indogacor88

sistem Qixia

Mayoritas Harga Pangan Mahal Awal Desember, Cabai Merah Naik 17 Persen******

Mayoritas harga panganmasih mahal pada pekan pertama Desember ini, Senin (4/12). Harga cabai-cabaian terus naik, terutamacabai merahbesar yang melejit paling tinggi.

Berdasarkan Pusat Informasi Harga Pangan Strategis (PIHPS) Nasional, harga rata-rata nasional cabai merah besar naik 17 persen atau sebesar Rp11.300 menjadi Rp78.150 per kg.

Cabai merah keriting juga masih mahal. Harganya naik 8,14 persen menjadi Rp74.400 per kg.

Selain cabai, bawang merah dan bawang putih juga terpantau naik 1 persen menjadi Rp32.700 per kg dan Rp37.850 per kg.

Gula pasir lokal naik 1,1 persen ke Rp17.450 per kg, lalu yang kualitas premium naik 1,4 persen ke Rp17.550 per kg.

Selanjutnya, harga minyak juga naik tipis di bawah 1 persen. Minyak goreng curah kini dibanderol Rp15.450 per kg, minyak goreng kemasan bermerek 1 Rp21.100 per kg.

Sementara itu, harga daging-dagingan cenderung stabil. Daging ayam ras segar dijual Rp34.900 per kg.

Selanjutnya, daging sapi kualitas 1 dihargai Rp138 ribu per kg dan daging sapi kualitas 2 Rp130.050 per kg.

Komoditas perberasan terpantau stagnan. Beras kualitas bawah I Rp13.700 per kg, beras kualitas bawah II Rp13.550 per kg.

Sedangkan, beras kualitas medium I Rp14.700 per kg, beras kualitas medium II Rp14.500 per kg, dan beras kualitas super I Rp16 ribu per kg.

[Gambas:Video CNN]

Datang menemui Anda dengan romansa di tangan

Kemenhub Ungkap Tantangan Dalam Menata Terminal Biar Kian Asyik******

Kementerian Perhubunganmengungkap sejumlah tantangan yang mereka hadapi dalam merevitalisasi terminaltipe A supaya bisa makin menarik minat masyarakat menggunakan angkutan umum.

Tantangan tersebut dikemukakan oleh Direktur Prasarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Toni Tauladan. Ia mengatakan kementeriannya sudah berupaya memperbaiki kualitas dan kenyamanan terminal dengan merevitalisasinya.

Hasilnya, selama kurun waktu 2019-2023, 34 berhasil direvitalisasi. Revitalisasi katanya berhasil meningkatkan kualitas kenyamanan dan keamanan terminal.

Salah satunya menyangkut sinergi dengan pemerintah daerah. Ia mengatakan dalam revitalisasi terminal, peran atau kewenangan pemerintah pusat terbatas sampai dengan terminal tipe A.

Sasaran terminal tipe A adalah angkutan antar kota antar provinsi (AKAP). AKAP katanya, harus ditunjang oleh angkutan kota dalam provinsi, angkutan kota dan angkutan pedesaan.

Artinya, harus ada integrasi agar layanan AKAP yang sudah baik itu bisa berlanjut ke AKDP, angkutan kota hingga angkutan desa. Nah, selama ini, masalah itulah yang menghantui revitalisasi terminal.

Sering katanya, terminal sudah direvitalisasi dengan bagus. Kedatangan bus AKAP juga sudah tertata dengan baik jadwalnya.

Tapi ketika penumpang turun di terminal, mereka tidak terlayani angkutan penunjang. Pasalnya, karakter layanan angkutan kota dalam provinsi, angkot dan angkudes biasanya hanya sampai jam 9 malam atau paling banter 11.

"Karakter AKAP karena melintas antar provinsi umumnya pasti waktunya melintas hari pagi sekali atau malam sekali, sementara karakter AKDP, angkot, angkudes biasanya rata-rata jam 11 malam sudah jarang. Kadang jam 9. Jaminan ini lah yang belum ada," katanya dalam program diskusi"Secret at Newsroom: Terminal Ciamik, Naik Bus Pun Asyik"yang tayang di CNNINdonesia.com, Jumat (1/12) malam.

Untuk itulah katanya, pihaknya berupaya menyelaraskan masalah itu dengan pemerintah daerah. Pihaknya berharap dengan upaya itu, ke depan ada jaminan ketika bus AKAP masuk terminal, ada penumpang turun, minimal dia dilayani bus AKDP, angkot maupun angkudes sehingga dia bisa sampai tujuan dengan nyaman. 

"Jadi masih diperlukan integrasi angkutan yang bisa akomodolir penumpang supaya ketika dia turun di terminal tipe A ada angkutan feeder yang bisa mengantarkan dia ke tujuannya baik AKDP maupun angkot atau angkudes. Ini harus ada keterpaduan revitalisasi terminal tipe A dengan feedernya," katanya.

"Feeder harus saling mendukung supaya masyarakat nyamannya bukan hanya di terminalnya saja tapi sampai ke tujuan akhirnya juga," tambahnya.

Wakil Ketua Bidang Penguatan dan Pengembangan Kewilayahan Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Djoko Setiowarno mengatakan dalam menyelaraskan masalah itu, Kementerian Perhubungan perlu bersinergi dengan Kementerian Dalam Negeri.

Paling tidak katanya, Kementerian Dalam Negeri bisa memberikan solusi kepada pemerintah daerah bila masalah itu terkait keterbatasan anggaran revitalisasi angkutan.

"Kemendagri punya regulas untuk memaksa daerah mengalokasikan APBD untuk merevitalisasi angkutan di daerah masing masing meski tidak semua," katanya.

Sistem Tuhan yang Tak Berujung

Pengusaha soal Aturan Baru Pajak Bioskop: UU Sudah Bagus, Mau Apalagi?******

Gabungan Pengelola Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI) mengaku heran dengan wacana aturan baru standardisasi pajak bioskop. Pasalnya, aturan yang ada saat ini sudah baik.

Ketua GPBSI Djonny Syafruddin merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), yang baru disahkan Presiden Joko Widodo tahun lalu. Menurutnya, beleid tersebut sudah menjawab tuntutan pengusaha terkait pajak bioskop.

"Menurut saya yang sudah berlaku (UU HKPD), sudah bagus, mau apalagi? Iya, sudah pakai itu saja. Nanti jadi bingung (kalau ada aturan baru lagi)," kata Djonny kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

Di UU HKPD, bioskop digolongkan sebagai aktivitas hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT). Pada Pasal 58 ayat (1) beleid tersebut, pajak PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen.

Sedangkan tarif PBJT dikenakan 40 persen hingga 75 persen untuk klasifikasi hiburan lain, seperti diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

Terlepas dari kebingungan pengusaha, Djonny menceritakan awal mula mengapa muncul angka maksimal 10 persen. Menurutnya, itu adalah salah satu perjuangan GPBSI yang didengar Jokowi.

Sebelum ada UU HKPD, pajak bioskop diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (UU PDRD). Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan. Pasal 45 ayat (1) UU PDRD mengatur besaran tarif pajak maksimal 35 persen.

Lihat Juga : Unilever Buka Suara Soal Empat Direksi yang Mundur Berjamaah

"Beberapa tahun lalu saya memang pernah ngomongnya agak keras, kira-kira 2 atau 3 tahun lalu. Saya bilang ke Pak Jokowi 'NKRI harga mati', saya gituin. Kalau betul NKRI, berarti semuanya (pajak bioskop) harus sama," tuturnya.

"Saya kan pernah tinggal di negara federal, di Jerman Barat dulu 1970-an. Itu pajak dari Hamburg sampai ke Muenchen sama, jenisnya, subjek, dan objeknya. Di Indonesia enggak. Medan 30 persen, Palembang 20 persen, beda-beda lah. Jakarta 10 persen, itu saya yang berjuang waktu itu," ungkapnya.

"Jadi beda-beda, saya bilang kenapa enggak disamakan? Objek dan subjeknya sama, film, ya sama dong. Keluarlah itu (UU HKPD), setinggi-tingginya 10 persen," jelas Djonny.

Kalaupun pada akhirnya akan ada standardisasi pajak bioskop baru melalui peraturan presiden, Djonny berharap angkanya turun dari yang berlaku di UU HKPD. Meski ia ragu akan ada aturan baru soal besaran tarif pajak bioskop, karena UU HKPD pun baru efektif berlaku 2024.

[Gambas:Instagram]

Sebelumnya, rencana standardisasi pajak bioskop ini dibocorkan Menteri BUMN Erick Thohir. Ia menyampaikan dalam rapat yang dihadiri perwakilan Kemenko Marves, Kemendagri, Kemenparekraf, PT Produksi Film Negara (PFN), hingga aktor Indonesia.

Ucapan Erick tidak dalam kesatuan utuh. Ia hanya mengatakan Presiden Jokowi akan mengumumkan aturan yang pro-industri film nasional.

Setelah itu, video unggahan Instagram @erickthohir beralih kepada klip baru. Bagian inilah yang menyinggung soal standardisasi pajak bioskop di seluruh daerah Indonesia.

"Bahwa seluruh pungutan pajak, karcis bioskop itu sama di semua daerah. Nanti akan ditaruh satu fund untuk khusus film nasional," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

"Bahwa kemungkinan harus ada perpres yang bisa memayungi seluruh ekosistem yang kita bisa lakukan, baik dari segi perpajakan, perizinan, lalu juga pendanaan. Sehingga juga kita titik akhirnya bagaimana proses keuangan mesti clear and clean," tandasnya.

[Gambas:Video CNN]

Tianni Shenwu

Kekayaan Bayu Krisnamurthi, Bos Baru Bulog Pengganti Buwas Rp19 M******

Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat Bayu Krisnamurthi sebagai Direktur Utama Perum Bulog, menggantikan Budi Waseso (Buwas) per 1 Desember 2023. 

Pengangkatan Bayu tertuang dalam Surat Keputusan Menteri BUMN nomor SK-341/MBU/12/2023 tanggal 1 Desember 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perum Bulog.

Usai ditunjuk mengemban amanah baru, Bayu Krisnamurthi mengatakan kepercayaan negara harus dijaga dengan baik, terlebih posisi BULOG dalam menjaga kedaulatan pangan.

Mengutip situs Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) KPK, Bayu terakhir melaporkan harta kekayaannya pada 31 Maret 2023. Saat itu ia masih menjabat sebagai salah satu komisaris PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Bayu memiliki total harta sebesar Rp19,77 miliar. Dari harta itu mayoritas berbentuk aset berupa tanah dan bangunan.

Bayu memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp5,47 miliar. Sejumlah aset itu pun tersebar di Kota Bogor dan Depok.

Lebih rinci, ia memiliki tanah dan bangunan seluas 647 meter persegi/192 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp2,2 miliar.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 450 meter persegi/152 meter persegi di Bogor warisan senilai Rp1,26 miliar. Kemudian, tanah seluas 1.000 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp312 juta.

Lalu, tanah dan bangunan seluas 508 meter persegi/192 meter persegi di Bogor hasil sendiri senilai Rp631,4 juta.

Selanjutnya, bangunan seluas 27,35 meter persegi di Depok hasil sendiri senilai Rp479,38 juta. Lalu, bangunan seluas 27,5 meter persegi di Depok hasil sendiri senilai Rp586,9 juta.

Selain tanah dan bangunan, Bayu juga memiliki harta berupa alat transportasi dan mesin senilai Rp980,35 juta.

Ia juga memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp41 juta serta kas dan setara kas senilai Rp13,27 miliar.

[Gambas:Video CNN]

Musim semi tahun 1970 adalah saat yang tepat

Zulhas Minta Pemda Subsidi Biaya Pengiriman untuk Menekan Harga Cabai******

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan melakukan pemantauan harga bahan pokok di Pasar Johar Baru, Jakarta. Hasilnya ia mendapati harga cabai yang cukup tinggi atau Rp120 ribu per kilogram.

Zulhas sapaan akrab Zulkifli Hasan yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) pun membandingkan harga cabai di Pasar Baru Gresik, Jawa Timur, yang lebih rendah. Menurut dia, hal ini terjadi karena lokasinya dekat dengan petani, Pasar Johar Baru jauh. Sehingga ada tambahan biaya pengiriman yang mengakibatkan harga cabai mahal

Guna mengatasi masalah ini, Zulhas meminta pemerintah daerah memberi subsidi biaya pengiriman, sehingga harga cabai bisa ditekan.

"Cabai Rp 100 ribu-Rp 120 per kg. Telur Rp 28 ribu-Rp 29 ribu, masih menjadi apa yang ketentuan kita. Sebetulnya Rp 28 ribu-Rp 29 ribu harga patokan, kalau Rp 26 ribu, petelur rugi," ujar Zulhas.

"Ayam juga kalau Rp 32 ribu itu rugi. Jadi semua masih stabil, beras juga stabil tapi tinggi," jelasnya.

Sebagai informasi, Zulhas sebelumnya juga melakukan pemantauan harga bahan pokok di sejumlah pasar di Indonesia, mulai dari Gresik, Bogor, hingga Jakarta. Pemantan dilakukan untuk melihat stabilitas harga bahan pokok menjelang Natal dan Tahun Baru.

Kelahiran kembali dan tamparan setiap hari di wajah

Aneka Bakso Seafood Lebih Murah di Transmart, Segini Harganya******

Pelanggan setia Transmart wajib tahu, sekarang hadir diskon spesial setiap harinya untuk berbagai produk-produk segar berkualitas.

Mulai dari makanan fresh seperti daging, sayuran, buah-buahan, sampai makanan beku bakal didiskon terus setiap hari di Transmart.

Lihat Juga : Nikmati Belanja Murah dengan Diskon Setiap Hari di Transmart

Misalnya, aneka bakso seafood berbagai varian harganya mulai dari Rp8.450 per 100 gram. Kalau bayarnya pakai Allo Prime, Kartu Kredit Bank Mega dan Bank Mega Syariah, harga belinya diskon jadi cukup bayar Rp6.760 per 100 gram.

Pastikan Anda punya salah satu dari bank yang direkomendasikan, yaitu Allo Bank, Bank Mega atau Bank Mega Syariah biar belanja di Transmart dijamin hemat dan bikin untung.

Bagi pelanggan Transmart yang belum memiliki Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tak perlu khawatir. Tinggal unduh aplikasinya dari hp kemudian upgrade ke Allo Prime.

Alternatif lain dapat mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di booth yang tersedia di setiap gerai Transmart di seluruh Indonesia.

Jadi, nggak ada alasan lagi belanja bikin boncos kalau borong stoknya di Transmart. Yuk segera merapat ke Transmart terdekat di kota Anda.