viva99

Menara Kekacauan

Melihat Aturan Pajak Bioskop yang Bakal Distandardisasi Jokowi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengatur ulang pajak bioskop yang sudah berlaku selama ini. Menteri BUMN Erick Thohir menyebut ke depanpajak bioskopakan distandardisasi.

Teknisnya akan dituangkan dalam peraturan presiden (perpres) yang diklaim menjadi payung hukum ekosistem perfilman Tanah Air, mulai dari segi perpajakan, perizinan, sampai pendanaan.

"Pak Presiden akan mengumumkan sebuah kebijakan, di mana kita sebagai negara berpihak kepada industri film nasional. Kita sebagai pemerintah menstandardisasi pajak film untuk di seluruh daerah," kata Erick via akun Instagram resminya, Senin (27/11).

Pengamat Pajak Daerah MUC Consulting Ferry Irawan mengatakan pajak bioskop seharusnya mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD). Dalam UU itu, bioskop masuk sebagai hiburan dan dikenakan pajak barang dan jasa tertentu (PBJT).

Ia mengutip Pasal 58 UU HKPD yang menyebutkan tarif PBJT ditetapkan paling tinggi 10 persen. Sedangkan pada Pasal 58 ayat (2) beleid itu mengatakan tarif itu bisa dikerek hingga 40 persen hingga 75 persen atas hiburan untuk diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan spa.

"Apabila ditelaah, pajak atas bioskop masuk kategori 10 persen. Terkait standardisasi tarif sebetulnya sudah ada, dengan cara menetapkan batas maksimal 10 persen. Namun, pelaksanaannya tergantung masing-masing daerah," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (30/11).

[Gambas:Instagram]

Jika mengacu pada Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 3 Tahun 2015, pajak bioskop dipatok 10 persen. Ini tercantum dalam Pasal 7 beleid tersebut.

Di lain sisi, Ferry mengatakan pajak bioskop yang berlaku saat ini masih berlandaskan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), bukan UU HKPD. Bioskop atau tontonan film masuk dalam pajak hiburan, di mana pada Pasal 45 ayat (1) ditetapkan tarifnya paling tinggi 35 persen.

"Pajak memiliki dua fungsi, yakni budgeter dan regulance. Jika pemerintah ingin meningkatkan animo masyarakat agar menonton di bioskop, maka tarif sebaiknya rendah. Namun, bisa saja di suatu daerah masyarakat penonton bioskopnya cukup tinggi dan daya beli bagus, maka penerimaan pajak bisa meningkat," jelas Ferry.

"Untuk melihat potensi (penerimaan setelah adanya standardisasi pajak bioskop), tentu harus dilihat per kasus di masing-masing daerah," tutupnya.

Lihat Juga : Eks Dirut Unilever Indonesia Jual Saham UNVR Rp3,17 Miliar

Senada, Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (PK-TRI) Prianto Budi Saptono mengamini adanya dua versi soal tarif bioskop saat ini. Ada yang mengacu UU HKPD sebesar 10 persen, tetapi tak sedikit yang masih mematuhi UU PDRD dengan angka maksimal 35 persen.

Pada akhirnya, Prianto menilai perbedaan ini menimbulkan kesenjangan antardaerah.

"Tarif maksimal 35 persen ini memunculkan kesenjangan di setiap kota dan kabupaten karena tarifnya tergantung perda di kota atau kabupaten tersebut. Jadi, permasalahan yang muncul di setiap kota atau kabupaten adalah karena perda tentang pajak hiburan masih mengacu ke UU PDRD," ungkapnya.

Meski begitu, Prianto paham jika masih ada daerah yang belum menyesuaikan perdanya dengan UU HKPD. Pasalnya, uu yang baru terbit pada 2022 ini masih memberi kelonggaran dua tahun untuk transisi.

Karena UU HKPD berlaku sejak 5 Januari 2022, maka peraturan pelaksananya, termasuk perda, punya waktu penerbitan paling lama hingga 4 Januari 2024.

"Ketika perda baru tentang PBJT yang di dalamnya mencakup pajak hiburan, acuan perda baru tersebut harus ke UU HKPD. Secara otomatis, tidak akan ada kesenjangan tarif pajak karena tarif maksimalnya adalah 10 persen. Kalau pun ada perbedaan, gap-nya hanya 10 persen sesuai UU HKPD, bukan lagi 35 persen seperti di UU PDRD," tutup Prianto.

[Gambas:Video CNN]

Kamu Ruxi Xie Chicheng

Cegah Salah Sasaran, Apindo Akan Rilis Data Produk Terafiliasi Israel******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani buka suara soal marak aksi boikotproduk yang disinyalir pro Israeldi Indonesia.

Pihaknya sejatinya mendukung aksi itu. Sebagai bentuk dukungan, Apindo akan merilis data produk apa saja yang memang terafiliasi dengan Israel.

"(Data) sedang kami siapkan supaya tidak ada konotasi yang salah. Ini kan kita tidak bisa salah informasi, kita harus menyadari. Kalau itu produk berkaitan Israel saya juga tidak akan mendukung," ucapnya di Jakarta, Selasa (28/11).

Dampak itu didapatkan Apindo setelah pihaknya turun ke lapangan. Ia mengatakan tidak ada produk buatan Indonesia yang mendukung Israel, tapi terkena dampak seruan itu.

Dampak salah satu contohnya terlihat dari produk Unilever yang ikut terkena boikot. Shinta  menyangkal Unilever terkait dengan Israel. 

Menurutnya, Unilever tidak mendukung atau berkaitan dengan Israel.

Dampak boikot, kata dia, cukup jauh. Sebab, itu menurunkan produksi perusahaan sehingga karyawan pun terancam mendapat pemutusan hubungan kerja (PHK).

"Kenyataannya produk-produk ini bukan produk yang berkaitan dengan Israel. Nah itu yang perlu kami luruskan dulu," ujar Shinta.

"Kenyataannya yang kami lihat sebagian besar itu (yang kena boikot) produk-produk buatan Indonesia, jadi ini merugikan kita sendiri," kata Shinta.

Shinta sendiri mempertanyakan kenapa masyarakat bisa memboikot produk Indonesia. Padahal, produk tersebut tidak mendukung Israel.

Apalagi, kata Shinta, Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga tidak pernah mengeluarkan secara resmi listproduk dari perusahaan mana saja yang dianggap mendung Israel.

"Jadi kasihan konsumen yang tak mengerti karena mereka pikir ini produk-produk yang berkaitan dengan Israel atau men-supportagresi Israel. Tidak ada yang supportagresi Israel," tegas Shinta.

Aksi boikot terhadap produk yang diduga terafiliasi dengan Israel mengemuka belakangan ini. Seruan muncul terkait agresi yang dilakukan Israel di Palestina sebulan belakangan ini.

[Gambas:Video CNN]

perang total tanpa akhir

Zulhas Lapor ke Jokowi soal Rencana Penataan Perdagangan Kratom******

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas menghadap ke Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan dalam rangka membahas penataan perdagangan kratom.

Kratom sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman yang masuk dalam golongan I kategori narkotika. Selama ini kratom diperbolehkan ekspor ke luar negeri, salah satu pasarnya adalah Amerika Serikat (AS).

Kratom merupakan obat alternatif sebagai penawar rasa sakit untuk berbagai kondisi medis. Dilansir dari laman Badan Narkotika Nasional (BNN), kratom menuai banyak kontroversi karena dampaknya yang memiliki efek candu.

Menurut Zulhas, perdagangan kratom sangat menguntungkan bagi para petani di Kalimantan Barat. Oleh karena itu, ia menyebut perdagangan kratom perlu diatur lantaran ada perbedaan cara pandang.

Namun Zulhas tak merinci penataan seperti apa yang akan dilakukan, termasuk soal potensi nilai ekonomi dari kratom.

"Ya belum (dihitung), baru akan ditata ya," ucap dia.

Sebelumnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat nilai ekspor kratom mencapai US,33 juta atau setara Rp114,92 miliar (asumsi kurs Rp15.678 per dolar AS) sepanjang Januari-Mei 2023.

Nilai ekspor kratom ini mengalami tren kenaikan secara sejak 2019 hingga 2022. Tercatat pada 2019 nilai ekspor kratom mencapai US,95 juta dengan volume 5,33 ribu ton.

Kemudian naik menjadi US,16 juta dengan volume ekspor 4,25 juta ton pada 2020. Lalu, pada 2021 nilai ekspor kratom kembali naik menjadi US,22 juta dengan volume 4,37 ribu ton.

Selanjutnya, pada 2022 nilai ekspor kratom naik lagi menjadi US,51 juta dengan volume 8,21 ribu ton. Namun, pada 2022 nilai ekspor kratom anjlok menjadi US,82 juta dengan volume 2,25 ribu ton.

Kemendag menegaskan ekspor kratom saat ini masih tidak dilarang. Pasalnya, belum ada aturan khusus yang mengikat terkait ekspor tanaman itu.

"Kan memang belum ada aturan yang melarang. Jadi, ini masih dalam wacana pembahasan mengenai apakah ini terlarang atau tidak, apakah ini masuk unsur psikotropika atau tidak. Kami pun akan mengikuti kalau sudah ada keputusan," ujar Direktur Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional Didi Sumedi Kemendag di Jakarta, seperti dikutip Antara, Kamis (5/10) lalu.

Hingga kini, sambung Didi, wacana aturan ekspor kratom masih dalam tahap pembahasan antar kementerian dan lembaga seperti Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Bea Cukai Kemenkeu, serta BNN.

Kemendag sendiri sangat berhati-hati dalam melakukan ekspor kratom meski belum ada aturan tertulis yang melarangnya. Data Badan Pusat Statistik (BPS), kratom sudah memiliki harmonized system code(kode HS).

[Gambas:Video CNN]

Lancer dari Arad

Pesta Diskon Seharian di Transmart Datang Lagi, Cuma Hari Ini Lho******

Jangan sampai lewatkan pesta diskon seharian bertajuk Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (26/11). Soalnya ada diskon berlipat, 50 persen dan ekstra diskon 20 persen.

Promo ini cuma berlangsung satu hari, mulai jam operasional sampai jam tutup toko pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Lihat Juga : Jangan Lupa Belanja ke Transmart Full Day Sale Hari ini, Banyak Diskon

Kalau belum punya kartu kredit Bank Mega tidak perlu khawatir. Kamu bisa datang ke kantor cabang Bank Mega terdekat atau ke unit pembukaan instan yang tersedia di gerai-gerai Transmart.

Belum punya Allo Prime? Tenang, cukup downloadaplikasi Allo Bank yang tersedia di PlayStore atau AppStore, lalu upgrade akunnya ke Allo Prime.

Jangan lupa belanja hemat cuma di Transmart Full Day Sale hari ini ya, dan nikmati beragam diskon menariknya!

Sistem lotere paling kuat

Pebisnis soal PKS Mau Ibu Kota Tetap di Jakarta: Kami Tak Mau Dengar******

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Shinta Kamdani merespons janji PKS yang ingin ibu kota tetap di Jakarta dan tidak dipindahkan ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan jika memenangkan Pemilu 2024.

Shinta sendiri mengatakan para pengusaha bakal memastikan pembangunan IKN Nusantara tetap berjalan.

Menurutnya, pernyataan PKS itu tidak akan membuat pengusaha ragu atau wait and see untuk berinvestasi di sana. Terlebih, dasar hukum pembangunan IKN pun sudah ada, yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

"Indonesia negara hukum, kembali lagi kita tidak bisa asal mengubah-ubah seperti itu, kenapa punya keyakinan karena ada dasar hukumnya juga jelas dan itu tidak bisa diubah," sambungnya.

Lebih lanjut, Shinta juga mengatakan pihaknya tidak mau mendengar pernyataan dari satu individu partai saja. Ia hanya ingin mendengar pernyataan dari calon presiden (capres) atau calon wakil presiden (wapres) langsung.

PKS sendiri merupakan salah satu partai dari koalisi perubahan pengusung pasangan capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar.

"Kami nggak mau dengar statementindividual daripada partai, yang saya mau dengar nanti adalah keputusan dari calonnya tersebut," kata Shinta.

Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Shohibul Iman berjanji akan memperjuangkan status Jakarta sebagai Ibu kota jika partainya menang dalam Pemilu 2024.

"Salah satu ide gagasan ataupun kampanye kinerja PKS adalah PKS akan menyatakan jika PKS menang ibukota negara tetap Jakarta," kata Shohibul dalam Rapimnas Kick Off Kampanye Nasional PKS, di Hotel Bumi Wiyata, Depok, Minggu (26/11).

Shohibul mengaku janji tersebut memerlukan penjelasan yang panjang lantaran pembangunan IKN saat ini sedang berjalan.

Kendati demikian, ia menyebut janji PKS itu sederhana tanpa perlu penjelasan tafsir yang rumit.

"Ini walaupun secara warningagak panjang tetapi substansinya straight forwardorang tidak perlu menafsirkan apapun, dengan kalimat ini artinya ibukota negara tidak pindah ke nusantara tetap di Jakarta," jelas Shohibul.

Lebih lanjut, Shohibul mengatakan gagasan Jakarta tetap Ibukota adalah gagasan unggulan PKS sejak partai berlambang bulan sabit dan padi itu menolak RUU IKN.

"Kampanye gagasan unggulan dari PKS karena memang PKS sudah dari awal menolak tentang RUU IKN dan sekarang kita sampaikan kepada masyarakat," ujar dia.

Sementara itu, Anies tak menjawab tegas akan mengakomodir permintaan partai di koalisi perubahan itu. Ia hanya menyinggung Indonesia membutuhkan pertumbuhan pembangunan yang merata.

"Bahwa yang dibutuhkan di Indonesia hari ini adalah pemerataan pertumbuhan. Di mana pembangunan itu dilakukan bukan hanya di satu lokasi tapi di banyak lokasi," kata Anies.

"Karena kita menginginkan agar kesetaraan kesempatan itu muncul," sambungnya.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengaku khawatir pembangunan yang berfokus di satu titik bakal menghasilkan ketimpangan.

Oleh karena itu, ia berjanji akan berupaya mengubah kota-kota kecil menjadi menengah dan kota-kota menengah menjadi besar jika dirinya berhasil menjadi presiden.

[Gambas:Video CNN]

Angin datang dari hati

Unilever Pastikan Operasional Tak Terganggu Meski Tiga Petinggi Mundur******

PTUnilever Indonesia(Tbk) memastikan pengunduran diri tiga petingginya baru-baru ini tak berdampak signifikan pada operasional perusahaan. Kondisi keuangan pun diyakini tetap terjaga.

"Tidak terdapat dampak yang signifikan terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Perseroan," ujar Direktur dan Sekretaris Perusahaan Nurdiana Darus dalam surat kepada OJK tertanggal 24 November, dikutip Senin (27/11).

Tiga direktur perseroan mengundurkan diri dalam waktu berdekatan, termasuk,direktur utama. Pengunduran diri tersebut dilakukan lantaran alasan pribadi.

Selang sebulan, dua direktur lain pun mengajukan mundur. Mereka adalah Shiv Sahgal dan Sandeep Kohli. Keduanya mengumumkan pengunduran diri pada Kamis (23/11).

"Pengunduran diri Bapak Shiv Sahgal dan Bapak Sandeep Kohli dari posisi masing-masing selaku direktur perseroan sehubungan dengan alasan pribadi," ujar Nurdiana.

Pengunduran diri Shiv maupun Sandeep akan dimintakan persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Rapat itu akan digelar pada 19 Desember mendatang.

Unilever menjadi salah satu perusahaan yang terdampak setelah aksi boikot pro Israel menyeruak di Indonesia. Kondisi itu memperparah kinerja keuangan perusahaan yang sudah tertekan.

Imbasnya harga saham emiten berkode UNVR itu terus merosot. Per Jumat lalu, saham perusahaan ditutup di level Rp3.530. Padahal, pada awal tahun, saham masih bertengger di Rp4.620.

[Gambas:Video CNN]