kementan. Kedua tersangka menyusul Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono (KS) yang telah lebih dahulu ditahan pada 11 Oktober 2023.

Perkara dugaan korupsi di Kementan bermula saat SYL menjabat sebagai Menteri Pertanian periode 2019—2024. Dengan jabatannya tersebut, SYL lantas membuat kebijakan personal, di antaranya melakukan pungutan hingga menerima setoran dari ASN internal Kementan untuk memenuhi kebutuhan pribadi, termasuk keluarga intinya.

Kebijakan SYL untuk memungut hingga menerima setoran tersebut berlangsung mulai 2020 hingga 2023. SYL menginstruksikan dengan menugasi Sekretaris Jenderal Kementan, Kasdi Subagyono (KS), dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Kementan, Muhammad Hatta (MH), melakukan penarikan sejumlah uang dari unit eselon I dan II. Dalam bentuk penyerahan tunai, transfer rekening bank hingga pemberian dalam bentuk barang maupun jasa.

Atas arahan SYL, tersangka KS dan MH memerintahkan bawahannya untuk mengumpulkan sejumlah uang di lingkup eselon I, yakni para direktur jenderal, kepala badan, hingga sekretaris masing-masing eselon I dengan besaran nilai yang telah ditentukan SYL kisaran mulai US.000 hingga US.000.

KPK menyebut terdapat bentuk paksaan dari SYL terhadap ASN di Kementan, seperti dengan dimutasi ke unit kerja lain hingga mendisfungsionalkan status jabatannya.

Penerimaan uang melalui KS dan MH sebagai representasi orang kepercayaan SYL itu secara rutin setiap bulan dengan menggunakan pecahan mata uang asing.

Penggunaan uang oleh SYL, kata KPK, juga diketahui oleh KS dan MH, di antaranya untuk kepentingan pribadi SYL, seperti pembayaran cicilan kartu kredit, kredit mobil Alphard, perbaikan rumah pribadi, tiket pesawat bagi keluarga, serta pengobatan dan perawatan wajah keluarganya senilai miliaran rupiah.

Selain itu, Alex mengatakan bahwa penyidik menemukan ada aliran dana dari SYL ke Partai NasDem. Komisi antirasuah juga mendapati adanya penggunaan uang lain oleh SYL bersama KS dan MH untuk ibadah umrah.

Para tersangka disangkakan melanggar Pasal 12 huruf e dan 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk tersangka SYL, juga disangkakan melanggar Pasal 3 dan/atau Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).