xyz slot88

Komunikasi offline berenergi tinggi

Kemnaker Respons Gugatan Pengusaha Atas Aturan Kenaikan UMP 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusahaterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum 2023.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mempertimbangkan masak-masak untuk merespons situasi yang sulit ini. Semoga ini juga menimbulkan suasana yang kondusif," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan resmi.

Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Jiang Qiao Zhanyi

Daftar Saham Cuan Pekan Ini, Batu Bara Hingga Ritel Diramal Berkilau******

Indeks Harga SahamGabungan (IHSG) melemah 27,36 poin atau minus 0,39 persen ke level 7.053 pada perdagangan pekan lalu. Investor asing mencatat beli bersih (net buy) Rp1,98 triliun selama sepekan.

Dalam sepekan terakhir, indeks saham tercatat menguat dua kali dan melemah tiga kali. Secara total, performa indeks saham melemah 0,41 persen.

Pelaksana Harian Sekretaris Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Albertus Fajar Subagyo mengatakan rata-rata nilai transaksi harian bursa menurun 16,25 persen dari Rp12,41 triliun menjadi Rp10,40 triliun pada pekan kemarin.

Penurunan juga terjadi pada rata-rata volume transaksi bursa dari 18,274 miliar menjadi 17,985 miliar saham atau sebesar 1,58 persen.

"Peningkatan terjadi pada kapitalisasi pasar bursa sebesar 0,12 persen menjadi Rp9.484 triliun dari Rp9.473 triliun pada pekan sebelumnya," katanya seperti dikutip dari situs IDX, Jumat (25/11).

Pengamat Pasar Modal Oktavianus Audi memproyeksi IHSG menguat pekan ini meski cenderung terbatas dengan rentang pergerakan di level support6.970 dan resistance7.190.

Dari dalam negeri, rilis data inflasi November 2022 diperkirakan turun secara tahunan ke level 5,5 persen. Namun, inflasi inti diperkirakan tetap naik menjadi 3,39 persen. Hal ini berpotensi membuat Bank Indonesia (BI) kembali menaikkan tingkat suku bunga acuan.

Sedangkan PMI manufaktur Indonesia November ini diperkirakan naik ke level 52,3. Indeks masih menunjukkan industri manufaktur kokoh dalam zona ekspansif dan berpeluang kembali menyumbang ekspor. Ini merupakan sentimen positif untuk pasar dan emiten manufaktur yang masih bertumbuh.

Sementara itu, pidato Gubernur The Fed Jerome Powell menunjukkan sebagian besar pejabat The Fed menilai bahwa perlambatan laju kenaikan suku bunga kemungkinan akan terjadi.

Rilis data tingkat pengangguran AS juga diperkirakan tetap di level 3,7 persen. Jika The Fed melihat tanda-tanda pasar tenaga kerja AS berkurang pengetatannya, maka bisa memberi sentimen positif untuk menahan kebijakan yang lebih menekan.

"Untuk kondisi saat ini investor dapat memanfaatkan beberapa sentimen positif yang kemungkinan terjadi baik dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dapat memberikan angin segar untuk pasar dapat menguat," katanya kepada CNNIndonesia.com, Minggu (27/11).

Di kondisi ini, Oktavianus menyarankan investor melirik beberapa sektor, mulai dari energi yang secara spesifik pada batu bara, keuangan, dan ritel.

Secara teknikal, ia merekomendasikan saham PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) yang menguat 0,64 persen ke level 4.750 pekan lalu. Oktavianus menyakini BBRI bakal menembus 5.000.

Masih dari sektor keuangan, ada saham PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) yang tumbuh 0,27 persen ke posisi 9.300 pada pekan lalu. Pekan ini, ia memprediksi BBNI bergerak di rentang support9.100 dan resistance9.650.

Oktavianus juga merekomendasikan saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) yang melemah 0,53 persen ke level 3.730. Pekan ini, ia memproyeksi ADRO bangkit hingga 4.000.

Terakhir, ia menyarankan saham dari sektor ritel, yakni PT Matahari Department Store Tbk (LPPF) yang tumbuh pekan lalu sebesar 3,75 persen menyentuh 4.980. Oktavianus meyakini LPPF bakal menguat sampai 5.350.

Masih Dihantui Ancaman Resesi Global

Cinta dan kebencian penyihir tergila-gila pada cinta

Google Akan PHK 10 Ribu Karyawan Berkinerja Buruk******

Perusahaan induk Googleyakni Alphabet akan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 10 ribu karyawanyang kinerjanya buruk.

Dilansir dari Independent, Rabu (23/11), sistem manajemen kinerja baru perusahaan dapat membantu manajer memecat ribuan karyawannya yang berkinerja buruk mulai awal tahun depan.

Di bawah sistem baru, para manajer diminta untuk mengkategorikan enam persen tenaga kerja Alphabet, setara dengan sekitar 10 ribu karyawan, sebagai pekerja yang berkinerja buruk.

Di sisi lain, Alphabet menunjukkan penurunan laba 27 persen pada kuartal ketiga 2022 dibandingkan tahun lalu.

"Jelas kami menghadapi lingkungan makro yang menantang dengan lebih banyak ketidakpastian di masa depan," kata kepala Google Sundar Pichai beberapa waktu lalu.

Oleh karena itu, ia mendesak karyawan untuk bekerja lebih keras lagi guna meningkatkan produktivitas.

"Dengar, saya harap kalian semua membaca berita, secara eksternal. Fakta yang Anda tahu, kita menjadi sedikit lebih bertanggung jawab melalui salah satu kondisi ekonomi makro terberat yang sedang berlangsung dalam dekade terakhir, saya pikir penting bahwa sebagai sebuah perusahaan, kita bekerja sama untuk melewati saat-saat seperti ini, "katanya dalam pertemuan dengan karyawan.

Badai PHK tengah melanda perusahaan-perusahaan teknologi raksasa, mulai dari Amazon, Meta, hingga Twitter. Sejumlah perusahaan teknologi itu melakukan PHK karena menghadapi kesulitan ekonomi.

Amazon sebelumnya dikabarkan akan melakukan PHK kepada sekitar 10 ribu karyawannya di pekan ini. Isu itu pun dibenarkan oleh perusahaan pada Rabu (16/11).

[Gambas:Video CNN]

PHK dilakukan di tengah ketidakpastian ekonomi dan penurunan tajam permintaan. Padahal, banyak raksasa teknologi menambah staf selama pandemi.

Sementara, Meta Platforms Inc yang merupakan induk Facebook akan melakukan PHK terhadap lebih dari 11 ribu karyawan atau 13 persen dari total karyawannya.

Per akhir September, perusahaan mempekerjakan 87.314 karyawan. PHK massal itu merupakan yang pertama kali dilakukan sejak 18 tahun berdiri. Keputusan itu diambil di tengah lonjakan biaya dan pelemahan pasar iklan.

Untuk Twitter, sejak akuisisi Twitter dirampungkan Elon Musk, setidaknya 3.700 pekerja alias setengah pekerja di perusahaan tersebut terkena PHK.

Musk berdalih PHK tersebut adalah upaya meningkatkan laba perusahaan setelah mengambil pembiayaan utang yang signifikan untuk mendanai akuisisinya senilai US miliar.

Apakah Anda suka bermain game?

Pengusaha Gandeng Denny Indrayana Gugat Aturan Kenaikan UMP 2023 ke MA******

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menggandeng Wakil Menteri Hukum dan HAM era Presiden SBY, Denny Indrayanasebagai kuasa hukum untuk menggugat Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) 18/2022 tentang Penetapan Upah MinimumTahun 2023 ke Mahkamah Agung.

Menurut Denny, permenaker soal kenaikan UMP 2023 itu disusun tanpa partisipasi publik yang seharusnya. Ia menilai permenaker bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi seperti UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU 11/2020 tentang Cipta Kerja.

"Bahwa terbitnya Permenaker 18/2022 menjelang ujung masa penetapan Upah Minimum 2023 telah mengubah berbagai rumusan hukum yang telah ada pada peraturan yang lebih tinggi, dan karenanya bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang memperburuk iklim usaha di tanah air," tutur Denny lewat keterangan tertulis, Jumat (25/11).

Denny juga menyarankan kepada kepala daerah yang akan menentukan untuk tetap menggunakan PP 36/2021 sebagai dasar penetapan upah minimum di tiap daerah.

"Guna menghindari gugatan pembatalan penetapan upah minimum ke Pengadilan Tata Usaha Negara, disebabkan Permenaker 18/2022 yang bertentangan dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi tersebut," ucap Denny.

Lebih jauh, ia berargumen gugatan yang dilakukan pengusaha terhadap permenaker itu tidak hanya karena bermasalah dari sisi hukum. Alasan lain; juga dari sisi ekonomi dan keadilan.

"Karena makin memberatkan dunia usaha, yang pada gilirannya dapat menyebabkan hilangnya peluang kerja, dan bahkan gelombang Pemutusan Hubungan Kerja massal, yang tentunya sama-sama tidak kita harapkan akan terjadi," tegasnya.

Sementara itu, merespons rencana gugatan permenaker itu, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengancam akan menggeruduk kantor Apindo di seluruh Indonesia.

Pasalnya, Presiden KSPI Said Iqbal menilai permenaker ini merupakan jalan tengah yang mengakomodasi pengusaha dan para buruh. Permenaker itu dianggap jalan tengah sebab permintaan buruh adalah kenaikan upah sebesar 13 persen.

Namun demikian, pemerintah mengakomodir kebutuhan pengusaha untuk tidak menaikkan upah minimum di atas 10 persen. Said Iqbal mengungkapkan langkah Apindo menggugat Permenaker 18/2022 sebagai tindakan yang serakah.

[Gambas:Video CNN]

Menantikan kedatangan Anda kembali

Dinilai Terlalu Kecil, Buruh Tolak UMP 2023 DIY Naik 7,65 Persen******

Majelis Pekerja BuruhIndonesia (MPBI) DIY menolak besaran kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2023 sebesar 7,65 persen yang Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X.

"Menolak UMP DIY 2023 yang ditetapkan oleh Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X," tulis Irsad Ade Irawan selaku koordinator MPBI DIY dalam keterangannya, Senin (28/11).

Sekretaris DPD KSPSI DIY itu menyebut seluruh pekerja atau buruh merasa kecewa berat, bahkan sedih karena penetapan UMP yang naik 7,65 persen atau Rp140.866,86 dibanding tahun sebelumnya.

"Kenaikan UMP DIY 2023 yang tak signifikan adalah sesungguhnya cerita lama yang terus berulang-ulang, di mana justru upah buruh tak pernah istimewa di provinsi yang menyandang predikat istimewa," tegasnya.

Menurutnya, upah murah yang ditetapkan secara berulang membawa buruh pada kehidupan tak layak setiap tahunnya lantaran tidak mencukupi Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Dia mengatakan persentase kenaikan yang kurang dari 10 persen tak akan mampu menekan angka kemiskinan secara signifikan maupun mempersempit jurang ketimpangan ekonomi yang menganga di DIY

"Sekaligus menyulitkan buruh untuk membeli rumah," ucapnya.

MPBI melihat keputusan ini merupakan cerminan Pemda DIY yang tak peka merespons kesulitan dan himpitan ekonomi pada buruh di tengah dampak pandemi covid-19 serta ancaman resesi ekonomi global.

"Keistimewaan DIY tidak berdaya dalam membuat suatu sistem pengupahan daerah yang membawa kehidupan layak bagi buruh dan keluarganya," ucapnya.

Lebih jauh, Irsad memandang penetapan UMP DIY 2023 sebagai suatu penetapan yang tidak demokratis. Pasalnya katanya, peran serikat buruh dalam proses penetapan upah dihilangkan.

Hal ini adalah akibat penetapan upah menggunakan formula yang tak berbasis survei KHL dan data pertumbuhan ekonomi dan inflasi dari BPS.

[Gambas:Video CNN]

"Dan oleh karena itu, dengan kembali ditetapkan upah murah 2022, MPBI DIY berserta seluruh pekerja/buruh di DIY, kembali menelan pil pahit yaitu belum merasakan manfaat dari keistimewaan DIY," tutup Irsad.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) di daerah itu naik 7,65 persen menjadi Rp1.981.782,39 pada 2023 mendatang.

Pengumuman UMP 2023 ini disampaikan oleh Plh Asisten Sekda Bidang Administrasi dan Umum Beny Suharsono, di Gedhong Pracimasono, Kompleks Kepatihan, Kota Yogyakarta, Senin (28/11).

"Ditetapkan UMP DIY adalah sebesar Rp1.981.782,39 atau naik 7,65 persen atau sebesar Rp140.866,86," kata Beny.

Beny melanjutkan penentuan kenaikan nominal UMP 2023 ini dilakukan dengan mengacu pada rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi yang terdiri atas unsur serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah.

Kenaikan UMP juga dilakukan dengan mempertimbangkan data pertumbuhan ekonomi dan laju inflasi dari BPS.

"Kemudian ada koefisien-koefisien yang menjadi pertimbangan kami semua," katanya.

Kaisar Wu dari Jiuzhou

Kemnaker Respons Gugatan Pengusaha Atas Aturan Kenaikan UMP 2023******

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merespons rencana gugatan pengusahaterhadap Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Penetapan UpahMinimum 2023.

Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi mengatakan pihaknya menghargai hak konstitusional para pengusaha. Namun, permenaker itu disebut telah mempertimbangkan kondisi saat ini.

"Kebijakan yang kita keluarkan ini sudah mempertimbangkan masak-masak untuk merespons situasi yang sulit ini. Semoga ini juga menimbulkan suasana yang kondusif," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (24/11).

"Untuk memastikan agar kebijakan tersebut tidak kontraproduktif, maka Kadin bersama dengan asosiasi pengusaha dan seluruh perusahaan anggota Kadin terpaksa melakukan uji materiil terhadap Permenaker No. 18/2022," ujar Arsjad dalam pernyataan resmi.

Ia mengatakan apapun hasil gugatan uji materi itu, akan diterima oleh pengusaha.

"Namun apapun hasilnya, pelaku usaha siap mematuhinya," lanjutnya.

Sementara itu Wakil Ketua Umum Bidang Hukum dan HAM Kadin Dhaniswara K. Hardjono menambahkan gugatan dilakukan karena aturan kenaikan UMP 2023 yang dikeluarkan Ida pekan lalu tersebut menimbulkan ketidakpastian. Ia menambahkan jika mengacu putusan MK atas uji materi UU Cipta Kerja, beleid yang menjadi cantolan PP Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan itu masih berlaku dalam tenggang waktu 2 (dua) tahun (inkonstitusional bersyarat) hingga ada perbaikan.

Sepanjang UU Cipta Kerja masih dalam perbaikan sebagai imbas dari putusan itu, pemerintah tidak diperkenankan menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan uu itu.

"Permenaker No 18/2022 menjadikan PP No 36/2021 tentang Pengupahan menjadi salah satu acuan hukum. Karena PP No 36/2021 tersebut merupakan salah satu aturan pelaksana dari
UUCK yang diterbitkan sebelum adanya putusan inkonstitusional bersyarat, maka Permenaker No 18/2022 memiliki kaitan dengan UUCK. Sehingga dengan dikeluarkannya Permenaker 18/2022
ini menimbulkan dualisme dan ketidakpastian," katanya.

[Gambas:Video CNN]