prediksi togel denmark

Bermain game online di dunia lain

pinjaman online kredito

Mundur dari Soegi Bornean, Fanny klaim Asmalibrasi dan tujuh lagu******

Jakarta (ANTARA) - Penyanyi Fanny Soegiarto mengumumkan mundur dari grup musik Soegi Bornean yang tren di kalangan muda pada 2022-2023 lalu, selain itu dia juga mengklaim Asmalibrasi dan tujuh lagu Soegi Bornean sebagai karya ciptaannya bersama Dhimas Tirta Franata (dimectirta). "Untuk ke depannya, saya akan tetap berkarya dan membawa identitas saya dalam bermusik. Serta secara legal akan tetap membawakan lagu ciptaan Saya dan @dimectirta: Saturnus, Pijaraya, Asmalibrasi, Haribaan, Raksa, Kala, Samsara dan Aguna," kata Fanny dalam unggahan akun media sosialnya @fannysoegi dilihat di Jakarta, Jumat. Fanny mengatakan keputusan mengundurkan diri dari Soegi Bornean tidak diambil secara gegabah, melainkan dengan pertimbangan yang matang. Namun dia belum bisa memberi tahu alasan di balik keputusan itu.
Baca juga: Gitaris Soegi Bornean jadi juri kompetisi seni SILN se-Asia Tenggara


Baca juga: Saykoji hibur pengunjung Pantai Festival Ancol
 "Lebih lanjut mengenai alasan keputusan ini, akan saya sampaikan di waktu yang tepat," kata Fanny. Fanny juga mengucapkan terima kasih atas pengertian dan dukungan semua pihak di Soegi Bornean dan berharap yang terbaik bagi perjalanan mereka ke depan. "Terima kasih atas semua momen yang luar biasa yang telah dilalui selama ini," kata Fanny.  

    Lihat postingan ini di Instagram           

Sebuah kiriman dibagikan oleh Fanny Soegi (@fannysoegi)

Baca juga: Ketua LMKN: Indonesia punya "harta karun" royalti di luar negeri

Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Zita Meirina
Copyright © ANTARA 2024

Dewa Gila Xingtian

rtp key4d

PUPR terapkan konsep bangunan hijau cerdas pada tower hunian ASN IKN******

Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Direktorat Jenderal Perumahan menerapkan konsep bangunan hijau dan cerdas dalam proses pembangunan Tower Hunian ASN-Hankam di Ibu Kota Nusantara atau IKN.

“Hunian ini didesain dengan konsep bangunan hijau, dan tentunya sudah dilengkapi dengan fasilitas dan meubelair lengkap di dalamnya agar para ASN bisa tinggal dengan nyaman. Jadi ASN tinggal masuk membawa pakaian dan peralatan seperlunya," ujar Direktur Jenderal Perumahan Iwan Suprijanto di Jakarta, Sabtu.

Iwan menambahkan bahwa penerapan konsep bangunan hijau dan cerdas dengan teknologi terkini juga mendukung pengurangan efek gas rumah kaca.

"Secara keseluruhan 47 tower akan terdiri dari 2820 unit hunian. Para ASN-Hankam yang nanti bertugas di IKN akan dapat tinggal di unit hunian seluas 98 m2," katanya.

Masing-masing tower dibangun setinggi 12 lantai, dimana lantai 1 dan 2 dimanfaatkan untuk podium fasilitas sosial/fasilitas umum (fasos/fasum) seperti ruang bersama, toko, fitness, public space, dan sebagainya, sedangkan 10 lantai sisanya untuk hunian.

Pada setiap tower juga dilengkapi akses tangga dan lift darurat, panel surya di bagian rooftop serta smart home system.

"Setiap unit hunian sudah dilengkapi ruang keluarga, meja kerja, balkon, ruang makan, dapur, ruang laundry, kamar tidur utama, 2 kamar tidur anak, dan 2 kamar mandi," ujar Iwan.

Pada setiap bangunan diterapkan sistem kontrol listrik, sistem kontrol gas, sistem air bersih, dan sistem penghematan energi.

Untuk sistem keamanannya juga dilengkapi dengan sistem parkir, panic button, access control, sistem CCTV, sistem darurat untuk kebakaran, sistem evakuasi berbasis suara.

Baca juga: PUPR: Pembangunan Rusun ASN di IKN adopsi bangunan hijau dan cerdas
Baca juga: Kementerian PUPR: Prinsip bangunan hijau dan cerdas diterapkan di IKN

Pewarta: Aji Cakti
Editor: Ahmad Wijaya
Copyright © ANTARA 2024

Otome berdiri teguh sebagai penjahat dalam pandangan dunia

cara daftar slot zeus pakai dana

DJKA tegaskan STNK motor mudik gratis lewat kereta wajib sesuai KTP******

Jakarta (ANTARA) - Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dengan tegas menyatakan setiap kendaraan mudik motor gratis melalui transportasi kereta api diwajibkan nama di STNK sesuai dengan identitas KTP pemilik kendaraan.

“Kalo STNK nya beda dengan KTP boleh tidak Pak ? Yang diperbolehkan adalah KTP asli, STNK asli, KK (Kartu Keluarga) asli dengan satu identitas,” kata Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api Kemenhub Arif Anwar di Jakarta, Sabtu.

Arif menyampaikan  hanya akan melayani mudik motor gratis jika motor tersebut memiliki surat-surat lengkap yakni STNK yang sesuai dengan identitas pemiliknya atau yang membawa kendaraan tersebut.

Sehingga bagi kendaraan yang sudah berpindah kepemilikan dan belum melakukan balik nama, maka tidak bisa mendapatkan fasilitas layanan mudik motor gratis Lebaran Idul Fitri 1445 Hijriah dari kereta api.

Baca juga: DJKA siapkan kuota 12.180 motor gratis mudik Lebaran mulai 4 Maret

“Buktinya balik nama apa, kan kami enggak bisa membuktikan apakah itu sudah dibeli atau belum,” ucap Arif.

Arif menegaskan kebijakan tersebut diterapkan sebagai langkah preventif untuk menghindari kejadian tidak diinginkan seperti kehilangan motor.

“Misalkan motornya atas nama istrinya, kan KTP istri juga ada bahkan di kartu keluarganya juga ada nama istrinya. Jadi, jangan khawatir kenapa kami meminta KTP asli kakak asli dan STNK asli dengan satu nama, maksudnya adalah agar tidak disalahgunakan dan memperkecil kemungkinan motor hilang dan sebagainya,” jelas Arif.

Dia menuturkan bahwa pentingnya konsistensi antara data pemilik motor yang tercantum dalam STNK, KTP, dan KK untuk menjaga keamanan dan mencegah penyalahgunaan.

“Jadi sebenarnya ini untuk keamanan juga. Misalnya motornya telat datangnya nah pada saat mau diambil harus membawa dokumen asli, kalau STNK yang ditunjukkan beda dengan nama di KTP. Tolong yang ambil yang namanya dong yang sesuai STNK,” tambah Arif.

Baca juga: Kemenhub perpanjang tarif promo LRT Jabodebek hingga 31 Maret 2024

Kemenhub memberikan layanan mudik motor gratis pada Lebaran 2024, namun bagi penumpang akan dikenakan tarif mulai Rp10.000 jika perjalanannya di bawah 290 kilometer dan Rp20.000 jika melebihi jarak tersebut.

Kemenhub akan mulai membuka pendaftaran layanan ini sejak Senin 4 April dan akan melakukan pengangkutan kendaraan mudik motor gratis mulai tanggal 2-8 April, sedangkan untuk pengangkutan arus balik dilakukan pada 13-19 April 2024.

Masyarakat bisa mendaftar melalui website resmi yakni mudikgratis.dephub.go.id dengan persyaratan pertama adalah KTP, kartu keluarga, SIM dan STNK yang masih berlaku atau tidak mati pajak, serta besaran motor kurang dari 200 cc.

Selain itu, masyarakat juga bisa mendaftar secara langsung di 18 stasiun yang telah ditetapkan yakni Stasiun Cilegon, Jakarta Gudang, Tanggerang, Depok Baru, Bekasi, Kiaracondong, Kutoarjo, Lempuyangan, Purwosari, Semarang Tawang, Madiun, Cirebonprujakan, Tegal, Pekalongan, Purwokerto, Kroya, Gombong, dan Kebumen.

DJKA juga menyebut orang yang bisa menumpangi kereta hanya dua orang dari motor yang akan diangkut yaitu pengendara dan pembonceng. Lebih dari itu diperbolehkan dengan catatan orang ketiga merupakan anak di bawah usia 2 tahun.

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2024

Naruto: Aktor Terbaik

bigceme

Ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional******

Semarang (ANTARA) - Di tengah rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 yang dijadwalkan hingga 20 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pemohon terkait dengan parliamentary threshold (ambang batas parlemen) minimal 4 persen dari suara sah secara nasional.

Meski rekapitulasi secara manual belum selesai, publik bisa mengikuti perkembangan hasil real countKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melalui aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) atau tinggal klik pemilu2024.kpu.go.id.

Publik pun bisa memprediksi partai politik mana saja yang memenuhi ambang batas parlemen, khususnya pada Pemilu Anggota DPR RI, yang diikuti 18 partai politik nasional. Pada pemilu anggota legislatif (pileg) ini tercatat 9.918 calon anggota DPR RI yang memperebutkan 580 kursi DPR RI di 84 daerah pemilihan (dapil).

Sesuai dengan nomor urut peserta Pemilu 2024: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai NasDem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Terkait dengan putusan MK saat rekapitulasi penghitungan suara Pemilu 2024 tengah berlangsung di tingkat kabupaten/kota, sontak publik pun ada yang beranggapan semua partai politik peserta Pemilu Anggota DPR RI bakal lolos ke Senayan (Gedung MPR/DPR/DPD RI), asalkan meraih suara terbanyak di daerah pemilihan (dapil), meski tak capai parliamentary threshold.

Namun, sebelum syak wasangka berlanjut terkait dengan putusan MK yang akan meloloskan partai tertentu ke Senayan, alangkah baiknya membaca Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 secara saksama.

Dalam putusan MK itu ditegaskan bahwa ambang batas parlemen 4 persen pada Pemilu 2024 tetap konstitusional. Dengan demikian, hanya peserta pemilu yang memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional yang diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR.

Partai politik peserta Pemilu 2024 yang tidak mencapai parliamentary thresholdtidak disertakan pada penghitungan perolehan kursi DPR di setiap dapil, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 415 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Seperti diketahui bahwa Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) yang diwakili Khoirunnisa Nur Agustyati (Ketua Pengurus Yayasan Perludem) dan Irmalidarti (Bendahara Pengurus Yayasan Perludem) mengajukan permohonan pengujian UU No. 7/2017 terhadap UUD NRI Tahun 1945.

Dalam Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 menyatakan bahwa norma Pasal 414 ayat (1) UU No. 7/2017 adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu Anggota DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu Anggota DPR 2029 dan pemilu berikutnya, sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap norma ambang batas parlemen serta besaran angka atau persentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada persyaratan yang telah ditentukan.

Mahkamah, menurut anggota Dewan Pembina Perludem Titi Anggraini, berpendapat bahwa berkenaan dengan ambang batas parlemen sebagaimana ketentuan dalam norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017 perlu segera ada perubahan dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh beberapa hal, antara lain:

Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan; kedua, perubahan norma ambang batas parlemen, termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen, dimaksud tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Ketiga, perubahan itu dalam rangka mewujudkan penyederhanaan partai politik; keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulainya tahapan penyelenggaraan Pemilu 2029; kelima, perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelenggaraan pemilihan umum dengan menerapkan prinsip partisipasi publik yang bermakna, termasuk melibatkan partai politik peserta pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR.

Merespons putusan MK itu, pakar kepemiluan dari Universitas Indonesia (UI) Titi Anggraini berharap, ke depan, pembentuk undang-undang harus merumuskan ambang batas parlemen secara terbuka, transparan, akuntabel, dan partisipatoris.

Pembentuk undang-undang, dalam hal ini Pemerintah dan DPR RI, perlu memperhatikan pemenuhan kedaulatan rakyat, proporsionalitas hasil pemilu, serta penyederhanaan partai. Selain itu, menggunakan metode yang terukur dan jelas, sehingga rasionalitas kebijakan tetap terjaga.

Pemberitaan sebelumnya, Ketua MK Suhartoyo ketika membacakan amar putusan dalam Sidang Pleno MK di Jakarta, Kamis (29/2), mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian terkait dengan ketentuan ambang batas parlemen sebesar 4 persen suara sah nasional, sebagaimana termaktub dalam UU No. 7/2017. (Sumber: ANTARA, Kamis, 29 Februari 2024)

Dalam perkara ini, Perludem menggugat frasa "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4 persen dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR".

Perludem ingin norma pada pasal tersebut diganti menjadi "partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara efektif secara nasional untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR dengan ketentuan: a. Bilangan 75 persen dibagi dengan rata-rata besaran daerah pemilihan, ditambah satu, dan dikali dengan akar jumlah daerah pemilihan; b. Dalam hal hasil bagi besaran ambang parlemen sebagaimana dimaksud huruf a menghasilkan bilangan desimal, dilakukan pembulatan".

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra, Mahkamah tidak menemukan dasar rasionalitas dalam penetapan besaran angka atau persentase paling sedikit 4 persen dimaksud dalam pasal tersebut.

Saldi juga menyebut angka ambang batas parlemen tersebut juga berdampak pada konversi suara sah menjadi jumlah kursi DPR yang berkaitan dengan proporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 2004, misalnya, suara yang terbuang atau tidak dapat dikonversi menjadi kursi sebanyak 19.047.481 suara sah atau sekitar 18 persen dari suara sah secara nasional.

Kebijakan ambang batas parlemen telah mereduksi hak rakyat sebagai pemilih. Hak rakyat untuk dipilih juga direduksi ketika perolehan suara lebih banyak, namun tidak menjadi anggota DPR karena partainya tidak mencapai ambang batas parlemen.

Hal demikian disadari atau tidak, baik langsung maupun tidak, telah mencederai kedaulatan rakyat, prinsip keadilan pemilu, dan kepastian hukum yang adil bagi semua kontestan pemilu, termasuk pemilih yang menggunakan hak pilih.

Berdasarkan hal tersebut, kata Saldi, dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan ambang batas parlemen dan/atau besaran angka atau persentase ambang batas parlemen yang tidak disusun sesuai dengan dasar metode dan argumen yang memadai, pada dasarnya dapat dipahami oleh Mahkamah.

Sementara itu, rekomendasi norma yang diajukan oleh Perludem dalam petitum, tidak dapat dikabulkan oleh MK karena hal tersebut merupakan bagian dari kebijakan pembentuk undang-undang untuk dirumuskan lebih lanjut.

Dengan demikian, Mahkamah menyatakan bahwa dalil permohonan pemohon adalah beralasan menurut hukum untuk sebagian.
 

Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2024

Kultivator jahat yang paling mengagumkan

qqkartel

Verstappen tak khawatir dengan performa Red Bull jelang kualifikasi******

Jakarta (ANTARA) - Pembalap Red Bull Max Verstappen mengaku tidak khawatir dengan performa kurang maksimal saat mengendarai mobil RB20 menjelang bergulirnya balap kualifikasi Grand Prix Bahrain, Jumat.

Hal tersebut menyusul penampilannya bersama RB20 saat melakoni dua sesi latihan bebas di Sirkuit Internasional Bahrain di Sakhir, dengan konsisten finis di urutan keenam pada kedua latihan bebas.

“Saya pikir itu tidak terlalu buruk, hanya saja menurut saya (performanya) sudah sangat dekat (dengan para pembalap tercepat di sesi latihan bebas),” ungkap Verstappen, dikutip dari laman resmi Formula 1.

Juara bertahan tersebut sempat melaporkan bahwa mobil baru Red Bull terasa jauh dari apa yang ia harapkan. Di sesi latihan pertama, ia mengatakan pada tim bahwa ia merasa kesulitan saat melakukan downshiftdan upshift.

Namun, pada sesi kedua, Verstappen menunjukkan performa yang sedikit lebih baik dengan hanya terpaut setengah detik dari Lewis Hamilton (Mercedes), terlepas ia kembali finis di posisi keenam.

“Mungkin beberapa orang (tim lain) di sekitar kami sudah sedikit menaikkan (performa) mesin dalam hal kecepatan tertinggi, tapi kami hanya fokus pada diri sendiri, dan menurut saya ada sedikit masalah keseimbangan dari depan hingga belakang, tapi tidak ada yang besar,” ungkap Verstappen.

“Ini hanya tentang mencoba menemukan titik yang tepat, terutama di sini, trek dengan aspal yang kasar. Ketika sudah menemukan titik yang tepat, Anda hanya perlu meluangkan waktu dan itulah yang akan kami coba fokuskan lebih banyak,” ujarnya menambahkan.

Baca juga: Hamilton tunjukkan performa kuat pada latihan bebas kedua GP Bahrain

Pembalap asal Belanda itu menilai, sesi kualifikasi akan berlangsung ketat karena semua tim berlomba untuk memperkecil kesenjangan mereka dari kuatnya dominasi Red Bull pada musim lalu.

“Menurut saya, kualifikasi akan sangat ketat dan itu akan sangat menyenangkan. Saya merasa senang, tapi tentu saja ada beberapa hal kecil yang dapat kami lakukan dengan lebih baik,” kata dia.

Sependapat, rekan satu timnya Sergio Perez mengatakan Mercedes berpotensi untuk bersaing ketat dengan Red Bull di sesi kualifikasi perdana musim ini.

“Saya tahu segalanya menjadi lebih dekat dan terlihat sangat kompetitif, dan ini akan menjadi pertarungan yang sangat ketat (di kualifikasi) nanti,” kata Perez.

Sebelum menjalani sesi kualifikasi, para pembalap akan melakukan latihan bebas ketiga yang digelar hari ini pukul 19.30 WIB, sementara sesi balap kualifikasi dimulai pada pukul 23.00 WIB.

Baca juga: Leclerc sebut Ferrari berpeluang untuk saingi Red Bull di GP Bahrain
Baca juga: Electronic Arts umumkan "F1 24" akan dirilis pada 31 Mei 2024

Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Eka Arifa Rusqiyati
Copyright © ANTARA 2024

Tuan Perang Xuanwu

situs gacor slot terbaru

Sandiaga targetkan 20 persen pelaku usaha miliki sertifikasi******

Tangerang (ANTARA) - Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno menargetkan standardisasi dan sertifikasi untuk pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif mencapai 20 persen dalam 10 tahun ke depan.

"Saat ini standardisasi baru mencapai satu persen. Maka itu kita mengajak berbagai pihak untuk meningkatkan standardisasi di sektor pariwisata mencapai 20 persen hingga 10 tahun ke depan. Ada peningkatan 10 kali lipat," kata Menteri Sandiaga dalam keterangannya di Tangerang, Kamis.

Ia mengungkapkan standardisasi dan sertifikasi yang dimiliki pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif banyak terfokus di Jakarta dan sekitarnya. Harapannya ke depan bisa tersebar ke seluruh wilayah nusantara karena banyak destinasi yang berskala global.

Ia mengatakan SNI Nomor 9042 atau Sertifikasi CHSE adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha pariwisata, destinasi pariwisata, dan produk pariwisata lainnya untuk memberikan jaminan kepada wisatawan atas pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan dan kelestarian lingkungan yang dilakukan saat pandemi COVID-19.

Sertifikat standar usaha pariwisata diterbitkan Lembaga Sertifikasi (LSPr) Usaha Pariwisata menjadi bukti tertulis penerapan standar usaha oleh pelaku usaha yang wajib dilaksanakan oleh pelaku usaha dengan tingkat risiko menengah tinggi dan tinggi.

"Jangan sampai nanti ganti pimpinan dan pemerintahan maka ganti kebijakan. Saya harap standardisasi ini menjadi prioritas. Apalagi ada kasus kecelakaan dan kebersihan yang belum sesuai kaidah," kata Sandiaga.

Ia juga mengajak pemerintah daerah ikut serta dalam pengawasan sesuai kewenangan yang akhirnya bertujuan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha yang kondusif secara lebih efektif dan sederhana.

“Akhirnya standardisasi ini bukan hanya perlindungan bagi wisatawan saja, tapi juga untuk para pekerja, pelaku usaha di sektor parekraf sendiri. Jadi ini perlindungannya untuk semua,” ujarnya.

Baca juga: Menparekraf siapkan transisi standardisasi usaha pelaku parekraf

Baca juga: Menparekraf tekankan pentingnya SDM kompeten demi peningkatan parekraf

Baca juga: Kemenparekraf genjot kunjungan wisatawan domestik dengan promo wisata
 

Pewarta: Achmad Irfan
Editor: Nurul Hayat
Copyright © ANTARA 2024