rajaeropa

Putri Duyung Telah Jatuh

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Berhenti, biarkan aku pelan-pelan

Perusahaan Gim EA Bakal Kembali PHK Lebih dari 600 Karyawan******

Perusahaan video gim Electronic Arts (EA) berencana untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap 5 persen karyawannya.

Menurut pengajuan sekuritas pada Selasa (27/2), langkah ini merupakan bagian dari restrukturisasi yang lebih luas yang bertujuan untuk mendukung prioritas strategis dan inisiatif pertumbuhan perusahaan.

Dalam laporan tahunan yang dirilis Mei lalu, perusahaan tercatat memiliki 13.400 karyawan per 31 Maret 2023. Artinya, setelah pemangkasan staf tahun lalu, PHK terbarunya dapat mempengaruhi lebih dari 600 karyawan.

"Kami juga menghentikan gim-gim berlisensi dan menjauh dari pengembangan (kekayaan intelektual) berlisensi di masa depan yang kami yakini tidak akan berhasil di industri yang terus berubah ini," ujar CEO EO Andrew Wilson, Rabu (28/2).

"Kami merampingkan operasi perusahaan kami untuk memberikan pengalaman yang lebih dalam dan lebih terhubung bagi para penggemar di mana pun yang membangun komunitas, membentuk budaya, dan menumbuhkan fandom," sambungnya.

Industri video gim memangkas jumlah karyawan selama setahun terakhir. EA sendiri sudah melakukan PHK sekitar 800 karyawan tahun lalu.

Epic Games juga melakukan PHK terhadap 830 karyawannya pada September 2023.

Kemudian pada Januari, Riot Games berencana memberhentikan 11 persen tenaga kerjanya. Lalu Microsoft juga akan melakukan PHK terhadap 1.900 karyawannya di divisi gim Activision Blizzard dan Xbox.

Sony juga berencana melakukan PHK terhadap 8 persen tenaga kerjanya secara global, yang berjumlah sekitar 900 karyawan.

Saham EA ditutup naik hampir 0,5 persen pada Rabu (28/2). Saham perusahaan naik hampir 27 persen dari waktu yang sama tahun lalu.

[Gambas:Video CNN]

Setelah Wu Zhou Daxian

Ekonom Kritik 'Gaya Orba' dan Serampangan Impor Beras RI******

Sejumlah ekonom mengkritik kebijakan impor beras ala Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai serampangan, bahkan 'bergaya' Orde Baru (Orba).

Peneliti Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Eliza Mardian mempertanyakan justifikasi impor beras yang dilakukan pemerintah. Ia lantas membedah data perberasan pada 2023 lalu.

Meski dilanda El Nino, Eliza mengatakan produksi beras Indonesia sebenarnya hanya turun 650 ribu ton menjadi 30,9 juta ton. Sedangkan konsumsi sepanjang 2023 hanya 30,8 juta ton alias masih surplus tipis 100 ribu ton.

Impor beras pada zaman keruntuhan Orba mencapai 2,79 ton pada 1998 dan bengkak ke 3 juta ton pada 1999. 

Eliza curiga adanya permainan beras yang dipegang swasta. Menurutnya, lonjakan harga beras tidak hanya imbas pola kenaikan di setiap awal tahun.

Ia juga menyoroti tingginya permintaan beras, terlebih Indonesia baru saja menjalani pemilihan umum (Pemilu) 2024 yang akan dilanjutkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) pada September mendatang. Di lain sisi, Ramadan dan Idulfitri 2024 sudah menanti.

"Jadi, selain karena patterntahunan tadi, ada juga persoalan lain yang membuat semakin kisruhnya persoalan beras. Ini yang paling mendasar adalah persoalan ketiadaan data yang valid dan realtime di rantai pasok," ucap Eliza.

"Kita hanya bisa menelusuri beras yang ada di pemerintah, itu cuma 10 persen. Sedangkan 90 persen beras yang dikuasai swasta tidak bisa ditelusuri, berasnya ada berapa di penggilingan itu tidak bisa kita tracking. Dan karena itulah membuat seolah-olah langka segala macam karena kita tidak bisa menelusuri di mana sih beras itu ada," tambahnya.

Bahkan, Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa menyebut impor beras di rezim Jokowi memecahkan rekor dalam 25 tahun terakhir. Ia menegaskan rekor tersebut akan kembali pecah di akhir kepemimpinan Jokowi jika seluruh impor beras di 2024 ini terlaksana.

"Kalau 2024 ini dilaksanakan semua, maka 2024 mencetak rekor baru impor beras, karena keputusan impor 2024 diambil di Desember 2023 sebesar 2 juta ton, dua hari lalu pemerintah memutuskan lagi tambahan impor 1,6 juta ton. Sehingga 2024 beras impor pemerintah 3,6 juta ton. Kalau ditambah swasta biasanya sekitar 300 ribu ton-400 ribu ton, sehingga akan mendekati 4 juta ton di 2024. Ini sudah barang tentu ini akan sangat berdampak buruk pada sedulur petani kita," jelas Andreas.

"Impor 2023 diputuskan dengan asumsi kita akan mengalami penurunan produksi sangat tajam akibat El Nino, itu alasan yang sering disampaikan. Untuk itu, ini saya sebut keputusan impor serampangan karena tanpa data, dasar, dan perhitungan. Dan itu diulang kembali di 2024. Tahunnya belum ada, di akhir 2023 pemerintah sudah memutuskan impor 2024 sebesar 2 juta ton," sambungnya.

Padahal, Andreas memperkirakan produksi padi tahun ini akan mengalami peningkatan karena sudah tak ada El Nino. Meski panen raya bergeser, produksi padi tahun ini diperkirakan naik 2 persen hingga 3 persen menjadi 31,5 juta ton-31,8 juta ton.

Ia pun melihat bahwa pemerintah hanya berkelit dengan mencari alasan mengapa banjir impor kudu dilakukan. Andreas dan Eliza kompak mengatakan ada narasi defisit beras yang digaungkan Jokowi Cs sehingga membuat masyarakat awam panik.

Andreas mengatakan cara pemerintah berkelit adalah dengan menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) terkait defisit produksi beras bulanan di Januari 2024-Februari 2024. Padahal, cara menghitung stok beras tidak seharusnya seperti itu.

"Memang betul terjadi defisit di Januari 1,63 juta ton, Februari 1,15 juta ton, hampir 2,8 juta ton, itu terus menerus disampaikan. Masyarakat awam panik, 'wah ini memang betul-betul defisit beras Republik Indonesia ini' sehingga rakyat panik, kemudian ritel modern kosong, itu menyebabkan panic buying," jelas Andreas.

"Padahal, stok awal beras kalau perhitungan saya 6,1 juta ton di awal 2024. Sehingga pemerintah seharusnya menyampaikan bahwa Januari 2024-Februari 2024 surplus 3,9 juta ton, tapi kalau itu yang disampaikan, lalu dari mana justifikasi impor?" sindirnya.

[Gambas:Video CNN]

Elang Arad

Ma'ruf Amin: Pengendalian Harga Beras Ternyata Tidak Mudah******

Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin mengakui pemerintah kesulitan mengendalikan harga beras. Pengakuan tersebut disampaikan terkait lonjakan harga beras yang terjadi belakangan ini.

Ia mengatakan kesulitan  itu dipicu oleh berbagai faktor. Pertama, Ramadan yang semakin dekat.

Maklum, menjelang Ramadan, permintaan beras masyarakat biasanya meningkat. Faktor kedua, cuaca buruk dan Badai El Nino, yang menyebabkan gagal panen.

Meski kesulitan, Ma'ruf menerangkan pemerintah tetap berupaya kembalikan beras ke harga normal.

"Pemerintah lakukan 2 hal. Memastikan stok beras ada dan kendalikan harganya. Nah ternyata, harganya sulit dikendalikan. Mudah-mudahan bisa ada panen dan harganya turun, kita ikuti saja," tambah Wapres.

Harga beras terus melesat belakangan ini. Data Ikatan Pedagang Pasar Indonesia, harga beras bahkan tembus Rp18 ribu per kg.

Harga itu merupakan yang tertinggi dalam sejarah Indonesia.

Demi meredam lonjakan harga beras itu, pemerintah telah mengeluarkan banyak jurus. Salah satunya, membuka lebar-lebar keran impor beras.

Pada 2023, pemerintah mengimpor beras 3,5 juta ton. Sementara pada 2024, impor beras3,6 juta ton. Namun, upaya itu belum membuahkan hasil gemilang.

Meski realisasi impor beras tembus 3,06 juta ton di 2023, harga beras masih mahal.

[Gambas:Video CNN]

kehidupan abadi

Makan Rp15 Ribu di Warteg dan Warung Padang Dapat Apa Saja?******

Program makan siang gratis akan berjalan jika paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka memenangkan kontestasi Pilpres 2024.

Meski anggarannya masih dihitung, rencananya harga makan siang gratis ini sebesar Rp15 ribu per porsi untuk sekitar 28 juta anak SD di seluruh Indonesia.

"Untuk makan siang per anak kira-kira sekitar US atau Rp15 ribu. Itu sudah lumayan kalau untuk anak-anak ya, bukan untuk kita orang dewasa," ujar Anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran Drajat Wibowo saat berbincang dengan CNNIndonesia.com.

"Menunya kita pastikan harus ada telur atau daging ayam, atau daging sapi setiap harinya. Jadi nanti kemungkinan menunya diumumkan dari pusat per harinya sehingga seluruh Indonesia sama semua," jelasnya.

Lalu, makan Rp15 ribu dapat apa saja di warteg dan warung nasi padang di Depok?

Berdasarkan tinjauan ke lapangan, makan Rp15 ribu memang cukup untuk membeli telur dan ayam. Namun, tentu saja porsi yang didapat lebih kecil dibandingkan biasanya.

Salah satu penjual Warteg di Cinangka, Sawangan, Depok, Juleha mengatakan untuk Rp15 ribu saat ini hanya mendapatkan lauk telur, sayuran/kentang balado, mie goreng dan sambal saja.

"Itu juga porsinya sedikit-sedikit masih bisa. Kalau sekarang harga-harga mahal, telur mahal, cabai mahal, beras mahal, jadi lebih sedikit lagi porsi nasinya. Telurnya pun kecil," jelasnya.

Sedangkan, jika ingin lauknya menggunakan ikan atau ayam di atas Rp15 ribu per porsinya. Seperti ayam pasti Rp20 ribu per porsi.

"Kalau yang lain mana dapat Rp15 ribu. Ayam sekarang Rp20 ribu, itu sudah sama nasi semua. Kalau di bawah itu duh bisa rugi," imbuhnya.

Pengelola Warung Nasi Padang Salero Basamo Yulistiawan menyebutkan Rp15 ribu hanya bisa makan telur dadar ataupun balado ditambah dengan sayur dan sambal. Sebelumnya masih bisa ditambah perkedel, saat ini sudah tidak memungkinkan.

"Kalau Rp15 ribu itu paling cuma pake telur ya. Kalau harga-harga belum naik masih bisa ditambah satu perkedel. Sekarang mah, duh, sulit banget itu. Soalnya kita nggak bisa kurangi porsi nasi, nanti pelanggan pada protes. Jadi serba susah," curhatnya.

Sedangkan kalau pakai ayam tetap Rp20 ribu per porsi, tapi besaran potongan ayamnya diperkecil. Harga sudah termasuk dengan nasi dan sayur nangka.

"Ayam tuh biasanya potong 8-10, sekarang kita potong 14. Kalau ikan kecil-kecil, kayak kembung dan lele gitu masih bisa kita jual Rp15 ribu sekarang. Kalau dia besar kita naikin jadi Rp17 ribu mau gak mau, kalau nggak, kita gak bisa bayar pegawai " imbuhnya.

Sementara, pemilik usaha warung makanan di Makassar Asniar Usman mengatakan harga makan siang gratis seharga Rp15 ribu pakai ayam dan telur sulit.

"Rp15 ribu pakai ayam, tidak bisa. Misalkan harga nasi Rp 5 ribu sedangkan ayam satu potong itu sudah Rp 10 ribu, itu sudah Rp 15 ribu belum masuk telur," kata Asniar.

Menurut Asniar harga Rp 15 ribu untuk makan siang dengan tambahan ayam bisa saja tapi potongan ayamnya harus lebih kecil.

"Bisa dapat kalau pakai nasi ayam dan mie goreng dalam porsi sedikit tapi kalau mau pakai telur tidak bisa, angkat tangan saya," jelasnya.

Di warung angkringan Yogyakarta, Rp15 ribu bisa untuk membeli lima bungkus nasi lauk ikan pindang, teri, atau tempe. Tentunya dengan porsi merakyat. Selain itu masih ada hidangan pelengkap berupa sate ati ampela atau usus seharga Rp2 ribu per tusuk serta aneka ragam gorengan senilai Rp1.000 per buah.

Sementara itu, uang Rp15 ribu di Warung Padang yang berlokasi di Jalan Solo, Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta bisa untuk membeli nasi sayur daun singkong dengan lauk telur tambah perkedel kentang atau nasi lauk ikan lele tanpa sayur.

[Gambas:Video CNN]

Tuhan segala bencana

Menilik Celah Korupsi Makan Siang Gratis Ala Prabowo******

Rencana programmakan siang gratis semakin menjadi sorotan usai pasanganPrabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka unggul versi real count Komisi Pemilihan Umum (KPU) di pemilu 2024.

Program ini pun sudah mulai dibahas dalam persiapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

Bahkan, sejumlah menteri di Presiden Joko Widodo mengamini adanya pembahasan tersebut dalam Rapat Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Jakarta pada Senin (26/2).

Sedangkan alokasi anggarannya akan menyesuaikan dengan jumlah penerima tersebut. Namun, Airlangga menyebut kisaran per anak mendapatkan jatah makan siang gratis Rp15 ribu, di luar susu.

Sementara itu, Tim Kampanye Nasional (TKN) menyebut program makan siang dan susu gratis itu memerlukan Rp120 triliun di tahun pertama, yang akan dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Wakil Ketua Dewan Pakar TKN Budiman Sudjatmiko menyebut nantinya secara total pembiayaan penuh yang diperlukan untuk melaksanakan program ini mencapai Rp450 triliun per tahun.

Namun, program ini mendapat kritikan termasuk dari Guru Besar dan Kepala Pusat Bioteknologi IPB University Dwi Andreas Santosa. Andreas mengatakan anggaran untuk program yang berbentuk natura alias barang banyak disunat dan diselewengkan.

"Ini (makan siang dan susu gratis) program yang aneh menurut saya, karena akan menghabiskan anggaran yang sangat besar sekitar Rp400 triliun-Rp500 triliun per tahun," kata Andreas dalam diskusi virtual Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Selasa (27/2).

Lihat Juga : CT: Saya Tidak Akan Jadi Menteri di Kabinet Berikutnya

Lantas apa di mana saja celah korupsi program makan siang gratis?

1. Nepotisme alias kongkalikong kontrak pemerintah dengan suplier tertentu

Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita mengatakan tidak ada yang bisa menjamin setiap kontrak pengadaan barang dilakukan secara adil dan terbuka. Bisa saja terjadi kongkalikong atau KKN antara lembaga pemerintah yang memegang wewenang anggaran dengan suplier-suplier yang akan mengadakan barang.

"Semua pihak yang terlibat dalam rantai pengadaan makan siang gratis berpotensi melakukan korupsi, mulai dari lembaga pemerintah pemegang wewenang anggarannya sampai pada suplier akhir," katanya kepada CNNIndonesia.com, Kamis (29/2).

Senada, Direktur Center of Economic and Law (CELIOS) Bhima Yudhistira juga khawatir program ini hanya dinikmati oleh suplier seperti katering atau jasa makanan minuman yang punya kedekatan dengan pemerintah pusat.

"Sehingga tidak benar semuanya akan mengalir ke pelaku UMKM," katanya.

2. Jumlah penerima tidak sesuai

Ronny mengatakan tak ada yang bisa memastikan apakah penerima makan siang gratis merupakan penerima yang nyata atau fiktif. Banyaknya penerima program tersebut, sambungnya, membuat sulit dilakukan pengecekan satu per satu.

"Kalau ada aja sejuta penerima fiktif, dikali Rp15 ribu, dikali 25 hari sekolah dalam sebulan, nilainya sudah Rp375 miliar. Bagaimana kalau setahun?" katanya.

3. Lemahnya pengawasan

Direktur Eksekutif Institute For Development of Economics and Finance (Indef) Esther Sri Astuti mengatakan celah korupsi lainnya adalah makan yang dibagikan tidak sesuai dengan anggaran sebesar Rp15 ribu per penerima. Kondisi tersebut disebabkan panjangnya rantai pengadaan, serta banyaknya pihak yang terlibat, namun pengawasan lemah.

"Bisa jadi yang dibelanjakan tidak Rp15 ribu, apalagi kalau rantai atau aktor yang terlibat makin banyak," katanya.

Senada, Bhima mengatakan anggaran yang dikorupsi bisa terjadi karena pengawasan yang tidak memadai. Bisa saja daerah yang persepsi korupsinya rendah dan pengawasan lebih baik mungkin akan efektif.

"Namun daerah-daerah yang selama ini tingkat korupsinya tinggi kemudian pengadaan barang jasanya belum optimal nah di di situ justru akan meleset dari sasaran dan menyebabkan masalah korupsi," katanya.

Lantas bagaimana mengantisipasi agar tidak terjadi korupsi?

Ronny mengatakan pemerintah jangan buru-buru menganggarkan program makan siang gratis dalam APBN. Desain program tersebut harus jelas dan diawasi publik mulai dari perencanaan sampai pada pengawasan.

"Setelah dianggarkan, semua lembaga pengawasan pemerintah sampai dengan NGO semestinya dilibatkan di satu sisi. Mekanisme pengawasannya dan pelaporannya harus jelas," katanya.

Sementara itu, Bhima mengatakan pemerintah seharusnya tidak bernafsu langsung menyelenggarakan program tersebut di tingkat nasional. Program makan siang gratis, katanya, bisa dilakukan secara bertahap dimulai di kabupaten yang tingkat stuntingnya tinggi.

"Di situ kemudian dilakukan evaluasi termasuk transparansi anggaran dan efektif enggak program makan siang itu menurunkan gizi buruk," katanya.

[Gambas:Video CNN]