wisatabet

Paranormal Azeroth

2 Pelanggaran Kode Etik di Balik Majunya Gibran jadi Cawapres 2024******

Ketua MK Dicopot

Menjelang akhir 2023, publik dikejutkan dengan MK yang mengabulkan putusan soal perubahan batas usia capres-cawapres. Putusan itu berisi calon bisa berusia di bawah 40 tahun dengan syarat memiliki pengalaman sebagai kepala daerah atau penyelenggara negara.

Alhasil, putusan 90/PUU-XXI/2023 terhadap pasal 169 huruf q Undang-undang (UU) No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) itu telah membuka peluang Gibran menjadi cawapres dalam kontestasi Pemilu 2024.

Putusan tersebut membuat sosok Almas Tsaqibbiru menjadi bahan perbincangan. Dia merupakan pemohon gugatan dengan nomor perkara 90/PUU-XXI/2023. Melalui kuasa hukumnya, Almas mengaku mengagumi sosok Gibran yang berhasil menjabat sebagai Wali Kota Solo di usia muda.

Dia menilai keberhasilan Gibran untuk ikut dalam Pilpres 2024, apabila dicalonkan, hanya sekadar pintu masuk untuk anak muda lainnya. Selain pemohon, publik juga menyoroti Anwar Usman selaku ketua MK dan juga menjadi sosok yang membacakan amar putusan perkara 90/PUU-XXI/2023.

Hanya saja, Anwar Usman harus ‘membayar mahal’ terkait putusan tersebut. Sebab, Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) memutuskan Anwar dinyatakan melanggar kode etik MK pada (7/11/2023).

Anwar disebut terbukti dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak dalam proses pengambilan keputusan batas usia capres dan cawapres.

Anwar Usman juga seharusnya tidak berhak melibatkan diri dalam perkara yang berpotensi terjadinya konflik kepentingan. Hasilnya, MKMK yang dipimpin Jimly Asshiddiqie memutuskan Anwar diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua MKMK.

Di sisi lain, pada awal 2024, publik kembali dikejutkan dengan gugatan wanprestasi yang diajukan oleh Almas terhadap Gibran Rakabuming Raka. Perlu diketahui, gugatan wanprestasi pada intinya berkaitan soal janji yang dilakukan kedua belah pihak.

Almas mengaku gugatan tersebut ditujukan menuntut apresiasi dari Gibran bahwa keputusan MK sebelumnya telah memberikan kesempatan kepada Gibran untuk mencalonkan diri sebagai cawapres.

Ketua KPU Disanksi Keras

DKPP Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI memberikan sanksi peringatan keras kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, Hasyim Asy’ari, soal menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka menjadi cawapres.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua DKPP RI Heddy Lugito dalam sidang yang berlangsung di di Kantor DKPP RI, Jakarta Pusat, Senin (5/2/2024).

“Menjatuhkan sanksi peringatan keras terakhir kepada Hasyim Asy’ari selaku teradu satu, selaku ketua merangkap Anggota Komisi Pemilihan Umum berlaku sejak keputusan ini dibacakan,” ujar Heddy.

Selain Hasyim, dalam putusan yang sama enam anggota KPU yakni Yulianto Sudrajat, August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Idham Holik, Muhammad Afifuddin, dan Parsadaan Harahap turut diberi peringatan. Sebagai informasi, DKPP RI memberi putusan terhadap empat perkara sidang uakni 135-PKE-DKPP/XXI/2023, 136-PKE-DKPP/XXI/2023, 137-PKE-DKPP/XXI/2024, dan 141-PKE-DKPP/XXI/2023.

Pada intinya, Ketua KPU dan anggotannya diduga melakukan pelanggaran etik karena memproses Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Dalam persidangan sebelumnya, saksi ahli Ratno Lukito menilai Ketua KPU cs telah melanggar Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan (UU 12/2011) dalam menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyebut usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden minimal 40 tahun atau sedang/pernah menduduki jabatan yang dipilih melalui Pemilu, termasuk Pilkada.

Padahal, kata Ratno dalam Pasal 10 ayat (1) dan (2) UU 12/2011 menyebut bahwa putusan MK harus ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah, masing-masing melalui legislative reviewdan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu).

Dalam hal ini, Hasyim cs malah menerima pendaftaran Gibran sebagai bakal cawapres pada 25 Oktober 2023 tanpa terlebih dahulu melalui revisi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu (UU 7/2017) atau tanpa adanya penerbitan Perppu oleh Pemerintah.

Ratno juga menambahkan, teradu juga belum mengubah Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pencalonan Peserta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (PKPU 19/2023) saat menerima pendaftaran Gibran.

Kendati demikian, Ketua DKPP, Heddy Lugito menyatakan keputusan sanksi peringatan keras kepada Ketua KPU Hasyim Asy’ari dan anggotanya tidak akan menggugurkan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presiden (cawapres) di Pilpres 2024.

Menurutnya, sanksi peringatan keras kepada Hasyim memang ihwal penerimaan pendaftaran Gibran sebagai cawapres. Meski demikian, lanjutnya, itu merupakan perkara etik.

“Enggak ada kaitannya dengan pencalonan [cawapres Gibran] juga. Ini murni soal etik. Murni soal etik penyelenggara pemilu. Jadi enggak ada kaitan, enggak ada,” jelas Heddy kepada awak media, Senin (5/2/2024).

Berita ini telah tayang di Bisnis.com dengan judul “Ketika Ketua MK dan Ketua KPU Tabrak Etik, Loloskan Gibran Jadi Cawapres” 

Kuda bambu yang maha kuasa berusaha menjadi pelanggan tetap

Harga Emas Antam Hari Ini Anjlok, Cek Daftarnya******

Lebih lanjut, Antam juga menawarkan emas berukuran 25 gram dengan harga Rp26.862.000. Lalu, emas berukuran 50 gram dapat ditebus seharga Rp53.645.000.

Jika investor ingin mengoleksi emas Antam berukuran 100 gram maka perlu merogoh kocek seharga Rp107.212.000. Lalu, emas Antam berukuran 500 gram dijual seharga Rp535.320.000.

Sedangkan Antam juga menawarkan ukuran emas terbesar yakni berbobot 1.000 gram dan dibanderol seharga Rp1.070.600.000.
Sementara itu, harga jual kembali (buyback) emas Antam juga tercatat sebesar Rp1.027.000 per gram atau turun Rp9.000 dibandingkan dengan harga kemarin. Harga jual kembali ini belum mempertimbangkan pajak jika nominalnya lebih dari Rp10 juta.

Sebelumnya, harga emas batangan berada di posisi Rp1.140.000 per gram pada Senin (5/2/2024). Harga jual kembali (buyback) emas batangan turun Rp9.000 menjadi Rp1.027.000 per gram dibandingkan harga buyback pada Senin (5/2/2024) senilai Rp1.036.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017. Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan PPh 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang NPWP dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Potongan pajak harga beli emas sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,45 persen untuk pemegang NPWP dan 0,9 persen untuk non-NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai dengan bukti potong PPh 22.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di Logam Mulia Antam pada Selasa:

– Harga emas 0,5 gram: 615.000
– Harga emas 1 gram: Rp1.130.000
– Harga emas 2 gram: Rp2.200.000
– Harga emas 3 gram: Rp3.275.000
– Harga emas 5 gram: Rp5.425.000
– Harga emas 10 gram: Rp10.795.000
– Harga emas 25 gram: Rp26.862.000
– Harga emas 50 gram: Rp53.645.000
– Harga emas 100 gram: Rp107.212.000
– Harga emas 250 gram: Rp267.765.000
– Harga emas 500 gram: Rp535.320.000
– Harga emas 1.000 gram: Rp1.070.600.000.

Yan Shuai

BPS Prediksi Produksi Beras Capai 10,71 Juta Ton Januari******

Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan produksiberasIndonesia tembus 10,71 juta ton dari Januari 2024 hingga April 2024.

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS M. Habibullah mengatakan potensi produksi padi pada empat bulan pertama di 2024 akan menyentuh 18,59 juta ton gabah kering giling (GKG). Ini turun 3,95 juta ton GKG atau 17,54 persen dibandingkan periode yang sama pada tahun lalu, yakni 22,55 juta ton gabah kering giling.

Kemudian, BPS mengonversi berapa banyak beras yang akan dihasilkan dari potensi produksi padi dalam bentuk GKG tersebut. Konversi dilakukan berbekal data Hasil Survei Konversi Gabah ke Beras 2018.

Rinciannya, produksi beras pada Januari 2024 sebanyak 0,86 juta ton dan Februari 2024 naik ke 1,38 juta ton. Kemudian, produksi beras pada Maret ini diperkirakan melesat ke 3,54 juta ton dan puncaknya di April 2024 menyentuh 4,92 juta ton.

Meski begitu, dalam bahan paparan BPS dijelaskan bahwa perkiraan ini merupakan angka sementara. Pasalnya, data ini memakai luas panen Januari 2024 dan potensi luas panen Februari 2024-April 2024 serta rata-rata produktivitas subround (SR) I 2018-2023.

Habibullah mengatakan luas tanaman padi alias standing crops pada Januari 2024 mengalami peningkatan dibandingkan Desember 2023. Luas tanaman padi ini mencakup vegetatif 1, vegetatif 2, dan generatif.

"Peningkatan luas tanam di Januari tersebut meningkatkan potensi luas panen padi pada Maret dan April 2024. Jadi, kalau ditanam pada Januari, terjadi peningkatan peluang untuk panen pada Maret dan April (2024)," ungkap Habibullah.

"Angka-angka potensi yang disampaikan karena itu berdasarkan fase tumbuh, kemungkinan bisa berubah, bergantung pada dinamika dalam dua bulan ke depan. Misalnya, ada terjadi kegagalan panen ini kan menyangkut aspek cuaca. Maka, potensi ini akan terkoreksi. Jadi, kita melakukan amatan setiap akhir minggu di bulan berjalan," tambahnya.

Terlepas dari potensi tersebut, BPS mencatat harga beras pada Februari 2024 menyentuh level tertinggi dalam sejarah. Harga beras di tingkat eceran menembus Rp15.157 per kg atau naik 19,28 persen secara tahunan.

Harga beras di level grosir juga naik ke Rp14.398 per kg alias melesat 20,08 persen year on year (yoy). Sedangkan di tingkat penggilingan harganya meroket 24,65 persen secara tahunan menyentuh Rp14.274 per kg.

"Harga beras secara nasional yang dicatat adalah harga rata-rata dari berbagai jenis kualitas beras di seluruh kabupaten/kota indeks harga konsumen (IHK), di mana Februari 2024 merupakan harga tertinggi dibandingkan periode-periode sebelumnya," tutupnya.

[Gambas:Video CNN]

Pergi ke dunia lain dengan seni bela diri

TKN: Putusan DKPP Soal Pelanggaran Etik KPU Tak Berdampak ke Prabowo******

“Intinya berdasarkan konstitusi pasangan Prabowo-Gibran tetap terdaftar. Justru kalau tidak diberikan kesempatan Prabowo-Gibran mendaftar, maka bisa saja melanggar hak konstitusi dan bisa saja terkena hukuman yang lebih berat kalau menolak pendaftaran pasangan Prabowo-Gibran,” kata Habiburokhman.

Wakil Ketua TKN itu menilai putusan DKPP menyasar hanya persoalan teknis pendaftaran. “Komisioner KPU diberikan sanksi karena dianggap melakukan kesalahan teknis, bukan pelanggaran yang substantif,” kata dia.

Menurut Habiburokhman, persoalan yang substantif ada di atas urusan formal yang di antaranya menyangkut teknis-teknis pendaftaran. Dengan demikian, putusan DKPP tidak berdampak apapun terhadap pasangan capres-cawapres Prabowo-Gibran.

“Ada yang namanya substansi itu di atas formalitas. Substansinya secara konstitusi mas Gibran sudah memenuhi syarat sehingga itu yang jadi pedoman KPU untuk menerima pendaftaran saat itu,” kata Habiburokhman.

Dia menjelaskan situasinya saat Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan uji materi nomor 90/PUU-XXI/202 tentang syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden, KPU tak dapat langsung berkoordinasi dengan DPR RI untuk berkonsultasi mengenai revisi aturan teknis KPU (PKPU) terkait persyaratan capres-cawapres.

Putusan MK itu yang kemudian menjadi dasar Gibran dapat mendaftar sebagai cawapres, meskipun usianya saat itu belum 40 tahun.

“Bisa dipahami pada saat itu KPU tidak bisa berkoordinasi dengan DPR. Orang DPR enggak ada, sedang ada di dapil (daerah pemilihan) masing-masing. PKPU terkait syarat pendaftaran pada akhirnya diubah dan memang sudah disepakati oleh komisi ll DPR,” kata Habiburokhman.

DKPP pada sidang di Jakarta, Senin (5/2/2024), memutuskan Ketua KPU RI beserta enam komisioner lainnya melanggar kode etik karena menerima pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden Pemilu 2024.

Ketua DKPP Heddy Lugito, saat membacakan putusan, juga menjatuhkan sanksi kepada Ketua KPU RI berupa peringatan keras terakhir.

Panduan perjalanan dengan tuhanmu sendiri

Garuda Menang Banding di Paris, Lessor Pesawat Greylag Dihukum Rp1,3 M******

Garuda Indonesia melalui anak perusahaannya Garuda Indonesia Holiday France (GIHF) menang banding di PengadilanParis atas lessor pesawat Greylag.

Greylag Entities, yakni Greylag 1410 dan Greylag 1446, sebenarnya sudah kalah saat mengajukan sita sementara rekening GIHF. Namun, lessor alias perusahaan leasing pemberi kredit itu tak terima dan mengajukan banding pada 19 April 2023.

"Selanjutnya, pada 22 Februari 2024, Pengadilan Tingkat Banding Paris memutus putusan judicial releaseyang juga memenangkan GIHF serta memerintahkan Greylag Entities untuk membayar sejumlah biaya kepada GIHF," kata Plh Direktur Utama Garuda Indonesia Tumpal M. Hutapea dalam keterbukaan informasi, dikutip Selasa (27/2).

Tumpal mengatakan Greylag diharuskan membayar 80 ribu euro alias Rp1,35 miliar (asumsi kurs Rp16.988 per euro) oleh Pengadilan Paris. Kewajiban ini dihitung dari putusan tingkat pertama hingga banding.

"Tidak terdapat dampak langsung terhadap kegiatan operasional perseroan. Perseroan memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan dengan normal," tandasnya.

Pengadilan Paris mulanya membebaskan GIHF dari pengajuan sita sementara yang dilayangkan Greylag karena sudah ada perjanjian perdamaian. Perjanjian perdamaian itu disahkan oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat serta berkekuatan hukum tetap, termasuk terhadap Greylag 1410 dan Greylag 1446.

[Gambas:Video CNN]

Terlahir untuk menjadi raja

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]