horasbet88

magicly situs slot 278Jutaan kata 990961Orang-orang telah membaca serialisasi

《horasbet88》

KPU: Pemilih yang pindah TPS lintas daerah tidak bisa pilih caleg******

Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT

Jakarta (ANTARA) - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy'ari mengatakan bahwa masyarakat yang pindah tempat pemungutan suara (TPS) untuk menggunakan hak suaranya di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 akan kehilangan hak memilih untuk pemilu legislatif.

"Di Undang-Undang Pemilu ditentukan, kalau orang pindah memilih lintas daerah pemilihan (dapil), maka dia tidak berhak atau kehilangan haknya untuk memilih wakilnya di dapil di mana dia terdaftar di daftar pemilih tetap (DPT)," ujar Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Selasa.

Dia mencontohkan bila ada pemilih yang terdaftar di Kota Depok, mama orang tersebut masuk ke dalam DPT Kota Depok. Sebab, Depok memiliki dapil bagi DPRD Kota Depok.

Apabila pemilih itu pindah kecamatan atau pindah dapil di mana dia terdaftar, maka dia kehilangan hak suara untuk pemilihan DPRD Kota Depok.

Kemudian, bila pemilih tersebut pindah ke Jakarta atau lintas provinsi, maka dia kehilangan hak suara untuk memilih DPRD Kota Depok, DPRD Provinsi Jawa Barat, DPD Jabar hingga DPR RI yang mewakili Kota Depok.

Adapun hak pemilih di TPS telah disesuaikan dengan DPT. Hasyim menyebutkan KPU Kabupaten/Kota sudah menetapkan DPT pada 20 hingga 1 Juni 2023 dan rekap nasional pada 2 Juli 2023.

"Jadi, pada dasarnya pemilih itu memilih di TPS di mana dia terdaftar di DPT," katanya.

Selain itu, Hasyim memastikan masyarakat pemilih yang tinggal di tempat tidak sesuai dengan alamat di KTP elektronik tetap dapat menggunakan hak suaranya pada Pemilu Serentak 2024.

Dia menjelaskan pemilih dapat mengajukan pindah memilih dengan membawa dokumen kelengkapan pendukung sesuai dengan alasan pindah memilih, selambat-lambatnya 30 hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 15 Januari 2024.

Kendati demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 20/PUU-XVII/2019, terdapat pengecualian dimana beberapa kategori pemilih diberi tenggat waktu mengurus pindah memilih selambat-lambatnya tujuh hari sebelum hari pemungutan suara atau tanggal 7 Februari 2024.

"Ketentuan ini pernah di-judicial review di MK, yang kemudian MK putuskan bahwa proses pindah memilih masih bisa dilakukan paling lambat 7 hari sebelum hari pemungutan suara," ungkap Hasyim.

Berdasarkan Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022, seseorang yang akan melakukan pindah memilih dapat mengurus langsung ke Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), atau KPU kabupaten dan kota.

Hasyim menyebutkan dalam saluran cekdptonline.kpu.go.id juga disediakan fitur untuk mengurus pindah memilih.

Terkait Pilpres 2024,KPU telah menerima pendaftaran tiga bakal pasangan capres-cawapres, yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, dan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

Masa kampanye pemilu ditetapkan mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Baca juga: KPU: Pemilih dapat ajukan pindah TPS H-7 pencoblosan
Baca juga: KPU RI rekrut 5,7 juta KPPS untuk Pemilu 2024
Baca juga: KPU RI: Pindah memilih harus diurus secara langsung
Baca juga: KPU RI sebut publik dapat lapor pindah memilih lewat laman cek DPT

Pewarta: Narda Margaretha Sinambela
Editor: Guido Merung
Copyright © ANTARA 2023

Rafael Alun minta dibebaskan dari semua dakwaan******

Jakarta (ANTARA) - Terdakwa kasus gratifikasi dan pencucian uang Rafael Alun Trisambodo dalam pembacaan nota pembelaan pribadinya memohon majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat untuk membebaskan dirinya dari semua dakwaan.

"Saya harap hakim dapat mempertimbangkan untuk dibebaskan dari dakwaan karena telah jujur melaporkan seluruh harta saya dalam SPT dan LHKPN serta mengikuti pengampunan pajak dari program pengungkapan sukarela," kata Rafael Alun saat membacakan nota pembelaan pribadinya di PN Jakarta Pusat, Rabu.

Dalam pembacaan pleidoi atau nota pembelaannya, Rafael Alun membantah dakwaan gratifikasi yang dituduhkan jaksa penuntut umum (JPU) KPK kepada dirinya.

Ia pun mengaku telah menjelaskan perincian asal usul seluruh harta kekayaannya secara tertib melalui surat pemberitahuan tahunan (SPT) dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) serta mengikuti program pengampunan pajak.

"Demi keadilan kepastian hukum perpajakan serta demi kepercayaan para pembayar pajak yang telah tertib melaporkan harta kekayaannya dan kepercayaan kami orang-orang yang wajib melaporkan harta kami kepada LHKPN saya harap dapat dipertimbangkan," kata dia.

Sementara itu, penasihat hukum terdakwa Rafael Alun Trisambodo, Junaedi, menyatakan bahwa berdasarkan fakta di persidangan, dakwaan yang dituduhkan JPU khususnya terkait penerimaan gratifikasi 90.000 dolar AS sama sekali tidak dibahas dan diklaim tidak terbukti.

"Dari berbagai tuduhan yang dialamatkan kepada Pak Alun bahwa awalnya ini kaitannya dengan gratifikasi 90.000 dolar AS dan selama persidangan sama sekali tidak pernah dibahas dan sama sekali tidak pernah terbukti mengenai penerimaan uang itu," kata Junaedi.

Penasihat hukum juga menyoroti beberapa tuduhan yang dinilainya telah kedaluwarsa karena telah terjadi puluhan tahun silam.

"Adapun berkembang ke beberapa harta yang semua tuduhannya penerimaan dari ARME sudah lewat 18 tahun lalu juga beberapa dalam tuntutan juga disebutkan sebagai penerimaan sudah tahun 23 tahun sudah kadaluwarsa. Jadi, Pak Alun ingin menyampaikan bagaimana sistem hukum kita yang menganut kedaluwarsa penuntutan dan itu harus dipahami sebagai bagian warisan hukum kita," ujarnya.

Baca juga: Sampaikan pleidoi, Rafael Alun pakai seragam Kemenkeu motif truntum
Baca juga: Rafael Alun dituntut 14 tahun kurungan penjara

Sebelumnya, pada hari Senin (11/12), Rafael Alun Trisambodo dituntut hukuman pidana selama 14 tahun oleh JPU KPK.

Jaksa menilai mantan pejabat Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 12 huruf b junctoPasal 18 UU Nomor 31 Tahaun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2021 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kesatu.

Selain kurungan penjara, Rafael Alun juga dituntut pidana denda sebesar Rp18.994.806.147,00. Jika terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam kurun waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa berhak menyita harta benda terdakwa untuk kemudian dilelang.

Dalam kasus tersebut, jaksa KPK mendakwa Rafael Alun Trisambodo menerima gratifikasi senilai Rp16,6 miliar.

Dalam surat dakwaannya disebutkan bahwa perolehan harta yang bersangkutan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sah karena menyimpang dari profil penghasilan terdakwa selaku pegawai negeri pada Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan c UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 25 Tahun 2003 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pencucian uang tersebut dilakukan Rafael Alun dengan gratifikasi Rp5.101.503.466,00 dan penerimaan lain Rp31.727.322.416,00. Sementara itu, uang sebesar Rp31,7 miliar masih belum dijelaskan asal usulnya.

Jaksa menjelaskan bahwa uang Rp5,1 miliar itu merupakan bagian dari gratifikasi Rp16,6 miliar yang merupakan dakwaan pertama terdakwa soal penerimaan gratifikasi.

Pewarta: Moch Mardiansyah Al Afghani
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2023

Mahasiswa IPB hilang di Pulau Sempu ditemukan meninggal dunia******

Malang, Jawa Timur (ANTARA) - Seorang mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) bernama Galang Edhi Swasono (20), yang dilaporkan hilang di kawasan Pulau Sempu, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang, Jawa Timur, ditemukan meninggal dunia.

Kepala Kantor SAR Surabaya Muhamad Hariyadi saat dikonfirmasi dari Kepanjen, Kabupaten Malang, Jumat, mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari nelayan yang menemukan sesosok mayat di Teluk Semut, perairan Pulau Sempu kurang lebih pukul 07.30 WIB.

“Proses evakuasi berjalan lancar. Kurang lebih pukul 07.50 WIB, jenazah sudah dievakuasi ke Pantai Sendangbiru dari titik temuan,” kata Hariyadi.

Hariyadi menjelaskan, usai dilakukan evakuasi ke kawasan Pantai Sendangbiru, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Syaiful Anwar Kota Malang guna ditangani lebih lanjut oleh petugas yang berwenang sebelum dibawa pulang oleh pihak keluarga.

Baca juga: IPB bentuk tim pencarian mahasiswa hilang di Pulau Sempu

Baca juga: Seorang mahasiswa IPB dilaporkan hilang di Pulau Sempu

Menurutnya, dalam proses pencarian korban yang dilaporkan hilang sejak 28 Desember 2023 itu, tim SAR gabungan telah melakukan pencarian di perairan laut sekitar Pulau Sempu dengan menggunakan perahu jukung Basarnas dan juga perahu nelayan sekitar.

Pada saat yang bersamaan, lanjutnya, tim pencarian darat melakukan penyisiran di sekitar telaga Lele di Pulau Sempu. Tim yang melakukan pencarian darat tersebut juga menyebarkan informasi kejadian hilangnya korban kepada nelayan yang beraktivitas di sekitar Pulau Sempu.

"Penyebarluasan informasi ini dimaksudkan agar jika ada nelayan yang mengetahui keberadaan korban, maka diharapkan untuk segera memberikan bantuan evakuasi atau melaporkan lokasi keberadaan korban kepada petugas yang melakukan pencarian,” katanya.

Galang Edhi (20), dilaporkan hilang di Blok Telaga Lele kawasan Pulau Sempu, Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, sejak 27 Desember 2023 kurang lebih pukul 11.30 WIB.

Galang Edhi merupakan mahasiswa jurusan Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata IPB yang tengah melakukan penelitian di Pulau Sempu. Galang Edhi meninggalkan rombongan pada 27 Desember 2023 kurang lebih pukul 09.00 WIB.

Korban seharusnya sudah kembali bersama rombongan yang melakukan penelitian di Blok Telaga Lele kawasan Pulau Sempu tersebut pada pukul 11.00 WIB. Namun, hingga pukul 11.30 WIB, Galang Edhi tidak kembali ke rombongan.

Usai korban tidak kembali pada waktu tersebut, tim peneliti yang ada di Pulau Sempu memutuskan untuk melakukan pencarian. Namun, hingga pada pukul 23.00 WIB, korban tidak ditemukan. Peristiwa itu dilaporkan pada 28 Desember 2023.

Pulau Sempu terletak di wilayah Malang selatan, Jawa Timur, dan merupakan kawasan suaka alam dengan status cagar alam. Penetapan Pulau Sempu sebagai kawasan konservasi alam ditetapkan pada 1928.

Secara administratif Cagar Alam Pulau Sempu terletak di Dusun Sendangbiru, Desa Tambakrejo, Kecamatan Sumbermanjing Wetan, Kabupaten Malang. Pulau Sempu ditetapkan sebagai cagar alam karena memiliki keunikan alam dan kekayaan hayati.

Keragaman jenis tumbuhan di Pulau Sempu juga terbilang tinggi. Menurut data Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Timur tahun 2009, terdapat 314 jenis tumbuhan di pulau yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia tersebut.

Baca juga: Pertamina-BBKSDA Jatim lepasliarkan satwa di Cagar Alam Pulau Sempu

Pewarta: Vicki Febrianto
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2023

---

Label：honda4d demo、nuansa slot 77、situs slot gacor akun baru

Terkait：rekomendasi situs slot terpercaya、pinjol tanpa ribet、petir188、game gacor malam ini、belanja online cicilan 0 persen、syaur、slot via dana bonus new member、1 bet slot、7dewa situs slot、demopragmaticplay

---

---

bab terbaru：magnum188（2024-06-30）

Perbarui waktu：2024-06-30