trik maxwin slot

Penjinak Jenius

Kemnaker Minta Pekerja Jangan Panik Isu PHK******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meminta masyarakat tidak perlu panik akan isu ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di industri tekstil.

Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan JSK) Indah Anggoro Putri mengatakan pemerintah akan melakukan berbagai cara untuk mengatasi hal tersebut.

"Jadi mari kita sikapi PHK ini dengan tidak panik, kami semua ini, kita upayakan semaksimal mungkin untuk mengatasi nya," ujarnya dalam konferensi pers, Senin (7/11).

Jika memang ada industri yang kesusahan, maka akan didatangi untuk melakukan dialog dan jalan tengah yang paling tepat, selain PHK. Langkah ini sudah berhasil dilakukan dengan salah satu industri alas kaki dan garmen yang ada di Jawa Barat.

"Kami intens berkoordinasi untuk mencegah PHK dan hasil kongkret ada 4 ribu pekerja di pabrik tekstil Jawa Barat sudah dicegah PHK karena Dinas Naker dan seluruh mediator ada beberapa upaya," jelasnya.

Menurut Indah, beberapa kesepakatan yang bisa dilakukan, seperti mengurangi beberapa fasilitas pekerja, terutama fasilitas jabatan manager dan direktur. Kemudian juga menghapuskan fasilitas bonus, mengurangi shiftpembagian waktu kerja, dan membatasi kerja lembur.

Selanjutnya, bisa juga dengan mengurangi jam dan hari kerja, hingga merumahkan buruh sementara waktu agar perusahaan bisa menghemat biaya pengeluarannya.

"Ini yang harus disepakati Disnaker dan manajemen. Bisa juga diupayakan tidak memperpanjang kontrak yang sudah habis masa kontraknya, juga upaya pensiun pekerja yang sudah memenuhi syarat dalam peraturan PKB-nya (perjanjian kerja bersama)," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Ningbei Su Qinghe

Aturan No Work No Pay, Akal Bulus Pengusaha Tak Bayar Upah Pekerja?******

Ketidakpastian ekonomi globalmembuat pengusaha mendesak Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah menerbitkan aturan berisi fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay(tidak bekerja, tidak dibayar).

Belum lama ini, Ketua Bidang Ketenagakerjaan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton J Supit mengaku pengusaha mendesak pemerintah demi meminimalisir risiko pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menurut Anton, jika ada aturan tersebut, maka saat industri sedang lesu, pekerja tidak lantas kehilangan pekerjaan.

Ia mengatakan saat ini iklim dunia usaha sedang menurun imbas pelemahan ekonomi di berbagai negara. Akibatnya produksi industri lesu sehingga PHK dapat menjadi pilihan untuk menyelamatkan perusahaan.

"Memang kami dengan order menurun 50 persen atau katakanlah 30 persen, kami tidak bisa menahan. Satu dua bulan masih oke, tapi kalau sudah beberapa bulan atau setahun, pilihannya ya memang harus PHK massal," imbuhnya.

Pernyataan Anton soal lesunya industri dibenarkan oleh Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Jemmy Kartiwa Sastraatmaja yang mengklaim sebanyak 45 ribu karyawan industri tekstil telah dirumahkan.

Jemmy mengatakan kondisi ini terjadi lantaran permintaan pasar ekspor seperti Amerika Serikat dan Eropa, menurun tajam akibat kondisi global yang tidak stabil. Penurunan permintaan berada di kisaran 30 persen sejak akhir Agustus 2022.

Kendati, omongan Jemmy dan Anton bertolak belakang dengan pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Dalam kesempatan belum lama ini, Sri Mulyani mengatakan sampai saat ini kinerja dari industri padat karya sangat baik.

Sebagai contoh, ekspor produk tekstil seperti pakaian dan aksesoris rajutan sampai September menunjukkan pertumbuhan yang tinggi, yakni 19,4 persen. Begitu juga dengan ekspor produk non rajutan yang tumbuh 37,5 persen, dan ekspor alas kaki tumbuh 41,1 persen.

Jika merujuk pada data tersebut, tentu bertentangan dengan klaim pengusaha bahwa ekspor turun, padahal data yang terkumpul cukup kuat dan positif.

Menanggapi permintaan pengusaha tersebut, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar menyebut asas no work no pay itu hanya berlaku saat pekerja dengan sengaja tidak mau bekerja.

Ia menilai permintaan tersebut akan menyalahi aturan yang ada. Jika dikaitkan dengan kondisi industri yang menurun, Timboel menilai hal tersebut bukanlah kemauan pekerja. Justru, perusahaan lah yang harus bertanggung jawab atas hal itu.

Timboel menuturkan selama ini no work no pay sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam pasal 93 beleid itu disebutkan bahwa upah tidak dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan.

Namun pasal tersebut tidak berlaku dan pengusaha wajib membayar upah, jika buruh tidak bekerja padahal ia bersedia melakukan pekerjaan yang telah dijanjikan tetapi pelaku usaha tidak mempekerjakannya, baik karena kesalahan sendiri maupun halangan yang seharusnya dapat dihindari pengusaha.

"Jadi kalau diminta Permenaker soal no work no pay, gak bisa. Karena ia akan bertentangan dengan hal-hal lain," ungkap Timboel kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

Ia menduga aturan yang diminta itu hanya akal-akalan untuk melegitimasi kelakuan pengusaha yang kerap merumahkan pekerja saat kondisi perusahaan memburuk. Dengan begitu, pengusaha bisa melanggengkan upaya tersebut dengan payung hukum yang jelas.

"Kalaupun dibilang risikonya apakah akan ada PHK dan sebagainya, kebiasaan yang dilakukan perusahaan adalah merumahkan, tapi merumahkannya salah, sehingga mereka (pengusaha) menuntut no work no pay dengan dalil yang lain," jelas Timboel.

Nasib Buruh Berpotensi Terkatung-Katung

Pangeran Neraka dari dunia lain

Mengintip Lagi Daerah dengan Besaran UMP 2022 Tertinggi dan Terendah******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dalam waktu dekat ini akan mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023. Pengumuman rencananya akan dilakukan pada 21 November mendatang.

Sebelum diumumkan, ada baiknya kita melihat lagi besaran UMP 2022. Pada tahun ini,  provinsi dengan upah minimum(UMP) tertinggi ditempati DKI Jakarta dengan Rp4.641.854 per bulan. Sementara itu, UMP 2022 terendah ada di wilayah Jawa Tengah, yakni Rp1.812.935 per bulan.

Adapun rata-rata kenaikan UMP 2022 ditetapkan pemerintah sebesar 1,09 persen. Besaran kenaikan itu berlaku bagi seluruh wilayah kabupaten dan kota di satu provinsi. UMP adalah standar minimum yang dipakai oleh para pemberi pekerja atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada para pekerjanya.

1. Aceh: Rp3.166.460,00

2. Sumatra Utara: Rp2.522.609,94

3. Sumatra Barat: Rp2.512.539,00

4. Riau: Rp2.938.564, 01

5. Jambi: Rp2.698.940,87

6. Sumatra Selatan: Rp3.144.446,00

7. Bengkulu: Rp2.238.094,31

8. Lampung: Rp2.440.486,18

9. Bangka Belitung: Rp3.264.884,00

10. Kepulauan Riau: Rp3.050.172,00

11. DKI Jakarta: Rp4.641.854,00

12. Jawa Barat: Rp1.841.487,31

13. Jawa Tengah: Rp1.812.935,43

14. DI. Yogyakarta: Rp1.840.915,53

15. Jawa Timur: Rp1.891.567,12

16. Banten: Rp2.501.203,11

17. Bali: Rp2.516.971,00

18. Nusa Tenggara Barat: Rp2.207.212,00

19. Nusa Tenggara Timur: Rp1.975.000,00

20. Kalimantan Barat: Rp2.434.328,19

21. Kalimantan Tengah: Rp2.922.516,09

22. Kalimantan Selatan: Rp2.906.473,32

23. Kalimantan Timur: Rp3.014.497,22

24. Kalimantan Utara: Rp3.016.738,00

25. Sulawesi Utara: Rp3.310.723,00

26. Sulawesi Tengah: Rp2.390.739,00

27. Sulawesi Selatan: Rp3.165.876,00

28. Sulawesi Tenggara: Rp2.576.016,96

29. Gorontalo: Rp2.800.580,00

30. Sulawesi Barat: Rp2.678.863,10

31. Maluku: Rp2.619.312,83

32. Maluku Utara: Rp2.862.231,00

33. Papua Barat: Rp3.200.000,00

34. Papua: Rp3.561.932,00

[Gambas:Video CNN]

Ada cara yang tepat untuk mengejar suami Anda

Rincian Daftar Kenaikan Harga Rokok di Indomaret dan Alfamart******

Harga sejumlah merek rokokmulai naik di Indomaret, Alfamaret meskipun pemerintah mengumumkan kenaikan tarif cukaisebesar 10 persen baru berlaku awal tahun depan.

Kenaikan diketahui saat CNNIndonesia.commengunjungi Indomaret dan Alfamart di kawasan Lenteng Agung. 

Berikut rincian lengkap daftar rokok yang harganya sudah mulai naik.

- Sampoerna Mild naik dari Rp28.500 menjadi Rp29.500 per bungkus.

- Gudang Garam Filter naik dari Rp22.500 menjadi Rp23.200 per bungkus.

- Juara naik dari Rp13.500 menjadi Rp14.200 per bungkus.

Alpiani kasir Indomaret itu mengatakan kenaikan harga mulai berlaku Senin (7/11) lalu.

"Dari 7 (November). Tapi beda-beda sih, kadang di Indomaret sini sama Indomaret di mana (tempat lain) beda (harga). Baru tiga ini yang naik," kata Alpiani kepada CNNIndonesia.com, Rabu (9/11).

2. Indomaret Lenteng Agung B

- Gudang Garam Surya Exclusive naik dari Rp38.500 menjadi Rp40.500 per bungkus.

- Sampoerna Kretek naik dari Rp14 ribu menjadi Rp15.200 per bungkus.

Romadhon dan Mila selaku kasir Indomaret tersebut menjelaskan kenaikan berlaku sejak Senin (7/11) lalu.

3. Alfamart Lenteng Agung

- Gudang Garam filter naik dari Rp22.500 menjadi Rp23.100 per bungkus.

- Djarum Super naik dari Rp22 ribu menjadi Rp22.200 per bungkus.

- Marlboro Ice Burst naik dari Rp36.500 menjadi Rp38.800 per bungkus.

- Camel Purple Isi 12 naik dari Rp15 ribu menjadi Rp16.800 per bungkus.

- Sampoerna Kretek naik Rp900 menjadi Rp14.900 per bungkus.

"Naiknya dari Selasa kemarin, kurang lebih. Soalnya saya libur, terus pas masuk harganya sudah ganti. Antara pas saya libur atau saat masuk paginya. Paling sekitar Selasa," jelas pelayan di Alfamart tersebut Caca.

Harga Rokok Juga Naik di Kaki Lima

Istri militer yang terlahir kembali adalah peri

Menaker Buka Suara soal Kepastian UMP 2023, Fix Naik 13 Persen?******

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memastikan upah minimum provinsi (UMP) 2023 naik. Hanya saja, ia tengah mempertimbangkan tuntutan kenaikan 13 persen yang disampaikan buruh.

"Kalau dilihat dari data BPS maka relatif ada kenaikan dibandingkan UMP 2022. Kalau lihat data itu, kita bisa lihat akan ada kenaikan upah minimum," ujar Ida kepada wartawan, Selasa (8/11).

"Nanti kita lihat (potensi kenaikan 13 persen). Kita sedang memfinalisasi aspirasi dan pandangan dari semua stakeholder.Kami tidak akan mempercepat atau memperlambat proses penetapan itu," sambungnya.

"Kemarin kami sudah menerima data dari BPS. Dari data ini akan kami olah dan kami serahkan kepada gubernur sebagai dasar penetapan upah minimum tersebut," ujarnya.

Nantinya, penetapan UMP 2023 bakal dilakukan pada 21 November 2022 dan UMK pada 30 November 2022. Kendati, buruh dan pengusaha masih berselisih paham soal penetapan upah minimum.

Ia juga menjelaskan bahwa unsur pengusaha tetap menginginkan penentuan upah minimum menggunakan PP Nomor 36 Tahun 2021 karena dianggap lebih realistis.

"Kemudian ketetapan upah minimum 2023 tetap mengacu pada PP Nomor 36 Tahun 2021. Kemudian PP Nomor 36 Tahun 2021 harus dilaksanakan sebelum ada perubahan lain," tutur Ida dalam rapat dengan Komisi IX DPR RI, Selasa (8/11).

Sementara, buruh memberi masukan yang bertolak belakang dengan yang disampaikan oleh kelompok pengusaha, seperti Apindo dan Kadin. Buruh tetap berpegang teguh bahwa PP Nomor 36 Tahun 2021 tidak bisa jadi dasar penetapan upah minimum.

"Kemudian formulasi penetapan upah minimum dalam PP Nomor 36 Tahun 2021 tentu saja perlu dikaji agar dibuka ruang dialog. Kemudian berikutnya perlu didorong upah di luar upah minimum, yakni upah layak, seperti struktur skala upah," jelas Ida.

Sebelumnya, Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia menggelar aksi demonstrasi di depan Kementerian Ketenagakerjaan, Jumat (4/11).

Presiden Partai Buruh Saiq Iqbal mengatakan ada tiga tuntutan yang dibawa oleh massa buruh dalam aksi demo tersebut. Pertama, menuntut kenaikan UMK 2023 sebesar 13 persen.

"Kami menolak PP 36 yang merupakan aturan turunan dari omnibus law yang sudah dinyatakan MK cacat formil. Oleh karena itu harus menggunakan PP 78," kata Said dalam keterangannya.

Tuntutan kedua adalah menolak PHK dengan dalih resesi, dan tuntutan terakhir yakni menolak omnibus law.

"Kami menolak omnibus law untuk dibahas. Sebab sudah nyata-nyata UU Cipta Kerja merugikan kaum buruh. Mudah-mudahan presiden bisa mengeluarkan perpu untuk membatalkan omnibus law," tutur Said.

[Gambas:Video CNN]

Saya sangat ingin mati sebagai guru

Ekspor China Turun pada Oktober, Pertama Kali Sejak 2020******

Ekspor China merosot 0,3 persen (yoy) pada Oktober 2022. Penurunan itu merupakan yang pertama sejak pertengahan 2020 dan berbanding terbalik dengan kinerja September yang masih tumbuh 5,7 persen.

Dilansir dari AFP, Senin (7/11), Administrasi Umum Kepabeanan China mengungkapkan penurunan ekspor terjadi lantaran perlambatan ekonomi domestik dan ancaman resesi global.

Penurunan juga terjadi pada impor sebesar 0,7 persen (yoy). Kinerja minus itu merupakan yang pertama sejak Maret tahun ini dan turun dari pertumbuhan 0,3 persen pada September lalu.

"Penurunan volume ekspor baru-baru ini tampaknya mencerminkan pembalikan lonjakan permintaan global untuk barang-barang China di era pandemi," ujar analis Capital Economics Zichun Huang dalam sebuah catatan yang dikutip AFP.

Huang memperkirakan volume impor terus merosot lantaran prospek ekonomi domestik masih menantang.

Tercatat, aktivitas pabrik China menyusut pada Oktober. Sejauh ini, aktivitas pabrik berada di wilayah kontraksi selama enam bulan dalam setahun terakhir. Pembatasan Covid melumpuhkan kota-kota industri besar seperti Shanghai, Shenzhen dan Chengdu.

Para pemimpin China menetapkan target pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5,5 persen. Kendati demikian, banyak pengamat memperkirakan negara itu perlu berjuang keras untuk bisa mencapai target tersebut, meskipun mengumumkan ekspansi 3,9 persen yang lebih baik dari perkiraan pada kuartal ketiga.

Analis Nomura memperkirakan total kawasan di China yang menerapkan pengetatan pembatasan covid-19 menyumbang lebih dari 10 persen dari keseluruhan PDB China.

[Gambas:Video CNN]