berbagi angka jitu hk

Tuhan Tuhan Perancang Dunia

Siapa Pemilik RBT, Penyeret Suami Sandra Dewi ke Kasus Korupsi Timah?******

Suami Sandra Dewi, Harvey Moeis, terseret dalam dugaan korupsitata niaga timah PT Timah Tbk untuk periode 2015-2022.

Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Kejagung) Kuntadi mengatakan Harvey menjadi perpanjangan tangan dari PT Refined Bangka Tin (RBT).

Sebagai perpanjangan tangan, Harvey tercatat pernah menghubungi Direktur Utama PT Timah yakni MRPT pada 2018 hingga 2019.

Lantas siapa pemilik PT RBT?

Berdasarkan situs Minerba One Data Indonesia (MODI) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemegang saham utama PT RBT adalah seseorang bernama Suparta dengan total kepemilikan saham 73 persen.

Kemudian pemilik saham lainnya ada Surianto dengan saham 17 persen dan Frans Muller sebesar 10 persen.

Selain pemilik saham utama, Suparta juga menjabat sebagai direktur utama PT RBT.

Suparta sendiri sudah ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah IUP PT Timah. Selain Suparta, Kejagung juga menetapkan Reza selalu direktur Business development dari PT RBT sebagai tersangka.

Berdasarkan perannya, Kuntadi menjelaskan Suparta dan Reza selaku jajaran direksi PT RBT melakukan inisiasi pertemuan untuk menjalin kerja sama dengan PT Timah pada tahun 2018.

Pertemuan dilakukan dengan Direktur Utama PT Timah periode 2016-2021 yang berinisial MRPT alias RZ dan Direktur Keuangan PT Timah periode 2017-2018 yakni EE alias EML untuk mengakomodir kegiatan pertambangan ilegal.

"Dalam pertemuan itu, Tersangka SP dan Tersangka RA menentukan harga untuk disetujui Tersangka MRPT, serta siapa saja yang dapat melaksanakan pekerjaan tersebut," jelasnya.

[Gambas:Video CNN]

Biografi Ajaib HP

THR Cair, Waktunya Belanja di Transmart Full Day Sale Diskon 50% + 20%******

THR udah cair tapi tetap harus hemat dong! Supaya gajian dan THR tidak cuma mampir, belanjanya di Transmart aja. Soalnya lagi ada Transmart Full Day Sale yang kasih diskon gede!

Ada diskon 50 persen dan tambahan diskon lagi 20 persen. Saatnya borong seluruh produk dan kebutuhan harian di rumah dan Lebaran nih.

Lihat Juga : Transmart Full Day Sale Diskon 50% + 20% Ada Lagi Besok, Cuma 1 Hari

Nah, supaya bisa nikmati diskonnya, pastikan sudah memiliki Allo Bank, Allo Paylater, kartu kredit Bank Mega, atau Bank Mega Syariah, supaya diskonnya dobel jadi 50 persen plus 20 persen.

Kalau belum punya Allo Bank, Kartu Kredit Bank Mega, atau Mega Syariah, tidak perlu khawatir. Tinggal unduh saja aplikasinya dari hp kemudian upgradeakun ke Allo Prime.

Selain itu, bisa juga mengajukan pembukaan Kartu Kredit Bank Mega atau Mega Syariah secara instan di boothyang tersedia di setiap gerai Transmart.

Pesta diskonnya akan digelar pada Minggu (31/3) di seluruh gerai Transmart selama satu hari saja, dari mulai jam toko buka sampai tutup pukul 22.00 waktu setempat.

Jangan sampai lewatkan kesempatan ini ya, langsung saja kunjungi Transmart terdekat sekarang juga dan borong belanjaan yang banyak!

Komunikasi offline berenergi tinggi

Syarat Dapat Diskon Tarif Tol hingga 35 Persen saat Mudik Lebaran******

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengumumkan titik ruas tolyang memberikan diskon saatmudik lebaran 2024.

Basuki menyebut bahkan ada operator atau Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) yang memberikan potongan tarif hingga 35 persen. Akan tetapi, ada sejumlah persyaratan agar pemudik bisa menikmati diskon tarif tol tersebut.

"Saya terima kasih dan alhamdulillah kepada Asosiasi Jalan Tol Indonesia yang telah menginisiasi dan memberikan diskon tol kepada ruas-ruas jalan tol (selama mudik lebaran 2024)," kata Basuki dalam Rapat Kerja dengan Komisi V DPR RI di Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Rinciannya, ada di Tol Tangerang-Merak, Tol Jakarta-Cikampek, Tol Jakarta-Cikampek Elevated (MBZ), Tol Cikopo-Palimanan, Tol Kanci-Pejagan. Lalu, Tol Pejagan-Pemalang, Tol Pemalang-Batang, Tol Batang-Semarang, Tol Semarang ABC, dan Tol Jombang-Mojokerto.

Kedua,Basuki mengatakan diskon tol sebesar 20 persen juga diberlakukan di Tol Trans Sumatra. Potongan tarif ini berlaku untuk ruas Tol Indralaya-Prabumulih dan Tol Terbanggi Besar-Pematang Panggang-Kayu Agung.

"Berlakunya (diskon tol Trans Jawa dan Trans Sumatra) periode mudik 3 April (2024) mulai pukul 5 WIB sampai dengan 5 April pukul 5 WIB. Dan periode balik 17 April pukul 5 WIB sampai 19 April pukul 5 WIB," rinci Basuki.

Ketiga,ada diskon tarif tol hingga 35 persen di ruas Tol Krian-Legundi-Bunder. Namun, potongan tarif ini hanya berlaku untuk kendaraan non-Golongan I.

Basuki mengatakan untuk Golongan II dan III mendapatkan potongan 14 persen, sedangkan Golongan IV dan V berhak atas diskon tol 35 persen. Periode diskon ini berlaku selama 17 hari, mulai dari 3 April 2024 hingga 19 April 2024.

"Potongan tarif tol ini berlaku untuk transaksi non-tunai dengan saldo kartu elektronik tol (e-toll) cukup. Oleh karena itu, kami mohon agar masyarakat untuk dapat memastikan saldo kartu e-toll cukup selama perjalanan (mudik dan balik)," tegas Basuki soal syarat mendapatkan diskon tarif tol tersebut.

[Gambas:Video CNN]

Peri Mengejar Monster

Kemenhub Pantau Ketat Harga Tiket Pesawat Jelang Lebaran 2024******

Kementerian Perhubungan memantau ketat penjualan tiket pesawat jelang Hari Raya Idulfitri 1445 H demi kenyamanan calon penumpang. Langkah ini di tengah pemanggilan 7 maskapai oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

"Kami juga memantau penjualan tiket. Tiket ini sampai sekarang ada beberapa yang sudah meminta extra flight, namun tidak banyak," kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Maria Kristi Endah Murni dalam Jumpa Pers Persiapan dan Rencana Operasi Angkutan Lebaran 2024 secara virtual, Minggu (17/3).

"Hanya airlines low cost carrier (LCC) yang minta (extra flight), yaitu Citilink, AirAsia, dan Scoot untuk internasional," sambungnya.

Ia menyebut rata-rata harian penumpang tersebut mencapai 275.416 orang. Kondisi tersebut diklaim menunjukkan pemulihan permintaan yang positif untuk rute domestik maupun internasional.

Pada bahan paparan Maria, jumlah penumpang tertinggi sebelum Idulfitri diklaim terjadi pada 6 April 2024 sebanyak 178.961 orang alias 46 persen kapasitas yang terjual. Sedangkan setelah lebaran ada kepadatan di 14 April 2024, yakni 130.624 penumpang atau terjual 35 persen.

"Posisi sementara 15 Maret (2024) kemarin, jumlah tiket terjual itu (domestik) memang proyeksi kami untuk sebaran rute Jakarta, Denpasar, Kualanamu, Padang, Surabaya. Kemudian, di luar negeri, yakni Singapura dari Cengkareng ataupun Denpasar, Kuala Lumpur, dan Jeddah," tuturnya.

Lihat Juga : Kemenko Marves: Tiket Pesawat Tiga Tempat Wisata Super Prioritas Turun

Setidaknya ada 5.856.966 kursi yang dijual oleh sejumlah maskapai untuk penerbangan dalam dan luar negeri pada periode lebaran ini. Sejauh ini, sudah ada 1.642.897 seat atau 37 persen terjual.

Di lain sisi, KPPU memanggil 7 maskapai penerbangan terkait harga tiket pesawat jelang lebaran. Mereka yang dipanggil adalah PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk, PT Citilink Indonesia, PT Sriwijaya Air, PT Nam Air, PT Batik Air, PT Lion Mentari, dan PT Wings Abadi.

"Merujuk pada beberapa pemberitaan media terkait dengan temuan Kementerian Perhubungan tentang penjualan harga tiket melebihi tarif batas atas yang dilakukan oleh 3 maskapai, maka dalam waktu dekat KPPU akan menjadwalkan panggilan kepada ketujuh maskapai tersebut," kata Ketua KPPU M. Fanshurullah Asa dalam keterangan resmi, Jumat (15/3).

Menantu setingkat dewa

Awas, Oknum Pengoplos Beras Bulog Terancam Penjara 6 Tahun******

Satgas Pangan Polri mewanti-wanti pedagang maupun masyarakat yang mengoplosberasStabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) produksiBulogdengan beras premium terancam hukuman penjara selama enam tahun.

Mulanya, Wakil Kepala Satgas Pangan Polri Kombes Pol Samsul Arifin menjelaskan selalu ada spekulan yang berupaya memanfaatkan kesempatan untuk melakukan tindak pidana di setiap momentum, termasuk di momen Lebaran 2024.

Satgas Pangan Polri sudah menindak beberapa kasus pengoplosan, termasuk di Banten, Jawa Timur, hingga Kalimantan Timur. Akan tetapi jumlahnya tidak terlalu besar.

Samsul menambahkan pihaknya sudah menerjunkan tim ke beberapa daerah wilayah penghasil atau produsen pangan agar tidak terjadi penyimpangan lebih lanjut.

Ia pun mengatakan sanksi yang diberikan kepada pengoplos beras adalah dijebloskan ke penjara selama enam tahun. Sanksi tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

"Enam tahun. Iya, itu yang diterapkan (bagi pengoplos)," tegas dia.

Lebih lanjut, Samsul juga mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi dengan Korlantas untuk menghadapi momentum Lebaran, di mana mekanisme pendistribusian bahan pokok penting menjadi prioritas. Sehingga, katanya, tidak terkendala dan tidak menjadi persoalan baru dalam ketersediaan bahan pokok penting di masyarakat.

Samsul menjelaskan, sebagaimana UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, kategori penimbunan beras pun cukup pelik.

"Penimbunan bisa dikatakan penimbunan apabila pelaku usaha menahan stok tiga kali atau tiga bulan berturut-turut dari rata-rata stok bulanan," ujar Samsul.

"Semisal pelaku usaha stok bulanannya 1.000 ton, penyedia atau Polri harus menemukan minimal 3.000 ton, baru bisa dikatakan sebagai tindak pidana penimbunan. Sudah ada Perpres (peraturan presiden)-nya," sambungnya.

Oleh sebab itu, ia menyebut pihaknya turun ke wilayah untuk memastikan, mengecek gudang dan ketersediaan supaya tidak ada niat para pelaku usaha untuk menahan stoknya.

"Supaya masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan secara baik," tuturnya.

[Gambas:Video CNN]

Legenda Luar Biasa

BPKP Ungkap 'Borok' Kementerian di Pengawasan Tata Kelola Sawit******

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan ada kementerian yang lepas tangan terkait pengawasan tata kelola kelapa sawitdi Indonesia.

Deputi Bidang Investigasi BPKP Agustina Arumsari menegaskan pihaknya diamanatkan Presiden Joko Widodo untuk memperbaiki tata kelola sawit. BPKP merupakan wakil ketua Satuan Tugas Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Agustina paham beberapa hal yang direncanakan kementerian/lembaga (K/L) mungkin berjalan tidak baik. Namun, ia mengatakan banyak pihak yang malah saling lempar ketika harus memikirkan solusi dari masalah yang ada.

"Mungkin saya tidak menyebutkan nama kementeriannya, tapi ada kementerian yang merasa 'Itu kan kami hanya mengawasi, yang melaksanakan pemerintah daerah, memberikan izin pemda, sehingga itu seharusnya menjadi bagian pengawasan pemda'. Contoh, untuk kebijakan petani plasma," ungkapnya.

Selain itu, BPKP mengungkapkan banyak keputusan yang diambil tidak berbasis data. Agustina mengatakan masalah tersebut juga terjadi dalam sengkarut kelapa sawit.

Agustina mengatakan ini bukan tugas satu instansi. Ia menekankan banyak pihak yang mesti terlibat dalam menyelesaikan masalah ini.

"(Ada) 16,3 juta (hektare) secara formal kebun kelapa sawit di Indonesia, tapi dari beberapa data yang kami himpun lainnya, jumlah itu nyatanya lebih besar dari itu. Itu yang termasuk hal-hal menjadi contoh bagaimana pengambilan keputusan tidak berbasis data," jelas Agustina.

"Di hari-hari ini kita lihat bagaimana masalah data belum sinkron, bagaimana kebijakan plasma tidak diikuti dengan aturan-aturan di kementerian terkait. Sehingga pada akhirnya sudah 3 tahun UU Cipta Kerja, tetapi banyak yang belum implementatif," tutupnya.