omiqq 967Jutaan kata 635600Orang-orang telah membaca serialisasi
《voucher makan》
Pedagang Pasar Ungkap Harga Beras Masih Mahal******
Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (IKAPPI) menyatakan harga berassampai saat ini masih mahal. Hal ini sempat menjadi kekhawatiran Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Sekretaris Jenderal DPP IKAPPI Reynaldi Sarijowan menduga ada dua penyebab utama kenaikan harga beras ini. Pertama, kesalahan Bulog yang tidak menyerap beras dari petani di awal tahun.
Kesalahan tersebut berdampak hingga saat ini. Hal itu tercermin dari kenaikan harga beras di pasaran meski sudah ada beras impor.
"Memang tidak bisa di pungkiri tidak bisa dihindari bahwa beras tetap di atas HET sampai panen raya akan terjadi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (3/2).
Menurutnya, dampak kenaikan beras ini berdampak tidak hanya pada masyarakat, tetapi juga pedagang. Sebab, para pedagang tidak memiliki stok yang cukup.
Oleh karenanya, IKAPPI meminta Bulog untuk betul-betul menyelesaikan persoalan beras ini dengan baik. Sebab, jika tidak bisa menangani harga beras akan tetap tinggi.
"Fokus saja soal beras tidak usah ngurus yang lain, walaupun begitu kami tetap mengapresiasi langkah Bulog untuk melakukan operasi pengendalian harga sehingga harga tidak melambung tinggi dan stok tetap ada di pasar," pungkasnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengungkap terjadinya kenaikan harga beras di seluruh provinsi. Ia memerintahkan Perum Bulog untuk menggelar operasi pasar untuk mengatasi kenaikan harga.
"Sedang kita lakukan operasi pasar oleh Bulog di seluruh provinsi, terus dilakukan awal Januari. Tapi baru turunnya sedikit minggu-minggu. Ini terus kita lakukan operasi pasar," katanya saat mengecek harga pangan pokok di Pasar Baturiti, Kabupaten Tabanan, Bali, Kamis (2/2).
Sehari sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut beras sebagai salah satu penyumbang inflasi bulanan terbesar RI. Pada Januari 2023, inflasi Indonesia tercatat menyentuh 5,28 persen secara tahunan (yoy).
[Gambas:Video CNN]
BPKH Akan Berinvestasi ke Perusahaan Penyelenggara Haji di Arab******
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengaku saat ini tengah berkunjung ke Arab Saudiuntuk membangun kerja sama (syirkah) dengan Syarikah atau penyelenggara haji yang ditentukan pemerintah Arab Saudi.
Anggota BPKH 2017-2022 Indra Gunawan mengaku kerja sama ini dijalin agar terbangun nilai tawar yang setara. Pasalnya, Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji terbesar atau sekitar 200 ribu lebih orang.
"Kepala BPKH dan anggota pelaksana sedang berangkat ke Arab Saudi untuk istilahnya membangun syirkah yang sama, supaya punya level playing fieldyang sama, bargainyang sama," kata Indra di Jakarta Timur, Senin (30/1).
"Mungkin dari Pak Presiden, Wapres, Kementerian Agama, dan kami melakukan lobi diplomatik supaya ada equal dealing treatmentbersama-sama, membangun bisnis bersama-sama. Tadi kami usul ada tax treatyantar ekspor impor perdagangan Indonesia-Arab Saudi. (Jadi) tidak hanya investasi, tapi beyond investasi, karena ini market terbesar ya jemaah Indonesia untuk Arab Saudi," kata Indra.
Lebih jauh, menurutnya, rencana investasi pada syarikah yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi itu saat ini sedang dalam tahap konsultasi dengan Kementerian Agama. Utamanya terkait regulasi dan teknis lain yang perlu dipersiapkan.
Lihat Juga :Selamat Tinggal, JD.ID Umumkan Tutup per 31 Maret 2023 |
Untuk itu, Indra tak bisa memastikan secara rinci waktu implementasi investasi tersebut.
"Kami akan melakukan investasi kalau syirkah entitas bisnisnya sudah di-approveoleh Kerajaan Arab Saudi dan kami bisa sejajar dengan syirkah-syirkah yang lain, supaya bisa memberi serviceyang terbaik untuk jemaah Indonesia," tegasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kecelakaan beruntun terjadi di Gerbang Tol Halim******
Jaya itu. Penyebab kecelakaan itu belum diketahui. Aparat Kepolisian saat ini tengah menangani kasus kecelakaan tersebut.
Kecelakaan itu melibatkan satu truk, dua minibus, dua mobil "pick up" dan satu mobil "city car". Dalam foto yang beredar di media sosial, tampak kendaraan terlibat kecelakaan di gerbang tol.
Beberapa kendaraan tampak saling tumpuk. Kecelakaan yang terjadi mengakibatkan arus lalu lintas tersendat.
Baca juga: Tiga orang terluka dalam tabrakan di beruntun di Antasari
Baca juga: Tabrakan beruntun truk di ruas tol Tambun
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Label:slotpg、slot gacor menang、99 slot link alternatif
Terkait:sultan86、bandar slot deposit 5000、trik maxwin slot、juara4d、situs slot free spin、bo yg gacor、postoto787、bo rekomendasi slot、pokerqq777、pasarjackpot slot online
bab terbaru:situs slot online gacor hari ini(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
PT Sarana Multi Infrastruktur(Persero) atau PT SMI mencatatkan nilai komitmen pembiayaan dan investasi perusahaan sebesar Rp137,7 triliun per Desember 2023.
Di samping itu pada tahun lalu PT SMI telah berkontribusi pada aktivitas pembiayaan dan investasi pembangunan proyek infrastruktur senilai Rp 727,3 triliun.
"Komitmen pembiayaan dan investasi Rp137,7 triliun. Kalau kita lihat di situ, kita sebenarnya terlibat dalam proyek itu lebih dari Rp720 triliun, karena sebanyak pembiayaan yang dilakukan secara bersama-sama," tutur Direktur Utama PT SMI Edwin Syahruzad dalam acara media briefing di Kantor PT SMI, Jakarta Pusat, Rabu (27/3).
Ia merinci sebaran pembiayaan untuk proyek sebesar Rp727,3 triliun digelontorkan untuk badan usaha sebesar Rp592,4 triliun, Rp93,8 triliun untuk investasi, dan untuk publik sebesar Rp41,1 triliun.
Direktur Pembiayaan dan Investasi Sylvi J Gani mencatat angka outstanding pembiayaan dan investasi perseroan adalah senilai Rp91,3 triliun.
"Untuk outstanding tentunya ada peningkatan outstanding atau data growth terhadap badan usaha, di mana di akhir Desember 2023 outstanding dari badan usaha mencapai Rp56,4 triliun dan outstanding pemda (pemerintah daerah) mencapai Rp28,6 triliun," kata dia.
Sementara gross disbursement 2023 perseroan adalah Rp15,3 triliun, yang terdiri dari disbursement ke badan usaha senilai Rp15 triliun dan ke pemda sebesar Rp255 miliar.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional dan Keuangan PT SMI Darwin Trisna Djajawinata menyampaikan pendapatan perseroan melonjak sebesar 22,8 persen pada thaun lalu. PT SMI membukukan pendapatan senilai Rp7,6 triliun, meningkat dibanding pendapatan tahun sebelumnya, yaitu sebanyak Rp6,2 triliun.
"Laba itu tumbuh positif dan pertumbuhannya relatif cukup tinggi di atas 20 persen. Dan ini juga mungkin diimbangi oleh pembangunan operasional yang meningkat juga di sekitar 32 persen," tutur Darwin.
Gross income perseroan di 2023 juga naik dibanding tahun sebelumnya, yakni sebesar 21,4 persen, dari posisi Rp31, triliun menjadi Rp3,8 triliun.
[Gambas:Video CNN]
(del/pta)Best Digital Innovation 2024untuk pertama kalinya dianugerahkan oleh CNN Indonesia Awardskepada Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Sulselbar (Bank Sulselbar).
Penghargaan diberikan lantaran Bank Sulselbar berupaya untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan menjaga loyalitas nasabahnya.
Lihat Juga :![]() |
Pemberian anugerah itu disaksikan langsung oleh Pj Gubernur Sulawesi Selatan Bahtiar Baharuddin, Jaksa Agung ST Burhanuddin, Direktur Utama CNN Indonesia Titin Rosmasari hingga Chairman sekaligus Founder CT CorpChairul Tanjung(CT).
Lihat Juga :![]() |
Bank Sulselbar didirikan di Makassar pada 1961 ini berkomitmen memberikan layanan prima kepada nasabah melalui layanan yang ramah dan berempati dengan tetap mengedepankan profesionalisme yaitu layanan yang akurat, responsif, memberikan solusi dan aman.
Layanan personal kepada nasabah diimbangi pula dengan penyediaan produk dan layanan berbasis teknologi terkini untuk memberikan pengalaman pelayanan yang terbaik bagi nasabah.
(yla/fra)Jam kerja aparatur sipil negara (ASN) berbeda saat bulan Ramadhan. Mereka akan bekerja mulai pukul 08.00 dan selesai pada 15.00 WIB.
Selain saat Ramadan, mereka akan bekerja dari 07.30 hingga 16.00 dan waktu istirahat pada 12.00-13.00
Penetapan itu berdasarkan Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan pegawai ASN.
Pilihan Redaksi
|
Dalam Perpres itu, tercantum pula jam kerja instansi dan pegawai ASN saat Ramadan sebanyak 32 jam 30 menit selama sepekan. Jumlah tersebut belum termasuk waktu istirahat.
Waktu istirahat saat bulan suci bagi umat Muslim berlangsung selama 30 menit. Namun, setiap Jumat waktu rehat menjadi 60 menit.
Instansi pemerintahan yang menerapkan ketentuan selain 5 hari kerja dalam 1 minggu harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini paling lama 1 tahun terhitung sejak peraturan ini diundangkan.
![]() |
Rincian waktunya sendiri ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pimpinan instansi. Berikut rincian jam kerja PNS selama puasa Ramadhan 1445 H.
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan lima hari kerja:
1. Senin-Kamis: 08.00-15.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Jumat: 08.00-15.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Bagi Instansi Pemerintah yang memberlakukan 6 enam hari kerja:
1. Senin sampai dengan Kamis, dan Sabtu: 08.00-14.00
Waktu Istirahat: 12.00-12.30
2. Hari Jumat: 08.00-14.30
Waktu Istirahat: 11.30-12.30
Lihat Juga :![]() |
Namun, ketentuan jam kerja dalam Perpres ini tak berlaku bagi prajurit TNI serta pegawai ASN di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan yang ditugaskan di lingkungan TNI. Khusus untuk ini, pengaturannya ditetapkan oleh Panglima TNI.
Selain itu, ketentuan ini juga tak berlaku bagi anggota Polri serta pegawai ASN di lingkungan Polri yang pengaturannya ditetapkan Kapolri.
Perpres itu juga tak berlaku bagi pegawai ASN pada perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang pengaturannya dilakukan oleh Menteri Luar Negeri.
Hari kerja dan jam kerja bagi prajurit TNI dan anggota POLRI yang bertugas di luar struktur, serta pegawai pada perwakilan RI di luar negeri, mengikuti hari kerja dan jam kerja yang berlaku pada tempat ditugaskan.
(isa/asr)Bank digital Jeniusmilik PT Bank BTPN TBk (BTPN) merilis survei perilaku masyarakat dalam mengelola THR pada Lebaran 2024.
Hasilnya, terjadi pergeseran pengelolaan THR pada tahun ini dibanding tahun lalu. Pada 2024, mayoritas masyarakat memilih menggunakan THR untuk belanja, sementara tahun lalu untuk investasi.
Digital Banking Partnership Head Bank BTPN Febri Rusli menjelaskan pada tahun lalu mayoritas responden memilih menabung THR-nya atau 41 persen, belanja kebutuhan Ramadan 40 persen, serta investasi 19 persen.
Survei ini dilakukan pada periode 28 Februari-18 Maret 2024. Jumlah respondennya 233 orang dari berbagai wilayah Jabodetabek dan non-Jabodetabek yakni Bandung, Surabaya, Sidoarjo, Semarang, Medan, Palembang, Makassar, Manado, hingga Aceh. Adapun rentang usia responden antara 17-40 tahun.
Menurut Febri, perubahan cara mengelola THR tersebut lantaran masyarakat lebih pede dalam membelanjakan yang dibanding masa pandemi.
Ia merinci alokasi pengeluaran tersebut terbagi menjadi beberapa keperluan antara lain membeli baju baru (43 persen), mudik (30 persen), zakat dan sedekah (30 persen), membeli makanan sahur dan buka puasa (29 persen), serta acara buka puasa bersama (29 persen).
Selain untuk keperluan Ramadan, masyarakat juga menggunakan THR untuk melunasi cicilan atau utang, modal bisnis, liburan, renovasi rumah, dan membeli gadget/barang elektronik.
Riset Jenius ini juga mengungkap rencana pengajuan utang oleh masyarakat meningkat sebesar 13 persen. Sebanyak 35 persen responden berencana mengambil pinjaman selama Ramadan 2024 untuk berbagai keperluan.
"Penggunaan pinjaman ini di antaranya untuk menyambut Lebaran 60 persen, modal usaha 46 persen, dan renovasi rumah 18 persen," pungkasnya.
[Gambas:Video CNN]
(pta/pta)"Sejumlah jalur mudik yang merupakan lokasi rawan kecelakaan dan bencana alam harus menjadi perhatian semua pihak untuk menekan potensi ancaman bagi para pemudik,"Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengingatkan para pemangku kepentingan untuk mengantisipasi sejumlah potensi ancaman yang dihadapi para pemudik Lebaran 2024 berdasarkan pengalaman tahun lalu.
Pewarta: Melalusa Susthira Khalida
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) segera memanggil tujuh maskapai terkait harga tiketsaat LebaranHari Raya Idul Fitri 2024.
Hal itu disampaikan Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan tertulisnya, Jumat (15/3).
"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh tiga maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," ujar Fanshurullah.
Pilihan Redaksi
|
"Untuk tidak menaikkan harga tanpa alasan yang rasional serta memberitahukan kepada KPPU sebelum mengambil kebijakan untuk menaikkan harga tiket kepada konsumen," jelas Fanshurullah.
Ketujuh maskapai yang dimaksud adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.
Mereka merupakan pihak terlapor dalam perkara Nomor 15/KPPU-I/2019 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 5 Dan Pasal 11 UU Nomor 5 Tahun 1999 Terkait Jasa Angkutan Udara Niaga Berjadwal Penumpang Kelas Ekonomi Dalam Negeri atau perkara kartel tiket.
Menurut Fanshurullah, permintaan tersebut sesuai dengan amar putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 1811 K/Pdt.Sus-KPPU/2022 pada 2023.
Pada perkara kartel tiket yang diputus pada 23 Juni 2020 itu, KPPU membuktikan bahwa para terlapor secara bersama-sama hanya menyediakan tiket subclass dengan harga yang tinggi dan tidak membuka penjualan beberapa subclass harga tiket rendah.
Hal ini mengakibatkan terbatasnya pilihan konsumen untuk mendapatkan tiket dengan harga yang lebih murah.
Selain itu, para terlapor juga meningkatkan pembatalan penerbangan yang dilakukan setelah kartel terjadi sebagai upaya untuk menurunkan pasokan.
Fanshurullah menjelaskan perilaku menurunkan pasokan secara bersama-sama merupakan cara yang efektif untuk menjaga penawaran tiket subclass dengan harga tinggi yang diterapkan bersama-sama pada saat low season terjadi.
"Kesamaan perilaku para terlapor ini sangat efisien dalam mendistorsi kinerja pasar mengingat penguasaan pasar melebihi 95 persen dari para Terlapor secara keseluruhan," kata dia.
Dalam putusannya, KPPU menjatuhkan sanksi berupa berupa perintah kepada para terlapor untuk memberitahukan secara tertulis kepada KPPU setiap kebijakan yang akan berpengaruh terhadap peta persaingan usaha, harga tiket yang dibayar oleh konsumen, dan masyarakat selama dua tahun, sebelum kebijakan tersebut diambil.
"Melihat fenomena yang terjadi berulang tiap tahun ini, KPPU menekankan Putusan KPPU yang telah inkracht tersebut harus dipatuhi," tegas dia.
(pop/pua)《voucher makan》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,depo 100 bonus 100Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《voucher makan》bab terbaru。