alamat game slot 117Jutaan kata 971608Orang-orang telah membaca serialisasi
《slot gacor 2023 maxwin》
PUPR Kerahkan Personel******
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melakukan mobilisasi personel dan alat berat untuk penanganan gempayang berpusat di Cianjur, Jawa Barat yang terjadi pada Senin (21/11).
Hal tersebut dilakukan agar lalu lintas jalan nasional dari Puncak - Cipanas - Cianjur kembali normal.
"Kita sedang mobilisasi personel dan alat berat dari lokasi terdekat (sekitar 10 km) untuk pembersihan jalan nasional dari pohon tumbang dan tanah dari longsoran tebing," kata Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja dalam keterangannya, dikutip dariAntara, Senin (21/11).
Endra juga menyampaikan saat ini tidak ada jalan yang putus karena kerusakan struktur. Tapi tertutupnya akses jalan terjadi akibat pohon tumbang dan longsoran tanah.
Personel dan alat berat juga telah disiagakan untuk mengantisipasi gempa susulan.
"Kita siagakan personel dan alat berat di lokasi Cugenang tersebut untuk antisipasi gempa dan longsoran susulan," katanya.
Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyampaikan bahwa gempa bumi dengan magnitudo 5,6 melanda wilayah barat daya Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, pada Senin (21/11) pukul 13.21 WIB.
Menurut BMKG, pusat gempa berada di koordinat 6,84 Lintang Selatan dan 107,05 Bujur Timur, sekira 10 kilometer barat daya Kabupaten Cianjur, pada kedalaman 10 km.
Gempa yang getarannya dirasakan hingga wilayah Jakarta, Bekasi, dan Bogor itu menurut BMKG tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
[Gambas:Video CNN]
Buruh Tolak Usulan No Work No Pay: Tak Berdasar******
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.
Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.
"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).
"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.
Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.
"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.
Lihat Juga :Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech |
Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.
Lihat Juga :GoTo PHK 1.300 Karyawan |
"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.
Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Kementan Sebut Stok Beras Capai 8 Juta Ton Sampai Akhir Tahun Ini******
Kementerian Pertanian (Kementan) mengungkap pasokan beras nasional sebanyak 8,05 juta ton masih cukup hingga akhir tahun.
Direktur Serealia Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian Ismail Wahab menjelaskan pasokan tersebut tersebar di rumah tangga, penggilingan, hotel restoran dan kafe (horeka), pedagang dan bulog.
"Juni ada 9,7 juta ton tersebar di rumah tangga, penggilingan, horeka dan bulog," ujar Ismail dalam konferensi pers daring, Jumat (18/11).
Berdasar data tersebut, Ismail mengakui pasokan yang dimiliki tahun ini memang menurun dibanding 2021 dengan periode yang sama. Data BPS juga mengungkapkan stok cadangan beras nasional periode April juga lebih tinggi dan mencapai 10,15 juta ton.
Lebih jauh, Ismail mengungkapkan saat ini masih terdapat potensi gabah kering panen (GKP) hingga 62,77 kuintal per hektar dan gabah kering giling (GKG) kuintal per hektar.
"Nilai ini lebih tinggi dari 2021, pada 2021 hanya 52,26 kuintal per hektare," tegasnya.
Lihat Juga :Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech |
Kabiro Humas Kementan Kuntoro Boga menyebut cadangan 8,05 juta ton beras nasional masih cukup hingga akhir tahun.
"Kondisi stok nasional masih normal. Ada sedikit pola tanam yang bergeser karena curah hujan lebih cepat, tapi kami melihat tidak ada yang tidak normal selain pergeseran pola tanam agak mundur," kata Kuntoro.
Sementara itu, Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso (Buwas) memastikan pasokan beras nasional yang dikuasai pemerintah aman untuk enam bulan ke depan.
Bahkan, beras bisa digelontorkan kapan saja melalui operasi pasar, sebagai upaya mempertahankan stabilitas harga pangan.
Lihat Juga :Isi Paket Pesangon GoTo untuk 1.300 Karyawan yang Kena PHK |
Padahal sebelumnya, dua hari lalu, (16/11), Buwas menyarankan pemenuhan stok cadangan beras pemerintah (CBP) dari luar negeri atau impor. Bahkan, impor harus segera dilakukan.
Buwas menjelaskan jumlah stok yang dikuasai Bulog saat ini sebanyak 625 ribu ton beras di dalam negeri. Bulog juga sudah melakukan kerja sama dengan mancanegara dengan menyimpan stok sebanyak 500 ribu ton beras yang berada di luar negeri.
"Total stok yang kami punya sekarang sudah hampir 1,2 juta ton yang tersimpan di gudang-gudang Bulog di seluruh Indonesia ditambah stok beras hasil kerjasama di luar negeri," ujar Buwas.
[Gambas:Video CNN]
Label:erek2 49、maxwin slot gacor login、gacor slot gacor
Terkait:situs judi slot asia、slotgacor、bintaro88、pinjol ojk limit tinggi tenor panjang、trik maxwin starlight princess、erek nangka、trik rahasia slot、egpslot、slot transfer dana、situs slot resmi gacor
bab terbaru:quidco new member bonus(2024-07-09)
Perbarui waktu:2024-07-09
Menteri KetenagakerjaanIda Fauziyah mengklaim Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18/2022 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) telah sesuai aturan di atasnya alias tidak cacat hukum.
Ida mengatakan beleid yang ditekennya pada 16 November kemarin itu sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang pengupahan.
"Permenaker ini sebenarnya menjalankan perintah PP 36, di mana Kementerian Ketenagakerjaan memberi kewenangan untuk memberikan pedoman penetapan upah minimum dan gubernur memiliki kewenangan untuk menetapkannya. Sebenarnya Permenaker 18 2022 ini sesuai dengan PP 36/2021," kata Ida singkat di UGM, Selasa (22/11).
Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.
Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.
Lihat Juga :Apa Itu Reflasi yang Mengancam Indonesia? |
Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.
"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," kata Danang kepada CNNIndonesia.com, Senin (21/11).
Danang pun menduga penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.
"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang.
Ida Fauziyah menerbitkan Permenaker Nomor 18/ 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu mencakup beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.
Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua, rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.
Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).
Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).
Lihat Juga :Harga Bahan Pangan Mulai Terkerek Menjelang Akhir Tahun |
Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.
"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.
Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi. Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.
[Gambas:Video CNN]
Menteri BUMN Erick Thohir dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia berbagi kesan selama penyelenggaraanKTT G20 Bali. Keduanya bercanda soal tak mandi hingga kurang tidur dalam penyelenggaraan forum itu.
"Menteri BUMN dan menteri investasi tidak mandi. Coba lihat." canda Bahlil dalam video yang diunggah di Instagram Erick, Kamis (17/11).
Dalam video itu, Bahlil juga menyampaikan bahwa Indonesia menjadi negara yang disukai hampir seluruh negara di dunia khususnya di bidang ekonomi dan investasi. Tak hanya itu, Erick dan Bahlil juga saling memuji satu sama lain.
"Bersama menteri investasi yang setiap hari berusaha memasukkan uang ke Indonesia," ujar Erick.
Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali baru saja berakhir pada Rabu (16/11). Konferensi negara-negara dengan ekonomi terbesar di dunia itu telah menetapkan beberapa hasil kebijakan ekonomi ke depan.
Di antaranya, membentuk Dana Pandemi (Pandemic Fund). Total dana terkumpul dari komitmen sudah sebanyak US,5 miliar atau setara Rp23,45 triliun (asumsi kurs Rp15.634 per dolar AS) yang berasal dari 24 kontributor, yaitu anggota G20, negara non G20, dan tiga lembaga filantropis dunia.
Negara-negara G20 juga berkomitmen membantu ketersediaan pembiayaan bagi negara-negara rentan dan miskin melalui pembentukan Resilience and Sustainability Trust (RST) oleh IMF yang sudah mencapai US,6 miliar atau setara Rp1.275 triliun.
Tak hanya itu, di sela-sela perhelatan G20, beberapa negara pun tercatat memiliki komitmen untuk berinvestasi di Indonesia. Sejumlah investasi di antaranya, Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden mengumumkan besaran investasi di Indonesia, termasuk perjanjian US,5 miliar atau setara Rp38,82 triliun (asumsi kurs Rp15.529 per dolar AS) antara ExxonMobil dengan Pertamina.
Kemudian Kementerian Investasi juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan CNGR Advanced Material Co Ltd. produsen ternary precursor asal China, untuk mendukung pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Penandatanganan kerja sama ini memiliki nilai investasi US miliar.
[Gambas:Video CNN]
Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) bidang Kebijakan Publik Danang Girindrawardana menilai ada motif politik dibalik kebijakan Menaker Ida Fauziyah menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 18 tahun 2022 tentang Penetapan Upah MinimumProvinsi (UMP) 2023.
Menurutnya, penetapan aturan yang diklaim menguntungkan buruh itu bertalian dengan upaya mendongkrak elektabilitas Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah sendiri diketahui memang kader dari partai tersebut.
"Dugaan saya, ibu menteri lebih motif politik, beliau tampaknya sedang berusaha membantu elektabilitas Ketum PKB (Muhaimin Iskandar). Permenaker 18 ini bisa dijadikan isu pembelaan kepada buruh dan tenaga kerja yang konstituen penting PKB sejak dulu," ujar Danang kepada CNNIndonesia.com,Senin (21/11).
Ia menilai tidak mungkin seorang Ida Fauziyah yang merupakan Menteri Ketenagakerjaan tidak paham soal hierarki peraturan perundangan. Selain itu, tidak mungkin pula, Ida tidak mengetahui permasalahan di industri terkait dampak besar dari potensi jatuhnya industri padat karya misalnya tekstil, garmen, dan persepatuan di Indonesia di ujung 2022 dan awal 2023.
Lebih lanjut, Danang juga mengatakan permenaker baru ini cukup kontroversial karena tiga hal. Pertama, berpotensi menimbulkan ketidakpastian regulasi dan kerusakan iklim investasi di Indonesia yang sedang dibangun oleh Presiden Jokowi.
Menurutnya, dunia luar akan melihat Indonesia tidak stabil dalam hal kepastian regulasi investasi. Kedua, mendorong terjadinya kegagalan yang lebih parah pada industri padat karya pada 2023. Ketiga, mengakibatkan pertarungan hadap hadapan antara buruh dan pengusaha.
"Sebaiknya, Ibu menteri dan jajaran bisa memanfaatkan tripartit nasional dan mengajak para pengusaha dan buruh untuk membahas situasi ke depan," tandas Danang.
CNNIndonesiasudah berupaya menghubungi Sekjen Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi, Staf Khusus Menaker Dita Indah Sari, Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamninan Sosial Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Kemnaker Indah Anggoro Putri untuk minta tanggapan soal penerbitan aturan UMP 2023 dan tuduhan pengusaha tersebut. Tapi hingga berita diturunkan yang bersangkutan belum memberikan responsnya.
Sebelumnya, Ida menerbitkan Permenaker Nomor 18 Tahun 2022 sebagai acuan perhitungan Upah Minimum bagi para pemerintah daerah. Beleid itu diteken Ida pada 16 November kemarin.
[Gambas:Video CNN]
Peraturan itu berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah.
Pertama, kewajiban bagi pemerintah daerah menetapkan upah minimum 2023 berdasarkan aturan ini. Kedua,rumus perhitungan upah minimum. Berdasarkan beleid ini, upah minimum 2023 harus dihitung dengan rumus yang sudah diatur pemerintah.
Rumus kenaikannya = Upah tahun sekarang + (Penyesuaian Nilai Upah Minimum (UM) x UM (tahun sekarang).
Penyesuaian upah minimum dihasilkan dari dari inflasi + (pertumbuhan ekonomi x indeks kontribusi tenaga kerja terhadap pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertentu dalam rentang tertentu yaitu 0,1 sampai dengan 0,3).
Lihat Juga :Pengusaha Singgung Motif Menaker Terbitkan Permenaker 18/2022 |
Ketiga, provinsi yang telah memiliki upah minimum, penetapannya dilakukan dengan penyesuaian nilai upah minimum yang besaran kenaikannya tidak boleh melebihi 10 persen.
"Dalam hal hasil penghitungan penyesuaian nilai upah minimum melebihi 10 persen, Gubernur menetapkan Upah Minimum dengan penyesuaian paling tinggi 10 persen," kata aturan tersebut.
Kemudian, jika pertumbuhan ekonomi bernilai negatif, kenaikan upah hanya mempertimbangkan variabel inflasi.
Besaran kenaikan upah itu harus ditetapkan dan diumumkan paling lambat 28 November 2022.
Lihat Juga :Dalih Menaker Rilis Aturan UMP 2023 Tak Boleh Naik di Atas 10 Persen |
Elon Musk mengaku akan segera membuka lowongan pekerjaan usai PHKribuan orang karyawan Twitter dalam beberapa pekan terakhir.
Menurutnya, lowongan pegawai baru itu diperuntukkan bagi posisi engineer dan sales. Meskipun, ia tak merinci detil engineer atau sales yang dibutuhkan oleh Twitter.
"Soal perekrutan yang penting, menurut saya orang yang jago menulis software adalah prioritas tertinggi," kata Musk dikutip dari detikInet, Selasa (22/11).
Walaupun berjanji akan segera merekrut karyawan baru, hingga saat ini belum ada informasi lowongan pekerjaan di situs resmi Twitter.
Pihak Twitter mengklaim telah mendekati sejumlah engineer untuk menduduki posisi karyawan Twitter yang dijuluki Twitter 2.0.
Sebagai informasi, Elon Musk menggelar pertemuan dengan karyawannya pertama kali usai melemparkan ultimatum. Lewat ultimatum itu, Elon menawarkan pilihan untuk bekerja keras dengan dirinya atau mengundurkan diri dengan pesangon tiga kali gaji.
Peringatan itu pun berujung pada pengunduran diri seribu pegawai.
Sementara itu, Elon Musk belum memiliki rencana memindahkan kantor pusat Twitter dari San Fransisco ke Texas, seperti yang ia lakukan pada Tesla.
Ia justru membuka peluang untuk Twitter memiliki dua kantor pusat di California dan Texas.
"Jika kita mau memindahkan kantor pusat ke Texas saya pikir akan menimbulkan ide kalau Twitter berubah dari 'sayap kiri' ke 'sayap kanan'. Ini bukan akuisisi Twitter oleh sayap kanan. Ini adalah akuisisi Twitter oleh moderat," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menolak usulan pengusahaagar pemerintah membuat aturan no work no paybagi buruh(tidak bekerja, tidak dibayar) saat kinerja industri terpuruk.
Menurutnya, sistem no work no pay tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bahkan, opsi tersebut juga tidak ada dalam Omnibus Law.
"No work no pay itu tidak dikenal di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Begitu pula kalau pemerintah bersikukuh dengan Omnibus Law, tidak dikenal no work no pay," terang Said dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (18/11).
"Jadi, tidak ada dasar untuk mengabulkan permintaan pengusaha no work no pay," tegasnya.
Usul kebijakan no work no pay mencuat pertama kali dari Ketua Bidang Ketenagakerjaan APINDO Anton J Supit dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan Komisi IX DPR RI dan Menteri Ketenagakerjaan, Selasa (8/11) lalu.
"Kalau bisa dipertimbangkan, menambah satu lagi, yaitu harapan kami ada satu Permenaker (Peraturan Menteri Ketenagakerjaan) yang mengatur fleksibilitas jam kerja dengan prinsip no work no pay," katanya.
Lihat Juga :Ekonom Proyeksi PHK Hantam Fintech, Edutech, dan Healthtech |
Menurutnya, hal ini dilakukan demi mengurangi jumlah orang yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK). Dengan begitu, ketika industri sedang lesu pekerja tidak harus terkena PHK.
Di sisi lain, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyatakan usulan pengusaha soal kebijakan no work no pay harus didiskusikan terlebih dahulu dengan serikat pekerja.
"Ya itu bicarakan dengan teman-teman serikat pekerja. Pokoknya kalau serikat atau perwakilan pekerja di perusahaan itu setuju, kita setuju. Kuncinya tuh di situ," tegas Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja Dita Indah Sari di Gedung Kemnaker RI, Kamis (10/11).
Dita menjelaskan jika ingin ada aturan no work no pay, maka perlu ada perjanjian bersama antara perusahaan dan pekerja. Kedua pihak harus membuat kontrak kerja baru. Kendati, ia belum memastikan apakah aturan tersebut bakal didukung dengan Permenaker.
Lihat Juga :GoTo PHK 1.300 Karyawan |
"Nggak, sejauh ini belum. Pada prinsipnya, pertama waktunya harus terbatas. Jadi, no work no pay ini jangan sampai 2024 dong, harus jelas kapan. Misalnya, bikin kesepakatan dengan buruh, ya sudah no work no pay, buruhnya setuju misal 6 bulan kah atau 8 bulan," jelasnya.
Selain itu, Dita menjelaskan aturan ini tidak bisa berlaku di semua sektor. Ia menjelaskan masih ada beberapa sektor yang tumbuh positif, seperti kelapa sawit hingga tambang.
"No work no pay itu (untuk) yang ordernya kurang-kurang itu lah, garmen, tekstil itu wajar. Nanti tambang, nikel, timah, ikut-ikutan. Makanya itu jangan, buruhnya juga harus kritis dong. Jangan disamakan sawit sama sepatu," tandasnya.
[Gambas:Video CNN]
Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka berkomentar soal ricuh yang terjadi di Musyawarah Nasional (Munas) XVII Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) di Hotel Alila, Solo, Selasa (22/11).
Ia berharap kejadian serupa tak terjadi lagi di kota yang dipimpinnya. Ia juga berharap ricuh Munas Hipmi tak berdampak ke Kota Solo.
Gibran berharap insiden tersebut tidak berdampak kepada citra Kota Solo.
Musyawarah Nasional (Munas) Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) XVII pada Senin (21/11) di Solo, Jawa Tengah, diwarnai kericuhan. Hal tersebut diketahui dari sebuah video yang tersebar di media sosial. Sejumlah peserta terlibat adu jotos.
Ketua Organizing Committe (OC) Munas HIPMI XVII Muhammad Ali Affandi membenarkan kejadian kericuhan tersebut. Ia menyebut, kericuhan terjadi di luar sidang pleno Munas karena adanya kesalahpahaman.
Sementara itu Gibran berharap kericuhan yang terjadi di Munas XVII HIPMI tersebut tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, kericuhan tersebut hanya kejadian kecil.
"Halah, kejadian kecil aja," kata Gibran yang juga menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina HIPMI Jawa Tengah itu.
Meski diwarnai baku hantam, Gibran menganggap Munas HIPMI di Solo tetap berjalan lancar. Ia memastikan pemilihan Ketua Umum BPP HIPMI itu tetap berjalan sesuai rencana.
"Insyaallah lancarlah ya. Pleno diselesaikan siang ini, atau kalau molor ya sore nanti," katanya.
[Gambas:Video CNN]
Ia mengaku telah mendapatkan keterangan dari Panitia Munas terkait kejadian semalam. Ia meminta semua pihak tidak perlu melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi.
"Kalau soal itu tanya Pak Kapolres saja. Tapi kekeluargaan aja, wong cah enom kok (anak muda kok)," katanya.
Sementara itu, Kapolresta Surakarta, Kombes Pol. Iwan Saktiadi mengatakan sampai saat ini pihaknya belum menerima laporan terkait insiden perkelahian di Munas HIPMI tersebut. Polres, katanya hanya mendorong agar HIPMI bisa menyelesaikan pertikaian tersebut secara kekeluargaan.
"Kami hanya memediasi saja agar ini diselesaikan diselesaikan secara internal saja," katanya.
Lihat Juga :Munas HIPMI di Solo Diwarnai Kericuhan dan Baku Hantam |
《slot gacor 2023 maxwin》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,situs slot member baru pasti jpHanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《slot gacor 2023 maxwin》bab terbaru。