airbet303

untung308 987Jutaan kata 925710Orang-orang telah membaca serialisasi

《airbet303》

Teten Tunggu Kajian Kemenkeu soal Hapus Kredit Macet UMKM******

Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (Menkop UKM) Teten Masduki menyebut penghapusan kredit macet usaha mikro kecil menengah (UMKM) senilai Rp500 juta tinggal menunggu kajian Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

"Lagi dikaji (penghapusan kredit macet UMKM), lagi disiapkan peraturan pemerintah (PP)-nya oleh Kementerian Keuangan... Ini harusnya 1 bulan-2 bulan ini sudah selesai (penghapusan kredit macet UMKM)," kata Teten usai konferensi pers di Kemenkop UKM, Jakarta Selatan, Senin (14/8).

Teten menegaskan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin penghapusan kredit macet UMKM tahap pertama tersebut segera diselesaikan. Terlebih, menurutnya langkah ini tak perlu kebijakan fiskal tambahan karena penghapusan Rp500 juta menyasar kredit usaha rakyat (KUR).

"Karena kita sudah tahu sejak kuartal IV tahun lalu kan ada perlambatan penyaluran kredit perbankan, termasuk ke UMKM. Nah, ini saya kira salah satu untuk menjawab masalah itu," tandas Teten.

Teten sebelumnya mengklaim pada Rabu (9/8) penghapusan kredit macet UMKM sudah disetujui Presiden Jokowi. Sebelum dihapus, ia menyebut akan ada penilaian mendalam dari tim yang ditugaskan untuk melihat penyebab kredit macet UMKM. Ini dilakukan demi mencegah moral hazard.

Ia menyebut perlu segera melaksanakan amanat UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK), yakni penghapus tagih kredit macet bagi UMKM agar dapat segera bangkit dari dampak pandemi covid-19. Selain itu, harapannya langkah ini bisa mencapai porsi kredit perbankan sebesar 30 persen bagi UMKM di 2024.

[Gambas:Video CNN]

Menkop Teten Luncurkan Susu Ikan Pertama di Indonesia******

Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masdukimeluncurkan susu ikan pertama di Indonesia. Susu tersebut merupakan hasil kemitraan antara Koperasi Nelayan Mina Bahari (Indramayu) dengan PT Berikan Teknologi Indonesia.

"Ini sesuai dengan program hilirisasi yang melibatkan pelaku koperasi dan UKM, khususnya sektor perikanan, yang sudah digulirkan pemerintah. Ini 100 persen produk asli Indonesia, karena mampu menguasai sektor hulu hingga hilir," ucap Teten pada acara Talkshow (Protein Talk) Merdeka Protein dan Peluncuran Susu Ikan, di Kandanghaur, Indramayu, Jawa Barat, Selasa (15/8).

Teten menerangkan bahan baku ikan diperoleh dari pasar lokal. Kemudian, riset, penelitian, hingga inovasi teknologi dilakukan anak bangsa sendiri.

"Turunan produk perikanan lainnya bisa juga dikembangkan," terangnya.

Selain ikan dan susu ikan, sambungnya, Indramayu juga dikenal seantero dunia sebagai penghasil rumput laut berkualitas terbaik. Banyak inovasi kelas dunia lahir di Indramayu, khususnya di sektor perikanan.

"Hilirisasi berbasis bahan baku ikan sudah dimulai di Indramayu dengan melibatkan koperasi dan UKM. Ini akan terus kita tingkatkan," ujarnya.

Di samping itu, langkah hilirisasi ini bisa juga menjadi substitusi protein hewani dari susu sapi maupun kambing yang masih didominasi produk impor.

Selanjutnya, Teten berharap hilirisasi produk ikan bisa dilakukan di daerah lain. Hal itu seperti yang dilakukan Norwegia yang pendapatan terbesarnya dari budidaya ikan salmon.

Ia menerangkan produk setengah jadi ikan bisa menjadi industri farmasi, makanan ternak, pupuk organik, herbal, dan produk kecantikan.

"Artinya, produk jadi atau setengah jadi dari Berikan Teknologi Indonesia dan Koperasi Mina Bahari ini bisa masuk ke dalam supply chain atau rantai pasok industri, baik dalam dan luar negeri," terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Indramayu Hj Nina Agustina mengaku bangga susu ikan pertama di Indonesia dihasilkan dan diproduksi di Indramayu.

"Kami akan terus mendukung penuh dalam pengembangannya ke depan. Apresiasi juga kami sematkan kepada KemenKopUKM atas kolaborasi dan sinergi ini," kata Nina.

CEO PT Berikan Teknologi Indonesia Yogi Aribawa Krisna menjelaskan inisiatif produksi hidrolisat protein ikan mulai digulirkan sejak 2016, dalam peringatan Hari Ikan Nasional.

Kemudian, pada 2020, saat pandemi, pihaknya mulai proses desain engineering di Bekasi. Lalu, dilanjutkan pembangunan pabrik dan instalasi mesin di Indramayu.

"Pada 2021 kami menjalankan kemitraan dengan Koperasi Nelayan Mina Bahari di Indramayu dengan melaunching Gerakan Merdeka Protein," kata Yogi.

Tahun ini, ucap Yogi, pabrik sudah dalam posisi stabil untuk house production, setelah mendapat Sertifikat Kelayakan Produksi (SKP) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Dengan memiliki sertifikat tersebut, kita sudah memulai langkah usaha memproduksi susu ikan dalam kerjasama B to B," ujarnya.

Lebih lanjut, ia berharap pemerintah menjadikan Indramayu sebagai pilot project pengembangan produksi susu ikan.

"Artinya, ini bisa direplikasi di daerah lain dengan pola Blue Protein dan Blue Economy. Sebab, semua produk hilirisasi ini mengandung hidrolosat protein ikan," pungkasnya.

[Gambas:Video CNN]

Beda Data Jokowi Cs dengan Faisal Basri soal Hilirisasi Nikel******

Pemerintah berulang kali selalu membanggakan programhilirisasi nikel yang diklaim menambah nilai ekspor dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja.

Sayangnya, kebijakan tersebut justru mendapat kritik dari berbagai pihak salah satunya Ekonom Senior UI Faisal Basri.

Berikut beda data antara pemerintah dengan Faisal Basri terkait program hilirisasi nikel:

"Bapak presiden, maaf kalau saya katakan bahwa bapak berulang kali menyampaikan fakta yang menyesatkan," ujar Faisal melalui blog pribadinya, Jumat (11/8).

Faisal mengungkapkan berdasarkan data BPS, pada 2022, nilai ekspor besi dan baja yang diklaim sebagai hasil dari hilirisasi hanya sebesar US,8 miliar atau Rp413,9 triliun (asumsi kurs Rp14.876 per dolar AS pada 2022 lalu).

Meski ada perbedaan hitungan, Faisal mengakui memang ada lonjakan ekspor dari hasil hilirisasi nikel hingga 414 kali. Namun, semua uang tersebut tidak mengalir ke Indonesia melainkan ke China hampir 90 persennya.

Lihat Juga : Pujian Prabowo ke Jokowi: Jokowinomic Aplikasi Nyata Ekonomi Pancasila

2. Harga Nikel

Faisal juga mengatakan harga nikel yang dibeli oleh perusahaan smelter di RI jauh lebih rendah dibandingkan dengan harga di Shanghai. Hal itu ia sampaikan dalam Kajian Tengah Tahun INDEF bertemakan Menolak Kutukan Deindustrialisasi, Selasa (8/8).

"Harga yang dibeli perusahaan smelter itu ditetapkan pemerintah pakai HPM (harga patokan mineral). Di Shanghai, harganya US,7 per ton, tapi smelter nikel di RI itu belinya dengan patokan hanya US,9 per ton. Tapi yang dinikmati penambang nikel hanya US," kata Faisal.

Menanggapi pernyataan Faisal tersebut, Deputi Investasi dan Pertambangan Kemenko Marves Septian Hario Seto mengatakan sesuai dengan hukum supply dan demand, maka selisih harga tersebut wajar terjadi. Sebab, sejak Indonesia menetapkan kebijakan larangan ekspor, harga internasional memang naik.

"Bahwa jika supply menurun sementara demand tetap, maka akan ada kenaikan harga. Hal inilah yang terjadi pada saat Pemerintah melakukan pelarangan ekspor pada 2020 sampai saat ini. Harga internasional naik karena supply bijih nikel dari Indonesia hilang," ujarnya kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (12/8).

Jadi, saat nikel dibeli dari Indonesia, harga yang ditetapkan pemerintah sudah sesuai dengan pasar. Namun, karena stok berkurang karena larangan ekspor Indonesia, maka memang ada kenaikan harga sehingga terlihat ada selisih besar.

"Jika ekspor bijih nikel Indonesia kembali dibuka, maka harga internasional pasti akan turun karena supply bertambah dari Indonesia, sehingga perbedaan antara harga nikel internasional dengan HPM (Harga Patokan Mineral) pasti akan lebih kecil," jelasnya.

Lihat Juga : ANALISISMenanti APBN 2024, Rencana Keuangan Terakhir di Era Jokowi

3. Pungutan Pajak

Faisal mengatakan RI juga kurang diuntungkan dari hilirisasi karena ekspor olahan bijih nikel sama sekali tidak dikenakan segala jenis pajak dan pungutan lainnya.

Perusahaan smelter nikel bebas pajak karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih. Insentif pajak itu diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan BKPM.

Namun, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membantah pendapat Faisal itu.

Menurutnya, pemerintah menetapkan pemungutan PNBP dan royalti atas nikel dan produk pemurniannya. Jadi keuntungan dari hilirisasi tetap masuk ke negara.

"Bang @FaisalBasri yang baik, saya jawab satu hal dulu, PNBP dan royalti. Anda keliru ketika bilang tidak ada pungutan karena faktanya melalui PP 26/2022 diatur tarif PNBP SDA dan royalti atas nikel dan produk pemurnian," tulis Yustinus dalam cuitan Twitternya pada Jumat (11/8).

Menurut Yustinus, sejalan dengan amanat UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba, pengelolaan mineral diarahkan untuk mendukung hilirisasi.

Ada dua hal, imbuhnya, yang dilakukan pemerintah terkait dengan kebijakan tersebut.

Pertama,pelarangan ekspor bijih nikel pada 2020.

Kedua,pemberian tarif royalti yang berbeda antara IUP yang hanya memproduksi/menjual bijih nikel dibandingkan dgn IUP yang sekaligus memiliki smelter. Tarif royalti untuk bijih nikel 10 persen dan tarif untuk feronikel atau nikel matte sebesar 2 persen.

Tak berbeda jauh, Seto juga membantah pernyataan Faisal soal perusahaan smelter nikel bebas pajak keuntungan badan karena mereka menikmati tax holiday selama 20 tahun atau lebih.

Menurut Seto, tax holiday 20 tahun diberikan dengan investasi sebesar Rp30 triliun atau lebih. Jika kurang dari nilai itu, maka akan menyesuaikan periodenya, antara 5-15 tahun.

"Insentif tax holiday ini hanya untuk PPh Badan, pajak-pajak lainnya tetap harus dibayar," jelasnya.

Benarkah hilirisasi nikel lebih banyak untungkan China?

Label：fun 4d slot、game paling gacor、raja89

Terkait：tempat slot terbaik、cicilan kartu kredit bukalapak、ganas69、mantap bro slot、pengeluaran togel、slot yakin menang、pencairan kredivo berapa lama、link judi slot gacor、akun tergacor hari ini、rtp halte4d

bab terbaru：koin303（2024-07-10）

Perbarui waktu：2024-07-10