warisqq

apakah aku tuhan

Gegap Gempita Konser Coldplay, Seberapa Besar Dampaknya ke Ekonomi?******

Berbagai kegiatan atau acara besar sudah dilakukan seiring berakhirnya pandemi covid-19. Tak hanya pertandingan olahraga atau konser musik band lokal, penyanyi luar negeri pun sudah mulai melakukan konserbesar-besaran di Indonesia.

Beberapa diantaranya adalah konser boyband dan girl group asal Korea Selatan, NCT Dream dan Blackpink. Terbaru dan paling dinantikan adalah grup musik Coldplay yang bakal manggung di Stadion Utama GBK, Jakarta pada 15 November mendatang.

Meski penyelenggaraan konser grup musik asal Inggris ini di Indonesia masih lama, tapi antusias masyarakat sudah sangat tinggi. Pasalnya, ini pertama kalinya Coldplay mengadakan konser di Indonesia sejak dibentuk pada 1996 lalu.

Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira melihat dampak ekonomi dari penyelenggaraan konser musik internasional ke Indonesia tak terlalu besar. Terlebih, kegiatan ini menjadi bagian sub sektor ekonomi kreatif.

"Ekonomi kreatif kontribusinya ke PDB (Produk Domestik Bruto) hanya 6,98 persen. Berarti konser atau pertunjukkan musik yang hanya bagian dari itu, dampaknya relatif kecil karena di bawahnya," kata Bhima kepadaCNN Indonesia.com, Rabu (10/5).

Menurut Bhima, gelaran konser band internasional akan memberikan dampak setidaknya terhadap konsumsi masyarakat kelas menengah atas. Hal ini melihat harga tiketnya yang tidak murah.

"Ada efek pasca pandemi pengeluaran rekreasi masyarakat meningkat bahkan bisa lebih tinggi dari sebelum pandemi termasuk acara konser musik. Masyarakat bosan selama pandemi sehingga setelah mobilitas longgar, langsung mengeluarkan belanja rekreasi," jelasnya.

Kendati, memang keuntungannya hanya akan terbagi di beberapa sektor saja, misalnya perhotelan, UMKM sekitar, dan penjual souvenir. Tapi keuntungan yang didapatkan sektor tersebut juga tergantung penyanyi yang didatangkan.

"Angkanya variatif tapi bisa sampai pendapatan total puluhan miliar per konser kalau artis yang tampil papan atas seperti Coldplay," jelasnya.

Bersambung ke halaman berikutnya...

Batu Loncatan Promosi Indonesia

Lin Han Lin Yao

Menantang Luhut Buka******

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Panjaitan membongkar permasalahan di industri dan perkebunan kelapa sawit. 

Hal itu terjadi tak lama setelah Presiden Jokowi menunjuknya menjadi Ketua Pengarah Satgas Tata Kelola Industri Sawit. Luhut menyebut setelah melaksanakan tugas itu, ia mendapat fakta bahwa ternyata 9 juta hektare lahan sawit di Indonesia belum dipajaki.

Kesimpulan itu didapat setelah Luhut meminta BPKP mengaudit tata kelola industri dan perkebunan kelapa sawit di Indonesia. Hasilnya ditemukan ada 14,6 juta hektare lahan sawit di Indonesia.

Namun, yang membayar pajak hanya 7,3 juta hektare. Luhut mengaku belum puas dengan hasil audit tersebut.

Ia akhirnya meminta BPKP melakukan audit lagi secara menyeluruh terhadap tata kelola industri sawit. Hasil audit menyeluruh ini ternyata berbeda dengan yang sebelumnya.

"Belum selesai audit itu, saya suruh audit seluruh izin kelapa sawit. Ternyata izin kelapa sawit ada 20,4 juta hektare, yang tertanam 16,8 juta hektare yang belum bayar pajak itu 9 juta hektare," kata Luhut di The Westin Jakarta, Selasa (9/5).

Luhut mengatakan temuan tersebut telah dilaporkan ke Presiden Jokowi. Namun, ia tak menyarankan agar Jokowi mengambil langkah hukum terhadap perusahaan sawit yang mengemplang pajak di sektor sawit tersebut.

Luhut hanya menyarankan Jokowi untuk memungut penalti kepada pemilik lahan sawit yang belum bayar pajak tersebut. Sesuai ketetapan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),pemberian penalti itu memang dimungkinkan.

"Sekarang semua didigitalisasi. Saya bilang Pak Presiden, tidak usah dibawa legal, 'Jadi gimana?', pokoknya penalti saja. Berapa yang ditentukan KLHK, dia bayar. Kalau tidak bayar diambil pemerintah," jelas Luhut.

Merespons temuan Luhut itu, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) meyakini seluruh anggotanya taat membayar pajak.

Mereka karena itu yakin anggota Gapki tak masuk dalam temuan Luhut itu. Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyebut keyakinan disampaikan karena bukti bayar pajak salah satu syarat untuk bisa mendapatkan sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (Indonesian Sustainable Palm Oil/ISPO).

"Kalau perusahaan apalagi anggota GAPKI yang sudah mendapatkan sertifikat ISPO maupun yang sedang proses, rasanya sulit untuk tidak patuh bayar pajak. Sebab persyaratan untuk ISPO salah satunya adalah bukti pembayaran pajak," ujar Eddy kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan bakal menindaklanjutinya klaim GAPKI dan temuan Luhut itu.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Dwi Astuti mengatakan tindaklanjut akan dimulai dengan mensinkronkan data yang dimiliki Luhut dan DJP. Sinkronisasi data dilakukan karena ada kemungkinan perbedaan data luas tanah yang dilaporkan mendapat izin Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ke DJP dan yang ditemukan Luhut di lapangan.

"Saat ini, DJP sedang melakukan klarifikasi terkait perbedaan luasan tersebut," ujar Dwi kepada CNNIndonesia.com, Selasa (9/5).

Menurutnya, jika nantinya hasil penelusuran betul menemukan perbedaan luasan yang dilaporkan dengan data di lapangan, maka akan dilakukan perbaikan SPPT PBB terhadap perusahaan atau pemilik perkebunan sawit tersebut.

Tak hanya itu, selisih pajak yang selama ini belum dibayarkan juga akan ditagihkan kepada perusahaan bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

"Jika akibat perbedaan luasan tersebut menimbulkan potensi PPh (Pajak Penghasilan) dan PPN (Pajak Pertambahan Nilai), maka akan ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan," pungkasnya.

Sementara itu, Peneliti Center of Economic and Law Studies (Celios) Muhammad Andri Perdana mengatakan supaya tak menimbulkan kebingungan, pernyataan Luhut yang menyebut 9 juta hektare lahan sawit belum bayar pajak harus dirinci angkanya dan dipublikasikan ke publik.

Itu perlu dilakukan supaya permasalahan pengemplangan pajak di industri sawat dapat dikawal bersama. Ia mengatakan jika informasi Luhut soal 9 juta hektare atau lebih dari setengah lahan sawit tertanam yang sebanyak 16,8 juta hektare belum bayar pajak, maka pengawasan industri kelapa sawit selama ini perlu dipertanyakan.

"Misalnya Kemenkeu, apakah selama ini tak berkutik atau membiarkan saja?" kata Andri.

Di lain sisi, Andri juga mengkritik saran Luhut ke Jokowi agar tak menggunakan jalur hukum dalam menyelesaikan pengemplangan pajak lahan sawit. Ia mengatakan saran itu tidaklah tepat.

Menurutnya, kekhawatiran bahwa pengusaha sawit akan melakukan akrobat hukum seperti kasus BLBI bila kejahatan pengemplangan pajak diuber tak beralasan. Pasalnya, permasalahan akrobat hukum, bukan dipicu aturan yang ada tapi pelaksanaan di lapangan dan celah-celah yang diberikan pemerintah ke pelanggar hukum.

"Bukannya malah dijadikan alasan untuk negara melangkahi hukum sendiri," kata Andri.

Curiga Kongkalikong di Kasus 9 Juta Hektare Lahan Sawit Belum Dipajaki

Lagu Pemakaman Para Dewa

Sarana dan Prasarana Kereta Cepat Jakarta******

PT Kereta CepatIndonesia China (KCIC) melakukan test commissioning Kereta Cepat Jakarta Bandung(KCJB) mulai Senin (15/5). Uji coba ini dilakukan untuk melihat kesiapan seluruh sarana dan prasarana KCJB yang telah dibangun.

General Manager Corporate Secretary KCIC Rahadian Ratry mengatakantest commissioningakan dilakukan melalui berbagai tahapan.

"Pada 15 Mei 2023, memang belum ada perjalanan EMU (Electric Multiple Unit) atau CIT (Comprehensive Inspection Train) karena di tahapan awal test commissioningini baru akan dimulai persiapan persiapan berupa pengujian integrasi sistem sarana, prasarana, fixed assetsepertisignalling, telecomunication, catenary, OCC (Operation Control Center), depo dan stasiun " ujar Rahadian dalam keterangan resmi, Minggu (14/5).

"Pada tahap awal sudah dilakukan independent testterhadap sarana dan prasarana terlebih dahulu untuk memastikan bahwa semua subsistem berjalan dengan normal sesuai standar dan spesifikasi yang telah ditentukan. Proses independent testtersebut sudah dimulai sejak April 2023," ujar Rahadian.

Lebih lanjut, Rahadian mengatakan demi memastikan tahapan pengujian dan assessmenttelah dilakukan dengan benar, konsultan NERC dan CARS ditunjuk sebagai konsultan independen yang membantu pelaksanaan test commissioningproyek KCJB.

NERC merupakan asessorsarana dan prasarana sementara CARS lebih sebagai konsultan yang melakukan assessmentatas keamanan sarana dan prasarana KCJB.

Rahadian menyebut uji dinamis akan dilakukan dengan menjalankan Locomotive Diesel (DMU) terlebih dahulu selama beberapa hari dengan kecepatan hingga 80 km per jam. Selanjutnya akan dijalankan EMU KCJB sebagai bagian tahapan test commissioningdengan kecepatan yang dibatasi sampai nantinya mencapai kecepatan teknis yang diizinkan yaitu 385 km perjam.

Rahadian menjelaskan meski belum akan segera dilalui oleh sarana CIT atau EMU KCJB, masyarakat tetap diminta untuk tidak mendekat dan beraktivitas di sekitar jalur KCJB. Pasalnya listrik sudah akan mulai diaktifkan dimana kekuatan untuk Overhead Catenary System KCJB mencapai 27,5 KV dan itu sangat berbahaya.

"Test commissioning merupakan milestone penting dalam proyek KCJB. Dari kegiatan inilah seluruh sarana dan prasarana yang dibangun akan dites kesiapannya hingga menjelang operasional KCJB nantinya," tutup Rahadian.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan ke Barat: Diary of the Bone Demon

Bunda, Perlengkapan Bayi dan Anak di Transmart Diskonnya Berlipat******

Bunda-bunda yang lagi cari berbagai perlengkapan bayi sampai anak-anak, merapat yuk! Borong aja semua kebutuhan si kecil di Transmart.

Mumpung lagi ada Transmart Full Day Sale, semua perlengkapan bayi dan anak diskon up to70 persen dan masih ada tambahan diskon 20 persen jika bayar menggunakan Allo Bank atau Bank Mega.

Lihat Juga : Belanja di Transmart, Bayarnya Bisa Nanti Pakai Allo Paylater

Apabila ada barang yang lebih murah di tempat lain, maka Transmart akan mengganti dua kali dari selisih harga tersebut.

Cek di sini ya, Bun, produk diskon berlipatnya.

1. Produk perlengkapan bayi merek Oh My Orange, Mooimom, Mombella, MUGU, diskon 20 persen + 20 persen.
2. Aneka pakaian bayi merek Chukpog Baby Wear, diskon mulai dari 10 persen + 20 persen.
3. Aneka pakaian anak-anak merek Pleu Baby Wear, diskon 50 persen + 20 persen + 20 persen.
4. Donita Kid Wear, diskon 70 persen + 20 persen.
5. JPS Baby & Kids, diskon 50 persen + 20 persen.
6. Cardinal Kids, diskon 50 persen + 20 persen.
7. Rodeo Junior, diskon 50 persen + 20 persen.
8. Odaiba Kids Wear, diskon 50 persen + 20 persen.
9. Kids Icon, diskon 50 persen + 20 persen.
10. Baby Walker merek Family, diskon 50 persen + 20 persen.

Semua diskon ini berlaku dengan pembayaran lewat Allo PayLater, kartu kredit Bank Mega atau Bank Mega Syariah.

Lihat Juga : Diskon Aneka Produk Fesyen Keren di Transmart Full Day Sale Besok

Untuk Bunda yang belum memiliki kartu kredit, bisa applylangsung kartu kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Atau Bunda bisa downloadAllo Bank di App Store atau Google Play Store. Lalu, buat akun dan upgrade ke Allo Prime untuk mengaktifkan AlloPay Later, biar bisa belanja sekarang bayar nanti.

Jadi tunggu apalagi? Yuk, segera belanja dan nikmati diskon gede-gedeannya di Transmart Full Day Sale Sabtu besok!

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Daftar 3 Menteri di Pusaran Izin Keruk dan Ekspor Pasir Laut******

Izin tiga menteri diperlukan untuk memuluskan izin pengerukan dan ekspor pasir laut.

Restu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam penambangan hingga ekspor pasir laut tertuang di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Dalam pasal 1 ayat 7 beleid tersebut dijelaskan bahwa izin pemanfaatan pasir laut adalah izin yang diterbitkan oleh menteri untuk melakukan kegiatan pembersihan dan pemanfaatan hasil sedimentasi di laut. Menteri terkait yang berhak memberi izin dicantumkan dalam pasal 1 ayat 9.

Hal itu dipertegas di pasal 1 ayat 10 yang menyebut kementerian adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan.

Dengan kata lain, izin pemanfaatan pasir laut harus diterbitkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Sakti Wahyu Trenggono.

Lalu, pasal 10 mengatur soal pelaku usaha yang boleh terlibat dalam urusan pembersihan hasil sedimentasi di laut. Di pasal 10 ayat 2 dijelaskan pelaku usaha boleh melakukan pengambilan, pengangkutan, penempatan, penggunaan, dan/atau penjualan hasil sedimentasi di laut.

Namun, penjualan pasir laut baru boleh dilakukan setelah perusahaan mendapatkan izin usaha pertambangan untuk penjualan. Dengan begitu, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif berperan untuk memuluskan hal ini.

"Izin usaha pertambangan untuk penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijamin penerbitannya oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang mineral dan batu bara atau gubernur sesuai dengan kewenangannya setelah melalui kajian oleh tim kajian dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan," bunyi pasal 10 ayat 4.

Sementara itu, izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam pasal 15 ayat 3. Pasal ini menjabarkan apa yang sudah disinggung soal ekspor pasir laut di pasal 9 ayat 2.

"Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2) huruf d wajib mendapatkan perizinan berusaha untuk menunjang kegiatan usaha di bidang ekspor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan," tulis beleid tersebut.

Kemudian, pada pasal 15 ayat 5 disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut soal ekspor pasir laut bakal diatur dalam bentuk peraturan menteri.

Dengan kata lain, akan ada peraturan menteri perdagangan (permendag) yang diterbitkan Mendag Zulkifli Hasan untuk memuluskan izin ekspor tersebut.

Terlepas dari keterlibatan 3 menteri untuk memuluskan penambangan hingga ekspor pasir laut, sikap Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya.

Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Bunga mekar di Jinxiang

IHSG Menguat Tipis ke 6.711 di Awal Pekan******

IndeksHarga SahamGabungan (IHSG) ditutup di level 6.711  pada Senin (15/5).  Indeks saham menguat 3,97 poin atau naik 0,06 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp10,33 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 19,40 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 241 saham menguat, 294 saham terkoreksi, dan 209 saham lainnya stagnan.

Senada, bursa saham Eropa juga kompak bergerak di zona hijau. Terpantau indeks FTSE 100 di Inggris menguat 0,29 persen, indeks DAX di Jerman menguat 0,14 persen, dan indeks CAC 40 di Prancis menguat 0,44 persen.

Sedangkan, bursa Amerika kompak berada di zona merah. Indeks S&P 500 melemah 0,16 persen, indeks NYSE Composite melemah 0,11 persen, dan indeks NASDAQ Composite melemah 0,30 persen.

[Gambas:Video CNN]