games slot terpercaya

Berubah menjadi Loli

SYL Panen Bawang Merah di Tengah KPK Selidiki Isu Korupsi Kementan******

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo meninjau sekaligus memanen bawang merah di kawasan sentra pengembangan bawang merah nasional, Kabupaten Solok, Sumatra Barat. 

"Saya gembira dan menyambut baik tanam dan panen raya bawang merah di Kabupaten Solok ini sebagai perwujudan keberhasilan petani," kata Syahrul dalam keterangan resmi, Rabu (14/6), dikutip dari detikfinance. 

Syahrul mengatakan panen tersebut memberikan harapan besar bagi ketersediaan dan kecukupan bawang merah Indonesia yang langka terutama di hari-hari besar.

Menurutnya, pengembangan bawang merah yang baik perlu didukung dengan ketersediaan benih dalam jumlah yang cukup, waktu yang tepat, dan mutu yang baik.

"Dan upaya perlindungan tanaman melalui gerakan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan secara ramah lingkungan menjadi peran penting dari awal penanaman untuk meningkatkan produktivitas dan upaya usaha tani yang aman konsumsi dan berkelanjutan," ujarnya.

Kegiatan panen bawang merah yang dilakukan Syahrul tersebut berlangsung di tengah penyelidikan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian (Kementan).

Lihat Juga : Pemerintah Akan Impor 504 Ribu Ton Bawang Putih Pada Mei-Desember

"Saat ini masih proses lidik (penyelidikan)," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu kepada wartawan, Rabu (14/6).

Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri turut mengakui soal adanya kasus korupsi di Kementan.

"Sejauh ini yang kami ketahui benar tahap proses permintaan keterangan kepada sejumlah pihak atas dugaan korupsi di Kementan RI," katanya.

Menurut Ali, proses itu sebagai tindak lanjut laporan masyarakat yang diterima KPK untuk ditindaklanjuti pada proses penegakan hukum.

"Karena masih pada proses penyelidikan, tentu tidak bisa kami sampaikan lebih lanjut. Segera kami sampaikan perkembangannya," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Paranormal Azeroth

Cerita Bahlil soal Gaji Menteri Rp19 Juta******

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengungkapkan gaji menterihanya Rp19 juta per bulan dan dana operasionalnya Rp100 juta lebih. 

Karena itu, ia menyarankan para mahasiswa agar menjadi pengusaha saja.

"Teman-teman semua, yang kuliah, saya menyarankan kalian menjadi pengusaha. Saya sudah rasa, gaji menteri kalian tahu berapa? Menteri ini cuma gaya aja, gaji menteri itu cuma Rp19 juta," ujar Bahlil dalam acara Research & Innovation Expo 2023, dikutip Detik, Kamis (15/6).

Bahlil lantas membagikan pengalamannya. Ia pernah menjadi karyawan dan hingga direktur di sebuah perusahaan pada usia 26-27 tahun dengan gaji Rp60 juta.

Namun, ia memilih mundur dan membangun bisnis sendiri. Setelah itu, Bahlil terjun ke dunia politik, menjadi ketua HIPMI hingga akhirnya menjadi menteri yang membantu Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Dari sederet pengalaman tersebut, Bahlil mengaku menjadi pengusaha merupakan pekerjaan paling mulia. Kemudian, gajinya pun tidak terbatas.

"Menurut saya, inisharingpengalaman, menjadi pengusaha itulah pekerjaan paling mulia, independen, gajinya tidak terbatas. Bosnya sendiri, mau bangun tidur jam berapa, mau tidur jam berapa, mau kemana, tidak ada yang atur," katanya.

"Jadi menteri tidur aja diatur, mau kemana-mana tidak bisa. Kalau kita ke mal, menteri ke mal, dibilang menteri enggak ada kerjaan, bayangin," katanya.

[Gambas:Video CNN]

Reinkarnasi takdir di dunia kebenaran

Minim Partisipasi Rakyat, PB HMI Sebut RUU Kesehatan Bermasalah******

Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) mendesak DPR dan pemerintah untuk menunda pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kesehatan.

Direktur Eksekutif Badan Koordinasi Nasional Lembaga Kesehatan Mahasiswa Islam Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (Bakornas LKBHMI PB HMI), Fahmi Dwika Hafiz Triono, menilai RUU Kesehatan tidak berpihak pada kepentingan rakyat, dan belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak atas kesehatan publik yang dijamin oleh konstitusi.

"RUU Kesehatan Omnibus Law adalah produk hukum yang bermasalah dan minim partisipasi bermakna dari pemerintah dan DPR RI. Kami menyerukan penundaan pembahasan RUU tersebut untuk memberikan ruang bagi aspirasi publik dan partisipasi yang lebih luas dalam menentukan kebijakan kesehatan yang berpihak pada kepentingan rakyat," kata Fahmi.

"Pelayanan kesehatan adalah pelayanan publik yang lahir sebagai perintah Undang-Undang. Oleh karena itu, pelayanan publik harus diatur pemenuhannya berdasarkan regulasi yang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasar dan kesejahteraan masyarakat," kata Fahmi.

Di sisi lain, LKMI PB HMI juga mengkritisi penghilangan mandatory spendingdalam RUU Kesehatan, yang dianggap dapat menurunkan standar kualitas pelayanan kesehatan tanpa tolok ukur jelas. Sehingga, berpotensi berdampak buruk pada pelaksanaan pelayanan kesehatan di waktu mendatang.

Pada saat bersamaan, pemerintah dinilai menghilangkan perlindungan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu yang selama ini terlibat skema Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

Untuk itu, LKMI PB HMI menuntut peningkatan mandatory spendinguntuk mendukung kualitas pelayanan kesehatan. Fahmi menambahkan, perlu ada ruang aspirasi publik dan partisipasi masyarakat yang representatif dalam pembahasan RUU Kesehatan ini.

Senada, perwakilan koalisi yang juga peneliti The Institute for Ecosoc Rights, Sri Palupi, menegaskan RUU Kesehatan belum berpihak pada kepentingan rakyat, serta belum berorientasi pada perlindungan dan pemenuhan hak kesehatan publik yang merupakan amanah konstitusi.

"Pengesahan RUU Kesehatan seharusnya ditunda, dan kalau itu tidak dijalankan, maka langkah selanjutnya adalah justru kita harus menolak adanya RUU Kesehatan yang tidak berpihak pada kepentingan masyarakat," ujar Sri Palupi.

Menurutnya, kebutuhan RUU Kesehatan ini masih lemah, di mana Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Kesehatan tidak cukup untuk menjelaskan urgensi Omnibus Law.

Tak sampai di sana, substansi dalam RUU Kesehatan memuat berbagai kontradiksi. Bagi Sri Palupi, penyusunan dan pembahasan RUU Kesehatan yang tergesa-gesa hanya membuang sumber daya negara.

"Tata kelola kesehatan yang disentralisasi oleh pemerintah pusat dapat mengurangi independensi di sektor kesehatan. Ironisnya dominasi profesi itu kemudian diambil alih oleh Menkes. Yang terjadi itu bukan menyelesaikan masalah tetapi hanya memindahkan masalah," katanya.

Legenda Raja Pedang

Utang Proyek Mandalika Tembus Rp4,6 T, InJourney Kesulitan Bayar******

Proyek pengembangan Kawasan Ekonomi Pariwisata Mandalika di Nusa Tenggara Barat (NTB) ternyata meninggalkan utang sebesar Rp4,6 triliun. Utangtersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang sebanyak Rp3,4 triliun.

Akibat kondisi ini, holding BUMN pariwisata InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah lantaran kesulitan membayar utang tersebut.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan dari total Rp1,19 triliun PMN yang diajukan, sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang pengembangan kawasan pariwisata terpadu itu.

Menurut Dony, PMN adalah satu-satunya cara untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran utang jangka pendek proyek yang juga mencakup sirkuit balap motor itu. Sedangkan untuk utang jangka panjang, pihaknya akan mencari cara lain untuk melunasinya.

Selain membayar sebagian utang, suntikan PMN rencananya digunakan untuk pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sanur sebesar Rp143 miliar. Salah satunya untuk pembangunan convention center.

"Total PMN yang kami ajukan sebesar Rp143 miliar dari total pengembangan yang dilakukan sendiri oleh korporasi sebesar Rp1,7 triliun. Ditambah dengan investasi yang kami raih dari KEK Sanur ini Rp1 miliar," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Menyaksikan Bintang di Era Pertama

Harga Emas Antam Turun Lagi ke Rp1,053 Juta per Gram Hari Ini******

Harga jualemas PT Aneka Tambang (Persero) Tbk atau Antam berada di posisi Rp1,053 juta per gram pada Kamis (15/6) pagi. Harga emas terpantau turun Rp1.000 per gram dari perdagangan sebelumnya.

Senada, harga pembelian kembali (buyback) juga turun Rp1.000 per gram dari Rp934 ribu per gram menjadi Rp933 ribu per gram.

Berdasarkan data Antam, harga jual emas berukuran 0,5 gram senilai Rp576 ribu, 2 gram Rp2,04 juta, 3 gram Rp3,04 juta, 5 gram Rp5,03 juta, 10 gram Rp10,01 juta, 25 gram Rp24,91 juta, dan 50 gram Rp49,74 juta.

Harga emas di perdagangan internasional berdasarkan acuan pasar Commodity Exchange COMEX turun 1,08 persen menjadi US.947 per troy ons. Senada, harga emas di perdagangan spot juga turun 0,40 persen ke US.934 per troy ons pada pagi ini.

Analis Pasar Lukman Leong memproyeksi harga emas internasional bakal turun akibat kenaikan imbal hasil pemerintah AS akibat pernyataan mengejutkan Ketua The Fed Jerome Powell bahwa akan ada kenaikan lanjutan suku bunga AS, meski saat ini ditahan.

"Harga emas diperkirakan akan turun tertekan oleh naiknya imbal hasil obligasi AS," ujar Lukman kepada CNNIndonesia.com.

Hari ini, ia memperkirakan harga emas internasional berada dalam rentang support US.920 per troy ons dan resistance US.950 per troy ons.

[Gambas:Video CNN]

Perjalanan Pesawat Monster

Rugi Rp100 M, Sirkuit Mandalika Bakal Coret WSBK******

Holding BUMN pariwisataInJourney berencana menghapus penyelenggaraan World Superbike (WSBK) dari Sirkuit Mandalika karena menyebabkan kerugian hingga Rp100 miliar.

Direktur Utama InJourney Dony Oskaria mengatakan kerugian terbesar Sirkuit Mandalika berasal dari penyelenggaraan WSBK. Ajang ini tidak menarik bagi investor untuk masuk menjadi sponsor.

"WSBK ini menunjukkan kerugian, sehingga apa yang kami lakukan adalah kami akan bernegosiasi untuk menghilangkan WSBK ini," ujarnya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6).

"Nanti WSBK ini akan turun, akan kita hilangkan, sehingga tidak muncul biaya di dalam penyelenggaraan WSBK yang itu sebetulnya event-nya tidak menarik secara sponsorship," jelasnya.

Selain event WSBK, kerugian perusahaan juga disumbang dari penyelenggaraan MotoGP. Penyebabnya, karena pemasukan dari iklan dan sebagainya lebih kecil dibandingkan biaya operasionalnya.

Dari perhitungan InJourney, kerugian akibat penyelenggaraan MotoGP mencapai Rp50 miliar. Namun, acara ini cukup menarik sponsor sehingga bisa tetap dilaksanakan.

Lihat Juga : ANALISISKualitas Belanja Daerah Buruk, Siapa yang Salah?

"MotoGP itu sudah kita hitung dan kita punya gap sekitar Rp50 miliar. Ini yang sedang kita carikan cara bagaimana kita mendapatkan tambahan sponsorshipuntuk menutupi gap ini, sehingga kita bisa melokalisir problemnya di Mandalika ini," jelasnya.

Adapun langkah-langkah ini dilakukan sebagai salah satu cara mengurangi utang pengembangan kawasan pariwisata Mandalika yang saat ini mencapai Rp4,6 triliun. Utang tersebut terbagi atas kewajiban pembayaran jangka pendek sebesar Rp1,2 triliun dan jangka panjang Rp3,4 triliun.

Untuk pembayaran jangka pendek, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun kepada pemerintah. Di mana, dari jumlah tersebut sebesar Rp1,05 triliun akan digunakan untuk membayar utang kawasan yang juga mencakup sirkuit balap MotoGP itu.

"Terus terang saya tidak bisa selesaikan kewajiban yang short termini, diantaranya untuk bayar pembangunan Grand Stand, VIP Village, sama kebutuhan modal kerja saat penyelenggaraan event. Karena itu penyelesaiannya harus dengan equity," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]