88 liga slot

Jiwa Takdir yang Abadi

pinjaman online untuk pelajar sma

Paramount buat ulang "Naked Gun" dengan bintang Liam Neeson******

Jakarta (ANTARA) - Rumah produksi Paramount Pictures sedang melanjutkan pembuatan ulang Naked Gun yang sudah lama berjalan. Pengumuman tersebut dibuat pada Rabu (28/2) dan menempatkan Liam Neeson sebagai detektif polisi kikuk Lt Frank Debin dalam peran yang dipopulerkan oleh Leslie Nielsen sebelumnya. Ditulis laman Channel News Asia, Kamis (29/2) Akiva Schaffer akan menyutradarai film ini, yang dijadwalkan rilis pada Juli 2025.

Ia sebelumnya menyutradarai film "Hot Rod" dan "Pop Star: Never Stop Stopping". Sementara naskahnya ditulis oleh Dan Gregor, Doug Man, dan Schaffer, yang berkolaborasi dalam "Chip 'N Dale: Rescue Rangers" tahun 2022.
Baca juga: "Cold Pursuit" dianggap sebagai film terburuk Liam Neeson

Baca juga: Liam Neeson isi suara pemandu navigasi Waze
 Film Naked Gun, yang berasal dari serial TV "Police Squad!", merupakan film komedi slapstick yang terkenal. Mereka berjalan selama enam tahun dengan beberapa sekuel yaitu "The Naked Gun: From the Files of Police Squad" (1988), "The Naked Gun 2 1/2: The Smell of Fear" (1991) dan "Naked Gun 33 1/3: The Final Insult" (1994). Nielsen meninggal pada tahun 2010 pada usia 84 tahun. Sebelum berperan sebagai Lt Drebin, Nielsen adalah aktor dramatis. Film Naked Gun pertama merayakan hari jadinya yang ke-35 pada bulan Desember. Pada saat itu, THR berbicara dengan David Zucker dan Pat Proft, yang menyutradarai dan menulis serial aslinya, tentang apakah mereka terlibat atau tidak dalam upaya reboot yang sedang berlangsung di Paramount. "Pat, Mike, dan saya menulis naskah untuk Naked Gun 4 , dan kami mendengar Jon Gonda di Paramount telah membaca naskahnya dan tertawa sepanjang prosesnya," kata Zucker saat itu. "Tetapi pada suatu saat, mereka memutuskan untuk tidak pergi bersama Pat, Mike, dan saya. Jadi saat itulah mereka mendapatkan Seth MacFarlane, dan dia meminta Akiva Schaffer mengarahkan Liam Neeson. Saya tidak pernah bisa bertemu dengan Seth," tambahnya. Proft menyatakan bahwa film barunya "mungkin akan dirilis dan mungkin bagus," namun dia menyatakan kekecewaannya karena dia tidak terlibat dalam penulisan film tersebut. Sebelum mengambil peran di film "Naked Gun", Liam Neeson telah tampil di tiga film tahun lalu, termasuk film aksi "Retribution", "Ethan Hawke's Wildcat" , dan "In the Land of Saints and Sinners". Baca juga: Tersandung rasisme, premier film Liam Neeson "Cold Pursuit" dibatalkan

Baca juga: Liam Neeson berencana pensiun  

Penerjemah: Fitra Ashari
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Kegilaan Evolusi Liar

kredivo cara bayar

Harga Samsung Galaxy F15 dan M14 4G bocor******

Jakarta (ANTARA) - Samsung Galaxy F15 akhirnya resmi diluncurkan di India pada hari Senin, 4 Maret 2024 setelah cukup banyak informasi bocor dalam beberapa waktu terakhir.

Ponsel tersebut mungkin akan dirilis bersamaan dengan M14 4G, yang sudah bisa dilihat pada akhir Januari di situs dukungan Samsung.

Melansir Gsmarena pada Kamis (29/2), harga untuk kedua perangkat ini di India dibocorkan oleh akun Abhishek Yadav melalui aplikasi X.

Baca juga: Samsung "unpacked" lebih awal untuk Galaxy Z Flip6 dan Z Fold6

Baca juga: Samsung tawarkan Galaxy XCover 7 dan Tab Active5 untuk dukung kinerja

Galaxy F15 akan dijual mulai dari 13.499 Rupee India atau sekitar Rp 2,5 Juta dengan RAM 4GB dan penyimpanan 128GB.

Pembeli juga dapat membayar 1.000 Rupee atau hampir Rp 200 ribu lebih untuk mendapatkan tambahan RAM 2GB.

Harga pertama akan menjadi 11.999 Rupee (Rp 2,2 Juta) setelah penawaran.

Sementara itu, Galaxy M14 4G akan dijual mulai dari 9.499 Rupee (Rp 1,8 Juta) dengan RAM 4GB dan penyimpanan 64GB. Akan ada juga versi RAM 6GB dan penyimpanan 128GB seharga 12.499 Rupee (Rp 2,3 Juta).

Informasi ini tampaknya berasal dari dokumen internal resmi Samsung yang ditujukan untuk mitra ritel perusahaan.


Baca juga: Samsung Galaxy S24 sudah terjual satu juta unit lebih di Korea Selatan
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Badai

majujitu

Satu orang meninggal dunia akibat kebakaran di Bulungan******

Tanjung Selor (ANTARA) - Kebakaran melanda lima rumah warga di Kelurahan Tanjung Palas Hulu, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan dan menyebabkan satu korban jiwa. "Selain lima unit rumah, kebakaran juga menghanguskan satu kios warga dan satu bangunan sarang burung," kata Kapolresta Bulungan, Kombes Pol. Agus Nugraha di Tanjung Selor, Jumat. Kebakaran yang berlokasi di RT 2, Jalan Kasimuddin Kecamatan Tanjung Palas itu terjadi pada Jumat (1/3/2024) sekitar pukul 03.00 dinihari. Api dapat dipadamkan sekitar pukul 04.30 pagi oleh petugas kebakaran Pemprov Kalimantan Utara, Kabupaten Bulungan, dan BPBD Bulungan. Hingga Jumat siang, aparat kepolisian masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk menemukan penyebab pasti musibah kebakaran tersebut. Adapun warga terdampak kebakaran, sementara masih mengungsi ke tempat keluarga dan dalam penanganan Pemerintah Kabupaten Bulungan. Polisi juga masih melakukan pendataan korban kebakaran dan kerugian materil. Selain itu, melakukan penyelidikan seperti meminta keterangan saksi-saksi. Dari keterangan saksi-saksi, sumber api berasal dari kamar FT, korban meninggal dunia. Korban diduga kehabisan oksigen serta dalam kondisi sakit hingga diduga tidak dapat menyelamatkan diri. "Untuk penyebab kebakaran belum diketahui dan masih dalam penyelidikan," tutur Kapolresta.

Pewarta: Muh. Arfan
Editor: Hisar Sitanggang
Copyright © ANTARA 2024

Penjahat penjelajah waktu

pinjam uang limit besar

Nintendo klaim Tears Of The Kingdom dibajak jutaan kali sebelum rilis******

Jakarta (ANTARA) - Nintendo mengatakan bahwa gim ‘The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom’ telah dibajak lebih dari satu juta kali dalam beberapa minggu sebelum rilis resminya.

Melansir NME pada Rabu (28/2), klaim tersebut merupakan bagian dari gugatan yang diajukan Nintendo terhadap Tropic Haze, yang mengembangkan emulator Switch populer Yuzu.

Yuzu diduga mengizinkan gamer untuk memainkan gim Switch bajakan di sistem Windows, Linux, atau Android dengan Tropic Haze sepenuhnya menyadari penggunaan Yuzu dalam memfasilitasi pembajakan dalam skala besar.

“Yuzu mengubah perangkat komputasi umum menjadi alat untuk pelanggaran kekayaan intelektual besar-besaran terhadap Nintendo dan karya berhak cipta lainnya,” demikian tertulis dalam gugatan.

Baca juga: Peluncuran konsol baru Nintendo dilaporkan diundur

Baca juga: Nintendo dan Sony akan buat film live action "Legend of Zelda"

Gugatan tersebut pertama kali dilaporkan oleh Stephen Totilo dalam akun X, yang mengatakan salinan bajakan dari Tears Of The Kingdom telah diunduh lebih dari satu juta kali dalam sepuluh hari sebelum peluncuran resmi gim tersebut, dengan Patreon Yuzu menggandakan pelanggan di jendela yang sama.

"Dengan Yuzu di tangan, tidak ada yang menghentikan pengguna untuk mendapatkan dan memainkan salinan ilegal dari hampir semua gim yang dibuat untuk Nintendo Switch, semuanya tanpa membayar sepeser pun kepada Nintendo atau kepada ratusan pengembang dan penerbit game lain yang membuat dan menjual gim untuk Nintendo Switch,” kata gugatan itu.

Menurut VGC, Nintendo bahkan menuntut penutupan Yuzu.

Hal ini terjadi setelah pengembang demake Portal 64 yang dibatalkan mengatakan bahwa proyek tersebut “mungkin sudah gagal sejak awal karena bergantung pada properti milik Nintendo,” sementara Peretas Gary Bowser mengatakan hukuman penjara 40 bulan dan denda besar adalah sebuah peringatan untuk yang lainnya.

Bowser didakwa pada tahun 2021 atas keterlibatannya dengan kelompok peretas Team-Xecuter, yang menciptakan perangkat yang memungkinkan pengguna memainkan salinan game bajakan di Nintendo Switch dan 3DS.

Bowser diperintahkan untuk membayar
kembali 11,45 juta euro atau sekitar Rp 193 miliar meskipun dia mengaku hanya mendapatkan beberapa ratus dolar sebulan untuk memperbarui situs web Team-Xecuter dan mendapatkan umpan balik dari pengguna.

Dalam berita lain, Nintendo sepertinya telah mengonfirmasi bahwa Switch 2 akan dirilis pada tahun 2025, bertepatan dengan peluncuran Pokémon Legends Z-A.

Baca juga: "Red Dead Redemption" akan hadir di PlayStation 4 dan Nintendo Switch

Baca juga: Nintendo ubah karakter "Blackie" di "Super Mario Bros"
 

Penerjemah: Adimas Raditya Fahky P
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Mitos super datang

slot389

Dokter: Kematian akibat kanker karena minim kesadaran untuk pemeriksa******

Tangerang (ANTARA) - Dokter spesialis penyakit dalam konsultan hematologi - onkologi, Jeffry Beta Tenggara mengatakan minimnya kesadaran masyarakat melakukan pemeriksaan secara reguler dan rasa takut menjadi salah satu penyebab banyaknya kematian akibat kanker.

"Faktor finansial yang terbatas juga mempengaruhi masyarakat melakukan skrining kanker, sehingga angka kematian karena kanker masih tergolong tinggi," kata Jeffry Beta Tenggara dalam keterangannya di Tangerang, Sabtu.

Ia mengatakan faktor lain adalah masih banyak masyarakat yang belum dapat mengakses atau mendapatkan layanan kanker layak serta kurangnya tenaga ahli.

Baca juga: Kemenkes layani skrining kanker gratis bagi usia di atas 15 tahun

“Meskipun terdapat kemajuan dalam penanganan kanker, di Indonesia ternyata masih banyak warga yang belum mendapatkan layanan kanker secara layak," kata dia.

Ia mengatakan kanker payudara adalah salah satu kanker paling umum terjadi di seluruh dunia dan menjadi penyebab utama kematian di kalangan wanita.

Meskipun prevalensinya tinggi, deteksi dini dan perawatan yang tepat dapat mengurangi risiko kematian akibat penyakit ini secara signifikan.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, 70 persen pasien kanker payudara telah memasuki stadium tiga saat terdeteksi. Padahal, prognosis kemungkinan hidup pasien kanker payudara rata-rata dalam lima tahun bisa mencapai 90-95 persen pada stadium 1, 70-75 persen pada stadium 2 serta 10-25 persen pada stadium 3 dan 4.

"Tingginya angka prevalensi kanker payudara menunjukkan pentingnya deteksi dini kanker, baik secara mandiri maupun secara medis," kata dia.

Managing Director Grup RS Siloam, Caroline Riady mengatakan program semangat lawan kanker (Selangkah), yaitu skrining payudara gratis untuk wanita Indonesia dengan menggunakan alat mamografi tahun ini kembali dilanjutkan dengan target 50.000 wanita di Indonesia. Program ini akan dijalankan di 14 RS Siloam yang tersebar di 12 kota.

Baca juga: Praktisi: Tidak semua pengidap kanker payudara perlu mastektomi

Baca juga: Dokter: Penggunaan bra kawat sebabkan kanker payudara mitos

"Pada tahun 2023, kami telah melakukan skrining payudara kepada 12.000 wanita dari 65 desa dan komunitas dan sembilan persen diantaranya terindikasi kanker payudara," katanya.

Nunung, dari survivor kanker payudara menambahkan skrining atau pemeriksaan dini kanker payudara bagi wanita bukan lagi suatu pilihan. Ini adalah bentuk tanggung jawab terhadap diri sendiri dan keluarga.

"Jangan takut memeriksakan diri. Dengan tau lebih awal, kemungkinan kesembuhan semakin tinggi," ujarnya.

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2024

pengamat alam

putarbet

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024