samkuan

Qi Master di Tokyo

UMKM soal Jokowi Mau Kredit Macet Usaha Kecil Dihapus: Tak Mendidik******

Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) menilai kebijakan pemerintah yang akan memutihkan kredit macetusaha wong cilik di perbankan nasional kurang mendidik.

Penghapusan kredit macet ini bisa dilakukan untuk kredit macet hingga Rp5 miliar. Namun, untuk tahap pertama, yang akan dihapus yang maksimal kredit Rp500 juta, khususnya bagi debitur Kredit Usaha Rakyat (KUR).

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Akumindo Edy Misero tak menampik penghapusan kredit untuk pelaku usaha cilik itu memang patut disyukuri. Hanya saja, kebijakan tersebut tidak akan membangun mental para pelaku UMKM.

Menurut Edy, penghapusan kredit macet bisa membuat pelaku UMKM cengeng. Tak hanya itu, bisa saja ada pelaku UMKM yang malah memanfaatkan kemurahan hati pemerintah untuk berbuat curang.

Ia mewanti-wanti ada saja pelaku UMKM yang malah sengaja tak membayar kredit karena tahu bakal diputihkan.

"Kalau sampai dihapus bukukan, 'wah kalau gitu kita macetkan saja yuk'" jelas Edy.

Ia menilai seharusnya pemerintah memberikan pendampingan agar pelaku UMKM yang mengalami kredit macet bisa bisa bangkit. Sebaiknya, kata Edy, pelaku UMKM itu diajak berdiskusi terkait masalah yang membuat dia kesulitan membayar kredit.

Edy menuturkan pemerintah lebih baik memberikan perpanjangan waktu pembayaran atau tambahan modal saja. Dengan tambahan waktu dan modal itu, pelaku UMKM harus berjuang untuk membayar tagihan sebelumnya.

"Kalau dia (pelaku UMKM) bisa bangkit dan memiliki kewajiban menyelesaikan tunggakannya yang lalu dan sekarang, itu mendidik pelaku UMKM untuk bertanggung jawab," kata Edy.

Di sisi lain, ia juga mempertanyakan apakah setelah kredit macet dihapus itu pelaku usaha UMKM tidak di-blacklistoleh perbankan? Pasalnya, pihak perbankan juga tak mau ambil risiko.

Menurutnya, pihak perbankan akan melihat riwayat pelaku UMKM. Bisa saja, perbankan tak mau memberi pinjaman kepada pelaku UMKM yang pernah gagal bayar dan akhirnya kreditnya diputihkan oleh pemerintah.

Edy khawatir jika hal demikian terjadi, pelaku UMKM malah makin kesulitan.

"Kan susah dong kalau di-blacklist. Padahal, mungkin saja ke depan (pelaku UMKM) dapat peluang yang lebih baik," ujarnya.

Baru-baru ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) setuju kredit macet UMKM di perbankan nasional dihapus. Hal tersebut diungkapkan oleh Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki.

Teten juga menyebut sebelum dihapus, akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Penilaian dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia mengatakan langkah strategis tersebut kini terus bergulir dengan menggodok peraturan yang akan memayunginya.

Ia menegaskan perlunya segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) yaitu penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar UMKM dapat segera bangkit dari dampak pandemi dan mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

"Prediksi Bappenas 2024 kredit usaha perbankan hanya mencapai 24 persen, salah satunya disebabkan tidak lolos SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan). Presiden ingin porsi kredit perbankan mencapai 30 persen di 2024," kata Teten melalui keterangan resmi, Rabu (9/8).

Ia juga menyebut terdapat beberapa syarat untuk UMKM dalam mendapatkan hapus tagih itu.

Pertama,kredit macet UMKM pada bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN.

Kedua,bank dan atau lembaga keuangan non-bank BUMN telah melakukan upaya restrukturisasi dan atau penagihan secara optimal. Ketiga,kriteria hapus kredit macet UMKM adalah KUR dan tahap 2 non KUR dengan ketentuan debitur:

1. Debitur dengan kriteria UMKM (PP 7/2021).
2. Debitur KUR dengan akad kredit terhitung sejak tahun 2015.
3. Nilai maksimum kredit sebesar Rp500 juta (KUR).
4. Nilai Maksimum kredit sebesar Rp5 miliar (Non KUR).
5. Piutang telah macet (Kol 5) dan sudah dilakukan hapus buku.
6. Debitur masih bermaksud menjalankan usaha dan mengembangkan usahanya.

[Gambas:Video CNN]

Sistem pelatihan pakaian wanita

Wamen BUMN Ungkap Waskita Bakal Jadi Anak Usaha Hutama Karya******

Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo atau Tiko mengatakan PT Waskita Karya(Persero) Tbk akan merger dengan PT Hutama Karya (Persero). Waskita nantinya menjadi anak perusahaan Hutama Karya.

Merger Waskita dan Hutama Karya akan menunggu proses restrukturisasi yang diartikan rampung tahun depan. Merger dilakukan dengan inbreng saham Waskita milik pemerintah ke Hutama Karya.

"(Waskita) akan dijadikan anak usaha HK (Hutama Karya). Saham milik pemerintah akan diinbrengkan ke sana," kata Tiko di di Ritz-Carlton Pacific Place, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Tiko mengatakan peleburan Waskita ke Hutama Karya dilakukan demi menyelamatkan Waskita yang kondisi keuangannya saat ini berat. Kementerian BUMN juga saat ini sedang bernegosiasi dengan bank dan pemegang obligasi.

"Kita ingin para pemegang obligasi dan para vendor mencari solusi terbaik sehingga Waskita bisa joint venture, kemudian akan dijadikan anak usaha Hutama Karya," katanya.

PT Waskita Karya Tbk tidak dapat membayar bunga utang ke-12 dan pelunasan pokok atas obligasi berkelanjutan IV Tahap I Tahun 2022, yang jatuh tempo pada 6 Agustus 2023.

Jumlah pokok utang Seri B yang seharusnya dibayarkan mencapai Rp 135,5 miliar, dengan bunga tetap 10,75 persen per tahun.

Pada 5 Mei 2023, perseroan juga mengumumkan tidak membayar bunga ke-11 (sebelas) PUB IV tahap I Tahun 2020 dan telah dinyatakan lalai oleh Wali Amanat pada 30 Mei 2023.

Pada semester I 2023, WSKT memiliki total utang sebesar Rp 84,31 triliun, atau naik tipis 0,31 persen dibandingkan semester I-2022 senilai Rp 83,98 triliun. Jumlah liabilitas terdiri dari liabilitas jangka pendek senilai Rp22,79 triliun dan liabilitas jangka panjang senilai Rp61,5 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Dinasti Tang yang makmur tanpa setan

Milenial Kuasai 90 Persen Pasar Rumah Subsidi BTN******

Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) alias BTNNixon Napitupulu menyebut 90,94 persen akad kredit pemilikan rumah (KPR) rumah subsidimelalui bank yang ia pimpin dilakukan kaum milenial.

"Realisasi KPR subsidi hingga Juli 2023 (2020-2023) didominasi kaum milenial. Jadi, 90 persen yang akad dengan BTN adalah para milenial," katanya dalam Akad Massal Serentak KPR BTN di Perumahan Puri Delta Tigaraksa, Tangerang, Banten, Selasa (8/8).

Nixon mengklaim hari ini dilakukan akad KPR lebih dari 10 ribu orang secara serentak di seluruh Indonesia. Khusus di Puri Delta Tigaraksa ada 201 orang yang melakukan akad, baik untuk rumah subsidi maupun nonsubsidi.

Capaian tersebut meningkat pada tahun berikutnya, yakni menyentuh 96.700 unit rumah subsidi senilai Rp13,72 triliun. Lalu, pada 2022 angkanya naik menjadi 123.133 unit senilai Rp18 triliun. Khusus pada Juli 2023 angkanya menyentuh 62.672 unit dengan nilai Rp9,4 triliun.

"Tahun ini BTN akan mengakadkan 182 ribu lebih rumah dari Januari. Mudah-mudahan Oktober sudah habis, dari 230 ribu kuota yang diberikan pemerintah di 2023 ini," ucapnya.

Bahkan, Nixon menyebut BTN berinovasi dengan menawarkan bundling KPR rumah subsidi dengan motor listrik. Menurutnya, warga cukup antusias dengan penawaran tersebut.

"Kita sambungkan dengan motor listrik. Jadi, di BTN menjualnya di-bundling. Beli KPR, sisa limitnya ditawarkan motor listrik. Ini sangat berguna untuk efisiensi penggunaan energi," tutup Nixon.

Penciptaan tanpa batas

Dell PHK Karyawan, Bagian IT dan Sales Paling Terdampak******

DellTechnologies melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap sejumlah karyawannya. Namun, belum diketahui secara rinci berapa jumlah karyawan yang terdampak.

Berdasarkan crn.com, Rabu (9/8), Dell melakukan PHK paling banyak kepada karyawan yang ada di bagian IT, produk dan sales. Ini tercermin dari postingan perpisahan karyawan di LinkedIn.

"Setelah hampir 17 tahun di EMC/Dell Technologies, kemarin adalah yang terakhir bagi saya. Ini adalah perjalanan yang gila, dan ada terlalu banyak orang untuk mengungkapkan penghargaan saya kepada mereka yang telah membantu saya, membimbing saya, dan menjadikan saat ini penuh dengan kenangan indah," tulis mantan Senior System Engineer Data Protection Solutions di Dell Technologies Chris Beischer.

"Sayangnya saya adalah bagian dari pengurangan 5 persen tenaga kerja," tulis Tobey Weder.

"Meskipun ini adalah berita yang sangat mengejutkan dan tidak terduga bagi saya, saya menghargai semua pengalaman dan orang-orang luar biasa yang saya kenal selama bekerja di Dell," imbuhnya.

Dell sendiri belum memberikan komentar resmi terhadap isu PHK tersebut. Namun, sejak awal tahun lalu, perusahaan memang dikabarkan akan melakukan PHK.

Pada Februari 2023, raksasa komputasi tersebut dikabarkan berencana untuk memangkas 5 persen atau 6.500 dari 133 ribu karyawan.

Alasannya, karena lingkungan ekonomi global yang makin menantang. Dalam sebuah surat kepada karyawan, Wakil Ketua Dell Jeff Clarke mengatakan langkah-langkah yang telah diambil perusahaan seperti pembatasan perjalanan karyawan dan jeda perekrutan eksternal tidak cukup mengatasi tantangan tersebut.

"Yang kami tahu adalah kondisi pasar terus tergerus dengan masa depan yang tidak pasti," kata Clarke yang dikutip CNN, Selasa (7/2).

"Langkah-langkah yang telah kami ambil untuk menghindari dampak penurunan yang memungkinkan beberapa kuartal kuat berturut-turut, tidak lagi cukup. Kami sekarang harus membuat keputusan tambahan untuk mempersiapkan jalan di depan," lanjutnya.

Tak hanya tantangan ekonomi global, Dell juga bergulat dengan berkurangnya permintaan untuk komputer pribadi di mana terjadi penurunan 37 persen dalam pengiriman unit vendor PC selama tiga bulan terakhir 2022 dibandingkan tahun sebelumnya.

[Gambas:Video CNN]

Angin adalah riak dedaunan

Ombudsman Proses 275 Laporan Semester I 2023, Mayoritas Sengketa Tanah******

Ombudsman RI memproses 275 laporan pada tahap resolusi dan monitoring sepanjang semester I 2023.

Kepala Keasistenan Utama Resolusi dan Monitoring Ombudsman RI Dominikus Dalu mengatakan dari 275 laporan, mayoritas terkait masalah pertanahan sebanyak 23 persen. Kemudian terkait kepegawaian 22 persen dan desa 10 persen.

Untuk masalah pertanahan, Dominikus mengatakan laporan berasal dari seluruh daerah Indonesia. Salah satu laporan terkait sengketa antara masyarakat yang mengaku sebagai pemilik hak atas tanah dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) di Sumatra Utara.

Terkait masalah kepegawaian, laporannya terkait hak-hak pegawai negari sipil (PNS) yang tidak terpenuhi. Sedangkan laporan terkait desa misalnya menyangkut perangkat desa yang diberhentikan tidak sesuai prosedur.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih mengatakan penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring merupakan bagian ketiga atau terakhir dari tahapan penanganan laporan masyarakat.

Dalam laporan tersebut ditemukan maladministrasi dan diberikan tindakan korektif dalam laporan hasil pemeriksaan, yang disampaikan kepada instansi terlapor serta pihak terkait.

"Penyelesaian laporan masyarakat tahap resolusi dan monitoring yaitu mediasi atau konsiliasi serta fasilitasi pihak terkait, dan/atau menerbitkan rekomendasi, yang didahului dengan permintaan keterangan kepada para pihak dan stakeholder yang diperlukan untuk penyusunan rekomendasi," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Penata rambut terbaik di dunia peri

Bukalapak PHK Karyawan Agustus Ini******

PT Bukalapak.com Tbk (BUKA) memutus hubungan kerja (PHK) sekitar 5 persen karyawan pada Agustus 2023 ini.

Direktur/Corporate Secretary BUKA Teddy Nuryanto Oetomo mengatakan langkah PHK itu diambil sebagai bagian dari evaluasi terhadap kinerja demi memenuhi kebutuhan para pengguna. Selain itu, PHK juga dilakukan untuk mengoptimalisasikan operasional perusahaan.

"Hasil dari evaluasi ini ditindaklanjuti dalam bentuk rencana perubahan di berbagai area, termasuk perubahan dari sisi produk, teknologi, proses, dan kebutuhan sumber daya," ucapnya dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (10/8).

Semua karyawan yang terkena dampak PHK katanya, telah memperoleh kompensasi paling sedikitnya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, berikut peraturan pelaksanaannya.

Lebih lanjut, Teddy mengatakan keputusan PHK dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perusahaan serta dapat mempengaruhi harga saham perusahaan.

Namun, hingga saat ini belum ada informasi atau kejadian penting lainnya yang material dan dapat mempengaruhi kelangsungan hidup perseroan serta dapat mempengaruhi harga saham.

[Gambas:Video CNN]