petunjuk:Harap ingat alamat situs terbaru situs ini:kk996.com!Menanggapi seruan tindakan nasional untuk membersihkan Internet, situs ini telah membersihkan semua novel pornografi, sehingga banyak buku menjadi bingung,Jika Anda membuka link tersebut dan ternyata itu bukan buku yang ingin Anda baca, silakan klik ikon pencarian di atas untuk mencari buku tersebut lagi,Terima kasih atas kunjungan anda!

polaslot138

cempakaslot 695Jutaan kata 1810Orang-orang telah membaca serialisasi

《polaslot138》

BI Kalbar memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak cegah inflasi******

BI Kalbar memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak cegah inflasi
Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar) Nur Asyura Anggini Sari. ANTARA/Rendra Oxtora.
Kita perlu melakukan upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait.
Pontianak (ANTARA) - Kepala Perwakilan Bank Indonesia (BI) Kalimantan Barat (Kalbar) Nur Asyura Anggini Sari mengatakan pihaknya ikut terlibat dalam memperkuat upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait.

"Berdasarkan analisis terhadap harga komoditas strategis melalui pusat informasi harga pangan strategis yang dilakukan oleh Bank Indonesia sampai saat ini menunjukkan tren kenaikan harga, terutama pada beras dan gula pasir, yang kemudian membentuk harga baru," kata Nur Asyura, di Pontianak, Minggu.

Menurutnya, harga beras pada bulan Februari terakhir mencapai rata-rata Rp15.700 per kg, dan gula pasir sebesar Rp17.400 per kg. Selain itu, beberapa komoditas lain seperti cabai rawit, cabai merah, dan telur ayam ras juga mengalami kenaikan harga, namun kembali stabil menjelang perayaan Hari Besar Keagamaan Nasional.

"Untuk itu, kita perlu melakukan upaya pencegahan inflasi dengan mengedepankan inovasi dan kolaborasi antarberbagai pihak terkait," ujarnya pula.

Anggini Sari juga memberikan gambaran prospek inflasi tahunan Kalbar dengan target 2,5 persen, dengan beberapa risiko yang perlu diwaspadai seperti peningkatan harga pangan dan energi global akibat ketegangan geopolitik, cuaca ekstrem, dan gangguan pasokan dari luar Kalbar.

Untuk mengatasi hal ini, BI Perwakilan Kalbar mendorong beberapa langkah strategis. Pertama, melalui kegiatan Sistem Pemantauan Harga Pangan (SPHP) dan bantuan pangan dari Badan Urusan Logistik (Bulog) untuk mitigasi risiko banjir oleh pemerintah daerah kabupaten/kota, serta peningkatan infrastruktur. Kedua, penguatan sinergi antar daerah untuk pengendalian inflasi pangan secara bersama-sama.

Selain itu, isu strategis terkait harga beras yang cenderung naik meskipun Kalbar sebenarnya memiliki surplus produksi menjadi perhatian utama. BI Perwakilan Kalbar memandang pentingnya kolaborasi antardaerah dalam memastikan ketersediaan pasokan beras dari daerah surplus ke daerah yang mengalami defisit.

Selain itu, BI juga menawarkan program hilirisasi pangan untuk komoditas-komoditas utama, seperti beras, cabai, bawang, ikan, sawi, rumput laut, dan telur, dengan tujuan memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

"Melalui program hilirisasi ini, Bank Indonesia siap bekerja sama dengan pelaku usaha dalam upaya pengendalian inflasi di Kalimantan Barat," katanya lagi.

Sebagai upaya jangka pendek, BI juga merekomendasikan operasi dan penjualan pangan murah, serta pemantauan harga secara terus-menerus di pasar tradisional dan modern.

Sedangkan untuk jangka panjang, BI mendorong implementasi program pasar penyeimbang, pemangkasan alur distribusi, serta peningkatan produksi pangan melalui program tanam pangan dan intensifikasi budi daya ikan.

"Dengan adanya upaya kolaboratif dan inovatif yang dilakukan oleh Bank Indonesia Perwakilan Kalimantan Barat bersama berbagai pihak terkait, diharapkan dapat menciptakan stabilitas harga dan mencegah lonjakan inflasi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat," kata dia pula.
Baca juga: Kalbar tingkatkan kolaborasi dengan BI dan BUMN kembangkan pariwisata
Baca juga: BI imbau UMKM Kalbar terapkan Konsep PINTAR dalam pengembangan usaha

Pewarta: Rendra Oxtora
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Dishub mengecek kesiapan armada beroperasi di Malut jelang Ramadhan******

Dishub mengecek kesiapan armada beroperasi di Malut jelang Ramadhan
Aktivitas pelayaran fery di Pelabuhan Bastiong Ternate, Malut, Minggu (3/3/2024). ANTARA/Abdul Fatah.
Kelengkapan yang tersedia sangat memadai, hanya perlu menjadi perhatian kecepatan kapal karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan cepat.
Ternate (ANTARA) - Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku Utara (Malut) mengecek kesiapan 12 armada PT ASDP akan digunakan untuk melayani kebutuhan masyarakat, terutama jelang Ramadhan.

"Dari sisi pelayanan terhadap masyarakat perlu dijaga, terutama untuk masalah kebersihan kapal, sedangkan kelengkapan yang tersedia sangat memadai, hanya perlu menjadi perhatian adalah kecepatan kapal karena masyarakat sangat membutuhkan pelayanan cepat," kata Kadishub Malut Imran Yakub, di Ternate, Minggu.

Dia mengatakan, pihaknya telah menemui GM PT ASDP, Handoyo Priyanto, agar kondisi 12 armada yang tersebar di daerah Malut harus layak beroperasi dan nyaman saat berlayar.

Selain itu, memberikan kenyamanan dan keamanan terhadap masyarakat pengguna jasa angkutan ferry.

Untuk memastikan kesiapan pelayaran jelang Ramadhan, Kadishub Malut Imran Yakub bertemu dengan pengelola ferry swasta dan ada beberapa masukan yang berkaitan dengan dermaga Ferry di Sofifi. Di antaranya karet bantalan dermaga tidak tersedia, sehingga menghindari terjadi benturan ketika merapat (sandar) dapat merusak bagian kapal maupun dermaga.

Kadis Perhubungan Malut Imran Yakub dalam waktu dekat akan sampaikan kepada PT ASDP dan balai serta kementerian terkait hal tersebut.

Selain itu juga akan disampaikan pula kepada Plt Gubernur Malut M Al Yasin Ali, dan di harapkan ada partisipasi dan dukungan pihak pemerintah daerah dalam hal kelengkapan yang masih kurang .

Imran Yakub didampingi Kabid Pelayana Nasarudin Rano dan Sekretaris Hendra Umabaihi telah melakukan kunjungan silaturahmi dengan GM PT ASDP (Persero) Kota Ternate Handoyo Priyanto.

Adapun kunjungan dalam pembahasan dengan pihak Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan (ASDP) untuk mengantisipasi berbagai persoalan yang berhubungan dengan kesiapan armada ferry guna peningkatan pelayanan menjelang bulan suci Ramadhan.

Untuk itu, harus diutamakan adalah kesiapan peralatan dan keselamatan dalam pelayaran serta sejumlah fasilitas pendukung harus terpenuhi.

Sedangkan waktu pembongkaran yang di berikan hanya 45 menit sangat singkat , sehingga perlu diberikan waktu demi untuk kenyamanan penumpang maupun bongkar muat.

GM PTASDP (Persero) Ternate Handoyo Priyanto memastikan sarana dan prasarana, baik 12 armada yang ada sekarang dalam kondisi sangat layak.

Begitu juga masalah dermaga ferry yang terletak di kota Ternate yang semula bermasalah, sudah diperbaiki dan difungsikan kembali, sehingga tidak ada lagi antrean kapal.
Baca juga: ASDP Ternate batasi tonase muatan truk 15 ton
Baca juga: ASDP tambah jadwal pelayaran Ternate-Tidore di puncak Harnus

Pewarta: Abdul Fatah
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024




bab terbaru:slot game mudah menang

Perbarui waktu:2024-07-02

Daftar bab terbaru
promo slot gacor
yakuza303
royaltoo
rich77bet
masuk game slot online
ringbet88
agen 888 slot
bonus new member poker
slot gacor mahjong
Daftar isi semua bab
Bab 1 aplikasi untuk cicilan hp
Bab 2 generasitogel
Bab 3 akuratmpo
Bab 4 tafsir mimpi 28
Bab 5 lampung4d
Bab 6 wallpaper kakek zeus
Bab 7 situs bonus 25 25
Bab 8 judi slot paling gampang menang
Bab 9 erek 38
Bab 10 jackpot slot88
Bab 11 cici4d slot
Bab 12 slot deposit 5000 dapat bonus
Bab 13 receh 123 slot
Bab 14 bo yang lagi gacor hari ini
Bab 15 ugslot900
Bab 16 bidwin88
Bab 17 erek 10
Bab 18 pinjaman online yang aman dan terpercaya
Bab 19 ruangqq
Bab 20 pinjam duit ojk
Klik untuk melihattersembunyi di tengah1674bab
takutBacaan TerkaitMore+

Tiga Kerajaan Dunia Lain yang Dianugerahkan Dewa

spadegaming slot online
TP PKK pusatkan "Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia" di Bogor
Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Bogor Siti Chomzah di Cibinong, Bogor, Jawa Barat. (ANTARA/HO-Humas Pemkab Bogor)
Kabupaten Bogor (ANTARA) - Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) memusatkan "Gerakan Tanam Cabai Serentak se-Indonesia" di Alun-alun Cirimekar, Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Senin, 4 Maret 2024.

"Kabupaten Bogor sebagai tuan rumah pencanangan Gertam Cabai yang dirangkaikan dengan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-52," ungkap Penjabat Ketua TP PKK Kabupaten Bogor Siti Chomzah di Cibinong, Bogor, Minggu.

Sedikitnya ada 1.000 bibit cabai diserahkan dalam kegiatan yang akan dihadiri oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan Ketua Umum Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) yang juga Istri Wakil Presiden Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani.

Siti Chomzah menjelaskan, kegiatan ini bertujuan untuk memasyarakatkan gerakan tanam cabai kepada warga karena cabai merupakan salah satu komoditas yang kerap berdampak pada terjadinya inflasi setiap tahun.

"Kabupaten Bogor insya Allah siap menjadi tuan rumah, dan sudah menyiapkan lokasi kegiatan yang tentunya representatif," kata Siti Chomzah.

Pada kegiatan pencanangan Gertam Cabai, Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani dijadwalkan menanam cabai sebagai tanda dimulainya Gertam Cabai Nasional.

Kemudian, keduanya akan menyerahkan 1.000 paket sembako, tiga buah bantuan kursi roda, dokumen kependudukan, serta 500 buku resep kudapan tinggi protein secara simbolis.

Lalu, kegiatan akan dilanjutkan dengan penebaran 50 ribu benih ikan di Situ Citata, peninjauan food truck, mobil ATI (Ahli Teknologi dan Informasi), rapid test keamanan pangan, serta penanaman tujuh benih pohon alpukat miki.

Selanjutnya, Iriana Joko Widodo bersama Wury Estu Handayani akan menutup kegiatan dengan meninjau berbagai kegiatan lain seperti gerakan pangan murah, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K), serta stan-stan edukasi.


Baca juga: Pemprov Sulbar luncurkan gerakan tanam sejuta cabai

Baca juga:   Bank Indonesia dan Provinsi Banten lakukan gerakan tanam cabai 
 

Pewarta: M Fikri Setiawan
Editor: Nurul Aulia Badar
Copyright © ANTARA 2024

Superstar Hiburan yang Tak Terkalahkan

situs terbaru gampang menang
Neraca perdagangan ekspor-impor Sulsel masih surplus di bulan ke-48
Arsip foto - Kepala Bidang Kepabeanan DJBC Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) Zaeni Rokhman. ANTARA/Muh Hasanuddin.
Sulsel sudah surplus hingga ke bulan 48 atau dari sebelum pandemi hingga selesai pandemi COVID-19.
Makassar (ANTARA) - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Sulawesi Bagian Selatan (Sulbagsel) mencatat hingga Januari 2024 neraca perdagangan ekspor dan impor Sulawesi Selatan (Sulsel) masih tetap surplus hingga bulan ke-48, yakni sekitar 88 juta dolar Amerika Serikat (AS) atau setara Rp1,3 triliun lebih (kurs Rp15.700).

Kepala Bidang Kepabeanan DJBC Sulbagsel Zaeni Rokhman, di Makassar, Minggu, mengatakan Sulsel masih tetap konsisten dalam mempertahankan surplus perdagangan dari 2019 hingga 2024, atau hingga bulan ke-48.

"Jadi Sulsel berhasil mempertahankan konsistensinya dalam neraca perdagangan. Sulsel sudah surplus hingga ke bulan 48 atau dari sebelum pandemi hingga selesai pandemi COVID-19," katanya pula.

Dalam neraca perdagangan itu, Sulsel telah mengekspor berbagai komoditas unggulan pada Januari 2024 dengan nilai 186 juta dolar AS dan impor sekitar 98,23 juta dolar AS, sehingga surplus 88,26 juta dolar AS.

Ia menjelaskan, surplus Sulsel setiap bulan dalam neraca perdagangan, karena komoditas andalan provinsi ini setiap bulannya selalu mencatat angka ekspor yang cukup signifikan.

Bahkan untuk komoditas nikel, setiap bulan selalu menyumbang lebih dari 50 persen dari seluruh komoditas, sehingga mampu menyumbang devisa bagi negara.

Zaeni menyebutkan, untuk komoditas mate-nikel pada perdagangan Januari 2024 mencatat nilai perdagangan sebesar 73,21 juta dolar AS atau secara persentase 46,35 persen dari total perdagangan.

Kemudian di urutan kedua untuk komoditas ekspor yang menjadi andalan Sulsel, yakni fero-nikel dengan mencatat nilai perdagangan 61,54 juta dolar AS atau 37,96 persen, diikuti rumput laut dengan nilai transaksi 9,71 juta dolar AS (6,15 persen), semen sebesar 5,72 juta dolar AS atau sekitar 3,62 persen, serta karaginan sebesar 1,39 persen atau 2,19 juta dolar AS.

"Di Januari ini ada lima komoditas yang menjadi unggulan Sulsel dalam transaksi ekspor. Kelimanya memberikan andil besar dalam neraca perdagangan. Kelimanya itu nickel matte, fero-nikel, hasil laut, karaginan, dan semen," katanya pula.

Adapun yang menjadi negara tujuan ekspor Sulsel yakni Jepang, China, Taiwan, Rusia, Timor Leste, dan lainnya.
Baca juga: BPS: Neraca perdagangan ekspor impor Sulsel surplus 493 juta dolar AS
Baca juga: DJBC: Neraca perdagangan Sulsel masih surplus hingga bulan ke-47

Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2024

Sistem lotere penuh waktu

alexstogel
Pemkab Kuningan: 2.465,14 ton beras bantuan pangan disalurkan ke KPM
Ilustrasi - Penyaluran bantuan pangan beras dari pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. ANTARA/HO-Pemkab Kuningan.
Kuningan (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, Jawa Barat, mencatat sebanyak 2.465,14 ton beras dari program bantuan pangan tahap pertama 2024 telah disalurkan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di daerah itu. “Bantuan pangan dari cadangan beras pemerintah telah disalurkan kepada setiap KPM,” kata Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (Diskatan) Kabupaten Kuningan Wahyu Hidayah saat dikonfirmasi di Kuningan, Minggu. Ia menjelaskan distribusi bantuan pangan bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdaftar sebagai KPM, dalam memenuhi kebutuhan beras untuk konsumsi.

Baca juga: Pemkab Kuningan pastikan bantuan pangan disalurkan merata ke KPM Menurut dia, dalam program bantuan pangan tersebut setiap KPM mendapatkan beras seberat 10 kilogram serta diharapkan upaya ini bisa berdampak terhadap pengendalian inflasi. “Kami juga melakukan monitoring penyaluran bantuan pangan ini, karena program ini untuk strategi atau upaya pengendalian inflasi beras di Kabupaten Kuningan,” ujarnya. Wahyu menyampaikan bahwa selain bantuan pangan, masyarakat di Kabupaten Kuningan yang tidak terdaftar sebagai KPM tetap bisa mendapatkan beras dengan harga terjangkau. Sebab, kata dia, Diskatan bersama Bulog Cirebon selalu mengadakan kegiatan gerakan pangan murah (GPM) yang dilakukan rutin pada setiap pekan dengan menyediakan beras sekitar 10 ton atau lebih.

Baca juga: Pj Bupati Garut pastikan stok bantuan pangan tidak kedaluwarsa “Kami melakukan kegiatan GPM rutin setiap hari Minggu di Car Free Day. Beras sebanyak 46,5 ton telah disalurkan kepada masyarakat,” tuturnya. Ia mengemukakan upaya ini harus dilakukan, karena sejak awal tahun 2024 harga beras mengalami kenaikan sebesar 7,27 persen (month to month/mtm). Rinciannya, harga beras medium di kisaran Rp14.000-Rp14.500 per kilogram dan beras premium Rp15.500-Rp16.000 per kilogram. Ia menyebutkan tidak hanya beras, dalam kegiatan GPM itu disediakan juga bahan kebutuhan pokok lainnya yang dijual lebih murah dari harga pasar. Tujuannya, kata dia, agar harga sembako di Kabupaten Kuningan tetap stabil sesuai daya beli masyarakat atau setidaknya nilai komoditas itu tidak mengalami kenaikan menjelang Ramadhan 2024.

Baca juga: 53.876 warga Kudus terima bantuan beras 10 kg “Strategi lain yang akan kami lakukan yaitu dengan program penjualan bahan pangan untuk pengendalian inflasi di Kabupaten Kuningan. Kemudian penyaluran beras Stabilitas Pasokan Harga Pangan (SPHP) Bulog ke kios-kios di pasar tradisional dan modern,” ucap dia.

Pewarta: Fathnur Rohman
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Naga Kesunyian Ilahi

nyicil hp online
MPR ajak semua pihak manfaatkan bahan lokal untuk ketahanan nasional
Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat. ANTARA/HO-MPR/pri.
Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangan-nya, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan meningkat
Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat mengajak semua pihak untuk berperan aktif dalam pemanfaatan bahan dengan kearifan lokal Indonesia, salah satunya rempah-rempah, sebagai upaya membangun ketahanan nasional.
 "Rempah-rempah yang merupakan bagian dari kearifan lokal yang biasa dimanfaatkan sebagai bahan pangan dan bahan jamu, harus dilestarikan dalam menghadapi ancaman krisis pangan dunia saat ini," kata Rerie, panggilan akrabnya, dikutip dari keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu. Ia menambahkan, pemanfaatan rempah-rempah juga harus dijadikan bagian dari upaya meningkatkan daya tahan tubuh dalam rangka menjaga kesehatan masyarakat. Selain rempah-rempah, kata Rerie, Indonesia juga memiliki banyak alternatif sumber pangan selain beras sebagai sumber karbohidrat, antara lain ganyong dan sagu yang tepung-nya bisa diolah menjadi kue dan mi instan dengan kandungan gizi yang memadai. Alternatif beras tersebut perlu digalakkan agar masyarakat tidak ketergantungan satu sumber bahan pokok saja.

Baca juga: KNPK peringati HUT Ke-3 soroti isu ketahanan keluarga dan peradaban

Baca juga: Waka MPR: Perkuat ketahanan ekonomi untuk antisipasi tantangan global Rerie mendorong agar pemanfaatan bahan-bahan tersebut bisa diproduksi untuk memenuhi skala ekonomi dan industri, sehingga manfaat dari jamu dan bahan pangan alternatif bisa dinikmati setiap anggota keluarga di Indonesia. "Bila setiap anggota keluarga terpenuhi kebutuhan pangan-nya, kualitas kesehatan keluarga itu pun akan meningkat," ujarnya. Dengan bermodal keluarga sehat, lanjutnya, akan terbangun lingkungan dan masyarakat yang sehat. "Bila seluruh masyarakat kita sehat, tentu saja akan memperkuat ketahanan nasional kita dalam menghadapi berbagai tantangan," ucapnya. Karena itu, Rerie menegaskan, langkah untuk menyadarkan setiap anak bangsa agar memanfaatkan bahan pangan kearifan lokal dalam upaya membangun ketahanan nasional merupakan upaya yang harus segera direalisasikan.

Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2024

Novel Qin Feng dan Lin Xue

hobi69
Benarkah Pertamina larang beli BBM subsidi jika telat bayar pajak?
Arsip - Masyarakat sebagai pelanggan mengisi BBM berkualitas, bahan bakar minyak non-subsidi di SPBU milik Pertamina Patra Niaga Sumbagsel. (ANTARA/HO-Dokumen Pribadi)
Jakarta (ANTARA/JACX) – Sebuah unggahan Facebook yang menampilkan foto pengisian BBM di Pertamina yang diberi narasi peraturan baru Pertamina, dilarang mengisi BBM bersubsidi jika telat membayar pajak.

Berikut narasi dalam unggahan tersebut yang beredar pada awal Maret 2024 itu :

“Peraturan Baru: Dilarang Isi Bensin Kalau Telat Bayar Pajak”

Namun, benarkah Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024?

 

Unggahan yang menarasikan Pertamina larangan beli BBM subsidi jika telat bayar pajak pada Februari 2024. CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi menyampaikan hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan. (Facebook)
Penjelasan:

Berdasarkan penelusuran, belum ada informasi resmi mengenai peraturan tersebut. Namun, pada November 2023 PT Pertamina mengusulkan kepada pemerintah daerah di Bali agar penunggak pajak kendaraan bermotor tidak mengonsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Mekanismenya, dilansir dari ANTARA, penunggak pajak yang mendatangi stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) untuk membeli BBM, tidak diperkenankan mengisi BBM subsidi.

Saat ini, sistem serupa mulai diterapkan di Lampung dan Jawa Barat. Rencananya, Pertamina Patra Niaga melakukan penjajakan kepada pemerintah daerah di Jawa Timur dan Bali.

Dilansir dari Kominfo, Corporate Secretary PT. Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting mengatakan belum ada aturan nasional yang melarang pembelian BBM bersubsidi jika telat membayar pajak kendaraan. Selain itu, pajak kendaraan bermotor dikelola oleh pemerintah provinsi sehingga kebijakan terkait pajak kendaraan merupakan wewenang Pemerintah Daerah (Pemda). 

Manajer Komunikasi dan CSR Pertamina Patra Niaga Wilayah Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara, Ahad Rahedi juga menyampaikan bahwa pada November 2023 pihaknya sempat mengusulkan agar Pemda di Bali melarang penunggak pajak kendaraan bermotor membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi, tetapi hal itu masih sebatas usulan dan belum diterapkan.

Cek fakta: Hoaks! Tautan BLT BBM sebesar Rp750.000 dari pemerintah

Cek fakta: Misinformasi! BBM akan langka karena kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Baca juga: Pemprov Babel - Pertamina tidak jual BBM bagi kendaraan mati pajak

Pewarta: Tim JACX
Editor: Indriani
Copyright © ANTARA 2024

Kaisar Abadi

268slot
Indonesia perjuangkan kepentingan nasional pada UNEA ke-6 di Kenya
Delegasi Indonesia dalam acara The United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-6 di Nairobi, Kenya pada Jumat (1/3/2024). (ANTARA/HO-KBRI Nairobi)
Jakarta (ANTARA) - Delegasi Indonesia yang terdiri atas Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Alue Dohong, Duta Besar RI di Nairobi Mohamad Hery Saripudin, serta pejabat dari Kementerian LHK, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, dan KBRI Nairobi sukses berpartisipasi dan memperjuangkan kepentingan nasional dalam acara The United Nations Environment Assembly (UNEA) ke-6 di Nairobi, Kenya.

“Indonesia telah meningkatkan kualitas lingkungan (tanah, air, udara), melalui langkah-langkah komprehensif, inovatif, terpadu untuk mengendalikan polusi melalui optimalisasi pengelolaan sampah (hulu-hilir) dan ekonomi sirkular dalam kerangka Zero Waste, Zero Emission 2030," kata Alue yang memimpin delegasi tersebut dalam siaran pers KBRI Nairobi diterima di Jakarta, Minggu.

Menurut Alue, Indonesia juga telah berupaya keras untuk menunjukkan komitmennya dalam menjaga pengelolaan bakau berkelanjutan melalui inisiatif bakau berketahanan iklim dan mendirikan World Mangrove Center.

Indonesia juga menggarisbawahi keberhasilan pada pengelolaan air yang akan menjadi showcase pada The 10th World Water Forum pada Mei di Bali, serta mengundang partisipasi seluruh pihak pada pertemuan tersebut.

Indonesia mengajak sejumlah negara lain melakukan konservasi, restorasi dan pengelolaan bakau secara berkelanjutan, mencegah dan mengatasi polusi yang merusak hutan mangrove, mencegah konversi hutan mangrove, meningkatkan R&D dan kesadaran masyarakat tentang pengelolaan mangrove, dan meningkatkan pemanfaatan jasa lingkungan mangrove, serta memobilisasi sumber daya untuk konservasi, restorasi dan pengelolaan mangrove berkelanjutan.

UNEA yang beranggotakan 193 Negara Anggota PBB merupakan badan pengambil keputusan tertinggi di dunia untuk menetapkan prioritas kebijakan dalam mengatasi permasalahan lingkungan global seperti isu ekonomi sirkular; tindakan multilateral yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan menuju keadilan iklim; modifikasi radiasi matahari; pengelolaan bahan kimia dan limbah yang baik, serta badai pasir dan debu.

Lebih dari 5.000 delegasi dari 139 Negara Anggota PBB serta sekitar 60 menteri dan 50 pejabat setingkat wakil menteri/direktur jenderal hadir pada UNEA Ke-6 yang berlangsung pada 26 Februari–1 Maret.

Dubes Hery mengatakan UNEA Ke-6 merupakan platform untuk menentukan norma tentang bagaimana negara anggota menyikapi berbagai isu lingkungan.

Baca juga: KLHK: Dokumen ULM lengkap kelola 621 hektare mangrove Kotabaru
“Sebagai pemilik hutan mangrove terbesar di dunia dengan keanekaragaman hayati yang sangat tinggi, Indonesia memberikan teladan yang baik dan’ Lead by Example’, yang menjadi kontribusi penting dalam mengatasi tantangan lingkungan global yang saling terkait (interlinkages)”, kata Hery.

Lebih lanjut, Hery mengatakan Indonesia senantiasa mendorong sinergi antara proses dan inisiatif global pada berbagai platform multilateral, dengan pelibatan inklusif seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung pelestarian lingkungan dan mewujudkan dunia yang lebih hijau.

UNEA Ke-6 menghasilkan Ministerial Declarationberisi dorongan untuk meningkatkan upaya penanganan perubahan iklim, mendukung implementasi The United Nations Decade on Ecosystem Restorationdan The United Nations Convention to Combat Desertification, memerangi degradasi lahan/penggurunan dan deforestasi, transisi produksi pertanian/perikanan berkelanjutan, pengelolaan hutan berkelanjutan, mewujudkan just and sustainable energy transition, pengelolaan mineral/logam ramah lingkungan, aktif konstruktif pada negosiasi pembentukan instrumen internasional terkait polusi plastik, meningkatkan kerja sama mengatasi polusi serta pengelolaan bahan kimia/limbah yang lebih baik.


UNEA Ke-6 juga mengadopsi 1 laporan dan 2 putusan, serta 15 resolusi mengenai sirkularitas agroindustri tebu rendah karbon; peningkatan peran forum regional para menteri/kantor regional program lingkungan hidup PBB dalam kerja sama multilateral; pemajuan kerja sama-kolaborasi-sinergi implementasi Multilateral Environment Agreements (MEAs) dan instrumen lingkungan hidup terkait; aspek lingkungan mineral dan logam; peningkatan kerja sama UNEA-UNEP-MEAs; memerangi badai pasir dan debu; pemajuan gaya hidup berkelanjutan; pengelolaan bahan kimia/limbah yang baik; memajukan kerja sama regional mengatasi polusi udara global; penanganan pestisida yang sangat berbahaya; bantuan pemulihan lingkungan hidup di wilayah konflik bersenjata; solusi efektif/inklusif untuk memperkuat kebijakan air; memperkuat upaya internasional memerangi/memulihkan degradasi lahan/penggurunan, serta ketahanan terhadap kekeringan dan amandemen instrumen pembentukan Global Environment Facilitiy.

Pada kesempatan itu Indonesia juga mengadakan side event bertajuk "World Mangrove Center - Leading by Example" yang menggarisbawahi peran Indonesia sebagai negara pemenang dalam isu mangrove dan menekankan perlunya "will to connect", termasuk melalui pendirian World Mangrove Center.

Baca juga: BRGM dan Bank Dunia rehabilitasi 32 ribu hektare mangrove tahun ini

Pewarta: Asri Mayang Sari
Editor: Bayu Prasetyo
Copyright © ANTARA 2024