situs slot terpercaya gacor 2023

Selamat jangkar

Menhub soal Atur Arus Mudik Lebaran: Tol Cipali Paling Sulit******

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi telah memetakan lokasi yang berpotensi mengalami penumpukan pemudik. Ia menyebut arus mudik di Tol Cikopo-Palimanan (Tol Cipali) menjadi yang paling sulit diatur.

Kemudian, titik lain yang juga sulit diatur adalah Pelabuhan Merak dan Bandara Soekarno-Hatta (Soetta)

"Kita sudah lakukan koordinasi ke beberapa tempat. Dari seluruh Indonesia, kalau kita bisa petakan di Cipali paling struggling. Kedua di Merak, ketiga di Soetta," kata Budi dalam rapat kerja dengan Komisi V DPR, Selasa (4/4).

Sedangkan untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas di Tol Cipali, Kemenhub akan merekayasa lalu lintas, termasuk sistem one way. Selain itu, petugas lalu lintas dan rest areajuga akan ditambah. Budi juga mempertimbangkan untuk sistem ganjil-genap selama masa mudik.

"Ganjil-genap akan kita pikirkan. Saat akhir atau seminggu sebelumnya baru kita tetapkan, perlu ditetapkan atau tidak," ucapnya.

[Gambas:Video CNN]

Toko Kelontong Dewa dan Setan

Maskapai Ajukan 756 Extra Flight di Bandara AP II Saat Mudik Lebaran******

Sejumlah maskapai mengajukan 756 penerbangantambahan atau extra flightdi bandara yang dikelola PT Angkasa Pura II (Persero) atau AP IIpada mudik Lebaran tahun ini.

Jumlah extra flightitu diajukan per 30 Maret 2023 dan akan bertambah.

"Maskapai sudah meminta 756 extra flightdan jumlah ini akan terus bertambah pada periode Angleb 2023 (angkutan lebaran). Ini menandakan moda transportasi udara telah menjadi pilihan favorit para pemudik dalam arus mudik maupun arus balik," ujar President Director AP II Muhammad Awaluddin dalam keterangan resmi, Kamis (6/4).

Menurut, Awaluddin ada lima hal yang menjadi keunggulan moda transportasi udara. Pertama, pesawat menjadi moda transportasi tercepat saat ini. Contohnya, perjalanan dengan pesawat untuk rute Jakarta - Surabaya bisa ditempuh sekitar 1 jam 30 menit, lalu rute Jakarta - Medan (Kualanamu) sekitar 2 jam 15 menit.

Kedua,moda transportasi udara menawarkan berbagai kemudahan. Misalnya kemudahan mendapatkan tiket penerbangan yaitu dengan memesan lewat beberapa alternatif seperti agen perjalanan, situs maskapai dan agen perjalanan online, dengan metode pembayaran yang juga beragam.

Saat memproses keberangkatan, pemudik juga bisa memilih alternatif yang paling mudah dan sesuai, misalnya check-insecara onlineatau check-indi kios check-in yang tersedia di bandara AP II.

Ketiga,moda transportasi udara memiliki jaringan penerbangan domestik yang luas sehingga bisa menjangkau seluruh provinsi di Indonesia. Keempat,moda transportasi udara memiliki kelebihan dalam hal kapasitas. Maskapai dapat mengoperasikan extra flightuntuk mengakomodir tingginya permintaan.

"Misalnya dibutuhkan 10 atau 20 extra flight, maka sistem akan langsung berjalan di mana AP II sebagai operator bandara, lalu AirNav, kemudian ground handling, sudah siap untuk mengakomodir extra flight tersebut," kata Awaluddin.

Keunggulan kelima,AP II sebagai pengelola 20 bandara disebut memiliki beragam fasilitas bagi pemudik, seperti aplikasi Travelin yang menyediakan beragam informasi terkait penerbangan, transportasi darat, layanan kebandarudaraan, check-indan lain sebagainya.

"Bandara AP II dilengkapi sejumlah fasilitas ibadah, fasilitas komersial dan fasilitas umum untuk tetap membuat pemudik nyaman di saat periode sibuk angkutan lebaran," kata Awaluddin.

[Gambas:Video CNN]

Strategi Suster Mayat

Airlangga Waspadai Kekeringan Ancam Ketahanan Pangan Tahun Depan******

Menteri Koordinator Bidang PerekonomianAirlangga Hartarto mewaspadai ancaman kekeringan akibat fenomenaEl Nino yang bisa melanda Indonesia tahun depan. Ia mengatakan kondisi itu bisa mengancam ketahanan pangandan memicu lonjakan inflasi.

"Tahun depan kita harus hati-hati karena kekeringan akan lebih panjang atau El Nino. Tentu ini menjadi tantangan khusus untuk pangan karena inflasi volatile foodsangat menentukan," katanya dalam Kick Off Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan, Rabu (5/4).

Airlangga mengatakan saat ini produktivitas sawah menurun karena perubahan iklim. Satu hektar sawah hanya menghasilkan lima ton beras.

"Dengan smart farmingkita berharap capaiannya bisa lebih dari lima ton per hektar secara rata-rata. Sehingga tentunya produksi pertanian, terutama beras lebih dari 31 juta ton," kata Airlangga.

Menurutnya, pemerintah mengalokasikan anggaran ketahanan pangan sebesar Rp104 triliun. Dana tersebut akan digunakan untuk penguatan sektor pertanian melalui berbagai program seperti pengembangan budidaya pertanian dan food estate, penguatan infrastruktur pertanian, subsidi pupuk subsidi bunga kredit.

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik untuk pertanian, DAK non-fisik ketahanan pangan dan pertanian, serta Dana Desa Ketahanan Pangan dengan alokasi 20 persen untuk program ketahanan pangan.

"Pemerintah juga memberikan kredit usaha rakyat (KUR) pertanian di 2022 mencapai Rp117,3 triliun, di mana yang tertinggi Jawa Timur Rp24 triliun, Jawa Tengah Rp17 triliun, dan Jawa Barat Rp7 triliun," kata Airlangga.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Hitam Terlahir Kembali

Audit BPKP Kelar, RI Batal Impor KRL dari Jepang?******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sudah menyelesaikan reviu rencana impor kereta dari Jepang pada akhir Maret 2023.

Juru Bicara BPKP Azwad Zamroddin Hakim menyebut laporan tersebut telah disampaikan kepada pemangku kepentingan.

"Yang jelas beberapa waktu lalu BPKP sudah menyerahkan hasil reviu rencana impor kereta kepada stakeholder," ujar Azwad melalui keterangan resmi, Rabu (5/4).

Kendati demikian, sebagai auditor internal, BPKP tidak dapat membuka hasil reviu tersebut kepada publik.

Pasalnya, kata Azwad, kode etik profesi auditor internal mengatur bahwa auditor internal menghargai nilai dan kepemilikan informasi dan tidak membuka informasi tersebut, kecuali terdapat kewajiban hukum atau profesional yang mengharuskan untuk melakukannya.

"Untuk rekomendasi dan saran dari hasil reviu BPKP dapat ditanyakan langsung kepada pemangku kepentingan yang telah meminta BPKP melakukan audit beberapa waktu lalu," ujarnya.

Secara terpisah, Juru Bicara Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Febri Hendri Antoni Arif membenarkan sudah menerima laporan hasil kajian itu. Namun, ia belum bersedia untuk mengungkap hasil reviu tersebut.

"Sikap kami sesuai hasil kesepakatan pemerintah yakni, mengikuti rekomendasi audit BPKP," ujarnya kepada CNNIndonesia.com.

Sementara itu, Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade mengaku sudah mendapat informasi yang menyebutkan BPKP tidak merekomendasikan impor kereta bekas dari Jepang.

"Informasinya juga yang saya dengar, dari sumber saya pejabat tinggi Kementerian BUMN, bahwasanya BPKP menolak merekomendasikan impor kereta bekas," ujar Andre, seperti dikutip dari Detik.

Menurut Andre, PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) seharusnya sudah memesan kereta di PT INKA sejak 2021 jika memang ingin memberikan pelayanan terbaik kepada pengguna KRL.

"Sesuai yang saya sampaikan dari awal bahwa seharusnya KCI, kalau memang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat, seharusnya KCI sudah memesan jauh-jauh hari di awal 2021 sehingga kereta KRL baru dari INKA bisa selesai di pertengahan 2022 sehingga di 2023 ini tidak ada kekurangan rangkaian kereta KRL," ujarnya.

KCI sebelumnya ingin mengimpor Barang Modal Dalam Keadaan Tidak Baru (BMTB) berupa 120 Unit KRL Type E217 untuk kebutuhan 2023 dan 228 Unit KRL Type E217 untuk tahun kebutuhan 2024 dengan Pos Tarif/HS Code 8603.10.00.

Anak usaha PT KAI itu sudah meminta surat izin impor dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan (Kemendag) sejak 13 September 2022. Namun, Kemendag butuh rekomendasi teknis dari Kemenperin untuk memberikan izin impor.

Setelah menunggu empat bulan lamanya, Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kemenperin memberi jawaban berisi penolakan impor dengan dalih kebutuhan kereta api bisa dipenuhi oleh perusahaan pelat merah, yakni PT Industri Kereta Api (INKA).

Dalam perjalanannya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan keputusan impor KRL bekas dari Jepang itu menunggu hasil audit BPKP.

[Gambas:Video CNN]

Buku Domesday

Pekerja IKN Belum Digaji hingga Berbulan******

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengungkapkan pejabat eselon I ke bawah yang bekerja di lembaganya belum menerima gajiselama berbulan-bulan.

Pasalnya, pihaknya masih menunggu terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) tentang hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi eselon I ke bawah.

"Kami harus jujur menyampaikan bahwa kami masih menunggu Perpres tentang hak keuangan eselon I dan turunannya pada saat ini," kata Bambang saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR dikutip Detik Finance, Senin (3/4).

Dalam beleid itu, gaji kepala Otorita IKN ditetapkan Rp172,7 juta, termasuk tunjangan kinerja. Selain itu, kepala Otorita IKN juga mendapatkan dana operasional senilai Rp178 juta.

Sementara, sambung Bambang, gaji pejabat eselon I ke bawah sudah dibahas oleh Menko Polhukam Mahfud MD dan sedang diajukan ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Melihat hal itu, ia mengapresiasi para bawahannya yang tetap bekerja meski belum dibayar.

"Teman-teman saya ini tangguh. Jadi, ya demikianlah kondisinya dan mereka juga tetap bekerja dengan semangat, tapi tentu saja kami juga melakukan langkah-langkah agar ini bisa dipercepat," tuturnya.

Kendati demikian, Bambang memastikan pekerja di lapangan sudah menerima upah mereka.

Anggota Komisi II DPR Ihsan Yunus sebelumnya mengungkapkan ada pekerja di IKN yang belum dibayar berbulan-bulan. Ia pun meminta agar hak pekerja segera dibayarkan.

"Apalagi bulan puasa begini mau Lebaran nggak ada gajian, zalim kami Pak, kita zalim Pak. Jadi tolong dikonfirmasi apakah betul ada yang belum dibayar sampai bulanan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, kalau belum segera bayar mumpung lagi bulan Ramadan," ujar Ihsan.

Otorita IKN berdiri pada 10 Maret 2022 berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.

[Gambas:Video CNN]

Saya hanyalah seorang kultivator iblis yang lewat

Alasan Gojek Tak Beri THR ke Driver******

PT GoTo Gojek TokopediaTbk atau GOTO blak-blakan soal alasan mereka tidak memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada para sopir (driver).

Head of Region and External Affairs Gojek Gede Manggala mengatakan kebijakan itu diambil karena hubungan antara perusahaan dengan driverbukan hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. 

Hubungan yang terjadi hanya sebagai mitra. Meski tak memberikan THR, Gede menjelaskan pihaknya memiliki program khusus saat hari raya bagi para driver.

Program itu berbentuk pemberian insentif bagi para driveryang tetap mengambil orderan pada hari pertama dan kedua Lebaran.

"Jadi tiap kali Lebaran, hari pertama, kedua, kami selalu ada insentif khusus untuk hari raya," ujarnya di Kantor Gojek, Jakarta, Rabu (5/4).

Meski begitu, Gede tidak merinci berapa besaran insentif yang diberikan. Menurutnya, besaran insentif itu berbeda-beda di setiap kota.

Selain itu, Gede juga menyebut perusahaan memberikan insentif lain berupa pulsa, diskon biaya perawatan kendaraan, hingga diskon sembako. Insentif ini juga masuk ke dalam program Swadaya.

Program Swadaya merupakan program Gojek dalam pemberian akses manfaat tambahan khusus untuk mitra driverdengan bekerja sama dengan pihak ketiga.

Menurut Gede, insentif ini dipilih karena perusahaan memandang itu semua bisa memiliki dampak yang berkelanjutan pada para driver.

"Jadi kami melihatnya lebih berkelanjutan, jadi tahun ini iya (ada insentif). Kami ngobrolnya sama driverapa yang bisa benar-benar kami lakukan secara terus menerus," ucapnya.

Pemerintah memang tidak mengatur THR untuk driverojek onlinedan taksi online. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menjelaskan mengatakan alasanya karena salah satu syarat pekerja mendapatkan THR adalah memiliki hubungan kerja di bawah naungan suatu perusahaan. Sementara, driver ojol bergabung dalam skema kemitraan.

"Kalau mitra Gojek kan tidak ada hubungan kerja ya. Itu kan kemitraan, yang mendapatkan THR itu yang ada hubungan kerja," kata Ida, saat ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, seperti dikutip dari Detik, Senin (3/4) lalu.

Menaker Tak Atur Pemberian THR ke <i>Driver</i>