rtp resmi slot

Kelahiran Kembali Era Puncak

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

Tidak ada penyesalan sembilan puluh dua

Luhut Bantah Keruk dan Ekspor Pasir Laut Merusak Lingkungan******

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan membantah kebijakan anyar Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal pengerukan dan izin ekspor pasir lautbakal merusak lingkungan.

"Gak dong (tidak merusak lingkungan). Semua sekarang karena ada GPS (global positioning system) segala macam kita pastikan tidak (merusak lingkungan) pekerjaannya," katanya di Hotel Mulia, Jakarta Pusat, Selasa (30/5).

"Sekarang kalau harus diekspor, pasti jauh manfaatnya untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pemerintah," sambung Luhut.

"Jadi untuk kesehatan laut juga. Sekarang proyek yang satu besar ini Rempang (Batam). Rempang itu yang mau direklamasi supaya bisa digunakan untuk industri besar, solar panel. Gede sekali solar panel itu," tandasnya.

Izin ekspor pasir laut dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Beleid tersebut resmi diundangkan pada 15 Mei 2023.

Restu Jokowi ini berlawanan dengan pelarangan 20 tahun lamanya. Sebelum terbit beleid ini, pasir laut dilarang diekspor sejak masa pemerintahan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri.

Kala itu, Megawati melarang ekspor pasir laut yang diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas, yakni tenggelamnya pulau kecil. Penghentian ekspor itu akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

Sebelumnya, Greenpeace Indonesia menyebut pemerintah melakukan greenwashing lewat Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

"Ini adalah greenwashing ala pemerintah," kata Juru Kampanye Laut Greenpeace Indonesia Afdillah dalam keterangan tertulisnya, Selasa (30/5).

Lihat Juga : 130 Pengusaha Singapura Kunjungi IKN Cari Peluang Bisnis Hari Ini

"Pemerintah kembali bermain dengan narasi yang seakan mengedepankan semangat pemulihan lingkungan dan keberlanjutan, tetapi nyatanya malah menggelar karpet merah untuk kepentingan bisnis dan oligarki," imbuhnya.

Dia menjelaskan pemerintah Indonesia di era Megawati Soekarnoputri telah melarang ekspor pasir laut. Pada Februari 2003 juga terbit sebuah Surat Keputusan Bersama Menteri Industri dan Perdagangan, Menteri Kelautan dan Perikanan, dan Menteri Lingkungan Hidup yang mengatur tentang hal itu.

Dia mengingatkan SKB tersebut dibuat untuk mencegah kerusakan lingkungan berupa tenggelamnya pulau-pulau kecil di wilayah Kepulauan Riau akibat penambangan pasir laut. Meski SKB itu telah diterbitkan, aktivitas penambangan pasir laut masih terus terjadi di Indonesia, salah satunya di Sulawesi Selatan.

Demi proyek strategis nasional, kata Afdillah, berbagai kerusakan alam dan kerugian sosial-ekonomi terjadi di Pulau Kodingareng, Makassar.

Temuan tersebut terungkap dalam laporan berjudul Panraki Pa'boya-Boyangang: Oligarki Proyek Strategis Nasional dan Kerusakan Laut Spermonde tahun 2020.

Laporan tersebut disusun oleh Greenpeace Indonesia bersama dengan sejumlah organisasi masyarakat sipil lain yang tergabung dalam Koalisi Save Spermonde.

Afdillah berpendapat PP 26/2023 itu menambah catatan buruk pemerintah dalam penanganan sektor kelautan. Dengan dikeluarkannya beleid itu, dia juga memandang pemerintah tidak mampu mengelola sumber daya laut dengan cerdas.

"Sehingga kerap mengambil jalan pintas untuk meningkatkan pendapatan negara melalui cara-cara ekstraktif seperti ini. Lebih parah lagi, kebijakan semacam ini bisa jadi diambil tanpa kajian yang matang serta mengabaikan aspek ekologis dan hak asasi manusia," ucap Afdillah.

[Gambas:Video CNN]

senjata luar angkasa

BPK Temukan Banyak Masalah di Proyek BUMN******

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan banyak masalah dalam pelaksanaan proyek di BUMN.

Pertama, soal pemanfaatan penyertaan modal negara (PMN) oleh sejumlah BUMN. Masalah terungkap dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II 2022 atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Dalam laporan itu, mereka menyebut masalah terkait pengelolaan PMN di 13 BUMN. BPK menyebut 13 proyek di BUMN yang didanai dengan Rp10,49 triliun hingga saat ini belum selesai. 

Atas masalah itu, BPK merekomendasikan kepada Menteri BUMN agar menginstruksikan Wakil Menteri BUMN untuk mereview kembali penggunaan dana PMN.

Masalah kedua,terkait penugasan jangka panjang kepada PT Hutama Karya (HK) dalam membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) berjalan lambat.

Lihat Juga : ANALISISPantaskah Tunjangan Kinerja PNS Naik?

Masalah terkait pencairan PMN yang berjalan lambat. Padahal kata mereka, BUMN yang mendapat penugasan jangka panjang dan untuk hajat hidup orang banyak, proyek pekerjaan harus segera dikerjakan tanpa menunggu PMN cair.

Karena masalah itu, selama 2019-2021 PT HK melakukan bridging pinjaman jangka pendek demi memenuhi pendanaan proyek. Pinjaman akan ditutup setelah PMN cair sebesar Rp4,25 triliun dengan bunga pinjaman sebesar Rp101 miliar.

Permasalahan tersebut mengakibatkan PT HK menanggung tambahan beban keuangan perusahaan dari 2019-2021 berupa bunga pinjaman jangka pendek sebesar Rp101,00 miliar dalam rangka memenuhi pendanaan pengusahaan JTTS.

Masalah ketiga,terkait penugasan pemerintah terhadap PLN. Berdasarkan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) kepada PLN ternyata tidak mendapatkan prioritas alokasi PMN.

Karena masalah itu, PLN harus menambah pinjaman sebesar Rp10 triliun dengan beban bunga sebesar Rp529 miliar. PT PLN akan menanggung tambahan beban keuangan masing-masing sebesar  Rp529 miliar.

BPK merekomendasikan Menteri BUMN untuk menyusun langkah-langkah mitigasi risiko terkait kekurangan pendanaan di BUMN pada penugasan jangka panjang.

BPK juga mengusulkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk mempertimbangkan penyediaan fasilitas pendanaan dari perbankan yang tidak memberatkan BUMN yang mendapatkan penugasan dari Pemerintah.

"Secara keseluruhan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan PMN di BUMN mengungkapkan temuan 10 kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan 2 permasalahan efektivitas, efisiensi, dan ekonomi (3E) dengan nilai mencapai Rp10,49 triliun," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

Link dan Cara Cek Hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023******

Cek hasil Rekrutmen Bersama BUMN 2023 bisa dilakukan langsung di situs resmi Forum Human Capital Indonesia (FHCI) BUMNpada awal Juni ini.

FHCI BUMN selaku penyelenggara rekrutmen mewanti-wanti peserta agar tak tertipu dengan modus penipuan yang mengatasnamakan Rekrutmen Bersama BUMN 2023.

Hasil RBB 2023 bisa diakses langsung melalui situs rekrutmenbersama.fhcibumn.id dengan masuk ke akun peserta dan menuju ke menu 'Lamaran'. Setidaknya ada tiga ciri utama pengumuman palsu.

Kedua, peserta diminta melakukan pembayaran tiket pesawat dan diberikan janji bahwa semua biaya akan diganti alias direimburse di kemudian hari.

Ketiga, FHCI BUMN meminta peserta Rekrutmen Bersama BUMN 2023 mewaspadai pengumuman dengan logo buram atau kabur pada kop surat.

"Setiap tahapan tidak dipungut biaya! Informasi resmi terkait Rekrutmen Bersama BUMN (RBB) 2023 hanya disampaikan melalui akun @kementerianbumn dan @FHCI.BUMN," tulis akun Instagram resmi FHCI BUMN, dikutip Selasa (6/6).

Pengumuman hasil RBB 2023 memang dinanti para peserta, pasalnya jadwal tes online tahap pertama bakal digelar pada 12 Juni-21 Juni 2023. Dengan begitu, hasil seleksi administrasi bakal diumumkan sebelum 12 Juni yang bisa dicek peserta tes secara berkala di situs dan akun media sosial resmi FHCI BUMN.

Setelah hasil pengumuman seleksi administrasi, masih ada sejumlah tahapan yang harus dilalui peserta. Berikut jadwal dan tahapan Rekrutmen Bersama BUMN 2023:

1. Registrasi dan Seleksi Administrasi
Tahap registrasi ini sudah ditutup, yakni meliputi proses pendaftaran dan seleksi administrasi oleh PIC BUMN pada 11-20 Mei 2023. Peserta tinggal menunggu pengumuman pada awal Juni ini.

2. Tes TKD dan Akhlak (Tes Online Tahap I)
Tahap kedua ada Tes Kemampuan Dasar (TKD) dan Akhlak dengan pembobotan TKD 40 persen dan akhlak 60 persen.

Tes TKD dan Akhlak dilakukan pada 12 Juni-21 Juni 2023 yang hasilnya bakal diumumkan pada Juli nanti.

3. Tes Bahasa Inggris (Tes Online Tahap II)
Tahap ketiga adalah tes kemampuan berbahasa Inggris. Peserta RBB 2023 harus mencapai skor yang ditentukan yaitu >450 dan mendapat ranking sesuai ratio.

Tes Bahasa Inggris dijadwalkan pada 20 Juli hingga 22 Juli mendatang yang hasilnya akan diumumkan pada Agustus 2023.

4. Tes oleh BUMN
Para peserta akan mengikuti tes yang diadakan oleh BUMN pada tahap keempat. Tahap ini digelar pada 9 Agustus-24 Agustus 2023 dengan rincian sebagai berikut:

- Tes Kompetensi Bidang
- User interview
- Sosmed Analytic & Digital
- Mindset
- Medical Check Up (MCU)

5. Pengumuman Final
Tahap kelima adalah pengumuman berdasarkan hasil kelulusan tes oleh BUMN. Nantinya, pengumuman final akan di-input melalui sistem sekitar pertengahan Agustus 2023.

[Gambas:Video CNN]

Dewa Bela Diri Syura

Menteri KKP: Pengerukan Sedimentasi untuk Reklamasi IKN******

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggonoakhirnya buka-bukaan soal kebijakan Jokowi mengizinkanekspor pasir lautlagi.

Menurutnya penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut dikarenakan banyaknya permintaan reklamasi di dalam negeri termasuk untuk pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara.

"IKN misalnya, di sampingnya banyak sekali. Di Batam banyak yang kami tutup (reklamasi). Ada yang bikin resort di Pulau Bawah ditutup, kalau nggak ada izin karena menurut pandangan kami itu merusak lingkungan," katanya, Rabu (31/5).

Sebelumnya, Jokowi menerbitkan PP 26 tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut. Dalam beleid itu, Jokowi mengizinkan sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Pelaku usaha juga diizinkan untuk memanfaatkan pasir laut untuk beberapa keperluan, termasuk ekspor, sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal itu dimuat dalam Pasal 9 PP tersebut.

Bertalian dengan ekspor dan penjualan pasir laut, dalam Pasal 10, Jokowi mengatur bahwa perusahaan harus mendapatkan izin usaha pertambangan menteri ESDM atau gubernur. Pemanfaatan hasil sedimentasi di laut untuk ekspor juga wajib mendapatkan perizinan berusaha di bidang ekspor dari menteri perdagangan.

Pemerintahan Indonesia, tepatnya saat era Presiden Megawati Soekarno Putri pernah melarang ekspor pasir laut. Larangan ekspor tersebut diatur oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan era Megawati, Rini Soemarno melalui Kepmenperin Nomor 117 Tahun 2003 tentang Penghentian Sementara Ekspor Laut.

Dalam beleid itu, Rini mengatur ekspor pasir laut dihentikan sementara demi mencegah kerusakan lingkungan yang lebih luas berupa tenggelamnya pulau kecil.

Penghentian akan ditinjau kembali setelah tersusunnya program pencegahan kerusakan terhadap pesisir dan pulau kecil.

[Gambas:Video CNN]

Namun, beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi mengizinkan ekspor pasir laut lagi.

Izin tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut.

Dalam Pasal 6 beleid tersebut, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk mengeruk pasir laut dengan dalih mengendalikan hasil sedimentasi di laut.

Dengan alasan mengendalikan sedimentasi itu, Jokowi memberikan ruang kepada sejumlah pihak untuk membersihkannya.

[Gambas:Video CNN]

Dalam Pasal 8 beleid itu, Jokowi mengatur sarana yang bisa digunakan untuk membersihkan sedimentasi itu adalah kapal isap. Kapal isap itu diutamakan berbendera Indonesia.

Kalau tidak tersedia, Jokowi mengizinkan kapal isap asing untuk mengeruk pasir di Indonesia. Dalam Pasal 9, Jokowi mengatur pasir laut yang sudah dikeruk boleh dimanfaatkan untuk beberapa keperluan;

a. Reklamasi di dalam negeri;

b. Pembangunan infrastruktur pemerintah;

c. Pembangunan prasarana oleh Pelaku Usaha;
dan/atau

d. Ekspor sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kaisar Bela Diri Langit Berbintang

Garuda Buka Suara soal Penerbangan Calon Jemaah Haji Kalsel Tertunda******

PTGaruda Indonesia(Persero) Tbk buka suara terkait penyesuaian jadwal penerbangan dan armada pesawat untuk kloter empat calon jemaah hajipada penerbangan Garuda Indonesia dari embarkasi Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra menjelaskan penerbangan yang sedianya dilakukan pada Sabtu (3/6) dini hari ditunda lantaran adanya kendala teknis pada mesin pesawat yang memerlukan penanganan lebih lanjut, khususnya terkait pergantian spare partpesawat.

Irfan mengatakan kendala teknis tersebut diketahui usai petugas Garuda Indonesia bersama tim terkait tengah melakukan inspeksi akhir kesiapan armada yang akan dioperasikan penerbangan menuju Madinah bagi kloter empat.

Upaya tersebut antara lain pengoperasian pesawat pengganti, penambahan layanan penerbangan bagi jamaah yang terdampak penyesuaian armada, penyesuaian jadwal penerbangan bagi kloter penerbangan selanjutnya, penatalaksanaan flow kedatangan calon jamaah haji hingga penerapan service recovery bagi calon jamaah haji yang terdampak.

"Berkenaan dengan penerapan mitigasi tersebut terdapat penyesuaian jadwal penerbangan yang telah kami koordinasikan lebih lanjut bersama pemangku kepentingan terkait guna memastikan kelancaran operasional penerbangan haji," ujarnya.

Irfan menuturkan sebanyak 328 calon jamaah haji kloter empat asal embarkasi Banjarmasin tersebut selanjutnya akan diberangkatkan secara bertahap, di mana 287 jemaah direncanakan akan diberangkatkan pada hari ini, Sabtu (3/5) pada pukul 22.00 Local Time dengan menggunakan armada Airbus A330-400.

Sementara itu, sisa jamaah lainnya akan diberangkatkan dengan dua penerbangan melalui Medan pada Minggu (4/5).

Irfan pun menyampaikan permohonan maaf atas peristiwa tersebut. Menurutnya, Garuda Indonesia telah berupaya memastikan kesiapan layanan dengan optimal, termasuk melalui penerapan inspeksi aspek safety secara menyeluruh guna memastikan aspek keselamatan penerbangan senantiasa terjaga.

"Melalui kesempatan ini kami turut menyampaikan permohonan maaf sebesar besarnya atas ketidaknyamanan yang dialami. Kami menyadari pelaksanaan ibadah haji kali ini merupakan momentum yang telah ditunggu oleh masyarakat Indonesia," ucap Irfan.

Ia menyebut persoalan tersebut menjadi catatan penting dalam upaya memaksimalkan kesiapan operasional penerbangan haji khususnya terkait potensi identifikasi dan penatalaksanaan safety hazard yang Garuda Indonesia terus optimalkan pada operasional layanan penerbangan haji.

Sebelumnya, ayah David Ozora, Jonathan Latumahina mengkritik Garuda Indonesia yang menunda penerbangan jamaah haji embarkasi Banjarmasin melalui akun twitter pribadinya pada Sabtu (3/6).

"Hari ini jamaah haji embarkasi banjarmasin mengalamai delay panjang karena pesawat rusak dan diganti dengan yang lebih kecil. Maskapai @IndonesiaGaruda ini gak profesional. Embarkasi banjarmasin selalu 'dikerjain' begini sejak tahun-tahun lalu," tulisnya.

Dalam unggahan tersebut, Jonathan menyebut penundaan penerbangan bagi jamaah haji bukan pertama kali ini terjadi. Menurutnya, Garuda Indonesia telah melakukan kesalahan yang sama untuk ke tiga kalinya.

"328 jamaah kloter 4 embarkasi banjarmasin terlantar karena ulah @IndonesiaGaruda. Dan ini bukan yang pertama, sudah terulang untuk kali ketiga selalu bermasalah. Tolong perhatikan BUMN ini pak @erickthohir," ujar Jonathan.

Lihat Juga : Apa Itu Haji Furoda dan Haji Plus? Ini Pengertian dan Perbedaannya