pinjol yang aman dan ojk

Sistem Tingkat Suci yang menentang Surga

Jusuf Hamka Tantang Menkeu Masukkan Dirinya ke Daftar Obligor BLBI******

Pengusaha jalan tolJusuf Hamka menantang Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyanidan jajarannya untuk memasukkan namanya sebagai obligor Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) jika memang perusahaanya, PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP), mempunyai utang kepada negara.

Obligor BLBI adalah pemilik bank yang mendapat dana BLBI yang ditujukan untuk membantu bank tersebut agar tidak kolaps saat krisis moneter. 

"Kalau ada utang BLBI, masukin dong kami dalam daftar obligor yang mendapatkan BLBI atau ada utang BLBI. Kan keren," katanya kepada CNNIndonesia, Senin (12/6).

Jusuf menegaskan CMNP tidak ada utang hingga ratusan miliar ke negara terkait BLBI, sebagaimana klaim Kemenkeu. Bahkan, Jusuf mengaku siap membayar 100 kali lipat jika CMNP terbukti memiliki utang tersebut.

"Bohong, mana ada (utang CMNP ratusan miliar ke negara), periksa saja. Enggak bener itu, kalau ada sudah ditagih dan ini enggak ada penagihan apa-apa. Jadi, jangan asal bunyi. Citra Marga (CMNP) tidak pernah punya utang BLBI. Kalau CMNP ada utang, saya ganti 100 kali lipat," tegasnya.

"Tolong dong jangan diputar balik, Ibu ku, Ibu Menteri (Sri Mulyani) yang saya hormati, yang saya banggakan. Enggak kasihan kali sama rakyat. Masa begini, diputar-putar, digocek melulu," imbuh Jusuf.

Lihat Juga : Dalih Sri Mulyani Belum Mau Bayar Utang Negara Rp800 M ke Jusuf Hamka

Bos jalan tol itu meminta dipertemukan langsung dengan Sri Mulyani untuk membahas kebenaran utang negara Rp800 miliar kepadanya. Pasalnya, ia curiga Sri Mulyani dibisiki yang tidak benar oleh bawahannya agar tidak membayar utang tersebut kepadanya.

"Ketemu, buat konpers bersama. Jangan ada dusta lah, terbuka. Kalau CMNP ada utang BLBI, CMNP akan bayar 100 kali lipat, enggak usah ribet," tantang Jusuf.

"Jadi pejabat itu harus amanah, omongannya harus jujur. Saya yakin Ibu Menteri dikasih informasi bohong oleh anak buahnya. Ibu Menteri pasti amanah," sambungnya.

Ia kemudian menyoroti dukungan dari Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD. Menurutnya, belum ada pihak Kemenkeu yang menghubunginya meski sudah diperintahkan Mahfud membayar utang tersebut.

Jusuf mengaku kecewa dengan pernyataan Kemenkeu yang malah menyerang balik dirinya. Namun, ia mengaku pasrah dan berharap uang Rp800 miliar miliknya bisa kembali sebelum rezim Presiden Joko Widodo (Jokowi) selesai di 2024.

"Kita berdoa sajalah, kita tonton Republik ini. Jokowi orang yang amanah, Bu Menteri orang yang amanah. Mudah-mudahan bisa selesai zaman Pak Jokowi, Pak Mahfud, dan Bu Menteri," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Silaban mengatakan ada tagihan utang negara kepada grup Citra milik Jusuf, yakni terkait aset BLBI.

"Kami sendiri masih memiliki tagihan kepada 3 perusahaan di bawah grup Citra. Enggak ingat angkanya, ratusan miliar. Terkait BLBI juga," kata Rionald di Kompleks DPR RI, Jakarta Pusat.

[Gambas:Video CNN]

Hati iblis yang tak terbatas

Promo Tiket Pesawat Garuda Juni, Diskon 80 Persen******

Garuda Indonesia menawarkan berbagaipromo menarik untuk pembelian tiket periode 19-28 Juni 2023, mulai dari diskon80 persen hingga cashbackRp800 ribu.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menamai program ini Sales Office Travel Fair (SOTF) 2023, di mana promo berlaku untuk macam-macam penerbangan domestik dan internasional. Syaratnya, pembelian tiket dilakukan langsung di seluruh kantor Garuda yang tersebar di 96 lokasi di Indonesia dan 27 di luar negeri.

Adapun program cashbackRp800 ribu berlaku bagi pengguna kartu kredit Mandiri. Selain itu, nasabah PT Bank Mandiri Tbk bisa memperoleh fasilitas cicilan 0 persen dengan tenor 3 bulan serta banyak benefit menarik lainnya.

Berikut beberapa rute domestik yang mendapatkan penawaran menarik dalam promo ini:

1. Jakarta-Yogyakarta PP mulai Rp1,5 jutaan
2. Jakarta-Labuan Bajo PP mulai Rp3 jutaan
3. Jakarta-Makassar PP mulai Rp3,1 jutaan
4. Jakarta-Medan PP mulai Rp3,3 jutaan
5. Jakarta-Balikpapan PP mulai Rp2,5 jutaan
6. Jakarta-Lombok PP mulai Rp2,5 jutaan
7. Jakarta-Padang PP mulai Rp2,6 jutaan
8. Jakarta-Ambon PP mulai Rp4,8 jutaan
9. Jakarta-Sorong PP mulai Rp5,3 jutaan

Harga khusus rute internasional:

1. Jakarta-Kuala Lumpur PP mulai Rp2,7 jutaan
2. Jakarta-Singapura PP mulai Rp3,4 jutaan
3. Jakarta-Bangkok PP mulai Rp4,8 jutaan
4. Jakarta-Hong Kong mulai Rp4,3 jutaan
5. Jakarta-Seoul PP mulai Rp9 jutaan
6. Jakarta-Sydney PP mulai Rp8,8 jutaan
7. Jakarta-Tokyo PP mulai Rp11,3 jutaan
8. Jakarta-Shanghai mulai Rp5,7 jutaan
9. Jakarta-Amsterdam mulai Rp11,1 jutaan
10. Jakarta-Melbourne PP mulai Rp8,6 jutaan.

[Gambas:Video CNN]

Kota Permainan Dunia Kematian

Bahlil Sebut IMF Pernah Jerumuskan RI dari Ruang Rawat Inap ke ICU******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadaliamenyebut Dana Moneter Internasional (IMF) pernah memperparah sakit atau krisis ekonomi yang dialami Indonesia pada 1998 lalu. Saat itu, Indonesia sebagai negara yang sakit sebetulnya hanya cukup dirawat di ruang rawat inap saja.

Tapi akibat saran yang diberikan IMF, sakit Indonesia malah semakin parah sehingga harus dirawat di ICU. Saran itu antara lain, menutup PT Dirgantara Indonesia dan menghentikan pemberian bantuan sosial.

Karena saran itu, daya beli masyarakat Indonesia anjlok. Krisis ekonomi di Indonesia semakin parah.

Ia mengatakan permintaan IMF itu tidak berdasar.

"Jadi apakah kita mau mengikuti dokter (IMF) yang sudah menjadikan kita dari ruang rawat inap ke ICU. Kita dulu ini ibarat orang sakit ya sakit. Tapi kita seharusnya tidak perlu operasi total, (tapi karena saran IMF), kita dioperasi total, tapi begitu operasi selesai, gagal juga operasinya," katanya Jumat (30/6).

Bahlil mengatakan ada beberapa dasar yang membuat pemerintah merespons keras permintaan IMF agar Jokowi menghentikan larangan ekspor nikel.

Salah satunya, laporan lembaga itu  yang menyebut kebijakan larangan ekspor ini menimbulkan kerugian bagi penerimaan negara dan dampak negatif bagi Indonesia maupun negara lain.

Bahlil mengatakan kebijakan itu tidak akan merugikan Indonesia. Pasalnya, pertama, Indonesia memperoleh kepercayaan yang sangat kuat dari global.

"Sekalipun masuk tahun politik, namun kepercayaan global terhadap Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo masih sangat kuat. Saya baru balik dari AS soalnya," kata Bahlil.

Bahkan katanya, IMF mengakui bahwa pertumbuhan Penanaman Modal Asing (PMA) Indonesia berada di atas 19 persen untuk sektor di luar hulu migas.

"IMF mengatakan negara kita akan rugi. Ini di luar nalar berpikir sehat saya. Dari mana dia bilang rugi? Tahu nggak, dengan kita melakukan hilirisasi penciptaan nilai tambah sangat tinggi di negara kita," imbuhnya.

[Gambas:Video CNN]

Salah satu contohnya adalah ekspor nikel Indonesia. Ekspor Indonesia pada 2017-2018 hanya US,3 miliar. Begitu menyetop ekspor nikel dan melakukan hilirisasi, ekspor RI meningkat pesat hampir US miliar atau 10 kali lipatnya.

"Yang tahu pendapatan negara tercapai atau tidak bukan IMF, kita pemerintah Indonesia. Dan tidak hanya pendapatan negara, Akibat hilirisasi juga terjadi pemerataan ekonomi di daerah-daerah. Terutama daerah penghasil dari komoditas bahan baku," ujarnya.

Selain itu, Bahlil mengungkapkan defisit neraca dagang Indonesia dengan China makin kecil usai hilirisasi diterapkan.

Pada 2016-2017 defisit neraca perdagangan RI-China mencapai US miliar. Namun, usai penerapan hilirisasi, defisit neraca dagang kedua negara tersebut menurun menjadi US,5 miliar.

"Dan di kuartal I 2023 ini kita sudah surplus US miliar. Ini teman-teman catat jadi IMF jangan ngomong ngawur gitu," katanya.

Ruang siaran langsung Ruohua setiap jam

KPPU Siap Hadapi Gugatan Perusahaan yang Terbukti Timbun Minyak Goreng******

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyebut bakal maju terus, meski digugat PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli dan 4 perusahaan lain yang terbukti bersalah menimbun minyak gorengpada 2022 lalu.

Ketua KPPU M. Afif Hasbullah mengatakan gugatan tersebut adalah hak dari para pelaku usaha. Namun, ia menegaskan bakal menghadapi gugatan dari para pelaku usaha yang keberatan atas putusan KPPU tersebut.

"Itu sudah kami sampaikan di DPR. Jadi di rapat dengar pendapat (RDP) DPR kemarin kan sudah ada. Keberatan itu haknya terlapor toh. Ya, kami tetap fight dengan keputusan kami," kata Afif di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (11/6).

Sebelumnya, Afif mengatakan di DPR bahwa KPPU akan menyiapkan tim kuasa hukum untuk menghadapi gugatan tersebut. Ia menyebut akan tetap menghormati dan menghargai sikap para perusahaan yang terbukti menimbun minyak goreng tersebut.

"Akan kami ikuti dan siapkan tim hukum proses keberatan di pengadilan niaga maupun jika mereka lanjut ke kasasi di MA," tegas Afif dalam RDP dengan Komisi VI DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6).

Sementara itu, PT Salim Ivomas Pratama Tbk selaku produsen Bimoli tercatat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Jumat (9/6). Perkara tersebut didaftarkan dengan nomor 2/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst.

Selain PT Salim Ivomas Pratama Tbk, ada 4 perusahaan lain yang turut menggugat di hari yang sama. Mereka adalah PT Asianagro Agungjaya, PT Batara Elok Semesta Terpadu, PT Budi Nabati Perkasa, dan PT Incasi Raya.

Kelimanya adalah bagian dari 7 perusahaan yang ditetapkan bersalah oleh KPPU dan didenda dengan total Rp71,28 miliar. Berikut rinciannya:

1. PT Asianagro Agungjaya (Terlapor I) didenda Rp1 miliar
2. PT Batara Elok Semesta Terpadu (Terlapor II) didenda Rp15,24 miliar
3. PT Incasi Raya (Terlapor V) didenda Rp1 miliar
4. PT Salim Ivomas Pratama Tbk (Terlapor XVIII) didenda Rp40,88 miliar
5. PT Budi Nabati Perkasa (Terlapor XX) didenda Rp1,76 miliar
6. PT Multimas Nabati Asahan (Terlapor XXIII) didenda Rp8,01 miliar
7. PT Sinar Alam Permai (Terlapor XXIV) didenda Rp3,36 miliar

Invasi Tao

Perdana, Efek Beragun Aset Syariah Mejeng di Bursa Saham Indonesia******

Efek Beragun Aset (EBA)Syariah untuk pertama kalinya mejeng di Bursa Efek Indonesia (BEI). Pencatatan perdana produk syariah dipasar modal, yakni EBAS-SP SMF-BRIS01, merupakan inisiasi PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) dan Bank Syariah Indonesia (BSI).

Peluncuran EBA Syariah ini diresmikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Gedung BEI, Senin (19/6). Ia didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Dewan Komisioner OJK Inarno Djajadi, Direktur Utama SMF Ananta Wiyogo, Direktur Utama BSI Hery Gunardi hingga Direktur Utama BEI Iman Rachmat.

"Pencatatan Efek Beragun Aset Syariah oleh Bank Syariah Indonesia dan PT Sarana Multigriya Finansial kian menambah ragam instrumen keuangan syariah yang tersedia di pasar keuangan. Ini menjadi sumber alternatif pembiayaan di sektor perumahan bagi perusahaan dan juga sebagai alternatif investasi bagi masyarakat selain sukuk, saham, dan reksadana syariah," ujar Wapres dalam sambutannya.

Karenanya, Ma'ruf pun mengimbau agar inovasi dalam bidang instrumen keuangan syariah terus ditingkatkan sehingga memberikan manfaat yang lebih besar lagi bagi dunia keuangan syariah dan masyarakat.

"Di pasar keuangan, berbagai instrumen keuangan terus berkembang mengikuti zaman dan kebutuhan masyarakat," jelasnya.

Direktur Utama PT SMF Ananta Wiyogo mengungkapkan tingginya animo investor kepada EBA Syariah menunjukkan instrumen ini banyak ditunggu oleh masyarakat sehingga dapat menjadi langkah positif terkait alternatif baru produk investasi berbasis syariah.

Lihat Juga : Jusuf Hamka: Soal Tagihan Rp800 M ke Kemenkeu Saya Serahkan ke Allah

Ia berharap langkah ini dapat mendorong terwujudnya perluasan pasar dan inklusivitas keuangan di pasar modal nasional, serta dapat menciptakan efek ganda khususnya bagi pertumbuhan sektor perumahan berbasis syariah.

"Sekuritisasi syariah diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan keuangan syariah yang pada gilirannya dapat meningkatkan market share syariah di Indonesia," kata Ananta.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi mengatakan dengan peluncuran ini pihaknya menyatakan komitmen BSI mendukung program pemerintah dalam memperkuat pembiayaan perumahan dengan skema syariah. Dengan begitu, masyarakat terbantu dalam memenuhi kebutuhan terhadap kepemilikan rumah.

"Kami berkomitmen besar untuk terus membangun ekonomi keumatan melalui skema dan sharia model businessyang tepat, sehingga investor maupun nasabah sadar betul peran perbankan syariah nyata untuk memberikan kontribusi optimal bagi kemajuan ekonomi di Tanah Air," jelas Hary.

EBAS-SP SMF-BRIS01 merupakan efek beragun aset syariah yang underlying portofolionya berasal dari pembiayaan griya atau perumahan, dengan akad musyarakah mutanaqisah (MMQ) milik BSI. Jadi, mekanisme penerbitannya merujuk kepada prinsip syariah yang mendapat pernyataan kesesuaian syariah dari Dewan Pengawas Syariah atau tim ahli syariah pasar modal.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan persyaratan mengenai Ahli Pasar Modal Syariah yang diatur dalam POJK Nomor 16 Tahun 2015. Selain itu, penerbitan EBAS-SP telah sesuai dengan POJK Nomor 20/POJK.04/2015 dan Fatwa DSN MUI No.121 tahun 2018.

Dalam penerbitan EBAS-SP SMF-BRIS01 ini, PT SMF berperan sebagai penerbit, pengatur dan pendukung pembiayaan. Sedangkan PT BSI berperan sebagai pemberi pembiayaan asal dan penyedia jasa.

EBA-SP SMF-BRIS01 diterbitkan dalam dua tahapan, yaitu Kelas A dengan nilai sebesar Rp297,7 miliar yang ditawarkan melalui mekanisme penawaran umum, serta Kelas B sebagai kelas subordinasi yang berfungsi melindungi Kelas A dan diterbitkan melalui penawaran terbatas.

Kelas A ditawarkan dengan jangka waktu atau tenor Weighted Average Life (rata-rata tertimbang jatuh tempo) empat tahun. Kelas B sebagai subordinasi diterbitkan dengan total nominal Rp27,3 miliar atau 8,4 persen dari jumlah kumpulan tagihan.

[Gambas:Video CNN]

perjalanan penyihir

Erick Targetkan BUMN Sebar Dividen Rp80,2 T pada 2024******

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN)Erick Thohir menargetkan dividen perusahaan pelat merah mencapai Rp80,2 triliun pada 2024 atau tidak berubah dari tahun ini.

"Kami tetap dengan BUMN paling tidak berusaha menyamakan dividen yang kita berikan seperti tahun ini sebenarnya walaupun cukup berat," ucapnya dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (15/6).

Erick merinci besaran target itu terdiri dari Rp26,5 dividen BUMN Tbk dan Rp53,7 triliun BUMN Non-Tbk.

Meski demikian, Erick mengatakan angka-angka itu belum pasti. Pasalnya saat ini masih pertengahan tahun. Apalagi, dividen BUMN bergantung pada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Namun, ia berjanji akan terus mendorong seluruh BUMN menyampai angka-angka yang sudah ditetapkan sebagai key performance indicator (KPI).

"Insyaallah kami sudah review dua Minggu ini kami masih confidenceangka ini walaupun tentu kita bisa lihat berjalan enam bulan ke depan. Kalau situasi ekonomi global tentu makin menyulitkan, ya tapi hari ini kami masih lihat angka ini masih bisa," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]