cara ajukan dana paylater 251Jutaan kata 629276Orang-orang telah membaca serialisasi
《pinjol legal yang masuk bi checking》
Polisi bagikan 350 kantong beras bagi warga di Taman Sari******
Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi mengatakan bahwa selain menjadi rangkaian kegiatan pendingin usai Pemilu 2024, pembagian beras tersebut juga merupakan upaya menjaga kestabilan pangan.
"Juga sebagai wujud nyata dari upaya menjaga stabilitas pangan lokal," kata Syahduddi pada Jumat.
Kapolsek Metro Taman Sari Kompol Adhi Wananda menyampaikan bahwa ratusan kantong berisi beras tersebut dibagikan kepada warga yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial.
"Kegiatan ini tidak hanya sekadar memberi bantuan materi, tetapi juga sebagai bentuk kepedulian sosial," kata Adhi.
Baca juga: Polres Metro Jakbar salurkan bantuan 1.000 paket sembako untuk warga
Baca juga: Polres Metro Jakarta Barat sebarkan 10.000 paket sembako
Ia menyebutkan pembagian bahan pangan, seperti beras akan dilakukan secara berkelanjutan. "Aksi ini tidak hanya menjadi momentum sekali saja, tetapi menjadi langkah awal dari serangkaian yang berkelanjutan," kata dia.
Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Barat membuka pasar sembako murah untuk membantu pemerintah setempat menstabilkan harga sembako pada Rabu (28/2).
Di pasar murah tersebut, sebanyak 2.000 paket sembako yang setiap paketnya terdiri dari beras, minyak goreng dan lainnya dijual dengan harga murah.
"Dengan adanya kegiatan ini, kita berupaya menstabilkan harga sembako dan ikut membantu program Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mengendalikan inflasi," ujar Kapolres Metro Jakarta Barat Kombes Polisi M Syahduddi saat ditemui pada sela-sela pasar murah tersebut.
Pewarta: Redemptus Elyonai Risky Syukur
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2024
Kota Bogor jadi lokasi Peringatan Hari Keamanan Pangan Nasional******
Jadi di acara ini kami sekaligus membuktikan makanan khas Kota Bogor sudah teruji aman dan bersihKota Bogor (ANTARA) - Direktorat Penyehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memilih Kota Bogor Jawa Barat sebagai lokasi penyelenggaraan Peringatan Hari Keamanan Pangan tingkat Nasional pada Juni 2024.
Pewarta: Shabrina Zakaria
Editor: M. Tohamaksun
Copyright © ANTARA 2024
Label:pembayaran tagihan kredivo、sepatu 2d togel、sky77 akun demo
Terkait:gemilang77、citibet88、slot gacor malam ini、benteng777、betcoi、alam4d、paito angka hk、pinjol legal dengan bunga rendah、hotogel、shenpoker
bab terbaru:judi slot online mudah menang(2024-07-08)
Perbarui waktu:2024-07-08
Pewarta: Aldi Sultan
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) memastikan tetap meneruskan gugatan terhadap pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag), yang hingga kini belum melunasi utang rafaksi minyak goreng Rp344 miliar.
Ketua Umum Aprindo Roy Nicholas Mandey menegaskan para peritel tak akan mundur untuk memperjuangkan haknya.
"Aprindo memastikan akan meneruskan gugatan, memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Sudah pasti, tidak akan mundur, tidak akan menyerah, tidak akan takut, tidak akan khawatir sama siapa pun," ujar Roy dalam konferensi pers di Epicentrum Walk, Jakarta Selatan, Kamis (18/1).
"Karena ini berbicara mengenai kewajiban yang harus kita penuhi sesuai dengan perintah Peraturan Menteri Perdagangan. Kewajiban sudah kita penuhi, tetapi hak belum kita dapatkan," lanjut Roy.
"Kami sudah dizalimi, kami melakukan dengan tulus ikhlas tetapi tidak dimengerti, tidak diselesaikan. Bukan masalah tidak bisa, tidak mampu, tapi (pemerintah) sudah tidak ada niat untuk menyelesaikan," sambungnya.
Adapun, pihaknya tengah mempersiapkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk memasukkan masalah rafaksi ke ranah hukum. Ia mengaku proses pengajuan cenderung lambat karena pihaknya perlu memastikan agarlegal standing-nya terpenuhi.
Roy menjelaskan perjanjian dengan pemerintah kala itu tak langsung ke ritel, tapi ke produsen, sehingga peritel dan produsen yang terdampak masalah rafaksi bersama-sama menggugat pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
Lihat Juga :Los Angeles Times Bakal PHK 100 Jurnalis |
Kepastian untuk menggugat pemerintah secara bersama-sama baru diterima Aprindo pada November 2023 silam. Maka itu, lanjut Roy, pihak-pihak yang terdampak persoalan ini sudah lengkap dan siap berlanjut ke meja hijau.
"Gugatan hukum prosesnya berjalan terus, sampai kita menemukan kelengkapan pihak, yaitu adanya distributor dan produsen yang memiliki perjanjian dengan pemerintah, sehingga BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) yang berjanji untuk membayarkan kepada produsen, dan setelah dibayarkan ke produsen baru membayarkan ke ritel. Sehingga sekarang tidak kurang pihak, tapi cukup pihak untuk maju," jelas dia.
Lebih lanjut, Roy mengatakan pihaknya juga sudah mengirimkan surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) ihwal masalah ini. Namun, kata dia, sampai saat ini pihaknya belum kunjung mendapatkan respons, padahal surat sudah dikirim hingga empat kali.
"Kami menghargai bahwa kesibukan dan waktu yang belum tersedia, tapi sebagai keprihatinan dan kegalauan, kami menilai sekarang terjadi ketidakadilan," ujar dia.
Lihat Juga :Sri Mulyani Akhirnya Buka Suara soal Isu Mundur dari Kabinet Jokowi |
"Adapun isi suratnya kepada Presiden Jokowi yang terhormat, untuk meminta audiensi dan minta arahan untuk penyelesaian rafaksi migor sebagai kepala pemerintah," sambung Roy.
Roy mengatakan bahwa surat terbuka itu menjadi bagian dan harapan pengusaha ritel agar pihaknya didengarkan, dan dicarikan jalan keluar atas masalah rafaksi.
Pasalnya, persis pada Jumat, 19 Januari 2022 permasalahan utang rafaksi minyak goreng sudah molor hingga dua tahun lamanya.
"Besok persis dua tahun rafaksi tidak dibayar. Kita mulainya 19 Januari 2022," ucapnya.
Polemik utang pemerintah terkait program satu harga minyak goreng (rafaksi) pada hari ini, Jumat (19/1) sudah memasuki tahun kedua.
Program itu diluncurkan sebagai penugasan kepada produsen minyak goreng dan Aprindo untuk menjual minyak goreng murah saat harga komoditas mahal.
Kala itu semua pengusaha diminta menjual minyak goreng seharga Rp14 ribu per liter, sementara itu harga minyak goreng di pasaran kala itu berkisar di Rp17 ribu-Rp20 ribu per liter. Selisih harga atau rafaksi dalam Permendag 3 disebut akan dibayarkan pemerintah.
Masalah muncul ketika Permendag 3 digantikan dengan Permendag 6 tahun 2022. Beleid baru itu membatalkan aturan lama soal rafaksi yang ditanggung pemerintah. Padahal, seharusnya utang pemerintah kepada pengusaha tetap harus dibayarkan.
Kabar terakhir, Kemendag berencana untuk menggelar pertemuan dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian untuk membahas masalah tersebut. Namun kedua kementerian tak kunjung menggelar pertemuan yang dimaksud.
[Gambas:Video CNN]
Pewarta: Muhsidin
Editor: Riza Mulyadi
Copyright © ANTARA 2024
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Hernawan Wahyudono
Copyright © ANTARA 2024
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024
Kementerian PUPR buka suara soal tudingan 36,67 persen uang proyek strategis nasional (PSN) masuk kantong Aparatur Sipil Negara dan politisi.
Sekjen Kementerian PUPR Mohammad Zainal Fatah mengatakan pihaknya belum tahu secara detail terkait isu tersebut. Terlebih, Kementerian PUPR juga belum bertemu dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Saya kebetulan belum ketemu. Detailnya seperti apa saya enggak tahu," katanya di Komplek DPR RI, Jakarta, Kamis (18/1).
"Saya karena enggak tahu isinya belum bisa komentar," ujar Zainal.
Kabar 36,67 persen uang PSN masuk ke kantong politisi hingga PNS diungkapkan oleh PPATK. Mulanya, isu itu menyebut 36,67 persen uang berasal dari seluruh proyek PSN yang mencapai Rp1.515,4 triliun.
Artinya, dana PSN yang masuk ke kantong politisi hingga PNS setidaknya mencapai Rp510,23 triliun.
Namun, belakangan Kepala Biro Humas PPATK Natsir Kongah mengklarifikasi bahwa penyelewengan dana itu hanya berasal dari satu PSN saja. Ia menyebut saat ini kasus tengah ditangani aparat penegak hukum (APH).
"Pemahaman dan pernyataan bahwa kasus tersebut adalah terkait dengan PSN secara keseluruhan adalah tidak benar. Narasi dalam Refleksi Akhir Tahun 2023 PPATK tidak dapat ditafsirkan sebagai korupsi pada seluruh proyek PSN," kata Natsir dalam keterangan resminya yang diterima CNNIndonesia.com, Sabtu (13/1).
Natsir mengatakan temuan itu dilaporkan kepada publik sebagai bukti kinerja PPATK. Menurutnya, pihaknya dan APH perlu menjaga upaya pemerintah mempertahankan akuntabilitas dan tata kelola anggaran negara.
Harapannya, proyek-proyek pemerintah, terutama dalam skema PSN bisa berjalan secara optimal bagi kepentingan masyarakat luas.
[Gambas:Video CNN]
《pinjol legal yang masuk bi checking》Semua konten berasal dari Internet atau diunggah oleh netizen,mekar77Hanya promosikan novel karya penulis asli. Semua teman buku dipersilakan untuk mendukung dan mengumpulkan《pinjol legal yang masuk bi checking》bab terbaru。