prediksi togel chelsea 11

Raja yang Terlahir Kembali untuk Semua Orang

ayam slot77

Untung Pelanggan Transmart Beli Paket TV******

Jakarta, CNN Indonesia--

Transmart Full Day Saleyang digelar pada Minggu (31/3) tidak hanya menjadi ajang para pelanggan berbelanja kebutuhan harian. Sejumlah pelanggan juga memburu barang elektronik yang mendapat diskon besar.

Pantauan CNNIndonesia.com, area produk elektronik di Transmart Kota Kasablanka Jakarta Selatan ramai dipenuhi pelanggan yang ingin belanja atau sekadar melihat-lihat.

Beberapa pelanggan yang sudah berniat membeli barang elektronik pun mendapat keuntungan berkat diskon Transmart Full Day Sale, seperti Yohan yang merupakan warga Jelambar, Jakarta Barat.

Produk yang dibeli Yohan juga sudah termasuk alat penambah bass atau frekuensi rendah, subwoofer. Ia pun mengaku diskon yang diperoleh cukup memberi keuntungan bagi dirinya karena ingin memperbarui perangkat elektronik di rumah.

"Ini belanja TV dapat diskon 20 persen pakai Allo Prime. Jadi harganya 3,8 juta dan sepaket sama subwoofer," ujar Yohan usai berbelanja.

"Ini untuk upgrade kebutuhan di rumah. Hari ini udah cukup beli ini dulu," lanjutnya.

Selain televisi dengan berbagai ukuran, Transmart Full Day Sale juga menawarkan produk elektronik lainnya yang lengkap dengan potongan harga, mulai dari AC hingga kulkas.

Transmart Full Day Sale juga menawarkan berbagai produk sepeda listrik dari beragam merek yang mendapat diskon hingga jutaan rupiah.

Berbagai produk dapat dibeli secara murah dengan membayar menggunakan Allo Bank, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Diskon Gede LED TV Merek Ternama di Transmart Full Day Sale

Akun Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah dapat dibuat dengan mudah. Aplikasi Allo Bank diunduh dari hp melalui Google Play Store dan App Store, kemudian upgrade akunnya ke Allo Prime.

Selain itu, pengunjung juga dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart.

(frl/isn)

[Gambas:Video CNN]

Sangat pemburu

oricasino

Erick Thohir Ajukan PMN ke DPR Rp57,8 T hingga 2025******

Jakarta, CNN Indonesia--

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohirmengajukan penyertaan modal negara (PMN) 2024 dan 2025 senilai total Rp57,8 triliun untuk sejumlah perusahaan pelat merah kepada Komisi VI DPR RI.

Erick menjelaskan PMN 2024 berasal dari cadangan pembiayaan investasi dengan total Rp13,6 triliun, mulai dari PT Kereta Api Indonesia atau KAI untuk pengadaan kereta melalui retrofit dan pembelian kereta baru Rp2 triliun.

"PT Hutama Karya penyelesaian tugas Tol Palembang-Betung Rp1,6 triliun. Lalu Reasuransi Indonesia Utama untuk penguatan permodalan Rp1 triliun. Lalu, Pelni pembelian tiga kapal perintis yaitu Rp3 triliun. Lalu INKA, peningkatan kapasitas dan kualitas produksi itu kurang lebih Rp2 triliun, lalu penyehatan ID Food untuk penguatan modal Rp1 triliun, dan penguatan permodalan penjaminan KUR yang ada di IFG yaitu Rp3 triliun," tutur Erick dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/3).

"Untuk APBN 2025, secara PMN-nya, kita mengusulkan Rp44 triliun, di mana yang terbesar itu dari Hutama Karya, pembangunan JTTS (Jalan Tol Trans Sumatra) fase II dan III, yaitu Rp13,8 triliun," lanjut Erick.

Selain Hutama Karya, PMN 2025 juga akan diberikan kepada Asabri sebesar Rp3,61 triliun, PT PLN Rp3 triliun untuk program listrik desa, IFG Group sebesar Rp3 triliun untuk penguatan permodalan KUR, PT Pelni sebesar Rp2,5 trilin untuk pengadaan kapal baru, dan Biofarma untuk fasilitas capex baru Rp2,2 triliun.

Kemudian BUMN akan memberikan PMN 2025 kepada PT Adhi Karya sebesar Rp2,09 triliun, PT Wijaya Karya sebesar Rp2 triliun, Danareksa sebesar Rp2 triliun, PT KAI Rp1,8 triliun, ID Food sebesar Rp1,62 triliun, PT PP Rp1,56 triliun, Perum Damri Rp1 triliun, Perumnas Rp1 triliun, dan PT INKA Rp976 miliar.

Lebih lanjut, Erick pun memperkirakan perusahaan negara hanya bisa memberi setoran dividen ke negara sebesar Rp279,7 triliun pada 2020-2024. Sementara estimasi kebutuhan suntikan PMN sebesar Rp226,1 triliun pada periode yang sama.

Lihat Juga : Mengenal LPEI di Tengah Laporan Sri Mulyani soal Korupsi Rp2,5 T

Erick menyebut proporsi dividen BUMN yang lebih besar dari PMN, yakni 55 persen dan 45 persen, mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

"Kumulatifnya tetap antara dividen dan PMN, masih lebih besar dividennya. Kurang lebih proporsinya 55 (persen) dibandingkan 45 persen," kata dia.

Dalam paparannya, Erick menjelaskan sebaran realisasi dan usulan PMN tunai 2020-2024 sebesar Rp226,1 triliun. Rinciannya, R27 triliun pada 2020, Rp68,9 triliun pada 2021, Rp53,1 triliun pada 2022, Rp35,3 triliun pada 2023, dan Rp41,8 triliun pada 2024.

Sementara itu, realisasi dan usulan dividen 2020-2024 sebesar Rp279,7 triliun atau lebih besar dari PMN. Rincian dividen pada 2020 sebesar Rp43,9 triliun, Rp29,5 triliun pada 2021, Rp39,7 triliun pada 2022, Rp81,2 triliun pada 2023, dan Rp85,5 triliun pada 2024.

Selain dividen, Erick menyebut laba konsolidasi BUMN pada 2023 mencapai Rp292 triliun atau lebih tinggi dari 2021 yang sebesar Rp125 triliun dan 2022 sebesar Rp254 triliun.

Ia menyebut total laba konsolidasi BUMN pada 2022 yang mencapai Rp309 triliun dikarenakan ada non-cash senilai Rp55,7 triliun dari hasil restrukturisasi Garuda Indonesia.

"Kalau kita lihat untuk 2023 nanti hasil audit, kita secara cash-nya ini Rp292 triliun, artinya ada kenaikan cukup signifikan hampir Rp38 triliun lebih kalau kita apple to apple secara cash-nya," kata dia.

[Gambas:Video CNN]

(del/sfr)

Raja Dewa Dandy

maxwin demo slot

Negara yang mencibir Indonesia ternyata juga ingin naturalisasi******

Indonesia tak mau asal menaturalisasi, tapi juga melakukannya secara terbatas di sejumlah kecil cabang olahraga ...

Jakarta (ANTARA) - Vietnam dan Thailand pernah mencibir langkah Indonesia ketika merekrut pemain naturalisasi untuk memperkuat skuad tim nasional sepak bolanya.

Tapi kini terungkap negara-negara itu ternyata juga menginginkan pemain naturalisasi, terlebih setelah melihat formula ini efektif mendongkrak kualitas Timnas Indonesia.

Vietnam dan Thailand kemudian mengaku terbentur aturan hukum nasionalnya yang tak bisa bebas mewujudkan program naturalisasi.

Ironisnya, sejumlah kalangan di Thailand, termasuk pemerhati olahraga di negeri itu, sudah mempertimbangkan hal yang kini dilakukan Indonesia itu saat mereka gagal melaju ke babak berikutnya selama kualifikasi Piala Dunia 2022.

Kini, dalam kualifikasi Piala Dunia 2026, Thailand kemungkinan bernasib sama seperti 2 tahun sebelumnya, terlempar dari persaingan sampai hanya babak kedua kualifikasi Piala Dunia.

Itu karena mereka harus bersaing keras dengan China yang skuadnya juga diperkuat pemain naturalisasi, untuk menjadi pendamping Korea Selatan yang kemungkinan besar menjadi juara Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.

Jika melihat berbagai laporan media Thailand 2 tahun lalu, negara itu sudah ingin merekrut pemain naturalisasi jauh sebelum kualifikasi Piala Dunia 2026, tapi terbentur rezim kewarganegaraan yang rumit yang mereka anut.

Contoh kerumitan itu terjadi pada Azuki Iwatani beberapa tahun lalu. Karateka putri ini besar dan lahir di Thailand, tapi dia memiliki orang tua berkewarganegaraan Jepang.

Sekalipun pemangku kebijakan olahraga di Thailand sangat ingin mengubah status kewarganegaraan Iwatani menjadi warga Thailand, karateka putri ini ditolak menjadi warga negara Thailand.

Undang-undang di negara itu menerapkan syarat ketat dan proses yang panjang sebelum seseorang bisa dinaturalisasi sehingga banyak yang urung berganti menjadi warga negara Thailand.

Situasi sama sulit dan pelik dihadapi oleh para pemangku kepentingan dan pengelola olahraga di Vietnam, yang juga memiliki rezim kewarganegaraan yang rumit dan kaku.


Formula tingkatkan kualitas

Vietnam sulit melakukan apa yang tengah dan sudah dilakukan Indonesia, walau sebenarnya melihat program naturalisasi sebagai faktor yang bisa mendongkrak kualitas tim olahraga mereka.

Keinginan itu mungkin kian membuncah karena baik Vietnam maupun Thailand terlihat terintimidasi oleh fakta terus meningkatnya kualitas timnas sepak bola Indonesia.

Grafik itu bisa mereka lihat dengan mata telanjang dari bagaimana Indonesia melalui kualifikasi Piala Dunia 2026 dan Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu.

Yang membuat mereka makin terganggu adalah peringkat FIFA yang ditempati Indonesia, terus meningkat, yang tegak lurus dengan beberapa pencapaian positif timnas belakangan ini.

Thailand dan Vietnam juga tak bisa memungkiri fakta bahwa Garuda kini memiliki prospek lebih baik ketimbang mereka dalam meretas jalan ke putaran final Piala Dunia FIFA.

Bukan hanya Vietnam dan Thailand yang was-was, Malaysia juga begitu. Bahkan peringkat FIFA negara inilah yang kemungkinan disalip lebih dulu oleh Indonesia.

Sementara itu, beberapa negara Asia Tenggara berusaha realistis, dengan mempertimbangkan langkah yang sudah ditempuh Indonesia dalam melibatkan atlet naturalisasi. Salah satu yang tampaknya ingin mengadopsi program naturalisasi adalah Singapura.

Bahkan Singapura sudah mencetuskannya tahun lalu ketika pada Mei 2023, Presiden Federasi Sepak Bola Singapura, Bernard Tan, meminta negaranya mempertimbangkan atlet naturalisasi demi meningkatkan kualitas timnas mereka.

Seperti para penggemar sepak bola di Singapura, Bernard Tan mungkin sudah jenuh menanti hadirnya timnas yang berbicara banyak dalam ajang-ajang internasional.

Keinginan Bernard Tan dalam merekrut pemain naturalisasi mungkin kian menggebu-gebu saat ini ketika Singapura di ambang terlempar dari babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.

Singapura baru mengumpulkan satu poin setelah satu kali seri dan tiga kali kalah dari empat pertandingan.


Tak sporadis

Namun, negara-negara itu mungkin tak tahu bahwa proses naturalisasi atlet di Indonesia ditempuh melalui proses panjang yang bahkan sekarang dibarengi pula dengan syarat lain bahwa calon-calon pemain naturalisasi harus memiliki darah Indonesia.

Belanda adalah salah satu negara yang memiliki populasi keturunan Indonesia yang besar. Tak heran kebanyakan pemain naturalisasi Indonesia berasal dari negara itu yang memiliki iklim sepak bola yang bagus.

Bandingkan dengan yang dilakukan negara-negara seperti China yang pernah menaturalisasi banyak pemain Brazil, yang secara etnik dan sosio-kultural tak ada hubungannya dengan China.

Bahkan dalam cabang-cabang seperti bola basket, China berani menaturalisasi atlet-atlet bintang yang tak sedikit pun memiliki akar China, salah satunya forwardMinnesota Timberwolves, Kyle Anderson, dari liga basket profesional NBA di Amerika Serikat.

Mantan gelandang Arsenal dan Brentford, Nico Yennaris, yang lahir dan besar di Inggris serta sama sekali tak berdarah China, menjadi pesepak bola naturalisasi pertama yang dipanggil masuk Timnas China pada 2019.

Indonesia nyaris tak melakukan hal sejauh seperti dilakukan China, apalagi melakukan hal yang sudah ditempuh Kamboja pada SEA Games 2023.

Dalam SEA Games edisi tahun lalu itu, Kamboja menempuh langkah kontroversial dengan menurunkan atlet-atlet naturalisasi pada banyak cabang olahraga, mulai basket sampai atletik.

Asal atlet-atlet naturalisasi ini pun beragam, ada yang asli Korea Selatan, Hong Kong, Pakistan, India, China, tapi juga ada beberapa atlet berdarah campuran Kamboja-Amerika.

Naturalisasi yang dilakukan Indonesia tidak sporadis seperti dilakukan Kamboja itu.

Bukan hanya tak mau asal naturalisasi, tapi juga melakukannya secara terbatas di sejumlah kecil cabang olahraga, di antaranya sepak bola, yang itu pun merupakan program jangka pendek, seperti sudah ditandaskan Wakil Ketua Umum PSSI Zainudin Amali beberapa waktu lalu.

Pelatih Shin Tae-yong sendiri menerapkan kriteria dasar bahwa pesepak bola yang boleh dinaturalisasi untuk memperkuat timnas harus memiliki darah Indonesia atau memiliki leluhur orang Indonesia.

Dengan kata lain, naturalisasi yang ditempuh Indonesia tak hanya ditujukan untuk meningkatkan kualitas tim olahraga, tapi juga dengan mempertimbangkan identitas keindonesiaan.








 

Copyright © ANTARA 2024

Saya tidak terkalahkan

sgp 88 slot

Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?******

Jakarta, CNN Indonesia--

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsitata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

Lihat Juga : Kenapa Rugi Korupsi Timah yang Seret Suami Sandra Dewi Tembus Rp271 T?

Lantas siapa pemilik PT RBT?

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73 persen.

Kemudian pemilik saham lainnya ada Surianto dengan saham 17 persen dan Frans Muller sebesar 10 persen.

Selain pemilik saham utama, Suparta juga menjabat sebagai direktur utama PT RBT.

Suparta sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah. Selain Suparta, Kejagung juga menetapkan Reza selalu direktur Business development dari PT RBT sebagai tersangka.

Berdasarkan perannya, Kuntadi menjelaskan Suparta dan Reza selaku jajaran direksi PT RBT melakukan inisiasi pertemuan untuk menjalin kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018.

Pertemuan dilakukan dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 yang berinisial MRPT alias RZ dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018 yakni EE alias EML untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan itu, Tersangka SP dan Tersangka RA menentukan harga untuk disetujui Tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Keluarga Pengharum Mayat

poker bonus new member 2018

China Hanya Mampu Tebar Utang Proyek OBOR Rp469,8 T di Asia Tenggara******

Jakarta, CNN Indonesia--

China gagal memenuhi komitmen pendanaan (utang) program Inisiatif Sabuk dan Jalan (Belt Road Initiative/ BRI) untuk Asia Tenggara.

Beijing hanya menebar utang US,6 miliar atau Rp469,8 triliun (Kurs Rp15.873 per dolar AS) pada 2015 hingga 2021. Jumlah tersebut kurang dari US,7 miliar dari komitmen yang dijanjikan sebesar US,3 miliar.

Hal itu terjadi karena proyek skala besar di bawah program BRI tersendat karena berbagai alasan, mulai dari ketidakstabilan politik hingga transisi energi global.

Meskipun pencairan dana tersebut jauh di bawah US,3 miliar yang dijanjikan, China tetap menjadi mitra utama pembiayaan infrastruktur di Asia Tenggara. Dana yang dikucurkan China lebih besar dibanding Jepang sebesar US,4 miliar dan Asian Development Bank (ADB) sebesar US,4 miliar.

Secara keseluruhan, China terlibat dalam 24 dari 34 komitmen mega proyek di Asia Tenggara yang masing-masing menelan biaya sekitar US miliar. Sebanyak 14 proyek berada di bidang pembangkitan atau transmisi energi dan sisanya berkaitan dengan sektor transportasi.

Namun beberapa proyek dibatalkan, termasuk lima proyek pada 2022 yang senilai US miliar. Proyek itu seperti kereta api di Thailand dan Filipina, dan jaringan pipa gas di Malaysia.

Lihat Juga : Kerugian Imbas Korupsi Timah Seret Suami Sandra Dewi Capai Rp271 T

Sydney Lowy Institute mengatakan proyek di Malaysia adalah contoh di mana pengaturan keuangan dengan China menjadi kontroversial secara politik, yang menyebabkan penangguhan atau negosiasi ulang setiap kali pergantian pemerintahan.

"Kereta Kecepatan Tinggi Thailand-China adalah contoh lain dari politik dalam negeri yang mendatangkan malapetaka pada ambisi infrastruktur China," bunyi laporan tersebut.

Namun ada juga sejumlah mega proyek BRI yang telah selesai. Misalnya pipa minyak senilai US miliar di Myanmar yang mulai beroperasi pada 2017. Kemudian proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung di Indonesia.

Laporan tersebut mencatat bahwa China belajar dari pengalaman, dan beralih ke program yang lebih kecil dan meningkatkan fokusnya pada manajemen risiko, persiapan proyek, uji tuntas keuangan, serta standar lingkungan dan sosial yang lebih tinggi.

Partai Komunis Tiongkok, sambung laporan tersebut, tampak berniat untuk mempertahankan BRI yang tahan lama dan responsif terhadap perubahan keadaan dan tuntutan negara-negara mitranya.

"Suntikan pendanaan baru dan komitmen terhadap reformasi kebijakan merupakan indikasi bahwa BRI akan tetap bertahan," kata mereka.

Program BRI China diciptakan oleh Presiden China Xi Jinping pada 2013 untuk berinvestasi di lebih dari 130 negara dan organisasi internasional.

Sejak dijalankan, inisiatif ini telah menghasilkan miliaran dolar yang dituangkan ke dalam proyek infrastruktur. Namun, kritikus melihat BRI sebagai cara China untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh dunia melalui jeratan utang.

[Gambas:Video CNN]

(fby/agt)

Ningbei Su Qinghe

mitrajp

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Jakarta, CNN Indonesia--

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.

(skt/agt)