mendapatkan dana gratis

nada4d slot 843Jutaan kata 827742Orang-orang telah membaca serialisasi

《mendapatkan dana gratis》

Antisipasi erupsi Marapi, Korem 032/Wb siapkan tiga titik evakuasi******

Kami siapkan tiga titik evakuasi bagi masyarakat yang berada di zona merah radius 4,5 kilometer dari puncak Marapi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi

Lubuk Basung, Sumbar (ANTARA) - Danrem 032 Wirabraja Brigjen TNI Rayen Obersyl menyiapkan tiga titik evakuasi bagi masyarakat sebagai langkah antisipasi terhadap potensi erupsi Gunung Marapi yang statusnya telah dinaikkan dari level II (waspada) menjadi level III (siaga) sejak 9 Januari 2024.

"Kami siapkan tiga titik evakuasi bagi masyarakat yang berada di zona merah radius 4,5 kilometer dari puncak Marapi jika sewaktu-waktu terjadi erupsi," katanya di Nagari Batu Palano, Kabupaten Agam, Rabu.

Ia menyebut tiga titik evakuasi itu masing-masing di Nagari (Desa) Padang Laweh, Sungai Pua, dan Ampek Angkek yang memiliki jarak cukup jauh dan relatif aman.

Selain itu pihaknya juga menyediakan lokasi penampungan di dua nagari, yakni Nagari Sungai Pua dan Nagari Koto Tinggi, Kabupaten Agam. Lokasi penampungan ini dengan memanfaatkan sekolah-sekolah.

"Kami juga mendirikan posko lapangan yakni di Sungai Pua dan Batang Lasi. Di posko ini ditempatkan personel dengan melibatkan semua unsur," katanya.

Baca juga: Danrem perintahkan tiga Dandim siapkan antisipasi erupsi Marapi

Ia memperkirakan ancaman letusan Gunung Marapi akan berdampak terhadap 12 ribu warga di enam nagari di sekitar gunung tersebut. Warga terdekat berada dengan jarak 4,1 kilometer di Limo Kampuang dan 4,3 kilometer di Bukit Batabuah.

"Bencana yang perlu diantisipasi dari letusan Gunung Marapi adalah lontaran lava pijar juga banjir lahar dingin. Dari kontur pegunungannya, ada cekungan di dua titik, yakni di Limo Kampuang dan Bukit Batapua yang berpotensi memicu banjir lahar dingin," ujarnya. .

Selain di Agam, lahar dingin juga berpotensi melanda sejumlah daerah di Tanah Datar mengikuti jalur cekungan membentuk sungai.

Sementara itu Ketua Tim Tanggap Darurat Erupsi Marapi, Kristianto mengatakan sebagai tindakan antisipasi masyarakat diharapkan tidak berada pada radius 4,5 kilometer dari kawah karena diperkirakan material vulkanik berukuran batu dan kerikil bisa mencapai radius tersebut.

Selain itu, jika terjadi erupsi mengakibatkan hujan abu, sehingga masyarakat harus melindungi pernafasan dengan masker agar tidak terpapar ISPA serta melindungi mata dan kulit.

"Penting juga untuk melindungi sumber air bersih," katanya.

Sementara Gubernur Sumbar Mahyeldi menyebut pihaknya siap berkoordinasi dengan semua pihak untuk mengantisipasi dampak bencana jika erupsi merapi terjadi.

Baca juga: 100 orang warga Bukit Batabuah Agam berada di zona merah Marapi
Baca juga: Pemkab Agam bersama TNI-Polri & PVMBG rapat darurat Gunung Marapi
 

Pewarta: Miko Elfisha
Editor: Indra Gultom
Copyright © ANTARA 2024

Menparekraf kaji kenaikan tarif pajak hiburan dapat direvisi******

Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat

Nusa Dua, Bali (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengkaji kebijakan kenaikan tarif pajak hiburan termasuk industri spa dari 15 persen menjadi 40 persen dapat direvisi setelah mendapat keluhan dari pelaku pariwisata di Bali.

"Seluruh kebijakan termasuk pajak akan disesuaikan agar sektor (pariwisata) ini kuat, agar sektor ini bisa menciptakan lebih banyak peluang usaha dan lapangan kerja," kata Sandiaga Uno di sela membuka Konferensi Pariwisata Asia Pasifik di BNDCC Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali, Kamis.

Menurut dia, upaya itu dilakukan karena pariwisata dan ekonomi kreatif merupakan sektor utama dalam transformasi ekonomi Indonesia mengingat peran besar dalam perekonomian negara.

Ia pun memahami keluhan pelaku pariwisata setelah tarif pajak hiburan termasuk industri spa/mandi uap itu naik, seperti yang terjadi di di Kabupaten Badung, Bali yang mencapai 40 persen dari sebelumnya mencapai 15 persen.

Sedangkan di sisi lain, destinasi pariwisata termasuk di Bali sedang bersaing dengan negara lain di kawasan Asia Tenggara di antaranya Vietnam dan Thailand, setelah perbaikan dari pandemi COVID-19.

"Jadi yang menjadi kekhawatiran dapat kami mengerti tapi jangan terlalu gusar dan khawatir karena kami bekerja sama dengan industri sudah mencarikan solusi dan kami pastikan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan akan kami prioritaskan," ucap Sandiaga.

Menparekraf juga mengakui banyak mendapatkan keluhan dari pelaku pariwisata baik secara langsung maupun melalui surat, termasuk upaya menguji kembali atau Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait aturan kenaikan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT).

"Saya sudah mendapatkan surat, e-mail yang keras dan langkah hukum yang akan mereka lakukan termasuk Judicial Reviewdi MK mengenai tarif pajak," ucap Sandiaga.

Sementara itu, Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Bali Ida Bagus Agung Parta Adnyana dalam kesempatan yang sama mengungkapkan industri spa menjadi salah satu sektor yang terdampak atas kebijakan kenaikan tarif PBJT itu.

"Menurut kami ini akan melemahkan Bali salah satunya karena baru selesai pandemi, kami sedang berkompetisi (negara lain). Rekan kami di industri spa sudah lakukan Judicial Reviewke MK, mudah-mudahan ini (kenaikan tarif pajak) bisa ditunda atau spa tidak dimasukkan sebagai jenis hiburan," ucapnya.

Tarif PBJT diatur dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD).

Undang-undang yang disahkan pada 5 Januari 2022 itu menyebutkan khusus untuk tarif PBJT atas jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa ditetapkan paling rendah 40 persen dan paling tinggi 75 persen, sesuai pasal 58 ayat 2.

Lahirnya undang-undang itu dan aturan turunan yakni Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 tahun 2023 menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk menaikkan tarif PBJT termasuk industri spa, salah satunya di Kabupaten Badung, Bali, yang mayoritas pendapatan asli daerahnya (PAD) dari industri pariwisata.

Pemkab Badung misalnya menerbitkan aturan yang berlandaskan undang-undang itu yakni Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2023 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

Perda yang diundangkan pada 28 Desember 2023 itu berlaku mulai 1 Januari 2024 menerapkan besaran tarif pajak daerah khusus untuk jasa hiburan pada diskotek, karaoke, kelab malam, bar dan mandi uap/spa sebesar 40 persen.

Sedangkan perda sebelumnya yang kini sudah dicabut yakni Perda Nomor 8 tahun 2020 yang mengatur tentang pajak hiburan besaran pajaknya mencapai 15 persen.


Baca juga: GIPI Bali usul penundaan kenaikan tarif pajak jasa hiburan tertentu
Baca juga: Menparekraf sebut penyedia jasa spa termasuk kategori jasa kebugaran
Baca juga: DJP jelaskan teknis pengaturan pajak UMKM

Pewarta: Dewa Ketut Sudiarta Wiguna
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2024

---

Label：unik777、tafsir mimpi 70、cara agar dapat uang banyak

Terkait：jakartaslot88、limetogel、easy cash ojk atau tidak、aplikasi yang bisa paylater、slot gacor gampang jp、kredit hp di shopee tanpa bunga、situs slot yang paling gacor terpercaya、igamble、demo domino qq、gacor malam ini slot

---

---

bab terbaru：situs slot paling gacor terpercaya（2024-07-03）

Perbarui waktu：2024-07-03