mahasiswa terjerat pinjol

Kejahatan mempunyai caranya sendiri

AP II Antisipasi Cuaca Ekstrem, Fokus Kelistrikan******

PT Angkasa Pura II(AP II) mengantisipasi cuaca ekstrem di libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan memperhatikan sistem kelistrikan hingga drainase bandara.

Direktur Operasi AP II Muhamad Wasid menuturkan pihaknya memastikan kesiapan infrastruktur dan fasilitas, termasuk menjaga keamanan runway alias landasan pacu pesawat.

"Di sisi udara, bandara AP II memastikan runway selalu dalam kondisi terbaik untuk melayani operasional penerbangan. Permukaan runway, seperti shoulder dan runway strip, serta sistem drainase terus dijaga dan selalu dimonitor," jelas Wasid dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12).

Sementara itu, VP of Corporate Communications AP II Cin Asmoro mengatakan langkah antisipasi lain juga dijalankan untuk mewaspadai potensi cuaca ekstrem agar pelayanan penumpang tidak terganggu.

"Sistem drainase untuk keseluruhan area bandara, baik sisi udara maupun darat, terus dipantau agar bekerja optimal untuk menghindari adanya genangan air sehingga mendukung operasional dan pelayanan kepada penumpang pesawat di bandara," jelasnya.

Ia mengatakan saluran drainase di 20 bandara yang dikelola AP II harus bersih dari sedimen lumpur, rumput atau semak. Selain itu, pompa drainase harus dipastikan selalu dalam keadaan baik.

Cin Asmoro juga menyoroti soal kelistrikan di sisi udara, darat, dan gedung terminal yang diklaim bakal dipastikan siap untuk mendukung operasional penerbangan dan pelayanan pada libur Nataru.

Sebelumnya, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menginformasikan untuk waspada potensi cuaca ekstrem selama periode Nataru, yakni pada 21 Desember 2022 hingga 1 Januari 2023.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan berdasarkan data analisis cuaca terbaru dalam periode sepekan ke depan terdapat potensi signifikan dinamika atmosfer yang bisa berdampak pada peningkatan curah hujan di sejumlah wilayah Indonesia.

[Gambas:Video CNN]

Tianzhimen

Menhub Perintahkan KAI Perketat Keamanan Stasiun dengan Metal Detector******

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi memerintahkan PT Kereta Api (KAI) (Persero) untuk meningkatkan keamanan jelang libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) dengan menggunakan metal detector.

"Sebagaimana kami lakukan di angkutan udara. Saya menugaskan kepada PT KAI untuk menggunakan metal detector untuk penumpang-penumpang yang akan ikut dalam kegiatan (Nataru) ini," kata Budi di Stasiun Gambir, Kamis (22/12).

Budi meminta para petugas keamanan di stasiun-stasiun yang bertugas selama libur Nataru untuk menggunakan metal detector ketika mengecek para penumpang, baik secara menyeluruh maupun random.

Ia juga mengapresiasi kerja sama yang dilakukan PT KAI dengan TNI-Polri dalam pengamanan jelang libur Nataru. Menurutnya, kereta adalah salah satu moda transportasi favorit karena tepat waktu dan banyak menuai pujian.

Menhub Budi juga menegaskan mendapat arahan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas (Ratas) untuk melayani kegiatan Nataru dengan baik dan tetap menjaga protokol kesehatan.

"Kami menganalisis bahwa jumlah dari penumpang KAI naik 27 persen. Kami tahu jumlah penambahan dari rangkaian mungkin tidak sebesar itu dan itu bisa dicapai apabila kami meningkatkan produktivitas," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Penguasa Istana Kesepuluh

Deretan Pengusaha Angkutan Umum Listrik di Tengah Isu Subsidi******

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang insentifuntuk angkutan umum berbasis listrik produksi dalam negeri selain pembelian mobil dan motor listrik. Namun, ia tidak menjelaskan secara detail soal pemberian insentif untuk angkutan umum listrik itu.

"Insentif untuk angkutan umum, selama produksinya di dalam negeri tentunya hitungannya berbeda," kata Jokowi dalam konferensi pers, Rabu (21/12).

Sejauh ini, pemerintah baru menetapkan subsidi sebesar Rp80 juta untuk pembelian mobil listrik baru dan Rp40 juta untuk mobil hybrid. Kemudian subsidi pembelian motor listrik baru Rp8 juta dan motor konversi Rp5 juta.

1. Keluarga Bakrie

PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) memiliki anak usaha PT VKTR Teknologi Mobilitas (VKTR) yang memasok dan merakit bus listrik merek BYD dari China.

VKTR menyediakan bus listrik K-9 low deck dengan spesifikasi panjang 12 meter. Bus tipe itu telah resmi beroperasi di Jakarta sebagai armada Transjakarta dengan jumlah 30 unit yang didatangkan secara utuh dari China. Nantinya, perusahaan akan merakitnya di Indonesia.

2. Moeldoko

Perusahaan angkutan umum listrik lainnya adalah PT Mobil Anak Bangsa (MAB) di mana Staff Kepresidenan Moeldoko tercatat sebagai salah satu pendirinya. MAB memproduksi bus listrik dengan spesifikasi 12 meter.

Seiring berjalannya waktu, MAB tak cuma memproduksi bus listrik. Juli tahun ini, Moeldoko membocorkan bahwa MAB turut mengembangkan motor listrik dengan dinamo buatan sendiri.

3. BUMN INKA

PT INKA (Persero) juga berpotensi memperoleh subsidi angkutan listrik. BUMN ini telah mengembangkan dua jenis bus listrik di Indonesia yakni ukuran 8 meter dan 12 meter.

INKA menggandeng perusahaan asing asal Taiwan, Tron E yang menjadi pemasok sistem kelistrikan mulai baterai hingga motor listrik. Sedangkan untuk karoseri, INKA bekerjasama dengan perusahaan asal Malang, Jawa Timur, yaitu Piala Mas.

4. Alexander Barus

Alexander Barus merupakan CEO PT Sokonindo Automobile, perusahaan kerjasama (joint venture) antara Sokon Group (Hongkong) Company Limited dengan PT. Kaisar Motorindo Industri dari Indonesia.

Beberapa waktu lalu, perusahaan mengumumkan kerja sama dengan Transjakarta dalam penggunaan mobil listrik Gelora E sebagai armada angkutan umum Micro Trans di Jakarta. Uji coba dilakukan selama tiga bulan dimulai sejak September 2022.

Selain itu, Pemerintah Kota Palembang juga tengah melakukan uji coba terhadap produk yang sama yaitu Gelora E untuk digunakan sebagai angkutan umum.

[Gambas:Video CNN]

Penyihir Ekstradimensi

Pelatihan Kartu Prakerja Bakal Tatap Muka di Kuartal I 2023******

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan program pelatihan Kartu Prakerja bakal berlangsung hybrid dengan menggabungkan skema offline dan online pada kuartal I 2023.

Kebijakan itu merupakan hal baru sebab Kartu Prakerja selama ini dijalankan 100 persen online.

"Dengan skema normal, metode pelatihan akan dilakukan secara offline, online, dan hybrid. Sementara untuk insentif yang diberikan, dirancang untuk menjangkau 1 juta penerima," katanya seperti dikutip dari Antara, Rabu (21/12).

Airlangga pun mengatakan bantuan biaya pelatihan diberikan secara langsung kepada peserta. Namun, para peserta harus menyelesaikan pelatihan, dengan ragam pelatihan skilling, reskilling, dan upskilling untuk mendapatkan insentif tersebut.

Untuk menyiapkan skema normal, pemerintah telah merevisi peraturan presiden (perpres) terkait Kartu Prakerja dengan menerbitkan Perpres No. 113 Tahun 2022 tentang Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

Selain itu, Airlangga juga sudah menerbitkan Permenko Nomor 17 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020 Tentang Pengembangan Kompetensi Kerja Melalui Program Kartu Prakerja.

[Gambas:Video CNN]

Benua Kelaparan

Jokowi Larang Ekspor Bauksit, Proyek Smelter Masuk PSN?******

Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) buka suara soal kemungkinan memasukkan proyek pembangunan smelter bauksit ke dalam proyek strategis nasional (PSN).

Hal ini menyusul kebijakan larangan ekspor bijih bauksit yang diumumkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (21/12). Kebijakan tersebut akan efektif berlaku mulai Juni 2023.

Deputi Bidang Koordinasi Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim KPPIP Wahyu Utomo mengatakan belum ada usulan PSN untuk pembangunan smelter bauksit.

Kendati, Wahyu menegaskan akan memperhatikan khusus proyek pembangunan smelter bauksit di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan kebijakan larangan ekspor tersebut.

Menurutnya, meski proyek pembangunan smelter bauksit tidak masuk PSN, KPPIP akan terjun langsung untuk melihat apa permasalahan yang ada di lapangan agar bisa mempercepat proses pembangunan tersebut.

"Akan kami pantau (pembangunan smelter bauksit), apalagi ini arahan dari Bapak Presiden (Jokowi). Meskipun mungkin saat ini bukan PSN, kami akan coba lihat permasalahannya apa," tegasnya.

Wahyu menekankan hilirisasi adalah arahan langsung Jokowi sebagai kunci pertumbuhan ekonomi daerah. Oleh karena itu, pihaknya tidak bakal main-main dengan arahan Jokowi tersebut.

Kendati demikian, ia mengatakan KPPIP belum bakal mengubah kembali daftar PSN yang dikebut pemerintah. Pasalnya, tahun ini sudah ada dua kali revisi daftar PSN, yakni pada Juli dan Desember 2022.

Revisi terbaru tertuang dalam Permenko Nomor 21 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permenko Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Daftar PSN. Dalam revisi tersebut, KPPIP memasukkan 10 PSN baru.

Itu terdiri dari Pembangunan Pelabuhan Terminal Peti Kemas Muaro Jambi (Provinsi Jambi), Kawasan Industri Tanjung Sauh (Provinsi Kepulauan Riau), Kawasan Industri Indonesia Pomalaa Industry Park (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Motui (Provinsi Sulawesi Tenggara), Kawasan Industri Kendari (Provinsi Sulawesi Tenggara), dan Kawasan Industri Pulau Ladi (Provinsi Kepulauan Riau).

Selanjutnya, Kawasan Industri Pupuk Fakfak (Provinsi Papua Barat), Bendungan Karangnongko (Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur), Pengembangan Lapangan Ubadari, CCUS (Carbon Capture, Utilization and Storage) dan Compression (UCC Project) di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat), dan Pengembangan Biofuel dari Metanol dan Etanol di Kabupaten Bojonegoro (Provinsi Jawa Timur).

Lalu, ada 4 proyek yang disesuaikan nomenklaturnya dalam daftar PSN, yakni Light Rail Transit(LRT) Jakarta International Stadium-Kelapa Gading dan Velodrome-Manggarai (Provinsi DKI Jakarta) serta Kawasan Industri Teluk Bintuni dan Pengembangan Industri Methanol, Ammonia, dan Pemanfaatan Karbon dari hasil CCUS/CCS di Teluk Bintuni (Provinsi Papua Barat).

Kemudian, Program Ketenagalistrikan-Pembangunan PLTA Mentarang (Provinsi Kalimantan Utara) dan Program Percepatan Pengembangan Wilayah-Pembangunan Kawasan Strategis Nasional Ibu Kota Negara dan Infrastruktur Pendukung Ibu Kota Negara (Provinsi Kalimantan Timur).

Dengan penambahan ini, saat ini total jumlah PSN ada 210 proyek dan 12 program dengan estimasi total nilai investasi Rp5.746,4 triliun.

"Selain itu, tujuan penambahan proyek PSN ini difokuskan untuk menarik investasi swasta dan mendorong hilirisasi industri sebagai perwujudan arahan Presiden (Jokowi)," pungkas Wahyu.

[Gambas:Video CNN]

Permaisuri Qianlong

Suharso Monoarfa Sebut Google Sempat Mau Kelola Cloud RI******

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengaku sempat ditawari Googleuntuk mengelola national cloud milik Indonesia. Ia menceritakan hal ini dalam peresmian Satu Data Indonesia di Jakarta, Jumat (23/12).

Saat itu, jika Indonesia memutuskan menyewa Google sebagai pengelola data nasional, maka pemerintah tak perlu menyediakan infrastruktur sendiri. Namun, pemerintah akhirnya memutuskan untuk mengelola data nasional secara mandiri tanpa pihak ketiga.

"Jadi kita cuma langganan aja. Ini kan sebenarnya cuma menghitung mana yang lebih efisien, suruh mereka urus atau kita (pemerintah) bikin sendiri, jadi kita punya infrastruktur national cloud sendiri," kata Suharso.

Meskipun, ia mengaku beberapa negara bagian di Amerika Serikat juga menggunakan jasa Google untuk mengelola data-data milik mereka. Hal serupa dilakukan pula oleh beberapa kementerian di AS yang menggunakan Google.

"Ini memang unda undi caranya kita menghitung ini, karena data itu sebuah kekayaan, tapi ada di cloud yang harus diretrieve untuk dilihat," ucapnya.

Lebih jauh, Suharso menyentil pentingnya data yang kini bak minyak baru, bahkan bernilai lebih dari minyak. Sayangnya, ia pun mengakui bahwa masing-masing kementerian dan lembaga masih memiliki ego sektoral. Akibatnya, data sulit dibagikan dan dipakai bersama.

"Ego sektoral masih cukup besar terutama dalam interoperabilitypakai data, sehingga data itu bukan lagi ownershipnamanya, tapi posesif. Jadi data itu di-pek (simpan atau miliki) dewe. Nggak bisa dibagikan, wah ini jangan," tutur Suharso.

Untuk itu, menurutnya penting bagi kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk bekerja sama mengintegrasi data yang bisa dibagi-pakaikan bersama.

Meskipun Suharso mengakui sangat sulit untuk melakukan penyeragaman data menggunakan standar yang telah ditetapkan. Sebab, hingga saat ini bahan yang sama jika dikelola oleh lembaga berbeda bisa menghasilkan data yang berbeda pula.

"Kebutuhan terhadap seluruh data yang bisa diakses dalam satu wadah menjadi sangat penting, portal Satu Data mudah-mudahan menjadi satu solusi, portal Satu Data Indonesia itu kira-kira bisa berfungsi sebagai marketplace data pemerintah, yang mempertemukan supply dan demand terhadap data," tegasnya.

[Gambas:Video CNN]