rtp sisil4d

Sistem aliansi terkuat

Tarif Tol Pemalang******

PT Pemalang Batang Tol Road akan memberlakukan tarif baru Tol Pemalang-Batang mulai Minggu (12/11).

Anak usaha PT Waskita Toll Road ini mengatakan kenaikan tarif sesuai dengan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1517/KPTS/M/2023. PTBR menegaskan tarif anyar ini berlaku untuk seluruh golongan kendaraan, tetapi disesuaikan dengan asal dan tujuan.

Direktur Utama PTBR Supriyono mengatakan langkah ini sejalan dengan upaya perusahaan untuk terus menjaga kualitas dari standar pelayanan. Terlebih, jalan tol ini diklaim memangkas waktu perjalanan dari Pemalang-Batang yang semula 2 jam menjadi hanya sekitar 39 menit.

Supriyono menyebut ke depan pihaknya juga akan terus mengerjakan scrapping, filling, overlay (SFO). Scrapping adalah pengupasan perkerasan lama, sedangkan filling dan overlay merupakan pengukuran suhu hingga penghamparan dan pemadatan aspal.

Tol ini resmi beroperasi penuh sejak 2018 lalu dengan panjang 39,20 km. Selain menghubungkan Pemalang-Batang, ruas tol ini menjadi bagian Jalan Tol Trans Jawa yang menghubungkan DKI Jakarta hingga Jawa Timur.

Berikut rincian tarif baru Tol Pemalang-Batang yang akan berlaku 12 November 2023:

1. Asal perjalanan Pemalang/Sewaka

Pemalang/Sewaka-SS Pemalang
Gol I Rp7.500
Gol II dan III Rp11 ribu
Gol IV dan V Rp14.500

Pemalang/Sewaka-SS Pekalongan
Gol I Rp33 ribu
Gol II dan III Rp49.500
Gol IV dan V Rp66 ribu

Pemalang/Sewaka-SS Batang
Gol I Rp47.500
Gol II dan III Rp71 ribu
Gol IV dan V Rp95 ribu

Pemalang/Sewaka-Pasekaran
Gol I Rp53 ribu
Gol II dan III Rp79.500
Gol IV dan V Rp106 ribu

2. Asal perjalanan SS Pemalang

SS Pemalang-SS Pekalongan
Gol I Rp25.500
Gol II dan III Rp38.500
Gol IV dan V Rp 51 ribu

SS Pemalang-SS Batang
Gol I Rp40 ribu
Gol II dan III Rp60 ribu
Gol IV dan V Rp80 ribu

SS Pemalang-Pasekaran
Gol I Rp46 ribu
Gol II dan III Rp68.500
Gol IV dan V Rp91.500

SS Pemalang-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp7.500
Gol II dan III Rp11 ribu
Gol IV dan V Rp14.500

3. Asal perjalanan SS Pekalongan

SS Pekalongan-SS Batang
Gol I Rp14.500
Gol II dan III Rp21.500
Gol IV dan V Rp29 ribu

SS Pekalongan-Pasekaran
Gol I Rp20 ribu
Gol II dan III Rp30.500
Gol IV dan V Rp40.500

SS Pekalongan-SS Pemalang
Gol I Rp25.500
Gol II dan III Rp38.500
Gol IV dan V Rp51 ribu

SS Pekalongan-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp33 ribu
Gol II dan III Rp49.500
Gol IV dan V Rp66 ribu

4. Asal perjalanan SS Batang

SS Batang-Pasekaran
Gol I Rp5.500
Gol II dan III Rp8.500
Gol IV dan V Rp11.500

SS Batang-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp47.500
Gol II dan III Rp71 ribu
Gol IV dan V Rp95 ribu

SS Batang-SS Pemalang
Gol I Rp40 ribu
Gol II dan III Rp60 ribu
Gol IV dan V Rp80 ribu

SS Batang-SS Pekalongan
Gol I Rp14.500
Gol II dan III Rp21.500
Gol IV dan V Rp29 ribu

5. Asal perjalanan Pasekaran

Pasekaran-Pemalang/Sewaka
Gol I Rp53 ribu
Gol II dan III Rp79.500
Gol IV dan V Rp106 ribu

Pasekaran-SS Pemalang
Gol I Rp46 ribu
Gol II dan III Rp68.500
Gol IV dan V Rp91.500

Pasekaran-SS Pekalongan
Gol I Rp20 ribu
Gol II dan III Rp30.500
Gol IV dan V Rp40.500

Pasekaran-SS Batang
Gol I Rp5.500
Gol II dan III Rp8.500
Gol IV dan V Rp11.500

Kelahiran Kembali Penguasa Segala Alam

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik

Biografi pejabat wanita Dayun

BI Diprediksi Surplus Anggaran Rp27,19 T Tahun Ini******

Bank Indonesia (BI) memperkirakan realisasi AnggaranTahunan BI (ATBI) tahun ini surplus sebesar Rp27,19 triliun.

"Sampai September 2023, realisasi anggaran mencatatkan surplus sebesar Rp34,94 triliun dan diprognosakan mencapai Rp27,19 triliun sampai akhir tahun ini. Prognosa capaian ini lebih baik dari rencana awal pada ATBI 2023 yang pada waktu itu direncanakan defisit Rp19 triliun," kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI, Senin (13/11).

Mengutip data yang dipaparkan, surplus terjadi karena total penerimaan mencapai Rp136,90 triliun hingga September 2023. Angka ini lebih besar dari total pengeluaran, yakni Rp101,96 triliun.

"Sementara anggaran operasional yang mencatatkan surplus lebih tinggi dari rencana dipengaruhi oleh peningkatan penerimaan pengelolaan cadangan devisa yang didukung dengan implementasi reformasi cadangan devisa dan pengaruh suku bunga global yang meningkat tinggi dari asumsi awal," jelas Perry.

Hingga September tahun ini, realisasi penerimaan anggaran operasional mencapai Rp37,93 triliun dan diperkirakan mencapai Rp40,94 triliun pada akhir 2023.

Hal itu terutama berasal dari hasil pengelolaan aset valas yang mencapai Rp40,84 triliun.

Sementara dari sisi pengeluaran, realisasi pengeluaran anggaran operasional BI hingga September 2023 mencapai Rp9,56 triliun dan diperkirakan mencapai Rp16,95 triliun.

[Gambas:Video CNN]

Sangat mendominasi

Diskon hingga 50 Persen, TV hingga AC Jadi Incaran di Transmart******

Sejumlah pengunjung Transmart Cilandak Mall, Jakarta Selatan nampak mengincar sejumlah produk elektronik di Transmart Full Day Sale hari ini, Minggu (12/11).

Mulai dari televisi hingga AC, produk-produk dari berbagai merek ditawarkan dengan diskon besar.

Salah satunya adalah Pascal yang melawat dari kota Depok untuk mengincar televisi idamannya. Datang bersama keluarganya, ia memerlukan televisi tersebut untuk memperbarui televisi di ruang keluarganya.

Kali ini, Transmart memang memberikan potongan harga alias diskon hingga 50 persen. Ada juga ekstra diskon 20 persen bagi pengguna Allo Prime dari Allo Bank maupun kartu kredit Bank Mega dan Mega Syariah.

Pascal juga mengaku kerap berbelanja di Transmart lantaran dari transaksi yang ia lakukan mendapatkan poin, dan poin tersebut dipergunakan untuk membeli produk selanjutnya, dan seterusnya.

"Habis belanja dapat poin kan, jadi kapan-kapan bisa belanja lagi," ujarnya.

Produk televisi yang didiskon di Transmart Full Day Sale di antaranya adalah LED TV 65" UHS Smart (LG, Polytron, Panasonic, Sony, Sharp, Samsung) harga normal mulai Rp11.209.000, harga diskon jadi Rp7.679.200.

Selain produk televisi, berbagai alat elektronik lain juga didiskon besar-besaran di Transmart Full Day Sale.

Lihat Juga : Murah Banget, Dining Set Turun Harga sampai Rp2 Juta di Transmart

Produk elektronik seperti AC split 1 PK (merek LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung) harga normal mulai Rp4.199.000, harga diskon jadi Rp3.066.400. Bonus pipa dan instalasi standar.

Untuk kebutuhan dapur, kulkas SBS 436 L (LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung) harga normal mulai Rp8.769.000, didiskon menjadi Rp6.215.200. Harga khusus di Transmart Pulau Jawa, Bali, Lampung.

Tak hanya itu, kulkas SBS 436 L (LG, Polytron, Panasonic, Sharp, Samsung) harga normal mulai Rp9.239.000, harga diskon jadi Rp6.639.200. Harga khusus di Transmart Luar Pulau Jawa, Bali, Lampung.

Semua diskon sepeda listrik tersebut bisa pelanggan dapatkan dengan pembayaran menggunakan Allo Prime, Allo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Mega Syariah.

Lihat Juga : Murah Banget, Dining Set Turun Harga sampai Rp2 Juta di Transmart

Transmart Full Day Sale berlangsung hanya untuk Minggu (12/11) ini. Transmart menyajikan diskon sebesar 50 persen dan tambahan diskon juga 20 persen di seluruh gerai di Tanah Air.

Pesta diskon ini cuma berlangsung selama satu hari yang berlaku mulai dari toko buka sampai pukul 22.00 waktu setempat di seluruh gerai Transmart se-Indonesia.

Selain sepeda listrik, ada banyak produk yang didiskon. Mulai dari daging, buah-buahan, fesyen, furnitur, hingga kulkas.

Tak hanya itu, pelanggan juga bisa mendapat diskon tambahan 20 persen khusus untuk pembayaran menggunakan Kartu Kredit Bank Mega, Bank Mega Syariah, atau Allo Prime dari Allo Bank.

Saatnya borong belanjaan dengan banyak diskon di akhir pekan ini cuma di Transmart Full Day Sale.

Rahasia Ilahi

IHSG Melesat ke 6.862 Ditopang Sektor Transportasi Cs******

Indeks harga sahamgabungan (IHSG) ditutup di level 6.862 pada Selasa (14/11). Indeks saham menguat 23,74 poin atau plus 0,35 persen dari perdagangan sebelumnya.

Mengutip RTI Infokom, investor melakukan transaksi sebesar Rp7,01 triliun dengan jumlah saham yang diperdagangkan sebanyak 17,60 miliar saham.

Pada penutupan kali ini, 285 saham menguat, 233 terkoreksi, dan 234 lainnya stagnan. Terpantau sepuluh dari sebelas indeks sektoral menguat, dipimpin sektor transportasi yang melesat 1,36 persen.

Beralih ke bursa asing, bursa saham Asia dominan menguat. Tercatat, indeks Nikkei 225 di Jepang naik 0,34 persen, indeks Hang Seng Composite di Hong Kong minus 0,14 persen, dan indeks Kospi di Korea Selatan melesat 1,23 persen.

Serupa, bursa saham Eropa mayoritas perkasa.

Terpantau, indeks FTSE 100 di Inggris layu 0,12 persen, indeks CAC 40 di Prancis naik 0,08 persen, dan indeks DAX di Jerman plus 0,14 persen.

Namun, bursa Amerika ditutup merah. Indeks S&P 500 melemah 0,08 persen, indeks NYSE plus 0,10 persen, dan indeks NASDAQ Composite jatuh 0,22 persen.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir itu datang dari jauh

Sudah Idealkah Rumus Kenaikan Upah Buruh yang Baru Diteken Pemerintah?******

Kebijakan terkait besaran Upah Minimum Provinsi (UMP) selalu menjadi hal yang ditunggu para pekerja. Saban akhir tahun, pemerintah mengumumkan rumus hitungan UMP untuk tahun berikutnya.

Wabil khusus 2024. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menjamin UM naik. Hal itu seiring terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan yang dirilis pada 10 November 2023.

"Kenaikan upah minimum ini adalah bentuk penghargaan kepada teman-teman pekerja/buruh yang telah memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi kita selama ini," ujar Ida melalui keterangan resmi, Jumat (10/11).

Pasal 26 ayat (4) PP itu memuat formula perhitungan upah minimum tahun depan, yakni upah minimum tahun berjalan ditambah nilai penyesuaian upah minimum tahun depan.

Adapun nilai penyesuaian upah minimum tahun depan dihitung dengan menambahkan inflasi dengan hasil perkalian antara pertumbuhan ekonomi dikali indeks tertentu (α) dalam rentang yaitu 0,10 sampai dengan 0,30, kemudian dikalikan dengan upah minimum tahun berjalan.

Ida mengatakan indeks tertentu ditentukan dengan mempertimbangkan tingkat penyerapan tenaga kerja dan rata-rata median upah. Indeks katanya, juga ditentukan dengan mempertimbangkan faktor yang relevan dengan kondisi ketenagakerjaan.

PP Pengupahan ini juga mewajibkan setiap kepala daerah untuk mengeluarkan besaran kenaikan upah baru maksimal pada 21 November.

Para pengusaha pun menyambut baik dan menghormati keluarnya PP Nomor 51 tahun 2023 itu. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia Bidang Pengembangan Otonomi Daerah Sarman Simanjorang mengingatkan agar peningkatan upah minimum provinsi (UMP) dan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2024 tetap mempertimbangkan kondisi ekonomi terkini.

"Permintaan kenaikan UMP harus realistis dengan memperhatikan inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan indeks tertentu," katanya.

Sarman menjelaskan dalam penentuan indeks tertentu terhadap pertumbuhan ekonomi yang direkomendasikan oleh Dewan Pengupahan harus mencerminkan keadaan perekonomian dan ketenagakerjaan di daerah tersebut. Hal ini perlu dilakukan agar tidak menimbulkan gejolak terhadap hubungan industrial yang mengganggu penyerapan tenaga kerja.

Memasuki masa Pilpres 2024, ia pun berharap agar isu upah tidak terbawa ke ranah politik. Pasalnya, hal itu akan menimbulkan ketidakpastian bagi dunia usaha dan calon investor, serta menimbulkan gejolak hubungan industrial yang akhirnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja dan masa depan ekonomi nasional.

Sementara itu, para buruh tak puas dengan terbitnya PP Nomor 51 Tahun 2023. Pasalnya, aturan itu tak mencantumkan persentase kenaikan gaji secara jelas.

Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Indonesia (ASPEK) Mirah Sumirat berpendapat seharusnya pp tersebut menyebutkan angka atau persentase kenaikan.

"Jadi dalam peraturan yang diketok palu Pak Presiden itu kan tidak menyebutkan angka besaran. Yang paling penting bagi kami para buruh adalah besarannya. Besaran nilai UMP yang ditetapkan harus bersifat layak dan berkeadilan," kata Mirah saat dihubungi CNNIndonesia.com, Sabtu (11/11).

Mirah juga menilai tiga komponen penentuan upah terbaru dari pemerintah, terutama soal komponen indeks tertentu itu rancu dan berpotensi membuat kenaikan upah minimum tidak sesuai harapan. Ia juga menuntut pemerintah menetapkan kenaikan UMR sebesar 15 persen pada 2024.

Lantas, bagaiman sebenarnya idealnya rumus perhitungan kenaikan UMP?

Pengamat Ketenagakerjaan dari Universitas Airlangga Hadi Subhan menilai rumus kenaikan upah minimum yang ideal adalah penambahan angka inflasi plus pertumbuhan ekonomi.

Ia menjelaskan angka inflasi itu dipakai untuk mempertahankan nilai riil dari upah. Sedangkan, angka pertumbuhan ekonomi terkait dengan kemakmuran yang mesti harus menetes juga untuk buruh.

"Jadi angka pertumbuhan ekonomi tidak usah dikalikan dengan indeks alfa yang maksimal 0,3," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (13/11).

Artinya, jika misalnya angka inflasi pada Oktober lalu 2,56 persen dan pertumbuhan ekonomi kuartal III 2023 sebesar 4,94 persen, maka kenaikan upah ideal adalah 7,5 persen.

Hadi mengatakan kenaikan upah sudah selayaknya dilakukan meski kondisi ekonomi global masih tak menentu. Sebab, yang perlu dilihat adalah kondisi ekonomi dalam negeri.

Belakangan, pemerintah sendiri mengamini kondisi ekonomi Indonesia terbilang kokoh dibanding negara lain.

"Jika kondisi ekonomi dunia tidak mempengaruhi dalam negeri, ya untuk apa dijadikan faktor penentu," kata Hadi.

Terkait tuntutan buruh yang meminta kenaikan upah sebesar 15 persen, Hadi menilai itu tak realistis. Menurutnya, angka itu terlalu tinggi.

"Kurang realistis karena jika perusahaan bangkrut karena keberatan upah yang terlalu tinggi, maka yang akan terdampak juga buruh," ujarnya.

Sementara itu, Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P Sasmita mengatakan rumus perhitungan kenaikan upah dari pemerintah masih belum terlalu jelas.

Ia menyebut masyarakat khususnya buruh tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan indeks tertentu yang dipakai dalam menghitung kenaikan upah. Buruh juga pasti tidak tahu apa saja indeks-indeks tersebut.

Selain itu, alasan dibalik penetapan rumusan tersebut pun belum terlalu jelas.

"Mengapa pemerintah menggunakan rumus tersebut? Apa penjelasan matematisnya di satu sisi dan penjelasannya ekonomi ketenagakerjaannya di sisi lain? Lalu bagaimana kaitanya dengan tingkat kelayakan kenaikan upah buruh?" kata Ronny.

Ia berpandangan kenaikan ideal upah pekerja harus sesuai dengan kenaikan biaya hidup layak di suatu daerah. Dengan kata lain, pemerintah harus lebih sensitif dalam menangkap berbagai hal yang memberikan tekanan kepada pendapatan pekerja.

Oleh karena itu, inflasi yang dihitung seharusnya tidak saja berdasarkan inflasi inti (core inflation) dan inflasi harga konsumen (CPI) saja. Pasalnya, biasanya angka itu tidak terlalu mewakili kenaikan beban hidup pekerja.

Apalagi, angkanya juga bersifat harga rata-rata dari sekian banyak barang dan jasa.

Seharusnya, kata dia, dilihat juga dari sisi inflasi harga barang berjenis volatile foodsseperti besar, cabe, telur, secara terpisah satu persatu, terhadap total pendapatan pekerja.

Selain itu, dilihat juga pengaruh penurunan purchasing powerrupiah dari pendapatan setiap pekerja atas barang dan jasa yang biasa mereka konsumsi (Personal Consumer Expenditures Price Index/PCEPI).

"Untuk serikat pekerja yang kurang bisa menerima rumusan tersebut, sebaiknya segera ajukan rumusan alternatif dan model perhitungan hidup layak yang lebih representatif atas kehidupan pekerja," imbuh Ronny.

Meski begitu, Ronny mengatakan tuntutan buruh terkait kenaikan upah di angka 15 persen terlalu tinggi. Ia menilai angka yang pas antara 8 persen hingga 9 persen.

Ia menyebut kenaikan upah sebaiknya di atas aset finansial perusahaan yang bisa dilihat dari Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Ronny menjelaskan pendapatan pengusaha juga bisa dilihat dari kenaikan IHSG per tahun. Pada 2021, IHSG naik sekitar 10 persen. Sementara 2022 naik 4 persen. Adapun angka 2023 belum dirilis.

Jika ditotal, kenaikan aset pengusaha sekitar 7 persen.

"Jadi jika total kenaikan IHSG misalnya 7 persen selama dua tahun, maka sebaiknya kenaikan upah pekerja sekitar 8 persen hingga 9 persen. Agar gap ketimpangan tidak semakin melebar alias yang kaya makin kaya," tutur Ronny.

Ronny pun menyinggung soal relasi kenaikan upah pekerja tahun depan dengan kondisi ekonomi yang kurang progresif. Menurutnya, hal itu tak menjadi alasan untuk perusahaan tak menaikkan upah. Terutama untuk investor asing dan pengusaha yang berorientasi ekspor.

Ia mengatakan selain ada tekanan inflasi dan pertumbuhan ekonomi yang juga masih terbilang moderat, depresiasi rupiah bisa memberikan kelonggaran bagi pengusaha eksportir dan investor asing. Sebab, depresiasi rupiah membuat daya beli dolar yang mereka punya menjadi menguat jika dibelanjakan di Indonesia.

"Dengan kata lain, selama angka kenaikannya wajar, saya kira tak ada masalah. Toh pendapatan pekerja memang harus disesuaikan dengan perkembangan ekonomi," katanya.

Rancu dan Bau Amis Kepentingan Politik