das boot slot demo 664Jutaan kata 237384Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjaman online yang bunganya rendah》
Aneh Logika Kalau Penyeludupan Jadi Alasan Buka Ekspor Benur Lagi******
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Bulog Buka Suara soal Mahal dan Langka Beras Meski di Sentra Produksi******
Perum Bulogbuka suara soal kelangkaan serta kenaikan harga berasdi sejumlah gerai ritel di kawasan sentra produksi beras belakangan ini.
Direktur Utama Bulog Bayu Krisnamurthi mengungkap masalah itu dipicu panen raya yang telat.
Menyikapi masalah itu, Bayu menyatakan Bulog menggelontorkan komoditi pangan murah melalui program Bulog Siaga (Aksi Amankan Harga) mulai Selasa (20/2). Program ini dilaksanakan di wilayah DKI Jakarta dan Jawa Barat.
Bulog Siaga akan menjual beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), beras premium dan komoditas pangan lainnya secara langsung kepada masyarakat sebagai bentuk intervensi langsung penyediaan komoditi kepada konsumen.
"Program ini dilaksanakan guna mendekatkan pasokan beras dan pangan lainnya kepada masyarakat. Adapun lokasi pelaksanaan program ini diutamakan di pemukiman padat penduduk yang langsung menyasar konsumen akhir seperti rumah susun (rusun), kantor kelurahan, kantor kecamatan, kawasan industri dan lainnya" tambah Bayu.
Lebih lanjut, Bayu menekankan di samping melaksanakan penugasan pemerintah seperti penyaluran bantuan pangan serta melaksanakan program SPHP, Bulog juga merasa perlu melakukan intervensi langsung untuk penyediaan beras ke masyarakat melalui kegiatan Bulog Siaga ini.
"Untuk meredam gejolak harga beras, di samping melaksanakan bantuan pangan beras ke 22 juta KPM (keluarga penerima manfaat), Bulog juga tengah gencar menggelontorkan beras SPHP ke seluruh saluran distribusi yang ada. Bulog Siaga ini merupakan bentuk intervensi lainnya yang dilakukan oleh Bulog untuk mengurangi kontraksi harga yang ada, sehingga secepat mungkin diharapkan dapat menurunkan tensi harga beras di pasaran", tegasnya.
Kelangkaan beras terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Salah satunya di Indramayu, Jawa Barat. Salah satu warga bernama Handayani mengaku kesulitan mendapatkan beras di ritel modern.
Alhasil, ia harus membeli beras di pasar tradisional meski dengan harga yang mahal.
"Baru beli minggu kemarin ya harganya sudah Rp170 ribu per 10 kilogramnya. Kaget juga harganya naik lagi. Untuk sekarang enggak tahu berapa harganya," kata Handayani, dikutip detikcom, Selasa (21/2).
Ia mengatakan saat ini pedagang juga kesulitan mencari pasokan beras untuk dijual.
"Mungkin itu ya penyebab naiknya harga beras," katanya.
Lihat Juga :Kenapa Sri Mulyani Diprediksi Tak Ada di Daftar Menteri Prabowo? |
Keluhan soal kelangkaan juga disampaikan Herman, pedagang nasi padang di Indramayu. Sudah sebulan terakhir ia sulit mendapatkan beras sehingga harus mengurangi porsi nasi di dagangannya.
"Iya dikurangi sedikit porsi nasinya. Biar bisa dapat untung," ungkap Herman.
Biasanya Herman membeli beras medium seharga Rp12.500 per kilogram. Namun kini harganya naik ke Rp15.500 per kg.
Kelangkaan beras Indramayu menjadi ironi karena daerah tersebut dikenal sebagai lumbung padi nasional. Kabupaten itu dinobatkan sebagai daerah penghasil padi terbesar di Jawa Barat (Jabar).
[Gambas:Video CNN]
IHSG Berpotensi Dibayangi Awan Kelabu Hari Ini******
Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) diproyeksi melemah pada perdagangan Rabu (6/3).
CEO Yugen Bertumbuh Sekuritas William Surya Wijaya mengatakan gelombang tekanan IHSG memang belum usai meski rilis data cadangan devisa diprediksi masih mencerminkan kondisi ekonomi RI yang stabil dan diharapkan bisa memberi dorongan positif pada indeks.
"Namun, adanya sentimen negatif yang berasal dari pelemahan nilai tukar rupiah serta fluktuasi harga komoditas akan turut mempengaruhi pergerakan IHSG. Hari ini IHSG berpotensi bergerak sideways," kata William.
Untuk saham pilihan, William merekomendasikan BBCA, BBRI, TBIG, BBNI, ITMG, AKRA, UNVR, dan LSIP.
Praktisi Pasar Modal sekaligus Founder WH-Project William Hartanto menyoroti tren pelemahan yang menimpa indeks. Ia memprediksi layunya IHSG akan berlanjut hari ini dengan rentang gerak 7.220-7.296.
"Belum ada sentimen baru yang perlu diperhatikan saat ini. Hari ini kami memproyeksikan IHSG berpotensi bergerak dalam kecenderungan melemah," ramalnya.
IHSG jatuh ke level 7.247 pada perdagangan Selasa (5/3). Indeks saham turun 29,28 poin atau minus 0,40 persen dari perdagangan sebelumnya.
Investor melakukan transaksi sebesar Rp9,62 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 20,54 miliar saham.
[Gambas:Video CNN]
Label:togel virginia day、pinjol yang diawasi oleh ojk、situs lotre terpercaya
Terkait:erek erek marah、murah4d、toto855、rtp winstar4d、game slot gampang jp、link judi slot online、kursi777、slot899、kode alam orang hamil togel、kegunaan voucher google play
bab terbaru:permainan slot gacor(2024-07-03)
Perbarui waktu:2024-07-03
Bersama dinas terkait dari pemerintah setempat kami melakukan monitor di pasar tradisional Doloksanggul, pasokan bahan pokok masih cukup amanHumbahas (ANTARA) - Satuan tugas (satgas) Pangan Kepolisian Resor (Polres) Humbang Hasundutan (Humbahas), Sumatera Utara, melakukan pemantauan sekaligus pengecekan ketersediaan dan harga bahan pokok penting ke sejumlah pasar tradisional di wilayah setempat, menjelang Ramadhan 2024.
Pewarta: Juraidi dan Ebenezer
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2024
Wacana pemerintah membuka keran ekspor benih lobsterkembali menguat. Hal itu seiring pernyataan Menteri KP Sakti Wahyu Trenggono yang menyebut larangan ekspor benih lobstermasih belum membuahkan hasil.
Pasalnya, meski sudah dilarang ekspornya ternyata budidaya lobster di Vietnam masih berkembang. Celakanya, 100 persen bibit budidaya lobster di Vietnam berasal dari Indonesia.
Hal itu katanya janggal. Pasalnya, ekspor benur di Tanah Air dilarang sejak terbitnya Permen KP Nomor 17 Tahun 2021.
"Yang aneh, kita sudah tutup sedemikian rupa melalui Peraturan Menteri nomor 17, tetapi kok di sana produksinya jalan terus," lanjutnya.
Menurutnya, benur yang kemudian dibudidaya di Vietnam diperoleh dari Tanah Air lewat jalur ilegal alias hasil penyelundupan.
Karenanya, ia mengatakan Presiden Jokowi dalam lawatan ke Vietnam beberapa waktu lalu menyinggung isu ini dan mengajak pemerintah Negeri Naga Biru untuk berkolaborasi.
Kemitraan ini dinilainya membawa prospek cerah dalam mengikutsertakan Indonesia ke pusaran global supply chainatau rantai pasok lobster dunia.
"Kalau global supply chainartinya gini, jangan kamu aja dong yang menikmati, kami juga dong kebagian. Kan asalnya dari kami, bagaimana kalau kita saling kolaborasi, salah satunya itu dengan mengundang mereka untuk investasi di sini," tutur Sakti.
"Nah sekarang sedang proses G to G (Government to Government)untuk kemudian bisa menjadi bagian dariglobal supply chain," pungkasnya.
Lihat Juga :Blak-blakan Menteri KKP soal Wacana Ekspor Benih Lobster Mau Dibuka |
Pernyataan Sakti itu tak lama muncul setelah Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu mengatakan potensi untuk mengekspor benih lobster itu cukup besar.
"(Nilai) US,62 miliar ini sangat banyak tapi tidak masuk dalam pendapatan negara, budidaya juga tidak masuk, maka kita kombinasikan, budidaya bisa, negara dan network juga tetap bisa berjalan dengan baik, tech diadop," tutur Haeru dalam acara Indonesia Marine and Fisheries Business Forum 2024 di Hotel Fairmont, Senin (5/2).
"Aspek-aspek ini dikemas dan concern mengundang investor dari Vietnam untuk budidaya," imbuhnya.
Kendati demikian, Haeru menilai rencana ekspor benih lobster ke luar negeri, khususnya ke Vietnam, juga bukan perkara mudah. Saat ini, KKP tengah melakukan audiensi dengan nelayan lobster apakah sepakat dengan rencana ini serta menentukan Harga Eceran Tertinggi (HET).
Selain itu, pemerintah juga perlu merevisi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (PermenKP).
"Kita coba win win dan lain-lain ini memang tidak mudah tapi menerima semua saran stakeholders dan asosiasi. Ini yang sedang dilakukan. Insyaallah doakan agar revisi Permen lobster kepiting rajungan bisa secepatnya tuntas juga harus didukung PKS, sedang dikomunikasikan," jelasnya.
Larangan ekspor benih lobster awalnya ditetapkan oleh eks Menteri KP Susi Pudjiastuti pada 2016 lewat Permen Nomor 56 Tahun 2016 tentang Penangkapan Lobster.
Pada 2020, mantan Menteri KKP Edhy Prabowo membuka keran ekspor benih lobster. Namun, ia kemudian divonis hukuman lima tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dalam kasus dugaan suap terkait izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster atau benur.
Ia dinyatakan menerima suap sebesar Rp 25,7 miliar dari para eksportir.
Ekspor benih lobster kembali dilarang oleh Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono lewat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Lobster (Panulirus spp.), Kepiting (Scylla spp.), dan Rajungan (Portunus spp.) di Wilayah Negara Republik Indonesia.
Namun, saat ini pemerintah kembali berencana mengekspor benih lobster dengan alasan adanya penyelundupan.
[Gambas:Video CNN]
Lantas tepat kah penyelundupan jadi alasan pemerintah itu?
Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan Abdul Halim mengatakan alasan penyelundupan untuk membuka ekspor menunjukkan ketidaklogisan cara berpikir menteri kelautan dan perikanan.
Menurutnya, kebijakan ekspor hanya akan membuat negara semakin rugi di tengah eksploitasi lobster lokal yang saat ini terjadi.
Hasil kajian Komnas Pengkajian Sumberdaya Ikan (Komjiskan), sambungnya, menunjukkan sumber daya lobster di beberapa wilayah pengelolaan perikanan sudah dalam status eksploitasi berlebihan.
"Semestinya hasil kajian Komnas Kajiskan tersebut bisa dijadikan sebagai panduan bagi menteri kelautan dan perikanan dalam membuat sebuah kebijakan yang sejalan dengan spirit keberlanjutan sumber daya perikanan dan kesejahteraan pembudidaya lobster di dalam negeri," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (7/2).
Lihat Juga :PNS Ini Terima THR Rp123 Juta, Lebih Besar dari yang Didapat Jokowi |
Alih-alih membuka ekspor, ia mengatakan pemerintah seharusnya menindak tegas penyelundup benur. Setelah itu, pemerintah harus melanjutkan langkah dengan memperbaiki kinerja usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri dan melakukan pendampingan kepada masyarakat pesisir mengenai keunggulan budidaya lobster lokal.
Pemerintah, sambungnya, juga bisa menyediakan insentif kepada pelaku usaha pembudidayaan lobster lokal yang berhasil.
Abdul berpandangan penyelundupan terjadi karena tidak adanya peta jalan dari KKP terkait target usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri. Hal ini yang kemudian menyulitkan pemerintah daerah.
Alhasil, usaha pembudidayaan lobster di dalam negeri selalu dihadapkan pada persoalan hulu-hilir yang tidak pernah terhubung.
"Pembudidaya menghendaki dibesarkan di dalam negeri. Dikarenakan tidak ada keberpihakan pemerintah dan kelangkaan benur di dalam negeri, walhasil ada dorongan untuk alih profesi menjadi penangkap benur lobster untuk dijual ke luar negeri," imbuhnya.
Lihat Juga :Berapa THR yang Diterima Sri Mulyani sebagai Bendahara Negara? |
Senada, Kepala Center of Industry Trade, and Investment Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menyebut adanya penyelundupan ke Vietnam tidak bisa dijadikan sebagai alasan pemerintah membuka ekspor. Yang dirugikan dari ekspor, katanya, adalah Indonesia sendiri.
Kerugian itu bisa timbul dari berbagai sisi. Pertama, harga jual benih lobster jauh lebih rendah dibanding lobster yang telah dewasa. Kedua, suplai lobster dalam negeri akan turun. Ujungnya, para produsen akan menaikkan harga.
"Mereka yang menyuplai ke restoran atau tempat makan pasti akan menaikkan harga karena keterbatasan suplai dalam negeri," kata nya.
Terkait penyelundupan ke Vietnam, Andry mengatakan KKP seharusnya berkoordinasi dengan otoritas setempat karena sudah masuk kategori Illegal, Unregulated, and Unreported (IUU) Fishing alias penangkapan ikan secara ilegal. Ia mengatakan IUU Fishing merupakan kejahatan internasional.
"Fokusnya seharusnya ke arah sana bukan membuka keran ekspor. Kalau ekspor dibuka sama saja melegalkan kejahatan internasional," imbuhnya.
Lihat Juga :Bank Mandiri Rombak Direksi-Komisaris, Eks Menpora Jadi Wakomut |
Transmart Full Day Sale balik lagi, Minggu (10/3) dengan diskon besar-besaran untuk berbagai kebutuhan. Produk elektronik yang diskon gede diTransmart salah satunya adalah kulkas.
Kulkas side by side (SBS) 472L harga sale Rp8.799.200 dari harga normal Rp12.049.000 per unit. Hematnya sampai Rp3.249.800. Harga ini berlaku di Pulau Jawa, Bali, dan Lampung.
Lihat Juga :![]() |
Jadi pastikan bayar belanjaannya pakai Bank Mega atau Allo Bank supaya bisa menikmati beragam kemudahan serta promo diskon menarik!
Belum memiliki kartu kredit Bank Mega? Tidak usah khawatir. Bisa segera datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.
Kalau belum punya Allo Prime, caranya gampang banget. Tinggal downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.
Jangan sampai lewatkan kesempatan belanja dengan diskon gede-gedean ini. Promo ini berlangsung dari jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.
Saatnya borong belanjaan dan bawa pulang kulkas impian dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.
![]() |
Prasetio memang layakJakarta (ANTARA) - Kaukus Muda Betawi mendukung Ketua DPRD DKI dua periode 2014-2024 Prasetio Edi Marsudi untuk maju dalam Pemilihan Kepada Daerah (Pilkada) DKI 2024.
Pewarta: Luthfia Miranda Putri
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2024
Perum Bulog menyebutkan ada tambahan kontrak impor sebanyak 300 ribu tonberasdari Thailand dan Pakistan guna memperkuat stok pangan nasional terutama menghadapi Ramadan dan Idul Fitri 1445 Hijriah.
"Sudah ada penambahan kontrak 300 ribu ton beras lagi dari Thailand dan Pakistan untuk penguatan stok Bulog," kata Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, Minggu (3/3).
Bayu menyampaikan 300 ribu ton beras tersebut masih dalam perjalanan menuju ke Indonesia dan akan menambah kekuatan stok di gudang Bulog yang saat ini mencapai 1,3 juta ton.
Menurut dia, penambahan kontrak impor tersebut merupakan langkah strategis untuk memperkuat stok Bulog, yang merupakan garda terdepan dalam menjaga stabilitas pasokan beras di Indonesia.
Bayu juga menjelaskan bahwa keputusan untuk melakukan impor beras dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan dalam negeri.
Sebagai satu-satunya operator impor beras di Indonesia, Bulog menjalankan proses impor secara bertahap dan terukur, dengan memperhatikan faktor-faktor seperti masa panen dan ketersediaan beras lokal.
Meskipun melakukan impor, Bulog tetap mengutamakan penyerapan beras dalam negeri jika produksi lokal meningkat. Sebagai bagian dari tugasnya dalam menjaga cadangan pangan pemerintah, Bulog memastikan bahwa impor yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan riil dan tidak mengganggu stabilitas harga.
Bayu juga menegaskan bahwa Bulog tunduk pada pengawasan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam setiap langkah operasionalnya. Hal ini menunjukkan komitmen Bulog untuk menjalankan tugasnya secara transparan dan akuntabel demi kepentingan publik.
"Langkah-langkah impor beras yang diambil oleh Bulog juga diarahkan untuk menjaga kepastian pemenuhan cadangan pangan pemerintah," ucap Bayu.
Dengan demikian, tambah Bayu, Bulog berperan penting dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memberikan jaminan pasokan beras yang cukup bagi masyarakat Indonesia.
Lihat Juga :![]() |
Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Sulawesi Tenggara (Sultra) Sitti Saleha mengatakanharga beras di Kabupaten Wakatobi Rp 800 ribu per karung kemasan 50 kilogram (kg).
Hal itu disampaikan untuk menanggapi beredarnya kabar harga beras di wilayah tersebut melonjak ke Rp 21 ribu per kg atau berkisar Rp1 juta untuk ukuran 50 kg.
Lihat Juga :Bank Dunia Ikut Bersuara soal Program Makan Siang Prabowo-Gibran |
"Harga beras jenis premium masih sekitar Rp 15 ribu sampai Rp 16 ribu per kilonya," ujarnya.
Sementara itu, Kabid Perdagangan Disperindag Sultra Laode Muhammad Fitrah Arsyad menyebutkan harga beras jenis premium di 15 kabupaten kota berkisar Rp15.700 sampai Rp17 ribu per kg.
"(Beras) premium untuk Kota Kendari sekitar Rp15.700 sampai Rp16 ribu, kalau kabupaten lain Rp16 ribu sampai Rp17 ribu," kata Fitrah kepadaCNNIndonesia.com.
Untuk beras jenis medium, Fitrah menyebut harganya berkisar Rp13.600 sampai Rp14 ribu per kg.
"Rata-rata 15 kabupaten semua Rp13.600 sampai Rp14 ribu, ada memang beberapa kabupaten seperti Buton Tengah, Kolaka Utara semua Rp14 ribu, untuk daerah lainnya Rp13.600 sampai Rp13.800 untuk medium," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
《pinjaman online yang bunganya rendah》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,demo slot floating dragonHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjaman online yang bunganya rendah》bab terbaru。